fbpx

Author: Haikal Kurniawan

Pentingnya Regulasi Berbeda antara Rokok dan Produk Tembakau Alternatif

Konsumsi rokok elektrik saat ini merupakan salah satu fenomena yang sangat umum dan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Bagi kita yang tinggal di wilayah urban, dengan mudah bisa menemukan tidak sedikit orang yang mengkonsumsi rokok elektrik, dan juga berbagai produk vape dan rokok elektrik yang dijual di berbagai toko dan pusat perbelanjaan.

Fenomena semakin meningkatnya konsumsi vape ini juga menarik perhatian banyak pihak. Bagi sebagian pihak, fenomena ini merupakan sesuatu yang negatif, karena vape atau produk tembakau alternatif lainnya dianggap sebagai produk yang sama berbahayanya, atau bahkan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar.

Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan, kebijakan pelarangan atau setidaknya pembatasan ketat bagi produk-produk alternatif tembakau seperti rokok elektrik merupakan sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Hal in idikarenakan, produk-produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik dianggap sebagai salah satu ancaman besar bagi kesehatan publik.

Sementara itu, pihak lainnya memiliki pandangan yang cukup positif, atau setidaknya optimis, melihat fenomena tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa, berdasarkan berbagai laporan penelitian, diketahui bahwa rokok elektrik atau vape merupakan produk yang jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar.

Dengan semakin meningkatnya pengguna vape atau rokok elektrik, maka diharapkan pengguna rokok konvensional yang dibakar juga akan semakin berkurang. Dengan demikian, berbagai penyakit kronis berbahaya yang disebabkan karena penggunaan rokok konvensional yang dibakar dapat dimitigasi. Dengan demikian, langkah untuk melarang atau membatasi rokok elektrik merupakan kebijakan yang kontraproduktif, karena hal tersebut akan semakin mempersulit para konsumen untuk mendapatkan akses terhadap produk alternatif dari rokok konvensional yang lebih tidak berbahaya.

Informasi mengenai bahwa produk tembakau alternatif jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar merupakan hal yang sudah diketahui sejak beberapa tahun lalu. Salah satu lembaga kesehatan yang mengeluarkan laporan mengenai hal tersebut adalah lembaga kesehatan publik Inggris, Public Health England (PHE), pada tahun 2015 lalu (theguardian.com, 28/12/2018).

Laporan tersebut tentu merupakan laporan yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bila kita ingin menyusun regulasi yang tepat terkait dengan produk-produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik. Salah satunya adalah, bagaimana kita dapat memanfaatkan produk-produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik, untuk membantu para perokok untuk mengurangi hingga berhenti secara total menggunakan rokok konvensional yang dibakar, yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Salah satu langkah awal untuk menyusun regulasi yang tepat tersebut adalah dengan tidak menyetarakan antara produk-produk rokok konvensional yang dibakar dengan produk-produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang penting mengingat dampak negatif dari produk tembakau alternatif jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar.

Menjadikan vape atau rokok elektrik sebagai alat untuk membantu perokok menghentikan kebiasaan merokoknya merupakan hal yang sudah dilakukan oleh jutaan orang di seluruh dunia, teramsuk juga tentunya di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Universitas Trisakti misalnya, menunjukkan bahwa setidaknya ada 30% responden yang menyatakan bahwa mereka menggunakan produk-produk vape alternatif sebagai sarana untuk berhenti merekok (vapemagz.co.id, 20/05/2022).

Sementara itu, 11% responden lainnya menyatakan bahwa mereka menggunakan vape untuk alasan kesehatan, dan 9% lainnya menggunakan produk-produk tembakau alternatif atas anjuran dari ahli kesehatan. Oleh karena itu, setidaknya 80% dari seluruh responden menyatakan bahwa promosi tembakau alternatif harus lebih dimasifkan sebagai salah satu upaya untuk berhenti merokok (vapemagz.co.id, 20/05/2022).

Dengan adanya regulasi yang berbeda, diharapkan hal tersebut uga akan semakin merangsang para pelaku industri, khususnya industri dengan skala kecil dan menengah, untuk masuk ke dalam sektor produk-produk tembakau alternatif. Hal ini juga berarti tidak hanya semakin membantu konsumen untuk menyediakan sarana untuk mereka agar berhenti merokok, namun juga akan berpotensi membuka dan menyerap semakin banyak tenaga kerja.

Selain itu, tidak hanya regulasi yang berbeda, dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan berbagai riset dan penelitian terkait dengan rokok elektrik dan juga produk-produk tembakau alternatif lainnya. Penelitian dan riset ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sebagai landasan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang tepat. Saat ini, berbagai riset dan penelitian terkait dengan produk-produk vape alternatif dilakukan oleh lembaga-lembaga dari luar negeri (financial.detik.com, 22/05/2022).

Sebagai penutup, penyusunan kebijakan vape dan juga produk-produk tembakau alternatif lainnya yang tepat, dan juga peningkatan riset dan penelitian terkait denga produk-produk tersebut, merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi perokok tertinggi di dunia, dan produk-produk tembakau alternatif dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk membantu para perokok menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya.

Originally published here

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Industri Kuliner di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan kuliner yang sangat beragam. Dengan wilayah yang luas dan suku yang sangat beragam membuat berbagai wilayah di Indonesia memiliki ciri khas kulinernya masing-masing, yang sangat bervariasi satu sama lain.

Tidak hanya makanan yang bervariasi, industri kuliner di Indonesia juga merupakan salah satu bidang usaha yang sangat umum, yang dapat kita temui di berbagai kota hingga perdesaan di seluruh nusantara. Bila kita mendatangi berbagai pusat perbelanjaan, tempa wisata, hingga gedung-gedung perkantoran, dengan mudah kita bisa menemukan berbagai pedagang yang menjual berbagai hidangan yang sangat bervariatif.

Pada tahun 2019 misalnya, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 3,9 juga usaha mikro dan kecil di Indonesia yang bergerak di industri kuliner (databoks.katadata.co.id, 23/8/2021). Angka ini tentu merupakan jumlah yang tidak kecil, dan merupakan bukti bawa industri kuliner merupakan sektor yang memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai sumber penghidupan bagi jutaan orang di Indonesia.

Melalui angka yang sangat tinggi ini kita bisa melihat bahwa industri kuliner di Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Bila dikembangkan secara maksimum, industri kuliner di Indonesia tentu dapat memri sumbangsih yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia, dan juga semakin memperkenalkan nama negara kita di dunia internasional.

Untuk melakukan hal tersebut tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ada sangat berbagai proses yang harus dijalankan dan juga regulasi yang perlu dicanangkan. Hal ini tentunya meliputi berbagai aspek, mulai dari pendanaan, hingga bagaimana kita bisa membantu memberikan pelatihan usaha kepada para pemilik usaha kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu regulasi yang sangat penting misalnya, yang terkait dengan kemudahan berusaha. Tentunya bila pemerintah memberlakukan regulasi yang sangat ketat kepada para pemilik usaha kuliner, seperti perizinan yang ketat dan lain sebagainya, hal tersbeut akan semakin mempersulit para pemilik usaha tersebut untuk mengembangkan usaha yang sedang dikerjakannya.

