fbpx

Vaping

Limited State Registries Will Negatively Impact Consumers of Nicotine Products 

WASHINGTON, D.C. – In the first few months of 2024, more than a dozen bills have been introduced in US states calling for a state-based Premarket Tobacco Product Application (PMTA) registry for alternative nicotine products such as vaping devices, heaters, and nicotine pouches.

Although this type of legislation has already been passed in Oklahoma, Louisiana, and Alabama, it’s crucial that other states recognize the unintended consequences and course-correct before it is too late.

ELIZABETH HICKS, US Affairs Analyst at Consumer Choice Center, responded, “While the intention behind these bills is to manage consumer access to unregulated nicotine products on the illicit market, the reality is that the FDA is not approving enough new devices and products to create a competitive, regulated marketplace that meets consumer demand.”

While 26 million nicotine alternative products submitted PMTAs to the FDA, only 23 have been approved. Of those 23 approved products, 12 are simply tobacco-flavored e-liquid refills.

“The FDA is hiding the ball here on product approvals and how few new products are actually coming to market. If the goal is to improve public health across the country, then consumers deserve to choose from a variety of different nicotine alternatives,” added Hicks.

“The FDA’s flawed PMTA process needs reform. Instead of restricting consumer access to products that have been demonstrated to be 95 percent less harmful than combustible tobacco, state legislatures should refrain from adding to counterproductive federal policies and advance tobacco harm reduction through a competitive marketplace,” she concluded.

_______________

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Washington, D.C., Ottawa, Brussels, Geneva, and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for  Consumer Choice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Taxing Vapes Will Put the Lives of 4.5 Million Vapers at Risk

London, 27 February 2024 – The Consumer Choice Center (CCC) is concerned by reports of implementing a new levy on vapes and demands the government to conduct proper research into the consequences of a vape tax in its tobacco harm strategy.

In a statement, Mike Salem, the UK Country Associate of the CCC explained that “this tax not only puts off vapers economically, but it also sends a message that the government is punishing them for trying to quit tobacco. We should not be putting up barriers to those who are desperately trying to quit cigarettes; the government should instead be providing support for those who need it.”

The proposed tax would see a new and separate levy on vapes introduced on top of the VAT that already exists, which would directly affect 4.5 million vapers and indirectly some 6.4 million smokers.

Salem further stated that “The UK has been doing extremely well over the past few years in its effort to reduce smoking prevalence, but this is now being actively hindered by the current government. These measures will put our population and especially our children at more risk, as consumers will turn to the black market for cheaper alternatives. I urge the government to reconsider its position on taxing vapes and its wider strategy in reducing smoking prevalence so as to not harm our children and adults”. 

The CCC urges the government to consider the health of smokers and the support it can provide during the current economic downturn. Furthermore, in light of the recent government decision to ignore the recommendations from the Khan Review and the mismanagement of the joint announcement on the ban of disposable vapes between Westminster and the devolved administration, it also recommends that the UK Government conducts proper research and coordination with the devolved administration on tobacco harm reduction.

Pentingnya Riset Pelaku Pengguna Vape di Indonesia untuk Kebijakan yang Tepat

Vape saat ini merupakan salah satu produk yangs udah dikonsumsi dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kita, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan, tentunya akan sangat mudah bisa melihat banyak pengguna vape di sekitar kita.

Di Indonesia sendiri misalnya, konsumsi vape atau rokok elektrik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 misalnya, prevalensi pengguna rokok elektrik di Indonesia sejumlah 0,3%. Angka ini mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2021 menjadi 3% atau setara dengan 6,2 juta penggguna vape yang ada di Indonesia (republika.co.id, 31/5/2022).

Semakin meningkatnya pengguna vape di Indonesia ini tentu juga membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan industri rokok elektrik yang ada di negara kita. Pada tahun 2022 lalu mislanya, industri vape di Indonesia mampu menyerap jumlah pekerja sekitar 100.000 pekerja. Angka tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit (liputan6.com, 13/6/2022).

