fbpx

Month: September 2023

Erorile strategiei anti-fumat a României. Motivele pentru care planurile Guvernului nu au „lipici” la populație

Expertul Emil Pânzaru a analizat pentru „Adevărul” strategia anti-fumat a României. Acesta crede că taxele suplimentare pe tutun și pe produsele alternative nu aduc nici bani în plus la buget și nici nu îi ajută pe români să renunțe la fumat.

Doctorul în economie Emil Pânzaru avertizează cu privire la politicile greșite ale statului român, care apelează exclusiv la taxe și impozite pentru a acoperi găurile din buget, în dauna altor segmente sociale și economice. Este și cazul fumătorilor, care, spune expertul, vor plăti prețuri mai mari din cauza accizelor suplimentare, iar acest lucru este dăunător și pentru strategia anti-fumat a țării, care la rândul ei generează efecte negative în domeniul sănătății, dar și în cel al combaterii infracționalității economice.

„Consumatorii români vor fi pedepsiţi fără sens pentru greşeala Guvernului. Problema este simplă, dar gravă. Statul român a cheltuit mult mai mult decât a încasat, estimările actuale plasând deficitul bugetar pentru 2023 în jurul cifrei enorme de 7,5% din PIB, mult peste pragul UE de 3%. Ca urmare, România ar putea pierde toate fondurile europene alocate prin PNRR, un dezastru pentru o ţară care are nevoie serioasă de investiţii”, avertizează Emil Pânzaru.

Taxele suplimentare nu garantează venituri mai mari

Disperat să-şi repare greşeala, Guvernul vrea să-i taxeze în plus pe „vaperi” şi pe cei care preferă alternative fumatului în general, arată Emil Pânzaru.

Însă faptul că statul va majora din nou aceste taxe nu înseamnă încasări suplimentare la buget. „Să fim clari – o măsură care descurajează consumatorii din a cumpăra nişte bunuri nu va aduce bani statului. Ministerul Finanţelor a estimat o creştere de 1,1 miliarde de lei la buget ca urmare a noilor impozite. Din contră, logica economică ne-ar spune că lucrurile s-ar întâmpla fix pe dos. Cu cât sunt mai mari taxele, cu atât oamenii vor cumpăra mai puţin sau vor evita taxele pe ascuns. Ar fi un scenariu prost pentru România, ţară în care evaziunea fiscală se ridică la 10% din PIB”, atrage atenția expertul.

Read the full text here

US Green Activism, Bad Journalism Jeopardize Canada’s Forests

Canada is a world leader in sustainable forest management. The deforestation rate hovers near zero, wildfires have been in decline for decades (despite the recent tragedies) and the billions of trees dotting our landscape suck large amounts of carbon dioxide out of the atmosphere. These are all points of celebration, but that’s lost on many who claim to champion environmental views.

Barry Saxifrage, visual carbon columnist for Canada’s National Observer’s (CNO), has a much starker view: “Our forests have reached a tipping point,” he declared on August 21. Beaming with colorful charts and scientific jargon, his article alleges that because of “decades of surging” logging emissions, “Canada’s managed forest is a gigantic carbon bomb.”

This is a stunning visual that calls us to action, but it’s just not true.

Those claims were recirculated for an American audience by New York Timescontributor David Wallace-Wells with the drastic headline, “Forests Are No Longer Our Climate Friends.”

The issue with both articles, apart from their climate doomerism, is that they’re largely based on questionable research published last year by the Natural Resources Defense Council (NRDC)—a US activist group that has routinely criticized Canadian forestry for years.

We thoroughly debunked that report in the Hamilton Spectator in response, but the mainstream has decided the claims fit the bill enough to stick.

Saxifrage and Wallace-Wells express valid concerns about climate change and wildfires, which I believe we all share. But their specific claims contradict a broad scientific consensus and leave readers with the false impression that our managed forests have set us on a course to climate armageddon. 

Both articles are shot through with analytical errors, key factual omissions and other distortions that are plainly intended to drive an agenda focused more on politics than climate solutions.

(Mis)counting carbon emissions

To give a quick breakdown, Canada’s managed forests “both remove carbon from the atmosphere as they grow … and emit it when they die and decay or burn,” explains Natural Resources Canada (NRCan).

A variety of human and natural activities affect this balance. Logging emits CO2; replanting trees removes it from the atmosphere. Natural disturbances—forest fires, for instance—emit carbon dioxide, while natural tree regeneration removes carbon. Human activity in managed forests, like slash burning, fire suppression and insect control, also affects the forests’ ability to remove carbon from the atmosphere. This is very well studied by a broad spectrum of academics.