Selain itu, tidak hanya kemudahan berusaha, kita juga harus bisa memastikan para pemilik usaha kuliner tersebut dapat memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan manfaat finansial secara penuh dari inovasi yang dibuatnya, terhadap produk-produk yang ia jual. Di sini lah, perlindungan kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting dan esensial untuk dijaga dan ditegakkan, apalagi bila terkait dengan industri kreatif, salah satunya adalah industri kuliner. Melalui jaminan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, para pelaku usaha kuliner di Indonesia bisa lebih mampu untuk menikmati manfaat finansial dari karya dan inovasi yang mereka buat.

Beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang akan sangat membantu para pelaku usaha industri kreatif sektor kuliner adalah desain industri, rahasia dagang merek atau brand. 

Desain industri sendiri didefinisikan sebagai sebuah kreasi tentang bentuk, komposisi garis dan warna, konfigurasi, yang memberikan kesan estetik pada produk tersebut (hakpaten.id). Berbagai produk-produk kuliner di Indonesia memiliki desain yang berbeda-beda dan khas, yang membedakan produk tersebut dengan produk-produk lainnya.

Sementara itu, merek atau brand didefinisikan sebagai tanda untuk membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh produsen dalam perdagangan (hakpaten.id). 

Merek atau brand merupakan kekayaan intelektual yang paling umum yang digunakan oleh berbagai sektor usaha, termasuk juga tetunya adalah sektor kuliner. Merek ini digunakan untuk membedakan berbagai produk yang dijual oleh para produsen di pasar, misalnya seperti produk ayam gorang A dan ayam goreng B.

Rahasia dagang sendiri didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang berbentuk informasi eksklusif yang memiliki nilai ekonomis yang tidak diungkapkan kepada publik dan tidak diketahui secara umum (viva.co.id, 2/5/2017). Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi mengingat bahwa dibutuhkan yang keras dan kreativitas yang tidak mudah untuk para pelaku usaha tersebut untuk bisa menemukan resep yang dapat digandrungi oleh para konsumen.

Tetapi sayangnya, penegakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual pada aspek tersebut masih memiliki banyak kelemahan di Indonesia. 

Misalnya, kita bisa melihat dengan mudah berbagai rumah makan dan juga desain-desain produk yang menyerupai desain dan brand yang dimiliki oleh badan usaha lain yang lebih teranma. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, karena merupakan bentuk pencurian ide, yang tentunya berpotensi akan sangat merugikan perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut.

Bila kita dapat memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, khususnya untuk industri kuliner di Indonesia, maka hal tersebut akan semakin mendorong insentif untuk berinovasi, karena mereka bisa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari inovasi yang dibuatnya. 

Selain itu, para pelaku usaha juga tidak bisa dengan mudah membajak dan mencuri karya dan inovasi yang dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Originally published here

Pentingnya Regulasi Vape yang Berfokus pada Kepentingan Konsumen

Isu mengenai rokok elektrik atau vape saat ini merupakan salah satu isu yang menjadi perbincangan di banyak tempat, baik itu di Indonesia atau di negara lain. Berbagai pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai bagaimana kita seharusya menanggapi isu tersebut.

Salah satu perdebatan yang kerap muncul terkait dengan vape atau rokok elektrik adalah seputar legalisasi, apakah seharusnya produk alternatif tembakau tersebut diizinkan untuk diproduksi dan dikonsumsi atau dilarang. Berbagai kelompok memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk menjawab mengenai persoalan tersebut.

Bagi sebagian kalangan, vape atau rokok elektrik merupakan hal yang sangat berbahaya dan maka dari itu harus dilarang secara penuh, atau setidaknya diregulasi secara sangat ketat agar konsumen tidak bisa mengakses produk tersebut dengan mudah. 

Pandangan tersebut umumnya didasari pada anggapan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang sangat berbahaya, sehingga wajib dilarang oleh para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

Di Indonesia sendiri, tidak sedikit beberapa kelompok yang mengadvokasi hal tersebut, bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang sangat berbahaya sehingga harus dilarang atau setudaknya diregulasi secara ketat. 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) misalnya, menghimbau adanya larangan penggunaan vape atau rokok elektrik bagi masyarakat di Indonesia. Himbauan ini didasari pada pandangan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang sangat berbahaya, dan bahayanya sama seperti rokok konvensional yang dibakar (mediaindonesia.com, 26/9/2019).

Pandangan bahwa rokok elektrik atau vape sebagai produk yang sama berbahayanya, atau mungkin bahkan jauh lebih berbahaya, bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar merupakan pandangan yang cukup umum dipercayai oleh banyak orang, dan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara. 

Padahal, beberapa lembaga kesehatan di luar negeri sudah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang jauh lebih aman bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar.

Salah satu laporan yang sering menjadi acuan adalah laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England (PHE), pada tahun 2015 lalu. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa vape atau rokok elektrik 95% jauh lebih aman bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (www.gov.uk, 19/8/2015).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positif, dan merupakan berita yang baik bagi jutaan perokok di seluruh dunia, termasuk juga tentunya di Indonesia. Melalui berbagai produk vape atau rokok elektrik, para perokok jadi memiliki opsi alternatif produk lain yang lebih aman dan tingkat bahayanya jauh lebih rendah.

Namun, hal penting yang patut dicatat adalah, bukan berarti lantas vape atau rokok elektrik menjadi produk yang 100% aman dan bisa menjadi produk yang dijual secara bebas sebebas-bebasnya seperti produk-produk pangan misalnya. 

Menyatakan bahwa vape atau rokok elektrik 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar tidak sama dengan mengatakan kalau vape atau rokok elektrik merupakan produk yang 100% aman.

Untuk itu, regulasi vape dan produk-produk tembakau alternatif merupakan sesuatu yang sangat penting. Salah satunya misalnya adalah, untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut hanya bisa diakses dan dibeli oleh orang dewasa dan tidak bisa dijangkau oleh anak-anak di bawah umur. 

Selain itu, regulasi lainnya juga sangat penting untuk memastikan keamanan bagi para konsumen yang menggunakan produk-produk vape dan produk-produk alternatif tembakau lainnya.

Hal ini juga disetujui oleh organisasi yang memiliki fokus pemerhati vape dan produk-produk tembakau alternatif lainnya, salah satunya adalah Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), yang berharap bahwa Indonesia dapat mengadopsi kebijakan regulasi vape dengan prisip pengurangan dampak buruk (harm reduction). Ketua Umum KABAR, Ariyo Bimmo menyatakan bahwa, regulasi vape atau produk tembakau alternatif lainnya di Indonesia saat ini belum mempertimbangkan prodil resiko yang ada, dan juga belum memberikan perlindungan konsumen (republika.co.id, 11/4/2022).