Semakin meningkatnya pengguna vape di Indonesia ini juga menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Asosiasi kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) misalnya, menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan vape karena produk ini dianggap memiliki tingkat bahaya yang sama dengan rokok konvensional yang dibakar (cnnindonesia.com, 24/9/2019).

Untuk itu, tidak sedikit pihak-pihak yang mengadvokasi agar pemerintah bisa melarang, atau setidaknya meregulasi secara sangat ketat, industri vape atau rokok elektrik. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, sudah ada beberapa negara yang menerapkan pelarangan konsumsi dan juga distribusi vape, diantaranya adalah Singapura dan juga Thailand.

DI sisi lain, ada juga negara-negara yang mengambil langkah yang berbeda. Inggris misalnya, beberapa waktu lalu, justru mengeluarkan aturan yang berbeda 180 derajat dari langkah yang diambil oleh Singapura dan Thailand. Inggris justru menggunakan vape sebagai alat yang bisa digunakan untuk membantu warganya berhenti merokok.

Lembaga penyedia layanan kesehatan publik asal Inggris, National Health Service (NHS) misalnya, telah mengadvokasi hal tersebut. NHS sendiri menyatakan bahwa vape tidak 100% aman, tetapi roko elektrik tidak menghasilkan tar dan karbon monoksida yang merupakan dua elemen yang paling membahayakan dari rokok konvensional yang dibakar, dan karena itu dampak bahaya dari vape jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan rokok (nhs.uk, 20/10/2022).

Kampanye yang dilakukan oleh NHS di Inggris sendiri sudah terbukti berhasil mengurangi jumlah perokok yang ada di negara kerajaan tersebut. Berdasarkan data dari Office for National Statistics misalnya, menunjukkan bahwa, jumlah perokok sudah berkurang di Inggris dari sekitar 14% di tahun 2020, menjadi 13,3% di tahun 2021 setelahnya (bbc.com, 6/12/2022).

Kembali ke Indonesia, fenomena semakin meningkatnya pengguna vape di Indonesia sendiri merupakan hal yang cukup menarik untuk kita lihat dan teliti. Tentunya, dari semakin banyaknya pengguna vape di Indonesia, ada berbagai alasan beragam yang dimiliki oleh para pengguna vape tersebut tentang mengapa mereka memutuskan untuk menggunakan rokok elektrik.

Berdasarkan survei tahun 2019 misalnya, 58% perempuan dan 71% lai-laki menyatakan bahwa mereka memilih untuk mengonsumsi vape karena produk tersebut lebih ringan bila dibandingkan dengan rokok konvesional yang dibakar (goodstats.id, 16/1/2023). Tentunya, bila rokok konvensional dilarang, hal tersebut akan membawa dampak yang signifkan terhadap banyak orang.

Di luar negeri, sudah ada penelitian yang berupaya untuk menjawab pertanyaan kira-kira apa yang akan terjadi bila vape dilarang. Di Inggris misalnya, sekitar sepertiga dari pengguna vape di negara tersebut akan beralih dan kembali menggunakan rokok konvensional yang dibakar bila rokok elektrik dilarang di negara tersebut (independent.co.uk, 7/4/2023).

Bila ini terjadi, tentu hal tersebut merupakan bentuk kemunduran dari upaya harm reduction dari rokok. Dengan demikian, tidak sedikit konsumen yang tidak memiliki pilihan selain menggunakan produk yang jauh lebih berbahaya seperti rokok konvensional yang dibakar.

Di Indonesia sendiri, riset seperti ini tentu sangat dibutuhkan, agar para pengambil kebijakan dapat mengeluarkan dan mengesahkan kebijakan yang tepat dan tidak kontra produktif. Sebagai salah satu negara dengan tingkat prevalensi perokok tertinggi di dunia, adanya upaya harm reduction dari dampak rokok tentu merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan.

Dengan demikian, bila sudah ada penelitian mengenai dampak tersebut, para pengambil kebijakan bisa menimbang apakah misalnya, langkah kebijakan yang keras terhadap vape, seperti regulasi ketat hingga pelarangan total, merupakan sesuatu yang tepat. Jangan sampai, langkah yang diambil justru menimbulkan dampak yang lebih buruk.