Read the full text here

Global Forum on Nicotine 2023 dan Upaya Mengurangi Dampak Buruk Rokok

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, rokok merupakan salah stau ancaman terbesar bagi kesehatan publik banyak negara-negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Rokok konvensional yang dibakar telah terbukti dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker dan serangan jantung.

Penyakit kronis yang disebabkan oleh konsumsi rokok ini bukan hanya memberikan dampak yang negatif terhadap individu yang mengonsumsinya, tetapi juga terhadap institusi kesehatan publik yang membiayai kesehatan masyarakat. Dengan banyaknya orang-orang yang mengalami penyakit kronis karena konsumsi rokok, tentu hal ini akan membuat biaya kesehatan publik menjadi membengkak. Di Indonesia sendiri misalnya, pada tahun 2021 lalu, tercatat bahwa BPJS mengeluarkan dana 15 triliun rupiah per tahun untuk biaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok (kompas.tv, 14/12/2021).

Oleh karena itu, berbagai yurisdiksi di negara-negara di dunia sudah mengeluarkan berbagai aturan regulasi untuk memitigasi dampak negatif dari rokok tersebut kepada individu dan masyarakat. Adanya aturan tersebut sangat beragam, mulai dari kebijakan cukai rokok untuk menaikkan harga, sehingga mengurangi insentif seseorang untuk merokok, hingga aturan yang sangat ketat seperti pelarangan total seluruh kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sudah memberlakukan berbagai regulasi dan aturan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah perokok aktif. Beberapa diantaranya yang sangat umum diketahui adalah pemberlakuan cukai rokok, yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Selain itu, Indonesia juga memiliki regulasi lain terkait dengan periklanan, seperti tidak boleh menampilkan produk rokok di iklan-iklan yang dibuat oleh perusahaan rokok.

Diharapkan, melalui berbagai regulasi tersebut, insentif seseorang untuk merokok menjadi semakin berkurang, dan akan memperbaiki kesehatan publik, karena penyakit kronis yang disebabkan oleh rokok akan menurun. Tetapi, sepertinya berbagai kebijakan ini belum cukup, melihat fakta justru jumlah populasi perokok cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan tersebut seakan terlihat kurang berhasil dalam mencapai tujuannya. Dari tahun ke tahun, jumlah populasi perokok di Indonesia kian naik. Pada tahun 2011 lalu, jumlah perokok dewasa di Indonesia berjumlah sekitar 60,3 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021, menjadi 69,1 juta jiwa (cnnindonesia.com, 31/5/2022).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan harus segera diatasi secepatnya. Memang harus diakui bahwa, meninggalkan rokok bagi perokok aktif, apalagi yang sudah sangat lama selama belasan hingga puluhan tahun, bukan sesuatu yag mudah dilakukan. Rokok mengandung zat nikotin yang membuat para penggunanya mengalami adiksi.

Untuk itu, adanya aturan regulasi yang berfokus pada pelarangan dan meningkatkan harga saja tidak cukup. Dibutuhkan langkah lain dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, agar tujuan untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia dapat tercapai dan berhasil.

Hal ini lah yang menjadi topik bahasan dalam acara Global Forum Nicotine (GFN) 2023, yang berlangsung di Polandia pada tanggal 21-24 Juni lalu. GFN sendiri merupakan konferensi rutin yang berfokus pada isu-isu mengenai kebijakan harm reduction dan inovasi untuk mengurangi dampak negatif dari rokok. Konferensi tahun ini sendiri dihadiri oleh peserta dari 84 negara (filtermag.org, 6/7/2023).

Pentingnya riset dan penelitian mengenai solusi harm reduction yang paling efektif menjadi salah satu topik panel diskusi dalam konferensi ini. Cochrane Review yang dipublikasikan oleh Universitas Oxford misalnya, menunjukkan bahwa rokok elektrik merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di tiga negara (34 studi di Amerika Serikat, 16 studi di Inggris, dan 8 studi di Italia), para perokok aktif berpotensi besar untuk menggantikan kebiasaan merokoknya ke rokok elektrik dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan dibandingkan dengan langkah lain, seperti terapi nikotin (antaranews.com, 3/8/2023).