KABAR juga menyampaikan bahwa, regulasi vape atau peroduk tembakau alternatif lainnya perlu mempertimbangkan hasil kajian dan peneitian mengenai profil resiko dari produk-produk tersebut agar regulasi yang dibuat bisa tepat sasara dan optimal. 

Dengan demikian, regulasi yang diberlakukan justru dapat membantu berbagai permasalahan yang dialami oleh para perokok di Indonesia. Salah satu caranya adalah, pemerintah selaku regulator bisa melihat berbagai contoh regulasi vape yang diterapkan di negara-negara lain, yang bertujuan untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok (republika.co.id, 11/4/2022).

Salah satu dari kebijakan yang bisa dipelajari dan dijadikan contoh oleh regulator di Indonesia dalam rangka menyusun regulasi untuk vape dan produk-produk tembakau alternatif lainnya adalah kebijakan yang diberlakukan di Australia. 

Australia memberlakukan kebijakan regulasi yang mempertimbangkan dari sisi konsumen, dan negara tersebut tercatat mengalami penurunan tingkat perokok sepanjang tahun 2015-2021 sebesar 42% (m.jpnn.com, 11/4/2022).

Sebagai penutup, regulasi vape dan produk-produk tembakau alternatif lainnya tidak hanya bisa sebatas pengenaan cukai yang tinggi apalagi pelarangan total. 

Kebijakan regulasi tersebut haruslah berfokus pada konsumen, khususnya bagi para perokok di Indonesia, yang dapat membantu mereka untuk bisa menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Originally published here

Mewujudkan 2022 Sebagai Tahun Hak Cipta

Perlindungan hak cipta merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan untuk mendorong industri seni dan kreatif di sebuah negara, termasuk juga di Indonesia. Perlindungan hak cipta memberikan perlindungan terhadap para inovator dan pekerja industri kreatif dan seni agar karya mereka tidak disalahgunakan, dan juga agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari karya yang dibuatnya.

Bila hak cipta dari sebuah karya dilindungi dengan baik, maka hal tersebut akan dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membajak karya-karya tertentu yang sudah dengan susah payah dibuat oleh para pekerja seni dan industri kreatif, demi keuntungan mereka sendiri. Dengan demikian, para pekerja seni tidak akan mampu untuk mendapatkan manfaat, khususnya manfaat ekonomi, dari karya yang mereka buat.

Dengan demikian, hal ini tentu akan sangat merugikan para pekerja seni dan juga industri kreatif. Bila hal ini kerap dibiarkan, dan pembajakan semakin merajalela, tidak mustahil hal ini akan semakin mengurangi insentif seseorang untuk berkarya dan juga berinvestasi di industri seni dan industri kreatif di Indonesia, dan hal ini akan semakin mempersulit perkembangan industri seni dan industri kreatif di negara kita.

Seiring dengan pertumbuhan teknologi, perlindungan hak cipta menemukan tantangan baru, salah satunya adalah dengan semakin pesatnya teknologi informasi, seperti koneksi internet yang semakin meluas. Tidak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan teknologi telah membawa banyak manfaat besar bagi puluhan juta orang di Indonesia. Melalui internet misalnya, kita bisa dengan mudah mencari informasi dan belajar mengenai hal-hal baru.

Tetapi di sisi lain, tidak bisa dibantah juga bahwa perkembangan teknologi yang semakin besat juga membawa banyak tantangan lain yang harus kita selesaikan, salah satunya adalah pembajakan dan distribusi konten-konten bajakan, seperti musik dan film, yang semakin mudah. Dunia maya menjadi platform bagi berbagai toko daring untuk menjual produk-produk bajakan kepada jutaan konsumen dari seluruh penjuru negeri.

Untuk itu, berbagai upaya penegakan untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap hak cipta harus segera dilakukan. Hal ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya misalnya adalah dengan menutup berbagai website dan situs yang menyediakan berbagai layanan produk-produk bajakan seperti film dan musik. Hal ini sendiri sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia (cnnindonesia.com, 21/12/2019).

Tetapi, implementasi untuk penegakan perlindungan hak cipta tidak cukup dengan menutup platform atau menangkap para pelaku pembajakan. Implementasi ini juga harus diikuti dengan perbaikan sistem untuk memudahkan para pekerja seni dan kreatif di Indonesia untuk mendaftarkan karya yang mereka buat, agar hak ciptanya bisa dilindungi.

Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, atau Kemenkumham mencanangkan tahun 2022 ini sebagai “Tahun Hak Cipta.” Salah satu upaya untuk mengimplementasikan program yang dicanangkan tersebut adalah melalui peluncuran aplikasi yang bernama Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC) di awal tahun ini (dgip.co.id, 6/1/2022).

DIlansir melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, POPHC sendiri merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh kemenkumham, yang difungsikan untuk mempercepat proses perstujuan hak cipta. Sebelumnya, proses persetujuan ini memakan waktu kurang lebih 1 hari. Melalui POPHC, proses persetujuan hak cipta hanya butuh dalam waktu hitungan menit (dgip.co.id, 6/1/2022).

Selain ditujukan untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, POPHC sendiri merupakan salah satu sistem yang dibuat dalam rangka untuk mendukung program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dicanangkan pemerintah yang dimulai pada awal tahun 2020 lalu, untuk menanggulangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian (kemenkeu.go.id, 2020).

Sebagaimana kita tahu, pandemi COVID-19, yang saat ini masih berlangsung, telah membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di berbagai negara, termasuk juga sektor industri kreatif di Indonesia. Banyak para pekerja dan inovator di kreatif misalnya, yang tidak bisa mengadakan pertunjukan disebabkan karena pandemi tersebut.

Untuk itu, adanya sistem yang dapat membantu para pekerja dan inovator yang bergerak di industri kreatif merupakan sesuatu yang sangat penting, termasuk salah satunya dengan mempercepat proses pendaftaran hak cipta untuk mereka yang bekerja di industri kreatif. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual yang mereka miliki atas karya yang dibuatnya bisa semakin terjaga.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, juga mengatakan bahwa terdapat tren yang positif dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, dan hal ini menunjukkan potensi yang luar biasa dari ekonomi kreatif bagi ekonomi nasional di Indonesia. Salah satunya, hal ini bisa dilihat dari capaian distribusi royalti yang tinggi pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021, yakni sebesar 51 miliar rupiah (kemenkeu.go.id, 2020).

Sebagai penutup, sistem yang ditujukan unutk mempercepat proses pendaftaran hak cipta merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh para inovator dan pekerja kreatif di Indonesia. Semoga saja, melalui sistem POPHC, industri kreatif di Indoneia dapat semakin berkembang, dan kita dapat mewujudkan tahun 2022 sebagai tahun hak cipta.

