fbpx

Vaping

Vape dan RPP No. 109 Tahun 2012

Industri vape saat ini merupakan salah satu industri yang semakin berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kita, khususnya yang tinggal di daerah urban dan perkotaan, pasti bisa dengan mudah menemukan berbagai orang yang menjadi pengguna vape dan rokok elektrik, dan juga berbagai toko yang menjual berbagai produk-produk tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, sebagai salah satu dampak yang tidak terelakkan dari perkambangan industri vape yang pesat ini di Indonesia, timbul berbagai pro dan kontra terhadap fenomena tersebut. 

Di satu sisi, ada pihak yang menentang dan beranggapan bahwa fenomena semakin meningkatnya industri vape sebagai sesuatu yang sangat negatif.

Bagi sebagian pihak, vape atau rokok elektrik merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, sama seperti atau bahkan lebih berbahaya, dengan rokok konvensional yang dibakar. 

Untuk itu, fenomena semakin meningkatnya industri vape dan juga meningkatnya para konsumen rokok elektrik merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan publik, dan harus dapat segera diatasi.

Mereka yang memiliki pandangan seperti ini umumnya akan mengadvokasi berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melarang, atau setidaknya membatasi melalui regulasi yang sangat ketat, peredaran dari berbagai produk-produk rokok elektrik. 

Hal ini dapat berupa berbagai kebijakan, seperti pembatasan peredaran, mengenakan pajak dan cukai yang tinggi, hingga berbagai kebijakan lainnya.

Di Indonesia sendiri, tidak sedikit pihak-pihak yang memiliki pandangan tersebut dalam melihat fenomena semakin meningkatnya jumlah pengguna vape. 

Mereka melihat fenomena semakin meningkatnya para pengguna vape, yang banyak didominasi oleh kalangan muda yang tinggal di perkotaan, Untuk itu, diperlukan berbagai aturan yang ditujukan untuk membatasi masyarakat untuk bisa mendapatkan dan mengkonsumsi produk-produk rokok elektronik.

Beberapa waktu lalu misalnya, peemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012, yang merupakan perturan yang meregilasi produk-produk tembakau yang dijual kepada masyarakat, salah satunya adalah rokok. 

Dalam revisi tersebut, dicantumkan juga produk-produk yang termasuk dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), di mana mencakup juga produk-produk rokok elektrik.

Salah satu poin yang tercantum di dalam peraturan tersebut adalah, setiap produsen produk-produk tembakau, termasuk juga HTPL seperti rokok elektrik, harus mencantumkan bahwa produk tersebut “mengandung lebih dari 7000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 69 zat penyebab kanker.” 

Adanya poin ini tentu merupakn sesuatu yang tepat untuk menggambarkan produk rokok konvensional yang dibakar, nemun tidak relevan untuk mendeskripsikan kandungan yang terdapat dalam produk-produk rokok elektrik (ekonomi.bisnis.com, 28/7/2022).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa rokok konvensional yang dibakar merupakan produk yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi, dan bisa meneyababkan penggunanya untuk terkena berbagai penyakit kronis, seperti kanker dan serangan jantung. Hal ini dikarenakan terdapat ribuan zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam rokok konvensional yang dibakar.

Dengan demikian, regulasi untuk mencantumkan dampak bahaya kandungan yang terkandung dalam produk rokok konvensional merupakan sesuatu yang tepat. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi dampak bahaya rokok terhadap kesehatan publik melalui pengurangan jumlah perokok yang ada di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, kebijakan regulasi ini merupakan kebijakan yang memiliki tujuan awal yang baik. Rokok konvensional yang dibakar merupakan salah satu musuh terbesar kesehatan publik, yang telah menimbulkan berbagai penyakit kronis terhadap jutaan orang di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia.

Namun, kebijakan yang didasari oleh tujuan yang baik tidak berarti menjadi kebijakan tepat dan akan menghasilkan dampak yang positif. Kebijakan regulasi yang mengharuskan produk-produk HTPL seperti rokok elektrik untuk mencantumkan kandungan 7.000 zat kimia berbahaya seperti rokok konvensional yang dibakar adalah sesuatu yang keliru.