Dalam panel lainnya misalnya, peneliti dan dosen Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran, Neily Zakiyah, mengungkapkan bahwa inormasi yang disebarkan terkait dengan resiko dari produk alternatif seperti rokok elektrk harus berdasarkan kajia ilmiah. Hal in isangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. Selain itu, adanya kolaborasi untuk menyampaikan informasi tersebut, seperti para ilmuwan, media, dan komunitas, juga penting untuk diupayakan (antaranews.com, 3/8/2023).

Selain itu, pandangan bahwa vape atau produk nikotin alternatif lainnya sebagai penyebab beberapa penyakit juga menjadi topik bahasan dalam konferensi ini. Peneliti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran (UNPAD), Dr. Amaliya misalnya, dalam konferensi ini menyarakan bahwa produk nikotin alternatif seperti vape bukan menjadi penyebab masalah kesehatan gusi (jpnn.com, 10/7/2023).

Sebagai penutup, rokok konvensional yang dibakar merupakan salah satu penyebab terbesar masalah kesehatan publik di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Untuk itu, adanya informasi yang tepat yang dapat membantu para perokok untuk berhenti merokok, salah satunya melalui produk nikotin alternatif yang jauh lebih tidak berbahaya, adalah hal yang sangat penting.

Originally published here

Alabama Ban on Vaping in Cars Worsens Public Health

While the effort to reduce secondhand smoke inhalation from combustible cigarettes is noble, vapor produced from e-cigarettes does not contain the harmful tar and chemicals found in combustible cigarettes. It does not create the same degree of harm.

MONTGOMERY, AL — This spring, Alabama state lawmakers passed a bill (HB3) that is now in effect, prohibiting the use of cigarettes and vaping products in vehicles when a child 14 years of age or younger is present.

Elizabeth Hicks, US Affairs Analyst with the consumer advocacy group Consumer Choice Center, said of HB3, “Legislation like this further demonstrates how regulators view vaping and smoking as the same, when in reality, numerous studies have shown vaping to be 95% less harmful. While the effort to reduce secondhand smoke inhalation from combustible cigarettes is noble, vapor produced from e-cigarettes does not contain the harmful tar and chemicals found in combustible cigarettes. It does not create the same degree of harm.

“Treating vaping like cigarettes hampers public health by deterring smokers from adopting a less harmful nicotine option. With 8,600 annual smoking-related deaths in Alabama, regulators should view vaping as a harm reduction tool rather than regulating it as cigarettes,” added Hicks.

Read the full text here

Unmasking the Fun Police

A lot has already been discussed regarding the Centre for Substance Use and Addiction’s (CCSA) report that recommends drastic changes to health guidelines for alcohol.1 Experts from the International Scientific Forum on Alcohol Research (ISFAR) called it “a pseudo-scientific amalgamation of selected studies of low scientific validity that fit their preconceived notions,” and more recently 16 prominent Quebec-based harm reduction experts, professors, and researchers have stated that the CCSA’s report misleads consumers with statements like “even in small doses, alcohol has consequences for everyone.”

But beyond the criticism the CCSA has received from those who work in the field of alcohol research, there is a once-murky link between the researchers who regularly push for neo-temperance policy change and international temperance organizations like Movendi.

Movendi is an international temperance group that preaches a zero-consumption approach to alcohol. Movendi was founded in the 1800s under the name “The Order of Good Templars,” but rebranded itself in 2020, possibly because their previous name sounded like it was from a Dan Brown novel. 

Funny enough, Movendi funds its neo-temperance lobbying around the world by running a lottery in Sweden. Now, there is nothing morally wrong with running a lottery, or gambling for that matter, but running a lottery that has been sued by Sweden’s Consumer Agency for using misleading marketing tactics and defrauding consumers is certainly suspect and worthy of criticism. Not to mention the fact that they fund their puritanical war on one “sin” with the profits of another. 

Movendi is important in the conversation about alcohol policy internationally, because they officially partner with the World Health Organization, but also domestically, because their affiliate researchers are the actual authors of the CCSA report that has faced so much criticism. 

Yes, the authors of the CCSA’s report on alcohol, which was funded by your tax dollars via Health Canada, are openly affiliated with an international anti-alcohol organization whose main goal is creating an alcohol-free future.

How do we know this? Well, the authors of the CCSA report, Tim Stockwell, Timothy Naimi, and Adam Sherk, have open ties to Movendi that are clear for anyone to see. For example, just two days after the CCSA report was published, an interactive summary of the report was published on Movendi’s website, authored by the same set of authors. 