Originally published here

Pentingnya Kampanye Harm Reduction pada Perhelatan Besar di Indonesia

Beberapa waktu lalu, Indonesia menggelar salah satu perhelatan olahraga terbesar di dunia, MotoGP. Perhelatan ini diseleggarakan di Sirkuit Mandalika yang terletak di pulau Lombok, di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tidak bisa dibantah, kesempatan untuk menyelenggarakan perhelatan yang sangat bergengsi ini tentu merupakan sesuatu yang cukup langka, dan hal yang dapat terjadi begitu saja. Untuk dapat menjadi tuan rumah dalam perhelatan yang sangat bergengsi ini, dibutuhkan berbagai persiapan yang sangat matang dan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia misalnya, harus mengeluarkan biaya setidaknya sejumlah 9 juta euro untuk menjadi tuan rumah perhelatan olahraga internasional tersebut. Dana tersebut dibayarkan kepada perusahaan Dorna Sport, yang merupakan perusahaan induk dari perhelatan MotoGP (suara.com 3/12/2021).

Biaya ini tentunya belum juga termasuk dana yang harus dikeluarkan untuk membangun Sirkuit Mandalika tersebut, yang menjadi tempat perhelatan MotoGP. Diestimasi, pembangunan sirkuit internasional tersebut memakan biaya sebesar 1,2 triliun rupiah (sports.okezone.com, 1/2/2022).

Namun, biaya yang sangat besar ini tentu bisa sangat dimengerti, mengingat MotoGP merupakan salah satu perhelatan olahraga terbesar di dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa melalui perhelatan internasional ini, kita memiliki kesempatan yang sangatbesar untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia internasional. 

Dengan suksesnya penyelenggaraan ajang olahraga internasional sebesar MotoGP, diharapkan akan semakin banyak turis yang datang ke Indonesia, dan akan semakin banyak investor yang menanamkan dananya di negara kita.

Tidak hanya itu, perhelatan olahraga internasional sebesar MotoGP juga pasti akan mendatangkan banyak pemasukan melalui iklan dan juga penjualan tiket. Tidak sedikit perusahaan multinasional dari brand ternama yang pastinya akan membayar mahal untuk menaruh nama dan juga mempromosikan produk-produk yang mereka jual kepada publik.

Tidak hanya produk-produk yang dibuat dan dijual oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari luar negeri, perhelatan ajang kompetisi olahraga internasional sebesar MotoGP juga memberikan kesempatan yang besar untuk mempromosikan berbagai produk-produk lokal yang dibuat oleh para produsen dari Indonesia. 

Upaya untuk memperkenalkan berbagai produk dalam negeri, apalagi kepada masyarakat internasional, tentu saja merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan industri dalam negeri di negara kita.

Selain itu, bukan hanya kampanye dan iklan dari produk-produk dalam negeri, perhelatan olahraga internasional seperti MotoGP juga memberi ruang kesempatan yang besar untuk melakukan kampanye sosial, seperti mengenai kesehatan, dan lain sebagainya. 

Salah satu kampanye yang bisa dilakukan diantaranya adalah mengenai pentingnya langkah dan kebijakan yang mendukung harm reduction untuk para perokok, khususnya di negara kita.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi perokok terbesar di dunia. Pada tahun 2020 saja misalnya, hampir 40% penduduk dewasa di Indonesia merupakan perokok aktif, yang merupakan salah satu negara dengan tingkat prevelensi populasi perokok yang terbesar di dunia. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan kesehatan publik yang besar, yang harus segera diselesaikan (economy.okezone.com, 13/12/2020).

Untuk itu, berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Salah satunya adalah, melalui kebijakan yang bertujuan untuk harm reduction. 

Kebijakan ini berfokus bukan pada pelarangan tetapi bagaimana kita bisa membantu para perokok untuk mendapatkan produk yang lebih aman. Dengan demikian, mereka dapat perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan merokoknya yang sangat berbahaya.

Penyelenggaraan MotoGP di Mandalika sendiri juga dimeriahkan oleh kampanye program untuk mengurangi rokok (smoking reduction program) yang diselenggarakan oleh perusahaan produsen vape asal Indonesia, Movi. 

Dalam program tersebut, dikampanyekan mengenai metode harm reduction melalui inhalasi uap herbal dengan menggunakan berbagai bahan tradisional yang berasal dari Indonesia (tribunnews.com, 24/3/2022).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang positif dan bisa dicontoh di berbagai acara atau perhelatan lainnya, terlebih di perhelatan internasional, yang tentunya menarik banyak perhatian para penonton dan pengunjung. 

Perhelatan internasional yang menarik banyak perhatian publik tentu merupakan salah satu tempat yang paling cocok dan tepat untuk mengkampanyekan pentingnya kebijakan dan program yang berfokus pada harm reduction untuk mengurangi jumlah perokok aktif di Indonesia.

Terlebih lagi, kebijakan atau program yang berfokus pada harm reduction merupakan sesuatu yang belum populer dan belum banyak diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga para pengambil kebijakan. 

Tidak sedikit masyarakat Indonesia dan para pengambil kebijakan yang masih berpandangan bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi prevelansi perokok di Indonesia adalah melalui kebijakan pembatasan dan pelarangan ketat. 

Padahal, kebijakan pembatasan dan pelarangan ketat, tanpa dukungan dari adanya produk alternatif yang lebih aman, merupakan kebijakan yang sangat berbahaya, dan justru dapat semakin menyuburkan berbagai praktik pasar gelap yang menjual produk-produk ilegal.

Sebagai penutup, kebijakan dan program yang berfokus pada harm reduction merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi tingkat perokok di Indonesia, dan sudha terbukti berhasil di negara lain, seperti Britania Raya. Dan perhelatan-perhelatan besar merupakan salah satu tempat yang tepat untuk mengkampanyekan pentingnya program tersebut.

Originally published here

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Meningkatkan Industri Film di Indonesia

Pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Pandemi ini bukan hanya membawa dampak yang besar bagi kesehatan publik, tetapi juga membawa dampak yang sangat negatif terhadap perekonomian banyak negara di seluruh dunia.

Karena pandemi COVID-19, banyak bisnis dan sektor-sektor usaha yang tidak bisa beroperasi, karena pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan sosial di ruang publik, hingga kebijakan lockdown total. Oleh karena itu, salah satu sektor yang paling terkenal dampak dari pandemi ini adalah berbagai sektor jasa layanan dan pariwisata, seperti restoran dan perhotelan.

Banyak rumah makan dan hotel yang tidak bisa mendapatkan pelanggan, atau mengalami penurunan yang sangat drastis, karena pandemi ini. Tidak sedikit pula berbagai usaha jasa layanan dan pariwisata yang terpaksa harus gulung tikar karena mengalami kebangkrutan, dan terpaksa memberhentikan banyak pekerjanya.