Vape atau rokok elektrik misalnya, merupakan produk yang jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar. 

Pada tahun 2015 lalu misalnya, lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England, menerbitkan laporan mereka yang menyatakan bahwa rokok elektrik 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (gov.uk, 19/8/2015).

Hal ini dikarenakan, vape atau rokok elektrik memiliki kandungan yang berbeda dengan rokok konvensional yang dibakar. Dua bahan utama yang terkandung di dalam cairan rokok elektrik adalah apa yang disebut dengan propylene glycol (PG) dan vegetable glycerin (VG), yang berfungsi sebagai penambah rasa dan pembuat uap. 

Kedua bahan tersebut juga merupakan bahan yang umum digunakan sebagai perasa kue dan makanan lainnya, dan telah dinyatakan aman oleh lembaga regulasi makanan dan obat-obatan Amerika Serikat, Food and Drugs Administration (fda.gov, 24/10/2019).

Di berbagai negara, seperti di Britania Raya, vape atau rokok elektrik justru digunakan sebagai alat yang dapat membantu para perokok untuk menghentikan kebiasaannya yang berbahaya. 

Pemanfaatan vape atau roko elektrik sebagai alat yang dapat membantu seseorang berhenti merokok tentu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi perokok aktif tertinggi di dunia.

Dengan demikian, aturan regulasi yang mewajibkan seluruh produk hasil olahan tembakau, salah satunya vape atau rokok elektrik, untuk mencantumkan kandungan 7.000 zat kimia berbahaya adalah sesuatu yang tidak tepat. 

Dengan demikian, konsumen akan berpikir bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok, dan bisa mengurangi insentif para perokok untuk mengganti kebiasaan mereka yang sangat berbahaya ke produk yang jauh lebih aman.

Sebagai penutup, rokok merupakan produk yang sangat berbahaya bagi kesehatan publik. Untuk itu, dibutuhkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk memberi disinsentif bagi seseorang untuk mengkonsumsi produk tersebut, salah satunya yang paling penting adalah memberikan produk alternatif lain yang jauh lebih aman.

Originally published here

PROHIBITION 2.0

Une initiative européenne propose la fin des produits à base de nicotine, avec une restriction définitive pour ceux nés depuis 2010. Autant de clients potentiels pour les futurs contrebandiers…  

Une nouvelle initiative citoyenne européenne, lancée par une organisation espagnole à but non lucratif, demande l’interdiction de la vente de tabac et de produits à base de nicotine aux personnes nées après 2010. Si la pétition recueille un nombre suffisant de signatures dans l’UE, elle devra être examinée par la Commission européenne.

Cette proposition est frappante à plus d’un titre. Les objectifs fournis par le militant espagnol NoFumadores sont plutôt courts et ne permettent pas d’établir si les règles qu’il propose seraient efficaces:

« La pandémie de tabagisme est la première cause de décès évitable. Les mégots sur les plages causent des dommages environnementaux à l’océan et à sa faune, dans les forêts ils provoquent des incendies et contaminent le sol et l’eau. 

Pour éviter aux nouvelles générations de tomber dans le tabagisme, en plus d’agir avec force contre les dangers environnementaux causés par les mégots et de lutter contre le tabagisme, il est nécessaire de : promouvoir la première génération européenne sans tabac d’ici 2028, en mettant fin à la vente de tabac et de produits à base de nicotine aux citoyens nés depuis 2010. »

En fait, il n’existe guère de modus operandi d’un point de vue politique aussi brutalement simpliste que la prohibition, tant dans sa motivation que dans son exécution. On pourrait penser qu’après des décennies de tentatives ratées pour restreindre la vente et l’utilisation du cannabis, les décideurs politiques et les militants comprendraient enfin que ces interdictions non seulement ne fonctionnent pas, mais sont même contre-productives.