Sebagai penutup, vape atau rokok elektrik saat ini merupakan hal yang menjadi bagian keseharian bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Ada berbagai alasan dan sebab yang dimiliki oleh para konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Untuk itu, adanya riset mengenai perilaku para pengguna tersebut merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi mereka para pembuat kebijakan agar bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Originally published here

Proposal on Restricting Vaping Spaces Harms Scottish Vapers

London (UK), 9 February 2024 – The Consumer Choice Center (CCC) is worried about tobacco harm reduction methods being impeded on by the latest proposal of the Scottish Conservative Party to ban vaping in enclosed public spaces.

In a statement, Mr Mike Salem, the UK Country Associate for CCC expressed concern about the proposal. He stated: “Adding hurdles to vaping will only serve to revert those who are trying to quit smoking right back into it.”

Salem further criticised the statement made by Dr Sandesh Gulhane, the shadow health secretary of the Scottish Conservatives when the latter expressed concern regarding the lack of “solid evidence about the health effects [of vaping].” Salem’s response is: “the evidence is pretty clear and statistically significant on the matter; vaping is far less harmful than smoking, and to limit its usage will reduce health prospects of smokers who are trying to quit. If Dr Gulhane has any doubts about that he should check NHS Scotland’s website”. 

The CCC is surprised that such a misinformed claim about vaping is being made by a potential future Scottish health secretary. Public Health England shows that e-cigarettes are 95% less harmful than tobacco. As such, the CCC champions vaping as an effective method for reducing tobacco harm and calls on the Scottish Conservative Party to reconsider its position on the matter.

‘Illegal vapes are already flooding the market’: What impact will disposable vapes ban really have?

Government plans to ban disposable vapes have been welcomed as a “vital” move to protect children’s health and the environment, but campaigners fear it comes with risks without further action.

The long-term health impacts of vaping are unknown and the nicotine they contain can be highly addictive. Withdrawal can lead to anxiety, trouble concentrating and headaches. 

One in five children had tried vaping in 2023, up from 15.8% in the previous year, according to Action on Smoking and Health (ASH). Around 7.6% of children were vaping at least once a week.

Rishi Sunak is set to announce the plans on a visit to a school on Monday (January 29).

The prime minister said in a statement: “As any parent or teacher knows, one of the most worrying trends at the moment is the rise in vaping among children, and so we must act before it becomes endemic.”

The ban on disposable vapes is expected to come into effect towards the end of this year or in early 2025.

Read the full text here

Rishi’s Vape Ban: Last Nail in the Coffin of UK’s Harm Reduction Leadership

London, January 29th, 2024 – The Consumer Choice Center (CCC), a global advocacy group championing individual freedom and consumer choice, criticises the UK government’s latest announcement to introduce bans on disposable vapes, limit vaping flavours, and ban tobacco products for everyone born on or after January 1st, 2009.

Fred Roeder, Managing Director of the Consumer Choice Center, warns that the UK will lose its global leadership in cutting smoking rates thanks to smart regulations. Roeder stated, “For over a decade now, the UK’s approach was the global gold standard on combatting smoking rates – Rishi’s giga ban package will be the last nail in the coffin of the UK’s harm reduction leadership.”

Roeder continues, “Smoking rates are already at historic lows. This shows that previous policies have worked. Stricter enforcement of age restrictions at the point of sale is a good idea. However, banning entire categories of innovative products is going exactly in the wrong direction. As a former smoker who was able to quit thanks to vaping, I can only say that the planned ban on disposables will make it harder for people to quit. 5% of UK adults currently use disposable vapes – Do we really want to risk that many of them pick up smoking again?”

The Consumer Choice Center highlights on its campaign website www.no2prohibition.uk the issues with Rishi’s generational ban and vape restrictions.

A generational ban on tobacco products is a bad idea

Sweden has found nicotine alternatives are better way to kick smoking

When the city of Brookline passed a generational ban on tobacco products in 2020, it was an extraordinary legal maneuver. The age-gating of goods on an incremental level prevents anyone born after January 1, 2000 from buying any tobacco-related products within city limits. 

