Perlindung hak kekayaan intelektual merupakan salah satu instrument yang tidak terpisahkan dan sangat penting untuk meningkatkan inovasi e pertumbuhan economi. Questo è un processo di ricerca intellettuale, ma può essere utile per innovare e ridurre la creatività e migliorare l'economia da solo.

Innovasi tentu merupakan ha yang sangat krusial untuk mengembangkan industri, khususnya industri yang sangat bertumpu pada kreativitas seperti industri kreatif. Terlebih lagi, kita saat ini tinggal di era digital dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Menjadi negara yang innovatif tentu merupakan sebuah keharusan.

Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intellektual yang kuat, maka para innovator and pekerja industri creative tidak akan bisa untuk mendapatkan hak mereka atas hasil karya yang mereka buat, karena karya tersebut dapat dengan mudah dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Questo semikian, insentif seseorang untuk berkarya e berinovasi juga akan semakin menurun.

Di Indonesia sendiri, masih terdapat tantangan yang tidak sedikit dalam menegakkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bila kita pergi ke banyak pusat perbelanjaan di berbegai kota misalnya, dengan mudah kita bisa menemukan banyak produk-produk bajakan dalam berbegai bentuk, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi, yang tentunya membawa manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, juga menimbulkan tantangan lain yang harus bisa kita selesaikan bersama. Melalui berbegai toko di dunia maya misalnya, kita bisa dengan mudah mendapatkan banyak produk bajakan. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat berbegai karya seni seperti musik e film bisa dibajak e diakses dengan lebih mudah oleh banyak orang.

Selain itu, hal lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah, personal mengenai pembajakan karya dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual bukan hanya hal yang terjadi dell'Indonesia. Masalah ini merupakan masalah yang memiliki ruang lingkup global, dan oleh karena itu kerja sama dengan negara lain atau lembaga international merupakan hal yang sangat penting.

Tidak sedikit misalnya, barang-barang e juga produk bajakan yang masuk ke Indonesia yang diproduksi di negara lain. Beberapa waktu lalu misalnya, Bea Cukai Indonesia berhasil menyita lebih dari 800.000 produk pulpen bajakan yang diimpor dari China (dgip.go.id, 9/1/2020).

Indonesia sendiri saat ini sudah melakukan beberapa program kerja sama dengan lembaga internasional terkait dengan penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Beberapa waktu lalu misalnya, Pemerintah Indonesia, melalui Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama dengan Asia-Pacific Economic Cooperation – Digital Economy Steering Group (APEC-DESG) menggelar workshop internasional di Nusa Dua, Bali (nusabali.com, 29/11/2022 ).

Salah satu dari tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kekayaan intelektual bebasis digital. Salah satunya adalah melalui peningkatan teknologi, seperti Intelligenza Artificiale (AI). AI sendiri digunakan oleh DJKI salah satunya adalah untuk pemeriksaan Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (nusabali.com, 29/11/2022).

DJKI sendiri juga sudah membuat program-program kecerdasan buatan yang ditujukan untuk mempermudah layanan pencatatan e juga pelrindungan kekayaan intelektual. Dalam forum internazionale ini, kita juga bisa belajar dari lembaga-lembaga terkait e juga lembaga perlindungan kekayaan intelektual dari berbegai negara mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam rangka memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual.

Adanya forum internazionale seperti ini untuk meningkatkan tentu merupakan ha yang patut kita diapresiasi. Melalui forum ini, kita bisa saling belajar dari negara lain terkait dengan perkembangan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, dan juga pada saat yang sama bisa memperkenalkan berbagai hasil karya tradizionale negara kita kepada para pembangku kepentingan dari negara lain.

Tidak hanya lembaga negara, kerja sama dengan organisasi internasional dalam rangka upaya untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia misalnya, juga bisa digunakan oleh lembaga non-pemerintah atau pun akademisi. 

Beberapa waktu lalu misalnya, diadakan acara Koneferensi International Perlindungan Kekayaan Intelekual (International Conference Intellectual Property Rights) di kota Lombok, yang salah satu poin bahasan pentingnya adalah bagaimana penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan langkah yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 (kumparan.com, 16/10/2022).

Selain itu, tentu ada banyak bentuk kerja sama internasional lain yang bisa kita lakukan dengan berbegai pihak. Salah satunya misalnya adalah melalaui perjanjian kerja sama ekonom dan investasi bilateral dengan negara lain. Indonesia sendiri misalnya, beberapa waktu lalu sudah membuat kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah melalui kesepakatan Indonesia-USA Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) (liputan6.com, 17/5/2018).

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan ha yang sangat penting untuk meningkatkan inovasi e pertumbuhan ekonomi. Namun, permasalahan tentang pelanggaran terhadap hak kekayaan inetelektual merupakan masalah global, dan tidak bisa diselesaikan o satu negara saja. Maka dari itu, kerja sama internasional dengan negara atau lembaga lain merupakan hal yang sangat penting.