L’ère des criminels

L’ère de la prohibition aux Etats-Unis est surtout remarquable par sa capacité à créer certains des plus grands réseaux criminels de l’histoire de l’humanité. La contrefaçon et la contrebande d’alcool ont enrichi des criminels bien connus comme Al Capone, John Dillinger, Baby Face Nelson ou encore Bonnie et Clyde, qui, malgré leur réhabilitation cinématographique, ont été responsables du meurtre et de l’extorsion de milliers d’innocents.

L’Espagne elle-même a connu une ère de prohibition sous le gouvernement fasciste de Franco. Le dictateur lui-même, qui était un abstinent qui considérait que le vin n’était utile qu’à des fins sacramentelles, a introduit des contrôles stricts sur l’alcool, les drogues et les fêtes – tous considérés comme susceptibles de perturber l’harmonie religieuse et familiale de la nouvelle Espagne nationaliste.

Ce n’est que depuis les années 1970 que l’Espagne a retrouvé son goût pour les vices, sans se soucier de savoir s’ils sont conformes à une vision conservatrice de la façon dont ils devraient vivre leur vie.

Dans l’Europe d’aujourd’hui, alors que les gouvernements tentent de rendre le prix du tabac et des produits à base de nicotine prohibitif, le marché noir est florissant. Pas plus tard que fin août, une action conjointe de la police fédérale belge, du service de contrôle des gardes-frontières polonais et du bureau de police criminelle lituanien a permis de découvrir deux chaînes entières de fabrication de cigarettes destinées à produire diverses marques connues, pour une valeur marchande de plus de 73 M€. Selon Europol, 274 millions de cigarettes, 88 tonnes de tabac coupé, 65 tonnes de tabac pour pipe à eau et 40 tonnes de tabac brut ont été saisis.

De nouveaux clients pour les contrebandiers

En mai, les douanes françaises avaient déjà saisi 40 tonnes de cigarettes de contrefaçon. Tandis que, début août, les autorités belges ont arrêté 45 personnes et saisi 28 millions de cigarettes. En 2021, toutes les autorités européennes réunies ont saisi 430 millions de cigarettes illégales.

Alors que les douanes cherchent des aiguilles dans des bottes de foin, essayant de traquer les contrebandiers, elles luttent contre un marché noir qui fournit des produits du tabac à ceux qui trouvent que fumer est tout simplement trop cher. Quiconque s’est rendu à la gare du Nord, à Paris, a pu constater la myriade de revendeurs qui ne vendent pas de drogues dures, mais qui sont capables de vous fournir des paquets de cigarettes, pour une fraction du prix que vous payeriez chez un marchand de journaux.

Cependant, une interdiction générationnelle créerait une interdiction stricte basée sur l’âge du consommateur, sans tenir compte de son pouvoir d’achat, et donc beaucoup plus de clients potentiels pour les gangsters inconnus du commerce illégal de cigarettes.

Tout cela soulève la question suivante : parmi ceux qui ont étudié la question, qui regarderait les leçons de la prohibition et tenterait de la répéter ? Les législateurs peuvent interdire un produit, mais ils ne peuvent pas interdire la demande – et là où il y a une demande, l’offre suivra rapidement.

Cela ne veut pas dire que les effets du tabagisme sur la santé ne sont pas réels ; ils le sont. C’est pourquoi il est d’autant plus regrettable que la pétition mette sur le même plan les produits à base de nicotine tels que les cigarettes électroniques ou et les cigarettes classiques.

Il est prouvé que les produits de vapotage sont beaucoup plus sûrs que les cigarettes et servent d’outil de sevrage tabagique. Si les gommes ou les patchs à la nicotine aident certains fumeurs à arrêter, c’est le vapotage qui permet aux fumeurs actuels de se défaire de cette habitude. Ces choix doivent rester à leur disposition.

Originally published here

End the vape ban 

In a move that sent waves across South and Southeast Asia last week, Thailand’s Public Health Minister and Deputy Prime Minister Anutin Charnvirakul iterated that the importation and production ban on vaping products will continue, depriving Thai smokers of provable alternatives to quit.

