Recent Media

Gene Editing, Pandemi Corona, dan Perlindungan Hak Paten

Ketika Anda mendengar istilah gene editing, apa yang terlintas di benak Anda?

Ada kemungkinan, hal pertama yang terlintas di pikiran Anda adalah berbagai pahlawan super yang hadir di berbagai film Hollywood. Spiderman, Hulk, X-Men, dan Fantastic Four merupakan beberapa tokoh superhero yang mendapat kemampuan super karena susunan genetik di dalam tubuh mereka berubah dan bermutasi.

Gene editing memang merupakan salah satu hal paling populer yang dieksplorasi oleh para pembuat film Hollywood, khususnya film-film fiksi ilmiah. Gene editing telah membuka pintu kreativitas yang sangat lebar bagi para pembuat film, yang telah memukau miliaran penonton di seluruh dunia.

Namun, teknologi gene editing sendiri bukanlah sesuatu yang hanya hadir di film-film fiksi ilmiah, namun juga di dunia nyata tempat kita tinggal, yang memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa jutaan manusia. Gene editing sendiri merupakan salah satu bentuk rekayasa genetika, di mana susunan DNA di dalam genom organisme diubah dan dimodifikasi.

Gene editing memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi dan mencegah terjadinya berbagai penyakit kronis yang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan di tengah pandemi Corona saat ini, gene editing merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh ilmuwan dalam membuat vaksin virus tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, pandemik Corona saat ini sudah berada di hampir seluruh negara dan teritori di dunia. Setidaknya, virus yang berasal dari kota Wuhan, China, ini telah menginfeksi lebih dari 3 juta jiwa, dan menyebabkan 200.000 lebih orang kehilangan nyawa. Sebagian besar dari mereka yang meninggal adalah orang-orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit.

Pandemi ini sudah merubah total kehidupan sehari-hari milyaran orang di seluruh dunia. Sebagian besar negara memberlakukan kebijakan lockdown total dan memaksa penduduk mereka untuk berdiam di rumah. Jutaan orang kehilangan pekerjaan atas pandemi tersebut, dan ribuan usaha terpaksa ditutup dan gulung tikar.

Vaksin untuk virus Corona tentu merupakan hal yang saat ini sangat mendesak. Tidak mungkin dunia dipaksa berhenti total untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, berbagai pemerintahan dan lembaga yayasan di seluruh dunia berlomba-lomba mendanai para ilmuwan untuk menemukan vaksin bagi Covid-19.

Rekayasa genetika sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Rekayasa genetika melalui teknik bioteknologi, yang secara langsung mengubah genom organisme, sudah dilakukan sejak dekade 1970-an. Pakar biokimia asal Amerika Serikat, Paul Berg, adalah ilmuwan pertama yang membuat DNA rekomninan (DNA hasil buatan di laboratorium) dengan mengkombinasikan DNA virus SV40 dan virus Lambda (Jackson, Symons, dan Berg, 1972).

Seiring berjalannya waktu, rekayasa genetika juga terus berkembang. Tidak seperti metode rekayasa genetika pada masa lalu, di mana ilmuwan hanya bisa memasukkan atau menambahkan material genetik tertentu secara acak, gene editing sendiri merupakan salah satu teknik rekayasa genetika yang paling mutakhir. Teknik tersebut memungkinkan ilmuwan untuk mengubah bagian tertentu dari susunan genom organisme secara akurat (Smithsonian Magazine, 2019).

Ilmuwan dari North Carolina State University, Rodolphe Barrangou, menulis dalam jurnalnya bahwa, salah satu teknik gene editing yang saat ini paling berkembang adalah CRISPR gene editing. CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) merupakan rangkaian DNA yang terdapat di dalam bakteri prokariotik (Barrangou, 2015).

Barrangou menambahkan, rangkaian DNA ini terbentuk dari pecahan DNA bakteri virus yang sebelumnya menginfeksi bakteri prokariotik tersebut. Rangkaian ini berfungsi untuk mendeteksi bila ada virus yang sama yang kembali menginfeksi bakteri tersebut, dan menghancurkan DNA dari virus tersebut, Dengan kata lain, CRISPR merupakan sistem pertahanan yang dimiliki oleh bakteri prokariotik (Barrangou, 2015).