It is a policy dreamed up by many in public health who have sought to replicate it elsewhere, including in New Zealand, Malaysia, and, now, the UK.

Now, however, a constitutional challenge in the Massachusetts courts is revisiting whether the health ordinance is legal to enforce. And it’s about time.

Despite already increasing the age limit to purchase tobacco from 19 to 21 and banning flavored tobacco products throughout the state, proponents are claiming that a full generational ban is a sure-fire way to eliminate youth use. But we know it isn’t, as the numbers already show us.

While it shouldn’t need restating, prohibition never works. In 2020, Massachusetts became the first state to ban all flavored tobacco products, again in effort to curb youth use. However, according to the Massachusetts Illegal Tobacco Task Force, the ban resulted in increased interstate smuggling of tobacco products, more tobacco-related police interactions, and a loss in tax revenue for the state. 

Ultimately, the flavor ban did not eliminate consumer use of flavored tobacco products. It just shifted where consumers purchased their goods. Which means the estimated 587,000 adults who smoke in Massachusetts likely had to turn to alternative sources to purchase tobacco products they prefer. 

When a product is banned, then consumers often go to the illicit market to find their desired products. This poses great concern, as the illicit market does not have to abide by product regulations and certainly is not performing age verification on purchases.

California followed in Massachusetts’ footsteps by banning flavored tobacco products in 2022, and further saw an extreme increase in the illicit market where brands known to be trafficked in by Mexican cartels. This suggests that tens of millions of packs are illegally entering California. It’s doubtful that this is the public health “win” tobacco control activists are looking for. 

While Brookline is the first in the US to pass a generational tobacco ban, there are international examples of similar policy. Both New Zealand and Malaysia have attempted to implement a generational tobacco ban, but have since pulled back after backlashes showed up in polling and disagreements over taxation. The Conservative government in the United Kingdom has plans to implement such a ban, but has also faced severe backlash from its more liberty-oriented  grassroots.

Rather than put all our cards on failed generational policies, it would be better to look globally towards policies that have helped reduce smoking prevalence. Sweden is a great example, as the World Health Organization announced that they are likely to become the first smoke-free country. 

Interestingly, Sweden is not succeeding using bans and prohibition, but rather through the concept of harm reduction. The Swedish government has recognized that nicotine alternatives, such as vaping, nicotine pouches, and snus, are significantly less harmful than smoking combustible tobacco and have therefore encouraged its citizens to make the switch. As a result, Sweden reduced its smoking rate by 55 percent in the last decade and has the lowest incidence of cancer within the European Union. 

While the desire to reduce youth use of tobacco products and overall smoking prevalence is a noble and important goal, it will be imperative that policymakers understand the serious unintended consequences of prohibition. 

As other countries have shown us, embracing tobacco harm reduction, not prohibition, will be the best strategy to improve public health in Massachusetts. That’s a great idea in any generation.

Originally published here

Pentingnya Dukungan Organisasi Masyarakat untuk Upaya Harm Reduction dari Rokok

Rokok saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan publik berbagai negara di seluruh dunia. Di dalam satu batang rokok, terkandung berbagai zat berbahaya yang dapat membawa berbagai penyakit kronis, seperti kanker dan penyakit jantung, yang tentunya memiliki dampak yang sangat besar tidak hanya bagi individu yang menggunakannya tetapi juga secara sosial.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, di Indonesia sendiri, rokok juga merupakan salah satu penyebab berbagai penyakit kronis yang dialami oleh saudara-saudara sebangsa kita. Di Indonesia sendiri ada 112 juta jumlah perokok aktif, dan merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia (databoks.katadata.co.id, 05/06/2023).

Angka 112 juta sendiri tentu bukan angka yang kecil, dan sudah sebaiknya dapat kita tekan agar jumlah tersebut berkurang secara drastis. Karena banyaknya angka tersebut, tentunya biaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok di Indonesia juga tidak kecil. Pada tahun 2019 lalu misalnya, diestimasi penyakit yang disebabkan oleh rokok telah menelan biaya hingga 16,3 triliun rupiah (kemkes.go.id, 29/4/2021).