Harm-reducing alternatives to combustible cigarettes, including vaping devices, heated tobacco, and oral pouches, provide nicotine in a less harmful fashion, according to most major health bodies, but the minister was insistent that the rising use of these products by young people was enough to warrant their continued ban.

While nicotine alternatives remained banned, the minister has been praised for his efforts to decriminalise cannabis products, and rightly so. 

But the continued prohibition on nicotine alternatives such as vaping, however, is a dangerous path that removes opportunities for Thailand’s large population of smokers — currently estimated at nearly a quarter of the population, some 15.4 million people. 

Read the full article here

THE COUNTERFACTUAL: What is WHO doing about ENDS?

Republished from Clivebates.com with the consent of the author

This section really reveals that WHO does very little other than publish prohibitionist propaganda. It is however worthwhile noting that its regrettable dependence on voluntary contributions leaves it exposed to major conflicts of interest. 

WHO does not pay attention to the evidence. If it did there would be much more discussion of trade-offs and possible benefits and a proportionate and more realistic approach to the risks. In fact, the report highlighted, the WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, was “made possible” by the private foundation of the billionaire, Michael Bloomberg, who coincidentally figures prominently in the report despite the claim that it is independent. The report acknowledgements include several anti-vaping activists, some funded by Bloomberg, brought in to do the work.

The influence of anti-vaping outsiders on WHO’s finances. Bloomberg’s foundation, Bloomberg Philanthropies, campaigns for vaping prohibitions to the extent possible wherever it works via the work of its grantees. Take the major Bloomberg funding recipient, the Union, for example: and its prohibition policy, Why bans are best. Bloomberg’s approach to evidence and data on tobacco is discussed here: Michael Bloomberg loves data. Except when he doesn’t

WHO is conflicted by the funding it receives from pro-prohibition Bloomberg Philanthropies ($23m). Then there is also the much larger WHO donor, the Bill and Melinda Gates Foundation ($592m), which supports a range of organisations hostile to tobacco harm reduction. In addition, there are also pharmaceutical companies like GSK ($12.3m) that provide multi-million dollar donations to WHO but take a hostile stance toward e-cigarettes. 

Note that this money does not have to be spent on anti-vaping campaigns for the policy position of the donor and the donation to create a conflict. The point is that anti-vaping organisations play a significant role in WHO’s finances.

Written by Clive Bates

The Counterfactual: What role do ENDS play in smoking cessation?

Republished from Clivebates.com with the consent of the author

The evidence actually supports significant effects on smoking cessation. The evidence is only unclear if you insist on looking away from it or imposing a far higher standard of certainty than on any other tobacco control measure. All evidence is unclear to some degree, but evidence from multiple sources triangulates to strongly suggest that vaping assists with smoking cessation and that e-cigarettes function as economic substitutes for cigarettes. This is exactly what we should expect.

Professor Kenneth Warner of the University of Michigan summarises the state of the evidence as follows:

Smoking cessation and harm reduction are compatible, not opposing strategies. There is nothing wrong with some of these smoking cessation measures, but there is much less evidence than WHO implies that they work at scale in real-world settings or reach the smokers who are at the greatest risk (those who don’t want to quit). But they are not alternatives to harm reduction approaches and they work in a different way. E-cigarettes are not primarily a smoking cessation treatment (though they can be that as well) but work as a much safer consumer alternative to cigarettes for people who want to use nicotine.

WHO overstates its own role in addressing smoking. Nor are they the same as the measures promoted by WHO at last year’s World No Tobacco Day – Commit to Quit – when WHO launched a year-long campaign to help 100 million people quit tobacco. A year on we have heard little of this and no progress report. A year later, these claims look like empty hubris. 

Written by Clive Bates

Court battle continues over the legal use of vaping products

As the legal use of vaping products continues to be argued in court, a debate also continues on whether a ban would send vapors back to regular cigarettes.  