Enzim yang digunakan oleh CRISPR untuk mendeteksi dan menghancurkan DNA virus yang menginfeksi bakteri tersebut adalah Cas9. Pakar genetik menemukan bahwa Cas9 dapat digunakan sebagai alat pendeteksi bila seseorang ingin memodifikasi lokasi tertentu yang spesifik di dalam genom organisme (Esvelt, Smidler, Catteruccia, dan Church, 2014).

Melalui CRISPR gene editing ini berpotensi besar untuk memusnahkan segala bentuk penyakit kronis yang dialami manusia saat ini, seperti kanker dan penyakit genetik lainnya. Teknik ini juga berpotensi besar dapat memperkuat sistem imun yang ada di dalam tubuh manusia (Science Daily, 2019).

Terkait dengan upaya untuk menyelesaikan pendemik Corona, pakar biologi sintesis saat ini sudah dapat membuat beberapa bagian dari virus Corona secara sintesis dengan menggunakan CRISPR. Upaya ini dilakukan untuk menemukan vaksin bagi virus tersebut. Salah satu lembaga yang berperan besar dalam mendanai penelitian tersebut adalah Bill & Melinda Gates Foundation (Statnews, 2020).

CRISPR juga dapat digunakan sebagai “mesin pencari” untuk genom spesifik tertentu yang dimiliki oleh virus Corona. Hal ini membantu para peneliti untuk dapat mendeteksi pasien yang terkena virus Corona dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana (Synthego, 2020).

Pandemi Corona saat ini tentu bukanlah pandemi terakhir yang akan dialami oleh manusia. Besar kemungkinan di masa depan, virus ini akan kembali bermutasi dan menjadi virus yang lebih sulit untuk diatasi. Selain itu, di masa depan, tidak mustahil pandemi lain akan muncul dan disebabkan oleh virus atau bakteri dengan jenis yang lain.

Rekayasa genetika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang paling terdepan, yang berpotensi akan membawa banyak manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendorong penemuan terbaru di bidang bioteknologi dan tidak membatasi melalui serangkaian regulasi sangat ketat yang berpotensi menghambat kemajuan dan merugikan masyarakat yang tidak bisa mengambil manfaat dari hasil temuan tersebut.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) di bidang rekayasa genetika juga sangat penting untuk mendorong kemajuan. Profesor ekonomi dari Universitas California, Berkeley, Brian D. Wright misalnya, menyatakan bahwa perlindungan hak paten terhadap produk rekayasa genetika dapat mendorong inovasi dan kemajuan.

Wright memberi contoh sejak dekade 1980-an, perlindungan hak paten terhadap produk hasil rekayasa genetika di Amerika Serikat semakin menguat. Hal ini membuat bidang rekayasa genetika di negeri Paman Sam tersebut semakin maju dan berkembang, karena berbagai lembaga swasta berlomba-lomba untuk melakukan riset dan menemukan teknik rekayasa genetika yang terbaru (Wright, 2006).

Sebagai penutup, rekayasa genetika, khususnya gene editing, merupakan salah satu bidang ilmu bioteknologi yang paling terdepan untuk saat ini, yang berpotensi besar membawa banyak manfaat kesehatan bagi umat manusia, khususnya di masa pandemi seperti sekarang.

Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah agar tidak memberlakukan regulasi yang sangat ketat yang dapat menghambat perkembangan tersebut. Pemerintah juga harus bisa memastikan penegakan atas perlindungan paten terhadap para inovator dan investor yang melakukan riset dan menginvestasikan dana mereka, untuk memastikan insentif dan kompetisi di bidang rekayasa genetika dapat semakin maju dan berkembang.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Київ ввійшов в топ-10 найкращих міст за рівнем розвитку економіки спільного користування

Consumer Choice Center опублікував свій Sharing Economy індекс, який підкреслює одні з найбільш динамічних міст де розвивається економіка спільного користування (sharing economy).

Індекс є першим у своєму роді, і його ціллю є інформування споживачів про те які міста найкраще надають найбільшу різноманітність послуг шерингового характеру та гарантують простий доступ до них.

10 кращих міст за індексом:

  1. Таллінн
  2. Вільнюс
  3. Рига
  4. Москва
  5. Санкт-Петербург
  6. Варшава
  7. Київ
  8. Сан-Паулу
  9. Тбілісі
  10. Гельсінкі

З іншого боку, Прага. Дублін, Амстердам, Братислава, Любляна, Софія, Токіо, Гаага, Люксембург та Афіни опинилися в самому дні списку.