In fact, these CSSA researchers cite on their own conflict of interest page that they are affiliated with Movendi International. And while their disclosure states that they are volunteer members with Movendi, according to the disclosures, they have travelled on Movendi’s dime to Movendi events in Sweden, and are featured on the Movendi podcast, dedicated to raising awareness about the dangers of alcohol. 

And just how strident are these anti-alcohol lobbyists and the organization they are tied to? Well, again according to Movendi’s own website, their members take a pledge stating that they “are required to lead a life free from the use of alcohol and other intoxicating drugs”.

Now, there is nothing wrong with choosing to abstain from alcohol and other intoxicating drugs. To each their own. But taking one’s personal view and masquerading it as scientific, at taxpayers’ expense, and in turn lobbying the federal government for policy change, is another thing. Did taxpayers ask for their money to be used to fund anti-alcohol lobbying? Certainly not.

Imagine if the Government of Canada commissioned a study on the appropriate level of meat consumption, and it was discovered that the authors of the study, after coming to what is obviously a pre-drawn conclusion, are strident vegans affiliated with anti-meat organizations like People for Ethical Treatment of Animals (PETA)? Outrage would understandably follow, and the findings would be cast off as nothing more than ideologically driven pseudoscience. 

Well, the good news for Canadians who drink is that despite the headlines about the CCSA’s report, it would appear the federal government is approaching the report and the CCSA’s fuzzy accounting with caution. As of right now, Canada’s low-risk guidelines remain at two drinks per day for women, and three drinks for men per day—as they should be, given the very smallchanges in absolute health risk that exist at this level of consumption. 

At the end of the day, these anti-alcohol activists are just people who want to tax, forbid, and regulate as much of your lives as they can. They are nothing more than the Fun Police.  

Originally published here

The enforcement of the smoking ban failed in restaurants, the Generational Endgame will increase illegal trade 

KUALA LUMPUR, 18th Sep 2023 – The Consumer Choice Center (CCC) has just published a Report on the Roundtable Discussion on Smoking Product Control in Public Health: Room for Improvement held on 23 August 2023 recently at the Majestic Hotel, Kuala Lumpur. 

Representative of the Malaysian Consumer Choice Center, Tarmizi Anuwar said: “The main purpose of the round table discussion is to get alternative views from experts in various fields as well as comprehensively assess and scrutinize the bill taking into account health, legal, economic and feasibility aspects. In addition, this report aims to provide proposals for improving the bill to the Special Select Committee, the Ministry of Health and policy makers.”

In addition, Tarmizi emphasized that this report is important to be examined by policy makers to ensure that the Generational Endgame policy to be implemented is studied more deeply and takes a more practical and feasible approach to reduce smoking rates in Malaysia.

“Policy makers should examine the essence of this report because our concern is that this tobacco bill will end up with an increase in illegal trade and the lack of a comprehensive impact assessment especially on consumers.”

“In addition, the Government also needs to carry out a more meaningful and quality engagement process to ensure that every stakeholder is properly involved in the consultation process. We don’t want to just be given a 10-to-15-minute presentation but not have any further discussion after that.”  

According to YB Dr. Afif Bahardin who is the Taman Medan assemblyman, he thinks that Generational Endgame will fail due to lack of resources and human capital. This is based on his experience dealing with the Ministry of Health while serving as the Member of the Penang State Executive Council who tried to make Penang a smoke-free zone but was unsuccessful. 

“In Malaysia, the illegal trade is rampant and from my point of view GEG will fail, just like how Penang tried to do it before. We need to focus on how to control smoking. There are currently no vaping regulations and no regulations on nicotine levels. Get support from everyone not only from enforcement but also for the community. Also, instead of focusing on introducing new bills. Restaurants still have people smoking, enforcement needs to be there. I think supporting community education is much more important than imposing new laws”, he said.

In addition, Kue Kok Meng as the President of the Petaling Jaya Coffee Shop Association said that until now the Ministry of Health or law enforcement cannot control the current laws such as smoking in restaurants. 

“In the coffee shop I don’t see law enforcement coming to ban people from smoking. The government has made all the advertisements but people still smoke. Most importantly, the responsibility of enforcement should be done by enforcement agencies and not coffee shops.”

According to Benedict Weerasena until May 2021, illegal cigarettes continue to increase and emphasizes the importance of enforcement to deal with the issue of illegal trade before introducing the end generation policy. 

“The impact on GEG for retailers is lost revenue, compliance costs, equipment costs, monitoring costs, opportunity costs and legal fees. Based on our study, the total enforcement cost for GEG is estimated at RM 303 million per year including tobacco track costs, public awareness campaigns, administrative costs, additional enforcement to curb the growth of the illegal cigarette market.”