Karena memiliki dampak yang sangat berbahaya, maka tidak mengherankan berbagai negara di dunia memberlakukan serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi dampak tersebut. Kebijakan tersebut diberlakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari mengenakan biaya cukai yang tinggi, mengatur peredaran dan penjulaan produk-produk hasil olahan temabaku, hingga pelarangan total seluruh kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Negara kita sendiri sudah memberlakukan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah konsumen rokok. Beberapa diantaranya adalah kebijakan cukai produk hasil olahan tembakau yang semakin meningkat, dan juga aturan kewajiban bagi para produsen untuk menunjukkan bahaya rokok di depan setiap bungkus rokok yang dijual di berbagai tempat.

Adanya berbagai upaya tersebut sekilas memang terlihat berpotensi dapat menggurangi jumlah perokok. Diharapkan, jika harga rokok semakin mahal, dan edukasi publik melalui gambar yang menunjukkan bahaya rokok semakin gencar, maka insentif seseorang untuk menghisap produk hasil tembakau tersebut dapat semakin berkurang, dan akan dapat semakin menekan jumlah perokok di Indonesia.

Tetapi, pada kenyataannya, jumlah perokok di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 misalnya, ada sekitar 60,3 juta perokok aktif di Indonesia. Tetapi, dalam jangka waktu 10 tahun, pada tahun 2021, jumlah perokok di Indonesia meningkat 8,8 juta orang menjadi 69,1 juta (kemkes.go.id, 3/6/2022).

Hal ini tentu bukan sesuatu yang mengherankan, mengingat bahwa rokok mengandung nikotin yang membuat para penggunanya mengalami kecanduan. Untuk mengatasi kecanduan tentu tidak bisa hanya melalui peningkatan harga dan juga sosialisasi bahaya dari produk tersebut.

Salah satu cara yang saat ini digunakan untuk menanggulangi dampak negatif dari rokok, seperti Inggris misalnya, adalah melalui produk-produk alternatif yang jauh lebih tidak berbahaya untuk menggantikan rokok. Diantaranya yang cukup sering dipakai adalah rokok elektrik, atau yang dikenal dengan nama vape.

Berdasarkan penelitian dari lembaga kesehatan Inggris misalnya, vape atau rokok elektrik merupakan produk yang 95% jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar. Maka dari itu, National Health Service (NHS) Inggris misalnya, menyatakan bahwa vape merupakan alat yang bisa digunakan oleh para perokok untuk membantu mereka untuk berhenti merokok (nhs.uk, 10/10/2022).

Namun, penggunaan vape sebagai alat yang dapat digunakan untuk membantu perokok untuk berhenti merokok sendiri masih mengalami banyak tantangan di Indonesia. Hal ini disebabkan berbagai hal, mulai dari informasi yang kurang diketahui oleh masyarakat, maupun banyak masyarakat yang lebih terbiasa menggunakan rokok konvensional yang dibakar dibandingkan dengan rokok elektrik.

Untuk itu peran berbagai lapisan masyarakat untuk membantu mensukseskan upaya untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia adalah hal yang sangat penting, dan tidak hanya oleh lembaga pemerintah. Salah satunya adalah organisasi masyarakat yang memiliki jumlah anggota yang besar.

Organisasi masyarkaat, terlebih lagi yang sudah memiliki jutaan anggota, memiliki potensi yang sangat besar untuk mensukseskan upaya tersebut. Berita baiknya, sudah ada organisasi yang mendukung upaya tersebut, salah satunya adalah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).

NU sendiri merupakan organisasi massa Islam terbesar, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan misalnya, mendukung kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan rokok (republika.co.id, 18/5/2023).

Lakpesdam PBNU sendiri juga menyampaikan bahwa, pengurangan resiko tembakau dengan memanfaatkan produk tembakau alternatif di Indonesia sangat penting untuk dimaksimalkan. Hal ini karena jumlah perokok di Indonesia sangat tinggi, dan dibutuhkan solusi untuk mengatasi hal tersebut (vapemagz.co.id, 6/11/2023).