Tidak hanya sektor jasa layanan dan pariwisata, berbagai sektor industri hiburan juga merasakan dampak yang sangat negatif dari pandemi ini, Salah satu pendapatan yang sangat besar yang didapatkan oleh para pelaku industri perfilman adalah melalui penayangan berbagai film di bioskop. Karena pandemi ini, banyak bioskop yang tutup dan tidak bisa beroperasi.

Di Indonesia sendiri misalnya, 90% pendapatan yang dihasilkan oleh industri perfilman di negara kita berasal dari penjualan tiket bioskop. Angka ini tentunya merupakan jumlah yang sangat besar, dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap indutsri tersebut. Tidak mengherankan, pada tahun 2020 lalu, pendapatan yang dihasilkan oleh industri perfilman di Indoensia anjlok sebesar 97% (tekno.kompas.com, 9/3/2022).

Industri perfilman di Indonesia sendiri memiliki peran dan sumbangan yang besar terhadap perekonomian negara kita. Pada tahun 2019 saja, sebelum pandemi COVID-19 melanda ke seluruh dunia, ada lebih dari 50.000 tenaga kerja di subsektor animasi, film, dan video, dan ada lebih dari 2.500 jumlah usaha (elle.co.id, 19/3/2021).

Industri perfilman di Indonesia juga tidak kecil. Sebelum pandemi, tercatat industri perfilman di Indonesia sudah menghasilkan 51 juta penoton, dan ada 30 judul film Indonesia yang sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai festival film internasional. 

Selama 4 tahun terakhir sebelum terjadinya pandemi COVID-19, juga terjadi pertumbuhan yang positif dari industri perfilman di Indonesia, dengan peningkatan 20% per tahun. Hal ini membuat Indonesia mampu menduduki peringkat 10 untuk pasar film terbesar di dunia, dengan nilai sekitar USD 500 juta (elle.co.id, 19/3/2021).

Dengan ditutupnya banyak bioskop yang memberikan pemasukan terbesar untuk industri perfilman, maka mau tidak mau industri perfilman harus mencari platform lain untuk memasarkan film-film yang mereka kepada penonton. Salah satu medium tersebut adalah melalui layanan streaming online berbayar untuk mendistribusikan film-film yang mereka buat.

Dengan ketersediaan jaringan internet yang semakin luas, makan pangsa pasar bagi para pelaku industri perfilman untuk mendistribusikan karya-kraya yang mereka buat melalui dunia maya juga semakin besar. 

Pada tahun 2021 lalu misalnya, Indonesia menduduki peringkat ke-3 tertinggi di Asia untuk jumlah pengguna internet, dengan jumlah lebih dari 212 juta jiwa. Dengan jumlah yang sangat tinggi tersebut, maka tentunya menyediakan pangsa pasar yang sangat luas (databooks.katadata.co.id, 14/10/2021).

Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, sangat sulit bagi masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan berbagai sarana hiburan offline dari luar rumah, karena banyak yang tutup atau dibatasi dengan sangat ketat. Hal ini membuat semakin banyak orang-orang yang beralih ke dunia maya untuk mencari hiburan untuk mengisi waktu luang mereka.

Akan tetapi, meskipun menyediakan pangsa pasar yang begitu besar, semakin luasnya ketersediaan jaringan internet juga membawa masalah baru yang tidak kecil, yakni semakin marak dan mudahnya pembajakan karya-karya perfilman. 

Di Indonesia, kita bisa dengan mudah menemukan berbagai website yang menyediakan berbagai layanan film bajakan secara gratis.

Fenomena pembajakan film tentu bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Sebelumnya, kita bisa mendapatkan ebrbagai film bajakan yang dijual secara bebas di berbagai pusat-pusat perbelanjaan di berbagai penjuru kota di Indonesia.

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat merugikan dan membawa dampak yang sangat negatif terhadap industri perfilman. Hal ini kian diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, di mana bioskop tidak bisa beroperasi secara normal, dan tidak sedikit pula produksi film yang harus terhambat karena pandemi ini.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih kuat terhadap sektor industri perfilman di Indonesia, agar pembajakan bisa dihentikan. Dengan semakin banyaknya pembajakan yang menimbulkan banyak kerugian, tentu hal ini juga akan sangat mempersulit bagi industri film di Indonesia untuk semakin berkembang dan tidak mustahil akan mengurangi insentif bagi para pelaku usaha di sektor perfilman untuk semakin berinovasi.

Padahal, tidak hanya berperan menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan perekonomian, industri perfilman juga memiliki peran besar dalam memperkenalkan budaya Indonesia dan memberikan citra positif negara kita di dunia internasional. 

Bisa kita lihat misalnya, bagaimana negara-negara Asia lainnya yang memiliki industri perfilman yang sangat maju, seperti India dna Korea Selatan, di mana industri film di negara-negara tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat dunia.

Sebagai penutup, permasalahan pembajakan film di Indonesia merupakan masalah yang tidak kecil. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia sempat mengambil langkah untuk menutup berbagai websita yang menyediakan layanan film-film bajakan secara gratis.

Hal ini tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi, namun belum cukup dalam menangkal pembajakan di negara kita. Bila perlindungan hak kekayaan intelektual industri perfilman di Indonesia semakin kuat, diharapkan industri film di negara kita akan semain maju, dan bisa semakin mengangkat Indonesia dalam dunia internasional.

Originally published here

Pentingnya Membuat Standarisasi bagi Produk Vape di Indonesia

Saat ini, rokok elektronik atau vape merupakan produk yang sudah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dengan sangat mudah, kita bisa melihat para pengguna rokok elektornik di berbagai penjuru, terutama di wilayah urban dan kota-kota besar, termasuk di kota-kota di Indonesia.

Karena semakin besar pasar bagi produk-produk vape, saat ini kita juga semakin mudah untuk mendapatkan produk-produk tersebut. Kita bisa dengan sangat cepat bsia membeli produk-produk vape yang dijual di berbagai platform, mulai dari berbagai toko-toko offline yang tersebar di berbagai tempat pusat perbelanjaan, hingga berbagai toko-toko daring yang bisa kita akses melalui berbagai gawai yang kita miliki.

Indonesia sendiri juga mengalami kenaikan tingkat pengguna produk-produk rokok elektronik atau vape tersebut. Pada tahun 2018 lalu misalnya, tercatat ada sekitar 1,2 pengguna rokok elektronik yang ada di Indonesia. Dua tahun kemudian, pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 2,2 juta orang (medcom.id, 22/1/2021).

Semakin meningkatnya para pengguna vape di Indonesia juga telah membuka banyak lapangan kerja di negara kita. Pada tahun 2020 lalu misalnya, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) memaparkan bahwa sektor rokok elektronik di Indonesia sudah menyerap 50.000 tenaga kerja, dan juga cukai kepada pemerintah sebesar 1 triliun rupiah (ekbis.sindonews.com, 9/7/2020).

Tetapi di sisi lain, semakin meningkatnya pengguna vape juga telah menimbulkan berbagai kelompok yang menunjukkan sikap kontra. Mereka memiliki pandangan bahwa, fenomena semakin banyaknya pengguna vape merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan publik, karena vape dianggap sebagai produk yang sama berbahayanya dengan rokok konvensional.

Kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang memiliki pandangan sangat kontra terhadap fenomena semakin meningkatnya pengguna vape tersebut umumnya akan mengadvokasi adanya aturan keras yang melarang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk vape, baik konsumsi, produksi, atau distribusi. Organisasi pegiat anti tembakau internasional, The Union, misalnya, merupakan salah satu organisasi yang mengadvokasi adanya aturan tersebut (baliberkarya.com, 28/5/2020).

Terkait dengan tingkat berbahaya dari produk-produk vape dibandingkan dengan rokok konvensional, sudah dikeluarkan berbagai laporan dari lembaga kesehatan yang memiliki kredibilitas tinggi bahwa pandangan tersebut adalah sesuatu yang sangat keliru. Lembaga kesehatan asal Britania Raya, Public Health England (PHE) misalnya, telah mengeluarkan laporan bahwa vape 95% jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional (theguardian.com, 28/12/2018).

Untuk itu, kebijakan pelarangan total vape merupakan kebijakan yang sangat tidak tepat. BIla para pengambil kebijakan memberlakukan kebijakan untuk melarang vape secara penuh, maka para konsumen akan kehilangan kesempatan untuk beralih memilih ke produk lain yang jauh lebih tidak berbahaya.

Di beberapa negara lain, bahkan vape atau rokok elektronik digunakan sebagai salah satu produk untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok. Di Britania Raya misalnya, lembaga kesehatan publik National Health Service (NHS) telah merekomendasikan untuk menggunakan vape sebagai salah satu alat untuk membantu para perokok untuk menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya tersebut (nhs.uk, 29/3/2019).

Maka dari itu, kebijakan yang tepat yang harus dilakukan adalah mengeluarkan regulasi yang sesuai yang dapa menjaga keselamatan konsumen, dan agar konsumen tidak jatuh menggunakan produk vape ilegal yang berpotensi besar sangat berbahaya. Salah satunya adalah melalui kebijakan standarisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagaimana terhadap produk-produk konsumen lainnya.

Standarisasi sendiri merupakan bentuk kebijakan regulasi yang lumrah diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga konsumen dari produk-produk berbahaya yang beredar di pasar. Kebijakan ini sendiri juga didukung oleh organisasi Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) untuk diberlakukan pemerintah. Selain itu, pelaku usaha bidang vape di Indonesia juga didominasi oleh para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adanya standarisasi yang jelas tentu juga akan sangat membantu para pemilik usaha tersebut (ekbis.sindonews.com, 9/7/2020).

Bahaya dari produk vape ilegal sendiri merupakan hal yang bisa kita saksikan di berbagai negara, salah satunya di Amerika Serikat. Pada tahun 2019 lalu misalnya, di negeri Paman Sam tersebut terjadi penangkapan dua orang bersaudara yang memproduksi produk-produk vape ilegal, yang telah menyebabkan korban jiwa (abcnews.go.com, 13/9/2019). Hal ini tentu merupakan sesuatu yang harus dicegah untuk menjaga keselamatan konsumen.

Berita baiknya adalah, kebijakan standarisasi tersebut saat ini sepertinya akan menemukan titik terang. Pada tahun 2021 lalu, Badan Standarisasi Nasional (BSN), yang memiliki otoritas untuk memberikan standarisasi bagi produk-produk konsumen di Indonesa, menyatakan sudah merumuskan standarisasi bagi produk-produk rokok elektronik (vapemagz.co.id, 3/9/2021).

Dengan adanya standarisasi tersebut, maka diharapkan konsumen akan dapat memilih produk yang aman yang ada di pasar untuk mereka gunakan. Tidak adanya standarisasi sendiri tidak akan mencegah seseorang untuk menggunakan produk vape, dan justru malah akan semakin banyak membuat produk-produk vape ilegal membanjiri pasar, dan hal tersebut akan sangat berbahaya bagi para konsumen.

Originally published here

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk Membangun Ekosistem Digital yang Sehat

Perdagangan internasional saat ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dibendung apalagi diberhentikan. Dalam era globalisasi di abad ke-21 ini, hampir semua, atau setidaknya semua, negara yang ada di dunia niscaya melakukan transaksi ekonomi dengan negara-negara lainnya.

Tidak ada negara yang bisa secara 100% menjalankan kegiatan ekonominya secara autarki, bahkan negara yang sangat otoriter seperti Korea Utara sekali pun misalnya. Mereka pun juga masih harus tetap melakukan perdagangan dan bertukar barang dan jasa dengan negara-negara lain.

Kegiatan ekspor dan impor ini telah membawa banyak manfaat bagi miliaran penduduk di seluruh dunia. Saat ini, para konsumen bisa dengan mudah mendapatkan berbagai produk yang berasal dari negara lain. Selain itu, dengan semakin terbukanya perdagangan, hal ini juga membuat pangsa pasar yang dimiliki oleh para pelaku usaha juga menjadi semakin luas.

Para pelaku usaha bisa menjangkau lebih banyak konsumen, yang akan semakin meningkatkan pendapatan, dan akhirnya juga akan semakin membuka banyak lapangan kerja.

Para konsumen juga bisa dengan mudah mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, dan para produsen juga akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk membuat produk yang akan mereka jual.

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positif, dan harus kita dorong. Sejarah sudah membuktikan bahwa, negara-negara yang menganut sistem ekonomi dan perdagangan yang terbuka relatif jauh lebih sejahtera. Sebaliknya, negara-negara yang menutup ekonomi mereka dari perdagangan internasional justru semakin membuat warganya hidup miskin dan menderita.

Tetapi, di sisi lain, meskipun membawa banyak manfaat dan dampak yang positif, kegiatan eskpor dan impor juga membawa hal lain yang patut kita waspadai. Salah satunya adalah, dengan perdagangan yang semakin terbuka, maka akan semakin mudah juga bagi para pembajak dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang mereka produksi, yang dibuat dengan melanggar kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain.

Hal ini pula yang terjadi di Indonesia. Dengan sangat mudah misalnya, kita bisa menemukan banyak produk-produk bajakan yang dijual di berbagai pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Tidak sedikit dari produk-produk tersebut yang diproduksi dari negara-negara lain, dan diimpor ke negara kita.

Barang-barang bajakan yang dijual di berbagai macam pertokoan dan pusat perbelanjaan tersebut sangat beragam, mulai dari barang-barang fashion, seperti tas dan pakaian, hingga berbagai barang-barang elektronik seperti laptop dan telepon genggam. Harga yang ditawarkan juga tentunya jauh di bawah dari barang-barang aslinya, yang tentunya menjadi daya tarik utama bagi jutaan pembeli untuk mengeluarkan uangnya demi mendapatkan barang-barang tersebut.