“We don’t want to be like South Africa in March 2020 when their government introduced a ban on the sale of tobacco products. But 93% of smokers can still continue to buy cigarettes and the average price has increased by 250%. If this matter is not controlled it creates a negative perception that our country prioritizes smuggling over legitimate sources.” he said. 

Download the full report here

LES TÉLÉCOMS SONT EN GUERRE CONTRE LE STREAMING

Cette opposition ne nuira qu’aux consommateurs, alors que certains coûts contrôlés par les Etats pourraient tout aussi bien être réduits.

En mai dernier, le commissaire européen pour le Marché intérieur, Thierry Breton, a proposé de faire contribuer les plateformes au développement de l’infrastructure numérique, comme les réseaux 5G, ce qui a suscité des réactions mitigées.

Certains acteurs du secteur des télécommunications estiment que les fournisseurs de contenu et les plateformes de diffusion en continu ne paient pas leur « juste part » pour l’utilisation des réseaux qui transmettent leur contenu. Ils mettent en avant le trafic élevé généré par les services de diffusion en continu, qui sollicite leurs infrastructures et leurs ressources.

Sauf que ce n’est pas vrai. Et la mise en œuvre de ces règles de répartition équitable se traduirait surtout, au final, par une augmentation des coûts pour les consommateurs, car des sociétés comme Netflix, Disney, Sky – NowTV et la société italienne Mediaset Play seraient tenues de payer pour les réseaux et reporteraient cette augmentation sur les prix de leurs services.

Les infrastructures ne suivent pas

La bataille pour le partage équitable des contributions a révélé un problème majeur sur le marché européen de la connectivité : les fournisseurs de télécommunications sont censés construire les autoroutes de données de l’Europe, mais ils ne disposent pas des capitaux nécessaires pour le faire rapidement. Le manque d’argent place les économies européennes dans une position désavantageuse par rapport à la concurrence, et il faut faire quelque chose. Malheureusement, le commissaire Breton et ses alliés au sein de certaines entreprises de télécommunications historiques considèrent que le coupable est un groupe croissant de fournisseurs de contenu numérique.

L’argument selon lequel les fournisseurs de contenu ne veulent pas payer leur juste part pour l’utilisation du réseau ne résiste pas à l’examen. En effet, les fournisseurs d’accès à Internet, qui, dans de nombreux Etats membres, possèdent l’infrastructure, ne sont pas autorisés à bloquer les services ou le trafic, sauf pour des raisons de sécurité, grâce au règlement 2015/2120, dit « règlement sur l’Internet ouvert ».

L’application de l’idée du partage équitable aux services de streaming irait à l’encontre de cette disposition, car elle obligerait certains fournisseurs à payer pour l’utilisation du réseau, leur accordant ainsi un traitement différent par rapport aux autres.

Les fournisseurs de télécommunications facturent aux consommateurs l’accès au réseau et les données ; ils sont donc déjà rémunérés pour l’utilisation de leur infrastructure. Au lieu d’imposer des redevances injustes aux fournisseurs de contenu, l’UE pourrait collaborer avec les Etats membres pour réduire le coût des licences d’utilisation du spectre, c’est-à-dire les redevances que les entreprises de télécommunications paient pour accéder au spectre de radiofréquences nécessaire à la transmission des signaux sans fil.

Vers un marché unique des télécoms ?

Dans de nombreux Etats membres, le coût de ces licences peut être exorbitant. Certains se souviennent peut-être encore que l’Allemagne a mis aux enchères le spectre 3G/UMTS pour un total de 50 Mds€ en 2000. Cela représentait 620 € par résident allemand, et les entreprises de télécommunications disposaient ainsi de moins d’argent pour construire l’infrastructure de données nécessaire.

En réduisant, voire en supprimant totalement, ces redevances, les fournisseurs de télécommunications disposeraient de plus de capitaux, ce qui leur permettrait d’investir dans les infrastructures et d’améliorer leurs services.

A l’heure actuelle, le spectre n’est généralement « donné » que pour deux décennies. Une propriété appropriée et des marchés secondaires du spectre fonctionnant dans toute l’UE apporteraient également plus de dynamisme à notre marché de la connectivité. Malgré la rhétorique selon laquelle la fin de l’itinérance intra-UE nous a conduits à un marché unique de la connectivité, l’Europe est encore loin d’un marché harmonisé des télécommunications.