Juul can continue to sell its electronic cigarettes after a federal appeals court in June blocked an FDA ban. 

To stay on the market, companies must show that their e-cigarettes benefit public health. Essentially, that means proving that adult smokers who use vapes are likely to quit or reduce their smoking, while teenagers are unlikely to become hooked on them.   

This week for a third time in four decisions, a federal appeals court has denied an Illinois-based vaping manufacturer’s petition for review of an FDA marketing denial order. A three judge panel of the Seventh Circuit Court of Appeals ruled for the FDA, denying the appeal by Gripum LLC, which makes bottled e-liquid under several names. 

In Illinois, there’s talk of placing a ban on all flavored tobacco and vapes in the state, but legislation has yet to move out of committee. 

Elizabeth Hicks, U.S. Affairs analyst with the Consumer Choice Center, warned that enacting a flavor ban for vaping and tobacco products would push consumers to switch back to smoking combustible tobacco.

Read the full text here

Kaji terperinci terlebih dulu Generasi Penamat tembakau

Pusat Pilihan Pengguna (CCC) telah menganjurkan satu forum secara dalam talian bertajuk Generasi Penamat: Langkah Tepat atau Menjerat, baru-baru ini.

Forum itu dianjurkan bagi mendapat pendangan dan membincangkan isu terkini berkaitan Akta Kawalan Tembakau dan Merokok yang bakal melarang individu yang lahir dari tahun 2007 untuk memiliki, membeli dan mengguna produk rokok termasuk rokok elektronik.

Menurut wakil Consumer Choice Center Malaysia, Tarmizi Anuwar, pelaksanaan Generasi Penamat Tembakau adalah satu tindakan yang terburu-buru dan seharusnya mengambil kira pelbagai sudut bagi memastikan ia adalah satu usaha yang akan berjaya dengan cemerlang.

“Pendapat pakar dalam bidang terutamanya saintifik dan kesihatan harus diambil kira. Oleh kerana itu, kamu menganjurkan sesi perkongsian ilmiah ini bagi membincangkan dan melihat isu ini dalam skop yang lebih luas,’ katanya.

Read the full text here

WHAT ARE THE POLICY OPTIONS FOR REGULATING ENDS?

Republished from Clivebates.com with the consent of the author

WHO leads with outright prohibition as its preferred policy, though it has never bothered to justify this with reference to intended and unintended consequences or the rights of smokers to access lower risk products. Almost everything else it proposes functions as a de facto protection of the cigarette trade.

WHO starts with an anchoring bias: that the normal policy response should be the prohibition of ENDS. There is no scientific or ethical basis for this policy. Why would it make sense to ban the much safer nicotine product, deliberately deny law-abiding smokers better options, protect the cigarette trade from competition, stimulate unregulated black markets in vaping products, and draw young people into the illicit supply chain, and therefore into criminal networks? 

WHO has never assessed the costs and risks of ENDS prohibition, but relentlessly promotes it all the same. I have written about WHO’s strong support of vaping prohibition here: Prohibitionists at work: how the WHO damages public health through hostility to tobacco harm reduction

The arguments against prohibition are well put in this document by the consumers’ organisation INNCO: 10 reasons why blanket bans of e-cigarettes and HTPs in low- and middle-income countries (LMICs) are not fit for purpose.

International Network of Nicotine Consumer Organisations (INNCO), 
10 reasons why blanket bans of e-cigarettes and HTPs in low- and middle-income countries (LMICs) are not fit for purpose, March 20

WHO fails to grasp trade-offs and unintended consequences in policymaking. There is nothing in this regulatory package that shows that WHO has grasped the basics of policymaking in this area. The critical policy insight is that excessive regulation of vaping products functions as a barrier to entry and protection of the more dangerous cigarette products. The Royal College of Physicians (London) expressed this well in its 2016 report, Nicotine with smoke: tobacco harm reduction:

Tobacco Working Group. Royal College of Physicians (London) 
Nicotine without smoke: tobacco harm reduction 28 April 2016

There are other trade-offs: the protection of young people from relatively minor risks (e.g. experimental vaping) could have the effect of imposing major risks on adults (continued smoking or relapse from vaping to smoking). A further complication is that for some adolescents, vaping will function as a diversion from smoking. For these young people, the teenagers most at risk, vaping creates a significant health benefit.