Sebagai penutup, adanya dukungan untuk langkah harm reduction untuk mengurangi dampak negatif rokok, dan juga dukungan untuk melakukan riset dan penelitian, dari organisasi yang sangat besar seperti NU tentu merupakan sesuatu yang harus kita apresiasi. Dengan demikian, diharapkan upaya harm reduction di Indonesia dapat semakin sukses dan ke depan jumlah perokok di Indonesia dapat semakin berkurang.

Originally published here

Vermont can’t afford to import prohibitionist policies on flavored vapes

Banning products will not make them go away. It will only create incentives for illicit markets to offer them to adult or high school students alike.

In 2013, Vermont became a New England leader by loosening its laws on cannabis possession, making it the first to do so by a legislative vote. 

Reporting on these events for Vermont Watchdog, I noted how this move was praised by many social justice advocates after years of abuse of narcotics of all types, and the recognition by then-Gov. Peter Shumlin and lawmakers that prohibition was not an answer.

Now, a decade later, Vermont has a thriving cannabis industry that is both legal and safe, offering jobs and removing the stigma of both patients and consumers who want to responsibly enjoy cannabis.

On another front, while prohibition has fallen by the wayside for cannabis, state lawmakers are entertaining another kind of prohibition on flavors for adult vapers. Modeled after similar efforts in Massachusetts, S.18, which passed the Vermont Senate earlier this year, would outlaw any legal vaping products available in flavors like mint or menthol. 

Though earlier testimony has focused on the availability of such products to underage youth, it would be counterfactual for Vermont to install a flavor ban aimed at adults — presumably in order to deprive minors from accessing these products — while maintaining a legal regime for cannabis, which comes with its own risks for young adults.

The fact remains that vaping devices — much like cannabis products — are not available to anyone under 21 years of age. Completely cutting off adults who would like to switch away from traditional cigarettes by using more attractive and less harmful flavored vaping devices would be a ruinous policy that would only cause more harm.

There are an estimated 16% of Vermonters who are daily smokers. As a good measure of faith, why not incentivize these individuals to switch to less harmful nicotine alternatives? If the only nicotine alternatives available to adults who want to quit smoking are tobacco-flavored, how would this be any real incentive?

Banning products will not make them go away. It will only create incentives for illicit markets

to offer them to adult or high school students alike, without regard for a safe and legal system that exists for a similar product like cannabis.

If state legislators want to make an impact and reduce smoking, the best course of action is to offer adults a regulated and safe market of flavored vaping products, while maintaining a policy of zero-tolerance for any retail shop or convenience store that sells to youth. Whether that be stiffer penalties or loss of licenses, there can be no acceptance of young people gaining access to these products. Hence, we should view this as an appropriate issue of age-gating products, much like we do for alcohol, cannabis and other goods.

With adequate checks and administration, Vermont adults deserve a system where they can legally acquire their flavored vaping products, rather than stoop to using the black market either in-state or across the Vermont border. That is a certain way to provide greater consumer choice, uphold the rule of law, and ensure that kids will not have access to these products.

Originally published here

Electronic cigarettes banned in public places starting Monday

Starting Monday, electronic cigarette products will be banned inside public places in Illinois.

Kristina Hamilton of the American Lung Association said the association has been leading the charge to encourage states to expand their smoking bans to include e-cigarettes. A coalition of partners across Illinois have been working with the association for several years to prohibit vaping indoors, she said.

“We are very excited that the ban is finally taking effect on Jan. 1,” Hamilton said.

Shortly after the law was signed, Elizabeth Hicks with the Consumer Choice Center warned the measure may push Illinoisans back to cigarettes, leaving taxpayers to pick up the tab.

“Taxpayers unfortunately also suffer in addition to consumers,” Hicks said. “The annual Medicaid costs for smoking-related illnesses in Illinois is over $2 billion, which is one of the highest throughout the country.”

The Illinois Department of Public Health said in a statement that banning indoor use of such products “sends a strong message that e-cigarettes are not a safe alternative to smoking.”

Read the full text here

Scroll to top
en_USEN