Salah satu negara yang menjadi negara produsen barang-barang bajakan misalnya, adalah China. Sudah menjadi rahasia umum bahwa China saat ini menjadi negara pusat produsen barang-barang bajakan dunia, dan barang-barang tersebut dieskpor ke hampir seluruh penjuru dunia. Setidaknya, 80% dari seluruh barang-barang konsumen bajakan di seluruh dunia diproduksi di China (daxueconsulting.com, 4/7/2021).

Indonesia sendiri juga menjadi salah satu negara sasaran penjualan barang-barang bajakan yang berasal dari China. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang tentunya menyediakan pangsa pasar yang sangat besar untuk barang-barang tersebut. 

Hal ini tentu membuat lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah masuknya barang-barang tersebut. Pada bulan November tahun 2021 lalu misalnya, Bea Cukai kota Semarang misalnya, berhasil menyita lebih dari 200.000 pulpen merek Standard bajakan asal China (jateng.inews.id, 6/11/2021).

Bila hal tersebut tidak diatasi, maka fenomena tersebut akan sangat merugikan bagi Indonesia, apalagi bila yang dibajak tersebut adalah produk-produk yang diproduksi oleh produsen dalam negeri. Pulpen Standard yang dibajak di China dan disita oleh BEa Cukai tersebut misalnya, merupakan produk buatan dalam negeri, dan bila pembajakan tersebut tidak ditindak maka tentu akan sangat merugikan perusahaan Standard yang berasal dari Indonesia.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang akan dieskpor suatu negara, termasuk juga Indonesia, ke negara lain. Negara-negara yang mampu menyediakan ekspor barang-barang yang berkualitas tinggi memiliki potensi untuk tumbuh jauh lebih cepat, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan salah satu faktor yang menunjang hal tersebut (Gideon, 2019).

Pelindungan kekayaan intelektual yang kuat memberikan setidaknya dua manfaat besar yang dapat menunjang peningkatan kualitas ekspor suatu negara. 

Pertama, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual, maka para produsen bisa dapat dengan lebih mudah untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki sebagai jaminan sebagaimana aset tangible lainnya untuk mendapatkan modal. 

Sementara yang kedua, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual secrara kuat, maka hal tesebut akan memberikan insentif lebih besar bagi para produsen untuk berani mengambil resiko lebih untuk berinovasi (Gideon, 2019).

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan di Indonesia, terlebih lagi di era globalisasi seperti di abad ke-21 ini, di mana arus perdagangan semakin bebas dan terbuka. 

Hal ini bukan hanya sangat penting untuk melindungi produsen dalam negeri di Indonesia dari pembajakan, namun juga untuk meningatkan kualitas ekspor barang-barang di Indonesia yang dijual ke luar negeri.

Originally published here

Pentingnya Memahami Langkah Mengurangi Dampak Buruk dari Rokok

Rokok saat ini merupakan salah satu permasalahan kesehatan publik terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, rokok merupakan sumber berbagai penyakit kronis yang sangat berbahaya, seperti kanker penyakit jantung.

Di negara kita sendiri, rokok sebagai salah satu masalah kesehatan publik yang sangat besar merupakan pengetahuan yang sudah sangat umum. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat perokok yang paling tinggi di dunia. Di negara kita pada tahun 2021 lalu, diestimasi setidaknya ada 65 juta perokok dewasa di tanah air. Angka ini belum termasuk para perokok di bawa umur (finance.detik.com, 22/8/2021).

Angka yang tinggi ini tentu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jumlah perokok yang sangat tinggi di Indonesia sendiri tentunya telah memberikan beban biaya yang sangat besar terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2021 lalu misalnya, berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, biaya yang dikeluarkan oleh sistem kesehatan publik di Indonesia (atau BPJS) karena penyakit yang disebabkan oleh rokok sebesar 10-15 triliun rupiah (finansial.bisnis.com, 13/12/2021).

Jumlah ini tidak mencakup biaya yang dikeluarkan selain dari sistem BPJS. Secara total, diperkiarakan biaya medis yang dikeluarkan untuk pengobatan berbagai penyakit yang disebabkan karena rokok sebesar 17-27 triliun rupiah. Jumlah uang yang harus dikeluarkan tersebut tentu merupakan jumlah yang tidak kecil.

Untuk itu, tidak mengherankan bila berbagai pemerintahan di banyak negara di dunia memberlakukan berbagai aturan yang ditujukan untuk mengurangi hingga melarang warganya untuk mengkonsumsi produk-produk rokok. Berbagai aturan tersebut sangat bervariasi dari berbagai negara, mulai dari pengenaan kebijakan cukai atau pajak yang tinggi, larangan rokok dengan rasa tertentu, hingga larangan total untuk seluruh kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Pemerintah Indonesia sendiri juga menerapkan berbagai aturan dan kebiajkan publik yang ditujuan untuk mendorong seseorang berhenti merokok, atau setidaknya mengurangi insentif seseorang untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk tersebut. Salah satu kebijakan yang diberlakukan untuk hal tersebut adalah melalui kebijakan cukai rokok yang tinggi.

Kebijakan cukai rokok ini tentu merupakan kebijakan yang sudah diketahui oleh banyak warga Indonesia. Angka cukai rokok di Indonesia juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di awal tahun 2022 ini misalnya, pemerintah kembali meningkatkan cukai hasil tembakau, yang tentunya termasuk juga produk-produk rokok, sebesar 12% (newssetup.kontan.co.id, 24/12/2021).

Kebijakan ini tentu merupakan hal yang bisa dimengerti. Secara sekilas, bila pemerintah menaikkan harga suatu barang untuk dijual, sangat rasional bagi kita untuk beranggapan bahwa hal tersebut akan mengurangi insentif seseorang untuk membeli produk tersebut. Tetapi, ternyata ada pula kebijakan lain yang bisa diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk, atau yang dikenal dengan nama “harm reduction”.

Harm reduction sendiri merupakan kebijakan yang diberlakukan bukan dengan melalui semakin mempersulit konsumen produk-produk tertentu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti rokok, untuk mendapatkan produk tersebut. Tetapi, hal tersebut dilakukan melalui dengan memberikan alternatif produk-produk lain yang lebih tidak berbahaya dan memiliki dampak buruk yang lebih kecil bagi para konsumen tersebut, agar mereka bisa perlahan-lahan menghilangkan kebiasaannya untuk mengkonsumi produk-produk yang sangat berbahaya.

Selama 15 tahun terakhir, kita sudah menyaksikan munculnya berbagai teknologi yang ditujukan untuk mengurangi dampak buruk dari konsumsi rokok konvensioanl yang dibakar. Beberapa teknologi dan produk-produk tersebut diantaranya adalah roko elektronik, alat untuk memanaskan tetapi tidak membakar tembakau (Heat-not-burn), dan permen yang mengandung nikotin tetapi tidak mengandung tembakau sama sekali (Consumer Choice Center, 2022).

