Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu instrumen yang tidak terpisahkan dan sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual yang kuat, maka kita akan memastikan bahwa para inovator dan pekerja kreatif akan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat.

Inovasi tentu merupakan hal yang sangat krusial untuk mengembangkan industri, khususnya industri yang sangat bertumpu pada kreativitas seperti industri kreatif. Terlebih lagi, kita saat ini tinggal di era digital dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Menjadi negara yang inovatif tentu merupakan sebuah keharusan.

Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka para inovator dan pekerja industri kreatif tidak akan bisa untuk mendapatkan hak mereka atas hasil karya yang mereka buat, karena karya tersebut dapat dengan mudah dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, insentif seseorang untuk berkarya dan berinovasi juga akan semakin menurun.

Di Indonesia sendiri, masih terdapat tantangan yang tidak sedikit dalam menegakkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bila kita pergi ke banyak pusat perbelanjaan di berbagai kota misalnya, dengan mudah kita bisa menemukan banyak produk-produk bajakan dalam berbagai bentuk, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi, yang tentunya membawa manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, juga menimbulkan tantangan lain yang harus bisa kita selesaikan bersama. Melalui berbagai toko di dunia maya misalnya, kita bisa dengan mudah mendapatkan banyak produk bajakan. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat berbagai karya seni seperti musik dan film bisa dibajak dan diakses dengan lebih mudah oleh banyak orang.

Selain itu, hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah, persoalan mengenai pembajakan karya dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual bukan hanya hal yang terjadi di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah yang memiliki ruang lingkup global, dan oleh karena itu kerja sama dengan negara lain atau lembaga internasional merupakan hal yang sangat penting.

Tidak sedikit misalnya, barang-barang dan juga produk bajakan yang masuk ke Indonesia yang diproduksi di negara lain. Beberapa waktu lalu misalnya, Bea Cukai Indonesia berhasil menyita lebih dari 800.000 produk pulpen bajakan yang diimpor dari China (dgip.go.id, 9/1/2020).

Indonesia sendiri saat ini sudah melakukan beberapa programa kerja sama dengan lembaga internacional terkait dengan penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Beberapa waktu lalu misalnya, Pemerintah Indonesia, melalui Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama dengan Cooperación Económica Asia-Pacífico – Grupo Directivo de Economía Digital (APEC-DESG) taller menggelar internacional di Nusa Dua, Bali (nusabali.com, 29/11/2022 ).

Salah satu dari tujuan diadakannya acara concisa pero adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kekayaan intelektual berbasis digital. Salah satunya adalah melalui peningkatan teknologi, seperti Inteligencia artificial (IA). AI sendiri digunakan oleh DJKI salah satunya adalah untuk pemeriksaan Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (nusabali.com, 29/11/2022).

DJKI sendiri juga sudah membuat programa-programa kecerdasan buatan yang ditujukan untuk mempermudah layanan pencatatan dan juga pelrindungan kekayaan intelektual. Dalam forum internasional ini, kita juga bisa belajar dari lembaga-lembaga terkait dan juga lembaga perlindungan kekayaan intelektual dari berbagai negara mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam rangka memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual.

Adanya forum internasional seperti ini untuk meningkatkan tentu merupakan hal yang patut kita diapresiasi. Melalui forum ini, kita bisa saling belajar dari negara lain terkait dengan perkembangan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, dan juga pada saat yang sama bisa memperkenalkan berbagai hasil karya tradisional negara kita kepada para pembangku kepentingan dari negara lain.

Tidak hanya lembaga negara, kerja sama dengan organisasi internasional dalam rangka upaya untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia misalnya, juga bisa digunakan oleh lembaga non-pemerintah atau pun akademisi. 

Beberapa waktu lalu misalnya, diadakan acara Koneferensi Internasional Perlindungan Kekayaan Intelekual (Conferencia internacional sobre derechos de propiedad intelectual) di kota Lombok, yang salah satu poin bahasan pentingnya adalah bagaimana penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan langkah yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi- di masa pandemi COVID-19 (kumparan.com, 16/10/2022).

Selain itu, tentu ada banyak bentuk kerja sama internacional lain yang bisa kita lakukan dengan berbagai pihak. Salah satunya misalnya adalah melalaui perjanjian kerja sama ekonom dan investasi bilateral dengan negara lain. Indonesia sendiri misalnya, beberapa waktu lalu sudah membuat kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah melalui kesepakatan Acuerdo marco de comercio e inversión entre Indonesia y EE. UU. (TIFA) (liputan6.com, 17/5/2018).