Originariamente pubblicato qui

Ieri l'amministrazione Biden annunciato sosterrebbe gli sforzi di paesi come l'India e il Sud Africa per sospendere la proprietà intellettuale sui vaccini COVID-19 presso l'Organizzazione mondiale del commercio utilizzando il VIAGGI Rinuncia.

"Gli Stati Uniti sostengono la rinuncia alle protezioni della proprietà intellettuale sui vaccini COVID-19 per aiutare a porre fine alla pandemia e parteciperemo attivamente ai negoziati @WTO per far sì che ciò accada", twittato L'ambasciatore statunitense per il commercio Katherine Tai.

Yaël Ossowski, vicedirettore del gruppo globale di difesa dei consumatori Consumer Choice Center, ha definito la mossa dell'amministratore di Biden un "grossolano errore".

"Sostenendo il sequestro della proprietà intellettuale sui vaccini innovativi, l'amministrazione Biden sta attivamente danneggiando l'innovazione e la certezza future per le aziende biotecnologiche che utilizzano i brevetti per finanziare la loro ricerca e sviluppo, soprattutto quando il costo stimato per la produzione di un vaccino COVID è vicino a $1 miliardo.

"Ciò danneggerebbe attivamente i pazienti che dipendono da farmaci e vaccini innovativi che altrimenti non ricevono finanziamenti primari, compresi i più vulnerabili del mondo", ha affermato Ossowski.

“L'azienda tedesca BioNTech, che ha sviluppato il primo vaccino a mRNA e ha collaborato con Pfizer per la distribuzione e i test, è originariamente una società di ricerca sperimentale sul cancro e intende utilizzare i suoi profitti per trovare la prossima cura per il cancro. Il sostegno di Biden alla rinuncia al brevetto minerebbe quegli sforzi e altro ancora.

“Inoltre, una volta rilasciato l'IP, non vi è alcuna garanzia per la sicurezza della produzione di vaccini, sia per le conoscenze specialistiche e le attrezzature necessarie per produrli sia per conservarli correttamente per la massima efficienza. Se le dosi vengono prodotte da fornitori di terze parti che si basano su formule e processi brevettati ma senza la specializzazione, ciò aumenterà i rischi di vaccini falliti e di persone vulnerabili messe a rischio, il che potrebbe portare all'esitazione dei vaccini in tutto il mondo ", ha affermato Ossowski.

“I cattivi attori avranno un tempo più facile per spingere i prodotti del mercato nero sul mercato. I vaccini falsi non solo mineranno la spinta globale ai vaccini, ma metteranno anche a rischio vite umane e ridurranno la fiducia nei vaccini.

“Se gli Stati Uniti vogliono aiutare a vaccinare i paesi a basso e medio reddito che soffrono a causa della pandemia, dovrebbero rilasciare tutte le dosi del vaccino AstraZeneca che si trova nei magazzini americani, che la FDA non ha ancora approvato, e iniziare a esportare il nostro surplus di vaccino verso il paesi più duramente colpiti”, ha concluso Ossowski.

Leggi il nostro articolo simile nella Posta Finanziaria.

Ci sono voluti 75 anni per ricostruire la libertà in alcune parti d'Europa dopo gli orrori totalitari della seconda guerra mondiale, e meno di tre settimane per rimetterla in ginocchio.

Con il coronavirus che incombe sullo sfondo, preoccupanti erosioni della libertà di parola e dei media si stanno affrettando in tutta Europa.

Il 30 marzo il parlamento ungherese ha approvato una legge che consente al leader del movimento nazionalista del paese, Viktor Orban, di regola per decreto indefinitamente. La legge consente al governo di Orban di incarcerare chiunque diffonda fatti falsi che interferiscono con la "efficace difesa" della salute pubblica o possono creare "confusione o disordini" legati al coronavirus.

La caccia alle streghe dopo le libertà personali seguì e portò a una serie di arresti. Una tale ampia discrezionalità da parte del governo è una condanna a morte per la libertà di parola, la pietra angolare della democrazia.

La libertà di parola svolge un ruolo essenziale nello stabilire la responsabilità tra il governo e il suo elettorato e facilita la comunicazione indiscriminata avanti e indietro. Quando i governi monopolizzano questa libertà, la democrazia può essere estinta.

Orban ha scelto il bersaglio giusto. Anche se si afferma che queste leggi saranno revocate una volta che la pandemia sarà finita, il suo record suggerisce il contrario. Dalla sua vittoria nel 2010, Orban ha rafforzato il controllo statale sui media per sopprimere qualsiasi opposizione e ha eroso, passo dopo passo, i controlli e gli equilibri istituzionali. Secondo lui uno stato non deve essere liberale per essere una democrazia.