La création d’un marché européen compétitif de la connectivité et des télécommunications pourrait s’avérer plus rentable que la tentative de Breton de taxer les plateformes de contenu principalement basées aux États-Unis. Cela profiterait aux consommateurs en augmentant la concurrence, en faisant baisser les prix et en améliorant la qualité des services de télécommunications.

Si la proposition de l’UE visant à faire contribuer les plateformes au développement de l’infrastructure numérique peut sembler raisonnable et facile à mettre en œuvre pour aider les opérateurs de télécommunications, elle créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. La soif de recettes fiscales de certains Etats membres a considérablement réduit la connectivité de l’UE et les capitaux disponibles pour des investissements importants dans les infrastructures de réseau.

Les consommateurs paient encore aujourd’hui la facture des ventes aux enchères de fréquences par le biais des prix élevés des forfaits de téléphonie mobile en Allemagne et dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni. En revanche, les Etats membres baltes ne paient leurs forfaits qu’entre 5 et 35 € par citoyen, ce qui laisse tout de même aux fournisseurs de réseaux les liquidités nécessaires à la construction d’infrastructures.

Pour remédier aux difficultés financières du secteur des télécommunications, il est préférable de réduire le coût des licences d’utilisation du spectre plutôt que d’imposer des redevances injustes aux fournisseurs de contenu. Une nouvelle approche du spectre profiterait aux consommateurs en renforçant la concurrence, en faisant baisser les prix et en améliorant la qualité des services de télécommunications.

Europe’s Agriculture Reform Is Failing

The European Union commissioner for the European Green Deal has left, a farmers’ party has taken control of the Dutch senate, French president Emmanuel Macron says regulatory changes shouldn’t be rushed, and the EU’s largest political group is openly opposing reform plans that had been years in the making. It is not looking good for the farm policy reform that the European Union had been promising.

Legislation in Europe either dies a quiet death or goes out with a lot of fanfare. The “Farm to Fork” strategy by the European Union is on track to do the latter. Its flagship proposal to halve the use of pesticides by 2030 and set aside 10 percent of agricultural land to protect biodiversity has hit a brick wall: Austria, Poland and Hungary are stalling negotiations, possibly dragging them out until the European elections next June. The pesticide reduction element of the plans formulated in the Sustainable Use of Pesticide Regulation has faced opposition for practical and political reasons.

Early on, farmers’ groups opposed the law because it would undermine Europe’s food production industry. When the U.S. Department of Agriculture did an impact assessment on Farm to Fork, it found that it would significantly increase agricultural prices and even contract the European economy. That was before the economic effects of COVID-19 had manifested itself fully and before the war in Ukraine had started. Still, the European Commission held firm throughout the mountain of criticism; Green Deal Commissioner Frans Timmermans even said, “We’ve gotten used to food being too cheap.”

Last summer, Netherlands farmers upended European politicians’ illusion that agriculture as a policy area could simply be swept under the rug. Large-scale protests by farmers addressed the issue of nitrogen emissions, which the Dutch government sought to cut to follow EU rules. Livestock farming, responsible in part for those emissions (as is construction and aviation), was explicitly targeted by a buy-out program seeking to reduce by almost a third the number of livestock farms in the Netherlands. Despite that, in their anger, farmers burned hay balls and blocked access to airports, public opinion was on their side. In the recent senate elections in the Netherlands, the Farmers’ Citizen Movement became the strongest party, now set to have a significant say in the policymaking of the country.

The political happenings in the Netherlands served as a wake-up call for political parties across Europe, specifically those on the center-right who had traditionally counted on the support of farmers and now see themselves threatened by the emergence of single-issue farmer parties in elections. Other than protesting, Dutch farmers have shown there is a political angle for them to embark on and that farmers as food providers have a much higher public standard than previously recognized.

Timmermans is now exiting his job to run for prime minister. Given his record on environmental policy, it’s hard to tell whether Dutch voters will give him a chance.

Farmers certainly won’t. 

Meanwhile, the center-right European People’s Party is pitching itself as the farmers’ party, even warning that farmland reductions could lead to “global famine” and put “farmers out of business.”

While the last European elections in 2019 gave more leeway to environmentalists, who have tried to implement ambitious targets, it looks as if the realities of the COVID pandemic, the economic troubles that have ensued from it, and the war in Ukraine will be preventing them from following through with their plans. It is likely that we’ll see a shift to the center and center-right and by that standard, a different agricultural policy.