Written by Clive Bates

Pelajaran yang Bisa Diambil dari Pelarangan Vape Juul di Amerika Serikat

Vape atau rokok elektrik merupakan salah satu isu yang kerap menimbulkan kontroversi di berbagai negara di dunia. 

Bagi sebagian pihak, vape atau rokok elektrik merupakan produk yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, sebagai sarana utuk membantu para perokok untuk berhenti merokok.

Namun, di sisi lain, ada pula pihak-pihak yang berpandangan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang sangat berbahaya dan menimbulkan banyak hal-hal negatif dibandingkan dengan manfaat yang bisa diambil. 

Karena pandangan yang berbeda ini, maka kebijakan terkait produk-produk vape di seluruh dunia juga tidak sama antar satu negara dengan negara-negara lainnya.

Di Inggris misalnya, vape dipandang sebagai produk yang dapat membantu para perokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Inggris, bukan hanya tidak melarang produk-produk tersebut, tetapi juga justru mendorong agar produk-produk vape dan rokok elektrik dapat digunakan sebagai alat agar para perokok bisa mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan merokoknya, atau yang dikenal juga dengan kebijakan harm reduction (nhs.uk, 29/3/2019).

Sementara itu, Amerika Serikat mengambil langkah kebijakan yang berbeda dengan Inggris. Di Amerika Serikat, vape atau rokok elektrik dianggap sebagai produk yang sangat berbahaya, terutama terhadap geenrasi muda. 

Oleh karena itu, Amerika Serikat menerapkan berbagai aturan yang membatasi peredaran dan juga konsumsi produk-produk vape di negara tersebut.

Pada tahun 2020 lalu misalnya, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan rokok elektrik atau vape yang mengandung rasa. 

Hal ini dijustifikasi sebagai langkah yang penting untuk dilakukan dalam rangka melindungi anak-anak muda untuk mengunakan produk-produk tersebut, di mana banyak dari mereka yang cenderung untuk memilih produk-produk rokok elektrik yang memiliki rasa (bbc.com, 2/1/2020).

Tidak hanya itu, belum lama ini, peemerintah Amerika Serikat juga memberlakukan kebijakan lain yang semakin mengetatkan peredaran dan konsumsi produk-produk rokok elektrik. 

Pada bulan Juni lalu, secara resmi pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan terhadap salah satu brand rokok elektrik, Juul, 

Ini dikarenakan brand tersebut merupakan salah satu brand yang paling banyak digunakan oleh anak-anak muda di negara tersebut (theguardian.com, 26/6/2022).

Padahal, rokok elektrik berperasa merupakan salah satu produk yang telah membantu banyak orang untuk berhenti merokok, termasuk pula para perokok dari generasi muda. 

Banyak pihak yang mendapatkan pengalaman bahwa mereka bisa lebih menikmati rokok elektrik yang berperasa sehingga bisa membantu para perokok tersebut untuk berhenti mengkonsumsi rokok konvensional yang dibakar (earth.com, 25/11/2021).

Selain itu dengan melarang satu produk saja seperti langakh yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat juga akan menimbulkan dampak yang kontraproduktif. 

Dengan melarang salah satu brand vape saja, maka berpotensi sebagian konsumen produk tersebut untuk berpindah ke brand vape lainnya (The Guardian, 26/6/2022).

Tidak hanya itu, bukan tidak mungkin pula, mereka yang tidak bersedia untuk beralih ke produk lainnya, akan memilih produk lain yang jauh lebih berbahaya, seperti rokok konvensional yang dibakar. 