Ma non c'è solo l'Ungheria. In Serbia il decreto del governo sulla centralizzazione delle informazioni durante l'emergenza coronavirus ha dato luogo ad arresti. Il 1° aprile, dopo aver riferito di una carenza di dispositivi medici di protezione disponibili per il personale di un centro medico in Serbia, Ana Lalić, giornalista serba, è stato detenuto. Lalić è stato accusato di aver provocato disordini pubblici diffondendo notizie false durante l'emergenza.

In modo simile, il Ministero della Salute polacco ha reso illegale l'accesso ai consulenti medici emettere pareri indipendenti sulla situazione epidemiologica, sullo stato degli ospedali e sui metodi di protezione dal contagio. Parlare della mancanza di dispositivi di protezione può costare il lavoro ai medici polacchi.

Nel frattempo sia la Slovenia che la Repubblica Ceca hanno annunciato che stanno finendo del tutto la presenza dei giornalisti alle conferenze stampa ufficiali. Secondo Dunja Mijatović, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, una giornalista slovena che ha chiesto informazioni sulle misure adottate dal governo per affrontare la pandemia è stata oggetto di un campagna diffamatoria dai media vicini al partito politico che guida la coalizione di governo.

Nonostante il crescente numero di casi in Russia, Vladimir Putin continua a spingere per un voto nazionale sulla riforma costituzionale che potrebbe abilitarlo rimanere al potere fino al 2036. Il 13 maggio, i legislatori russi approvato un disegno di legge che consente ai russi di votare per posta o online per gli emendamenti costituzionali di Putin. Molto probabilmente Putin farà a modo suo poiché, analogamente alla direzione scelta dall'Ungheria, parlare contro il governo ti rende automaticamente un eretico.

Laddove le persone sono spinte a scegliere tra la protezione della propria vita e di quella dei propri cari e un atto di resistenza politica, la maggior parte opta per il silenzio. Eppure forzare una tale scelta è disumano, manipolativo e, alla fine, porterà alla fine di quei governi che lo fanno.

Ardente ammiratore delle misure della Cina per fermare il coronavirus, Putin ha anche fatto ricorso a misure totalmente totalitarie. Il Financial Times e New York Times potrebbe essere presto bandito dalla Russia per aver rivelato la verità sul tasso di mortalità nel paese. Tuttavia, il primo obiettivo della campagna anti-fake news della Russia sono stati i suoi stessi cittadini, che lo sono essere multato per aver diffuso "false informazioni" su Covid-19. Il già esiguo numero di libertà civili in Russia è enormemente minacciato.

Le libere elezioni sono una caratteristica fondamentale del regime democratico, ma non sono di per sé sufficienti. La vera democrazia non può esistere senza i diritti civili e, in particolare, il diritto di resistere attraverso proteste, libertà di parola e mezzi di comunicazione liberi.

Difficilmente si potrebbe immaginare una scusa migliore per procedere rapidamente con un'agenda illiberale di un'emergenza sanitaria pubblica. C'è un motivo per cui i governi illiberali investono così tanto nella propaganda. La vera radice del loro potere risiede nelle narrazioni create artificialmente e spaventosamente potenti che vengono ripetutamente e costantemente diffuse mentre censurano ogni voce di dissenso. La libertà di espressione è per la democrazia ciò che i diritti di proprietà sono per l'economia. La monopolizzazione di entrambi porta alla rottura.

Quindi siamo in un vicolo cieco. Da un lato, questa pandemia potrebbe dissuaderci dal prendere spunti dal mondo non libero e dalle sue tattiche.

Dall'altro, l'incubo dell'emergenza potrebbe trasformarsi nella nostra realtà permanente dando governi carta bianca imporre severe restrizioni alle nostre libertà. È difficile immaginare un modo più efficace per sopprimere ogni potenziale disobbedienza se non attraverso l'appello della paura per la nostra salute, per non parlare di quella dei nostri genitori, amici e letteralmente tutti coloro che ci sono cari. Ciò offre alle democrazie illiberali un'opportunità unica per camuffare le loro attività totalitarie come parte di pacchetti di emergenza per fermare la pandemia.

Speriamo per il meglio, ma preparati a reagire in caso di peggio. La democrazia è radicata nella libertà di parola e dei media e dobbiamo difenderla a tutti i costi.

Il Consumer Choice Center è il gruppo di difesa dei consumatori che sostiene la libertà di stile di vita, l'innovazione, la privacy, la scienza e la scelta dei consumatori. Le principali aree politiche su cui ci concentriamo sono il digitale, la mobilità, lo stile di vita e i beni di consumo e la salute e la scienza.

Il CCC rappresenta i consumatori in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Monitoriamo da vicino le tendenze normative a Ottawa, Washington, Bruxelles, Ginevra e altri punti caldi della regolamentazione e informiamo e attiviamo i consumatori a lottare per #ConsumerChoice. Ulteriori informazioni su consumerchoicecenter.org