Tetapi, tidak sedikit kebijakan yang diberlakukan di berbagai negara yang justru menyamakan seluruh produk alternatif tersebut dengan produk rokok tembakau konvensional yang dibakar, meskipun berdasarkan penelitian produk-produk tersebut memiliki dampak negatif yang jauh lebih kecil dengan rokok konvensional yang dibakar. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England (PHE) misalnya, menyatakan bahwa rokok elektronik atau vape 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (theguardian.com, 28/12/2018).

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan dan membuat kebijakan publik yang dapat mempermudah mereka yang kecanduan rokok terhadap akses kepada produk-produk lain yang lebih tidak berbahaya. Pada saat yang sama, kita perlu juga mengkampanyekan mereka yang tidak merokok untuk tidak mengkonsumsi produk-produk tembakau, meskipun itu produk-produk tembakau alternatif yang lebih aman.

Sebagai penutup, hak untuk hidup sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Menyediakan dan mempermudah akses terhadap produk-produk tembakau dan nikotin alternatif yang jauh tidak berbahaya merupakan salah satu bagian untuk membantu mereka yang sudah kecanduan rokok untuk menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya.

Originally published here

Rokok, Vape, dan Perang Terhadap Nikotin

Rokok merupakan salah satu masalah kesehatan publik terbesar yang hingga saat ini masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Negara kita merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi perokok terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi perokok ketiga terbesar di dunia setelah China dan India, dengan prevelensi 33,8%, atau 65,7 juta penduduk (jpnn.com, 29/4/2021).

Jumlah tersebut tentu merupakan angka yang sangat tinggi dan bukan masalah yang kecil. Tingginya jumlah perokok di Indonesia tentunya merupakan masalah kesehatan publik yang sangat besar. Tingginya angka perokok di Indonesia tentu menjadi penyebab berbagai penyakit kronis, seperti kanker, dan serangan jantung.

Rokok tidak bisa dipungkiri merupakan produk yang sangat berbahaya dan mengandung banyak bahan beracun. Untuk itu, tidak sedikit negara di dunia menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi konsumsi rokok, mulai dari kebijakan yang mengurangi insentif seseorang untuk mengkonsumsi rokok, hingga pelarangan total seluruh produksi dan konsumsi rokok.

Indonesia sendiri juga menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi dampak yang sangat negatif dari rokok. Salah satu kebijakan tersebut yang adalah melalui pengenaan cukai rokok yang tinggi terhadap produk-produk tembakau, untuk mengurangi insentif seseorang untuk merokok, karena harganya yang akan semakin mahal.

Salah satu aspek yang sangat berbahaya dari rokok yang tidak bisa kita pungkiri adalah rokok dapat menyebabkan para konsumennya mengalami kecanduan yang menyebabkan mereka sangat sulit untuk menghentikan kebiasaannya. Salah satu zat dalam rokok yang dikaitkan dengan perilaku kecanduan tersebut adalah nikotin yang terkandung di dalam rokok konvensional yang dibakar.

Untuk itu, berbagai pemerintah di dunia banyak mengeluarkan kebijakan yang bukan hanya dalam bentuk “perang terhadap rokok”, tetapi juga “perang terhadap nikotin” secara umum. Dengan demikian, produk-produk yang kerap menjadi sasaran dari kebijakan yang ditujukan untuk “memitigasi” dampak yang sangat berbahaya dari rokok tersebut bukan hanya dikenakan terhadap rokok konvensional yang dibakar, tetapi juga produk-produk alternatif lain yang mengandung nikotin, salah satunya adalah rokok elektronik atau yang juga dikenal dengan nama vape.

Tidak sedikit pula negara-negara yang menerapkan kebijakan “perang terhadap vape” secara keras, bahkan lebih keras daripada terhadap rokok konvensional yang dibakar. Australia misalnya, melarang kegiatan jual beli rokok elektronik tanpa resep dokter. Ini berarti, sebagian besar masyarakat Australia tidak akan bisa untuk mengkonsumsi rokok elektronik (abc.net.au, 8/9/2021).

Indonesia sendiri menerapkan kebijakan vape atau rokok elektronik tidak seketat dengan aturan yang diberlakukan di Australia. Salah satu bentuk kebijakan regulasi terhadap rokok elektornik atau vape yang diberlakukan di Indonesia adalah pengenaan cukai terhadap produk-produk rokok elektronik tersebut.

Namun, bukan berarti lantas tidak ada pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk mengetatkan aturan tersebut. Beberapa kelompok dan organisasi di Indonesia misalnya, menginginkan agar produk-produk vape atau rokok elektronik untuk dilarang secara total di negara kita. Beberapa organisasi tersebut diantaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) (mediaindonesia.com, 26/9/2019).

Tetapi pendekatan tersebut bukanlah sesuatu yang tepat. Menyatakan perang terhadap rokok elektronik merupakan langkah yang kontra produktif untuk mengurangi dampak negatif dari rokok. Tidak bisa dipungkiri bahwa rokok merupakan produk yang sangat membahayakan kesehatan karena mengandung bahan beracun, namun bukan berarti melarang total produk-produk alternatif seperti rokok elektronik menjadi solusinya.

Salah satu aspek yang membuat sebagian kalangan menganggap bahwa rokok elektronik dengan rokok konvensional yang dibakar tidak jauh berbeda adalah kedua produk tersebut sama-sama mengandung nikotin. Padahal, yang membuat rokok konvensional sangat berbahaya bukan semata-mata karena nikotin yang terkandung di dalamnya, melainkan berbagai zat beracun yang bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker dan serangan jantung (Consumer Choice Center, 2021).

Oleh karena itu, melarang produk vape, atau juga produk-produk nikotin lainnya seperti permen karet nikotin, justru akan sangat merugikan khususnya para perokok rokok konvensional yang dibakar. Hal ini dikarenakan mereka menjadi tidak memiliki alternatif produk-produk lainnya. Nikotin memang dapat membuat kecanduan, dan orang-orang yang tidak merokok memang sebaiknya tidak memulai untuk mengkonsumsi rokok. Tetapi, mereka yang sudah terlanjur kecanduan merokok harus diberikan kesempatan untuk memilih produk lain yang bisa membantu mereka untuk menghentikan kebiasaannya tersebut.

Selain itu, sangat penting juga bagi kita untuk kembali berkaca kepada sejarah, bahwa kebijakan prohibisi produk-produk apapun niscaya akan menemui kegagalan. Kebijakan pelarangan produk-produk tertentu, sepeerti minuman beralkohol dan termasuk juga produk-produk nikotin, akan memunculkan pasar gelap yang tentunya akan menguntungkan berbagai organisasi kriminal.

Sebaiknya, nikotin diperlakukan sama dengan hal-hal lain seperti kafein, yang banyak digunakan oleh konsumen untuk rekreasi. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang tepat, yang dapat meminimalisir dampak negatif dari zat-zat tersebut, dan bukan pelarangan total yang sangat kontra produktif.

Originally published here

Scroll to top