One positive change that has been announced and will land on the negotiating table of the next European Commission is the authorization of gene-edited crops. Until now, the commercialization of new genomic techniques in food production has been virtually impossible. But with those legal changes, Europe will finally catch up to the technological realities of the United States and Canada.

From the perspective of European strategic autonomy, the fact that the Farm to Fork strategy is likely to fail is good news because Europe cannot afford increased food dependence. Both animal feed and fertilizer imports were coming from Ukraine and Russia until the war upended the reliance Europe had on both countries. Reducing the environmental effect of farming by reducing the size of the sector cannot be a forward-looking strategy for Europe.

Originally published here

Viktor Orban’s Tucker Carlson interview shows why he doesn’t deserve GOP praise

Hungarian Prime Minister Viktor Orban gave an interview last week to Tucker Carlson , who is a returning guest in Hungary. (Carlson’s father is the director of a Washington lobbying firm Hungary has contracted to represent its interests.) Orban’s interview with Carlson aimed to prove to Republicans that he is a sound politician who offers excellent solutions to the conservative crowd. However, the interview proved he is an opportunist who takes every chance to bash the United States, even if that means repeating Russian propaganda.

While the Hungarian premier once again offered his unconditional support for former President Donald Trump, he also made statements that showed he is not the conservative leader some people claim him to be.

During his time with the former Fox News star, Orban claimed that the notion Ukraine could defeat Russia is a “lie” because the Russians are “far more numerous” and added that Ukraine would never be a NATO member. According to him, Russia will never give up its strategic aims in Ukraine, so the strategy of supporting Kyiv is a “bad one.” Sen. Lindsey Graham (R-SC) clearly did not get the memo: He said in Kyiv on Aug. 23 that it cost the U.S. 3% of its annual defense budget to “destroy half of the Russian army.”

The Hungarian leader also noted that he warned the U.S. at every NATO summit that sending a single NATO soldier to Ukraine would start World War III. Still, the pompous Americans never listen to him. This is a clear falsification: President Joe Biden was obviously not sending U.S. troops to Ukraine to take part in the conflict when it began on Feb. 24, 2022. 

These narratives spread by the Hungarian prime minister and the ruling Fidesz party harm not only the Democratic Party’s image in Hungary but that of the entirety of the U.S., which Fidesz uses to turn the Hungarian population against one of its key allies. Average Hungarians will not differentiate between Biden’s and Trump’s U.S. They will only see the U.S. negatively for allegedly being “responsible” for the war in Ukraine, which, as they are told, is what led to the economic hardship they are experiencing. And no sensible Republican can be happy about an allied head of government spreading disinformation taken straight out of Russian propagandaoutlets.

The Hungarian prime minister added that Trump’s presidency would quickly end the war if Trump closed the money flow to Ukraine. And while Trump and  some other Republicans have toyed with the idea, others, such as Senate Minority Leader Mitch McConnell (R-KY), a strong proponent for aid, were evidently not notified of this “easy” solution to bring peace. The Hungarian government has never mentioned the actual easiest path to peace: immediately withdrawing all Russian forces from Ukrainian territories. It is very curious that the Hungarian leadership, as the self-appointed voices of peace, would make such an omission. 

The prime minister claims that all the analysis of the Ukraine-Russia war is based on his excellent knowledge of Russia, which the Americans do not possess. This should also be scrutinized: In 2008, Orban, then in opposition, said that Russia’s attack in Georgia was “military aggression,” adding that a pro-Russia policy did not serve Hungarian interests. In the same year, current Hungarian Foreign Affairs Minister Peter Szijjarto lashed out against Russian actions in Georgia during a protest in front of the Russian Embassy, adding that the Russians “handled” the invasion of Georgia the same way they did Hungary in 1956. 

Since that day, Russian President Vladimir Putin has awarded Szijjarto the Order of Friendship, and the Hungarian Foreign Ministry could only offer a feeble response to a state-mandated Russian history book describing Hungary’s 1956 revolution as a “fascist” one. So, if the prime minister and the Hungarian foreign minister understood Russia’s methods in 2008 but now think the exact opposite, Orban and Fidesz’s knowledge of Russia can be questioned. 

It is not, in fact, this excellent understanding that directs Orban’s Russia policy but mere political opportunism. Hungary, as Szijjarto correctly pointed out in 2008, knows precisely what Russian occupation entails, and its leaders are ignoring Russia’s invasion of Ukraine regardless, out of simple political calculations.