Dengan demikian, dampak bagi kesehatan publik juga akan semakin negatif bila ada semakin banyak orang yang menggantikan konsumsi vape mereka dengan rokok konvensional yang dibakar.

Selain itu, di Amerika Serikat misalnya, berdasarkan data dari National Youth Tobacco Survey pada tahun 2019, 95% anak-anak remaja di negara tersebut tidak mengkonsumsi vape secara reguler. 

Sementara itu, 89% dari anak remaja tersebut yang tidak menggunakan produk-produk rokok elektrik (ocrregister.com, 30/6/2022).

Kekhawatiran terhadap anak-anak remaja yang mengkonsumsi produk-produk rokok elektronik tentu merupakan sesuatu yang snagat wajar dan penting untuk didiskusikan. 

Tetapi, solusi dari kekhawatiran tersebut bukan justru melarang satu brand tertentu, tetapi melalui penegakan hukum yang tehas terahdap para penjual yang menjual produk-produk tersebut kepada di bawah umur. 

Jangan sampai, justru para perkok dewasa yang membutuhkan rokok elektrik agar mereka bisa berhenti atau mengurangi rokok yang menjadi korban.

Berkaca dari kebijakan tersebut, di Indonesia sendiri, bila pemerintah suatu saat memberlakukan aturan yang serupa, yakni dengan melarang satu brand tertentu, maka hal ini merupakan kebijakan yang sangat berbahaya dan kontraproduktif. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi perokok terbesar di dunia, dan sudah seharusnya kita bisa memastikan para perokok tersebut untuk bisa mendapatkan produk lain yang lebih aman secara mudah dan tidak dipersulit.

Selain itu, bukan tidak mungkin juga, bila para regulator di negara kita suatu saat nanti memberlakukan aturan serupa, hal ini akan semakin meningkatan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. 

Hal ini dikarenakan adanya aturan tersebut tentu akan memberikan keuntungan yang tidak adil (unfair advantage) terhadap produk-produk lain yang tidak terkena pelarangan tersebut.

Sebagai penutup, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk melihat potensi dampak yang tidak terlihat (unintended consequences) dari kebijakan yang dibuatnya, termasuk pula misalnya kebijakan untuk melarang produk vape atau rokok elektronik tertentu. 

Jangan sampai, kebijakan yang dibuat dengan tujuan yang baik justru menimbulkan dampak yang kontraproduktif dan merugikan banyak orang.

Originally published here

The Counterfactual: Are secondhand ENDS emissions dangerous?

Republished from Clivebates.com with the consent of the author

WHO avoids a comparison between secondhand smoke and secondhand aerosol. Again, WHO uses the words “potentially” and “potential” to avoid saying anything about how toxic or how risky. In my own Q&A on vaping and harm reduction, I highlight three key differences between secondhand smoke and secondhand vape exposure: 

  1. The quantity emitted. Most of the inhaled vapour is absorbed by the user and only a small fraction is exhaled (15% or less, depending on the constituent).  In contrast, about four times as much environmental tobacco smoke comes directly from the burning tip of the cigarette than is exhaled by the smoker. There is no equivalent of this “sidestream smoke” for vaping.
  2. The toxicity of the emissions. Tobacco smoke contains hundreds of toxic products of combustion that are either not present or present at very low levels in vapour aerosol. Vapour emissions do not have toxicants present at levels that pose a material risk to health. Exposure to nicotine, itself relatively benign, is unlikely to reach a level of pharmacological or clinical relevance.
  3. The time that the emissions remain in the atmosphere. Environmental tobacco smoke persists for far longer in the environment (about 20-40 minutes per exhalation). The vapour aerosol droplets evaporate in less than a minute and the gas phase disperses in less than 2 minutes.

The main issue with vaping in public is etiquette and consideration for others. At this stage, there is nothing to suggest that indoor vaping presents a material risk to bystanders. But that does not mean there should be a license to vape at will anywhere. It means the owner of a property should determine the policy for their premises. A government override of these property rights can only be justified if there are material risks to bystanders or workers.

Written by Clive Bates

Scroll to top