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, permasalahan tentang pelanggaran terhadap hak kekayaan inetelektual merupakan masalah global, dan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Maka dari itu, kerja sama internacional dengan negara atau lembaga lain merupakan hal yang sangat penting.

Publicado originalmente aquí

Ayer, la administración Biden Anunciado estaría apoyando los esfuerzos de países como India y Sudáfrica para suspender la propiedad intelectual sobre las vacunas COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio utilizando el Exención de los ADPIC.

"Estados Unidos apoya la renuncia a las protecciones de PI en las vacunas COVID-19 para ayudar a poner fin a la pandemia y participaremos activamente en las negociaciones de la @WTO para que eso suceda". tuiteó La embajadora comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.

Yaël Ossowski, subdirectora del grupo global de defensa del consumidor Consumer Choice Center, calificó la medida del administrador de Biden como un "gran error".

“Al respaldar la incautación de la propiedad intelectual en torno a las vacunas innovadoras, la administración Biden está perjudicando activamente la innovación y la certeza futuras de las empresas de biotecnología que utilizan patentes para financiar su investigación y desarrollo, especialmente cuando el costo estimado de producir una vacuna contra el COVID es de cerca de $1 mil millones.

“Esto perjudicaría activamente a los pacientes que dependen de medicamentos y vacunas innovadores que de otro modo no reciben financiación primaria, incluidos los más vulnerables del mundo”, dijo Ossowski.

“La empresa alemana BioNTech, que desarrolló la primera vacuna de ARNm y se asoció con Pfizer para su distribución y pruebas, es originalmente una empresa de investigación experimental del cáncer y tiene la intención de utilizar sus ganancias para encontrar la próxima cura del cáncer. El apoyo de Biden a la exención de patente socavaría esos esfuerzos y más.

“Además, una vez que se publica la IP, no hay garantía para la seguridad de la producción de vacunas, tanto por el conocimiento especializado y el equipo requerido para producirlas como para almacenarlas adecuadamente para lograr la máxima eficiencia. Si las dosis son hechas por proveedores externos que se basan en fórmulas y procesos patentados pero sin la especialización, esto aumentará los riesgos de vacunas fallidas y las personas vulnerables se pondrán en riesgo, lo que podría generar dudas sobre las vacunas en todo el mundo”, dijo Ossowski.

“A los malos actores les resultará más fácil impulsar productos del mercado negro en el mercado. Las vacunas falsas no solo socavarán la campaña mundial de vacunas, sino que también pondrán vidas en riesgo y reducirán la confianza en las vacunas.

“Si Estados Unidos quiere ayudar a vacunar a los países de bajos y medianos ingresos que sufren a causa de la pandemia, deben liberar todas las dosis de la vacuna AstraZeneca que se encuentran en los almacenes estadounidenses, que la FDA aún no ha aprobado, y comenzar a exportar nuestro excedente de vacunas a los Estados Unidos. los países más afectados”, concluyó Ossowski.

Lea nuestro artículo similar en el Correo Financiero.

Nos tomó 75 años reconstruir la libertad en algunas partes de Europa después de los horrores totalitarios de la Segunda Guerra Mundial, y menos de tres semanas para volver a ponerla de rodillas.

Con el coronavirus acechando en el fondo, las preocupantes erosiones de la libertad de expresión y de los medios se están precipitando en Europa.

El 30 de marzo, el parlamento húngaro aprobó una ley que permite al líder del movimiento nacionalista del país, Viktor Orban, gobernar por decreto indefinidamente. La ley posibilita que el gobierno de Orban encarcele a cualquiera que divulgue hechos falsos que interfieran con la "defensa exitosa" de la salud pública, o que puedan crear "confusión o malestar" relacionados con el coronavirus.

La caza de brujas por las libertades personales siguió y condujo a varios arrestos. Una cantidad tan amplia de discreción por parte del gobierno es una sentencia de muerte para la libertad de expresión, la piedra angular de la democracia.

La libertad de expresión juega un papel esencial en el establecimiento de la rendición de cuentas entre el gobierno y su electorado, y facilita la comunicación indiscriminada de ida y vuelta. Cuando los gobiernos monopolizan esta libertad, la democracia puede extinguirse.

Orban eligió el objetivo correcto. Si bien se afirma que estas leyes se aliviarán una vez que termine la pandemia, su historial sugiere lo contrario. Desde su victoria en 2010, Orban ha reforzado el control estatal sobre los medios de comunicación para suprimir cualquier oposición y erosionado, paso a paso, los controles y equilibrios institucionales. Según él, un estado no necesita ser liberal para ser una democracia.