Finally, the claims that the Biden administration supported the Hungarian opposition during the 2022 general election must be addressed. First, there is, to this day, no solid evidence that any American institution was funding the Hungarian opposition with “a huge sum” to defeat Fidesz.

However, the interview never mentioned that a Hungarian semistate foundation, the Center for Fundamental Rights, was granted about a million euros to organize an “international conference,” implying the CPAC held in Budapest in May 2022. These funds came from Hungarian taxpayers. It was also not mentioned that U.S. conservatives such as Rod Dreher are being paid by organizations the Hungarian government has invested billions in to build a conservative network, improving the image of Fidesz globally. The source of the “investments”? The Hungarian taxpayer, whose net median salary in February was HUF 295,600, or about $846.

Besides his leftist economic policies , Orban should not be seen as a role model for Republicans because of his fundamental misunderstanding or deliberate denial of Western interests, repetition of Russian propaganda narratives that affect how Hungarians view the U.S., and use of Hungarian taxpayers’ money to restore the image of his government globally rather than to improve the economy.

Originally published here

Environmentalist conceit on basic forest management will bring more devastation

When we see the thousands of people impacted by flames that have engulfed forests and homes in Hawaii, or across the vast wilderness of western Canada and California, it is easy to be both shocked and angry.

Pristine forests, homes, and entire villages no longer exist as they once did. In Lahaina, the area most impacted by wildfires on Maui, at least 115 lives were lost and over $6 billion worth of property was destroyed.

While the underlying causes for this devastation continue to be examined — whether it was electrical utility negligence, water politics, or climate change — the fact remains that proven fire prevention methods haven’t been enough. Or, perhaps, in pursuit of more lofty goals, we’ve been hoodwinked by misguided activist groups to cast time tested knowledge aside.

One such example, prescribed burns, is considered the most effective method of fire prevention for both forests and vegetation. In an effort to cut down on dry vegetation and timber, fire is purposefully set to forests and farmlands in a controlled manner that is both monitored and regulated.

This practice is carried out by sugarcane producers in Florida, timber companies up and down the West Coast, and forest officials across the country. These controlled burns are uncontroversial in forest management and most of agriculture, and are a necessary part of the cycle of managing forests and land that would otherwise be susceptible to fires.

But to many environmental groups and some state and federal regulators, controlled fires by both industry and public agencies pose significant risks to both climate ambitions and broader environmental concerns that should trump their use.

The Environmental Protection Agency’s recent update to the Clean Air Act, for instance, imposes health-based air quality rules that effectively restrict prescribed burns in local communities, a point that several California members of Congress have urged the agency to reconsider.

Throughout the pandemic, the U.S. Forest Service halted prescribed burns across Oregon, Washington, and California, concerned the smoke would exacerbate the effects of the respiratory virus.

In California, Gov. Gavin Newson’s administration has set a goal of burning up to 400,000 acres per year in “beneficial fires,” burdensome regulations and permitting delays have hampered efforts by both private companies and local officials to use burns.

Green groups across the continent have also lent their efforts to stopping prescribed burns both in forestry and agriculture, using lawsuits and constitutional provisions to argue for environmental standards to restrict its use.

For the last decade in Florida, the Sierra Club and other groups have launched several health-related lawsuits against sugar growers, hoping to halt pre-harvest burning in sugarcane fields that are used to separate the valuable sugarcane crop from the flammable grasses that surround it. A highly publicized class-action lawsuit was first dismissed by the judge for lack of evidence and then later voluntarily dropped, much to the chagrin of activists.

Similar efforts did, however, prove successful in Hawaii, where a constitutional amendment guaranteeing a “clean and healthful environment” was recently interpreted by the State Supreme Court to uphold the permit denial of a biomass plant that planned to use controlled burns.

However, forest ecologists have been clear that more prescribed burns would have prevented much of the fire devastation in Hawaii. According to the Washington Post, the exodus of sugarcane and pineapple producers over the decades left thousands of acres of highly flammable grasslands on Maui unmanaged, providing the necessary fuel for the fire likely sparked by a downed electrical line.

For a state concerned with responsible environmental stewardship, but now ravaged by the recent wildfires, efforts at halting responsible forest and land management leave us with more questions than answers.

Will public officials and private industry still be allowed and encouraged to use prescribed fires and to avoid these types of catastrophes? Or will environmentalist activist fears of future climate crises limit their use?

The priority for all of us must be evidence-based, ecologically sustainable strategies that can help balance all of these concerns. For now, that means forest and land management must remain a solution.

Originally published here

Scroll to top
en_USEN