Pero no es sólo Hungría. En Serbia, el decreto del gobierno sobre la centralización de la información durante la emergencia del coronavirus dio lugar a detenciones. El 1 de abril, después de informar sobre la escasez de equipo médico de protección disponible para el personal de un centro médico en Serbia, Ana Lalić, periodista serbia, fue detenido. Lalić fue acusado de causar disturbios públicos al difundir noticias falsas durante la emergencia.

De manera similar, el Ministerio de Salud de Polonia declaró ilegal que los consultores médicos emitir opiniones independientes sobre la situación epidemiológica, el estado de los hospitales y los métodos de protección contra la infección. Hablar sobre la falta de equipo de protección puede costarles el trabajo a los médicos polacos.

Mientras tanto, tanto Eslovenia como la República Checa han anunciado que están acabando con la presencia de periodistas en las conferencias de prensa oficiales. Según Dunja Mijatović, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, una periodista eslovena que solicitó información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia ha sido objeto de un campaña de desprestigio por medios cercanos al partido político que lidera la coalición de gobierno.

A pesar del creciente número de casos en Rusia, Vladimir Putin sigue presionando para que se lleve a cabo una votación nacional sobre la reforma constitucional que podría habilitarlo permanecer en el poder hasta 2036. El 13 de mayo, los legisladores rusos pasó un proyecto de ley que permite a los rusos votar por correo o en línea a favor de las enmiendas constitucionales de Putin. Lo más probable es que Putin se salga con la suya ya que, de manera similar a la dirección elegida por Hungría, hablar en contra del gobierno automáticamente lo convierte a uno en un hereje.

Cuando las personas se ven obligadas a elegir entre la protección de su vida y la de sus seres queridos y un acto de resistencia política, la mayoría opta por el silencio. Sin embargo, forzar tal elección es inhumano, manipulador y, al final, conducirá a la desaparición de los gobiernos que lo hagan.

Ardiente admirador de las medidas de China para detener el coronavirus, Putin también ha recurrido a medidas totalmente totalitarias. El Tiempos financieros y New York Times pronto podría ser prohibido en Rusia por revelar la verdad sobre la tasa de mortalidad en el país. Sin embargo, el primer objetivo de la campaña contra las noticias falsas de Rusia han sido sus propios ciudadanos, que están siendo multado por difundir 'información falsa' sobre el Covid-19. El ya muy pequeño número de libertades civiles en Rusia está bajo una enorme amenaza.

Las elecciones libres son un rasgo clave del régimen democrático, pero no son suficientes en sí mismas. La democracia genuina no puede existir sin derechos civiles y, en particular, el derecho a resistir a través de protestas, libertad de expresión y medios de comunicación libres.

Difícilmente se podría imaginar una mejor excusa para proceder rápidamente con una agenda iliberal que una emergencia de salud pública. Hay una razón por la que los gobiernos antiliberales invierten tanto en propaganda. La raíz misma de su poder radica en narrativas terriblemente poderosas y creadas artificialmente que se difunden repetida y constantemente mientras censuran cada voz de disidencia. La libertad de expresión es a la democracia lo que los derechos de propiedad son a la economía. La monopolización de cualquiera conduce a la interrupción.

Así que estamos en un callejón sin salida. Por un lado, esta pandemia podría disuadirnos de seguir el ejemplo del mundo sin libertad y sus tácticas.

Por otro lado, la pesadilla de la emergencia podría convertirse en nuestra realidad permanente al dar a los gobiernos carta blanca imponer severas restricciones a nuestras libertades. Es difícil imaginar una forma más eficaz de reprimir toda posible desobediencia que apelando al temor por nuestra salud, sin mencionar la de nuestros padres, amigos y, literalmente, todos nuestros seres queridos. Esto brinda a las democracias iliberales una oportunidad única para camuflar sus objetivos totalitarios como parte de los paquetes de emergencia para detener la pandemia.

Esperemos que sea lo mejor, pero prepárate para defenderte en caso de lo peor. La democracia tiene sus raíces en la libertad de expresión y de los medios y tenemos que defenderla a toda costa.

El Consumer Choice Center es el grupo de defensa del consumidor que apoya la libertad de estilo de vida, la innovación, la privacidad, la ciencia y la elección del consumidor. Las principales áreas políticas en las que nos centramos son digital, movilidad, estilo de vida y bienes de consumo, y salud y ciencia.

El CCC representa a los consumidores en más de 100 países de todo el mundo. Supervisamos de cerca las tendencias regulatorias en Ottawa, Washington, Bruselas, Ginebra y otros puntos críticos de regulación e informamos y activamos a los consumidores para que luchen por #ConsumerChoice. Obtenga más información en ConsumerChoicecenter.org