Марія Чапля, автор індексу та представник Consumer Choice Center, заявила, що рейтинг демонструє наявність послуг спільного використання економіки разом із доступом до надання їх. Міста, які мають найнижчий рейтинг надмірно регулюють sharing economy тим самим значно обмежуючи вибір споживачів.

“Економіка спільного використання трансформувала наше життя різними способами. Забронювати житло для відпочинку за допомогою платформ для оренди житла на відпочинку або замовити таксі через онлайн-додаток коли ми спізнюємось на зустріч – звичка багатьох з нас. Але часто ці платформи топляться під впливом надмірних регуляцій та податків,” – сказала Чапля.

“Ми оцінили 52 міста за доступом до таких сервісів як Uber та Airbnb, електронних самокатів, додатків для шерингу професійних автомобілів, можливості орендувати машину у приватних власників, а також можливості доступу до всіх спортзалів Києва з одного мобільного додатку. Відсутність останнього у Києві стала перепоною на шляху до першого місця у рейтингу.

“Для Києва та й України загалом дуже важливо залишатись відкритими до інновацій та економіки спільного споживання адже вони не тільки забезпечують добробут не тільки українських споживачів, а й роблять нашу країну більш привабливою для іноземців,” – додала Чапля.

“Система оцінювання, яку ми розробили для цього індексу, дає чудове розуміння того, які міста слід розглянути, якщо ви хочете отримати доступ до різних послуг, що діють в економіці спільного використання”, – підсумувала Чапля.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

EPIZENTRUM DER SHARING ECONOMY

Weltweit ist Osteuropa das Epizentrum der Sharing Economy, ergab der gestern, Dienstag, veröffentlichte Sharing Economy Index, welcher vom Consumer Choice Center (CCC) regelmäßig erhoben wird. Das CCC mit Sitz in Brüssel Das CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern. Der Index als nach eigenen Angaben erste seiner Art könne verwendet werden, um Verbraucher darüber zu informieren, wer die größte Vielfalt an Sharing Economy-Diensten erlaubt.

Überraschendes Ergebnis: Der CEE-Raum ist quasi das Epitentrum, was die Sharing Economy betrifft.

Die Top 10 Städte laut Index sind Tallinn, Vilnius, Riga, Moskau, St. Petersburg, Warschau, Kiew, São Paulo, Tiflis und Helsinki. Ganz unten auf der Liste standen Dublin, Amsterdam, Bratislava, Ljubljana, Sofia, Tokio, Den Haag, Luxemburg und Athen.

Fred Röder, Geschäftsführer des Consumer Choice Centers, sagte, das Ranking zeige die Verfügbarkeit von Sharing Economy-Diensten sowie den Zugang zu diesen auf der Angebotsseite. „Die Sharing Economy hat unser Leben auf vielfältige Weise verändert. Es ist eine Gewohnheit, die viele von uns teilen, Urlaubsunterkünfte über Flat-Sharing-Plattformen zu buchen und über unser Telefon eine Mitfahrgelegenheit zu bestellen, wenn wir zu spät zu einem Meeting kommen. Aber jetzt werden diese Vorteile für die Verbraucher oft durch übermäßige Regulierung und Besteuerung untergraben.“ Die drei baltischen Hauptstädte führen den Index an. Estland ist bekannt für seine boomende Digitalwirtschaft, und die Tatsache, dass es sogar eine Fahrgemeinschafts-App für Kinder gibt, verstärkt dies. Alle Top-10-Städte erzielen hohe Punktzahlen, wenn es um Ferienwohnungen geht, was bedeutet, dass sie diesen wichtigen Teil der Sharing Economy nicht mit Steuern oder Sondergenehmigungsanforderungen überlasten.” Außerdem gilt: Gemeinsam schaffen wir das!

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Et si on relançait le tourisme grâce à l’économie collaborative?

Les avantages de l’économie collaborative pour les consommateurs sont souvent sapés par une réglementation et une fiscalité excessives.

Alors que le plan tourisme est en passe d’être adopté en France dans le but de relancer l’économie, un questionnement s’impose quant à la fiscalité et aux réglementations imposées au domaine de l’économie collaborative, qui a transformé nos vies de diverses manières.

QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ?

L’économie collaborative, ou économie de partage, regroupe les activités humaines qui reposent sur l’usage autant sur que la possession. Comment ? Par le partage ou la mutualisation des biens, savoirs, services, espaces et outils.

Réserver un logement de vacances via les plateformes de colocation et prendre son téléphone pour commander un covoiturage deviennent des habitudes de plus en plus répandues. Il est souvent question, par exemple, d’Uber, d’AirBnB, de Heetch ou encore de Blablacar. La nature innovante de l’économie collaborative a conduit à son indéniable succès.

DE RÉELS AVANTAGES POUR LES CONSOMMATEURS

Malheureusement, et comme c’est souvent le cas aujourd’hui, ces avantages pour les consommateurs sont souvent sapés par une réglementation et une fiscalité excessives. L’actuelle pandémie Covid-19 a montré à la fois combien l’économie collaborative a pu aider les citoyens à accéder à des biens et services essentiels, tout en révélant les restrictions et réglementations très réelles qui les minent, alors qu’ils devraient être approuvés et encouragés.

Le Consumer Choice Center l’a bien compris, et a publié un index de l’économie collaborative. Il fournit un aperçu précieux de nombreux services les plus appréciés des consommateurs, ainsi que de la manière d’y accéder.

LE CLASSEMENT DES 52 VILLES ÉTUDIÉES

économie collective

Tallinn est l’une des villes les plus favorables à l’économie de partage. C’est grâce à son faible niveau de réglementation des services de covoiturage et de partage d’appartements, ainsi que son ouverture aux scooters électroniques et ses innovations remarquables dans le domaine du numérique, qu’elle accède à la première place du classement. L’Estonie est effectivement bien connue pour son essor numérique.

Les dix premières villes sont toutes très bien notées en matière de covoiturage, ce qui signifie qu’elles ne surchargent pas cette partie importante de l’économie avec des taxes municipales ou des exigences de permis spéciaux. Selon le Consumer Choice Center, Tbilissi et Kiev pourraient toutes deux obtenir le meilleur score possible si des applications de partage de salles de sport étaient disponibles. Alors, si vous êtes tenté, voilà une excellente idée pour lancer une start-up !

L’observation la plus surprenante de cette étude est que sur les neuf villes européennes en tête de liste, huit partagent un passé communiste. La détresse du passé dominé par l’État totalitaire aurait donc rendu ces pays plus ouverts à l’économie collaborative.

En revanche, Prague, Dublin, Amsterdam, Bratislava, Ljubljana, Sofia, Tokyo, La Haye, Luxembourg-ville et Athènes se retrouvent tout en bas de la liste. Ces villes ont choisi une réglementation excessive au détriment de l’intérêt des consommateurs, limitant ainsi considérablement leur choix.

La ville de Paris quant à elle, arrive en vingt-deuxième position du classement, derrière les villes voisines telles que Bruxelles, Milan ou encore Berlin, mais devant Lisbonne et Rome.

économie collaborative

Vous pouvez accéder au classement complet des 52 villes étudiées par le Consumer Choice Center ici. Vous y retrouverez également la méthodologie utilisée pour calculer ces scores.

RÉGLEMENTATIONS ET ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Au lieu de choisir eux-mêmes des perdants et des gagnants sur le marché, les gouvernements devraient créer et maintenir des règles égales et équitables, dans lesquelles les services traditionnels et les entreprises basées sur le principe d’économie collaborative peuvent se concurrencer.

Finalement, le choix du service à utiliser ne devrait dépendre que du consommateur.

Dans toutes les villes, à l’exception de Kiev (Ukraine), il est nécessaire d’obtenir une licence de chauffeur de taxi pour devenir chauffeur de taxi. Bien que les exigences diffèrent d’une ville à l’autre, il n’est pas beaucoup plus facile de devenir conducteur de covoiturage : sur les 52 villes analysées, seules dix n’ont pas d’exigence similaire en matière de licence de taxi.

En outre, des villes comme Prague, Milan, Dubaï, Tokyo et Shanghai réglementent les prix des taxis. La réglementation excessive des taxis a causé beaucoup de tort, et avec l’arrivée de divers services de covoiturage, le problème est devenu particulièrement clair. La crainte de la concurrence a poussé les chauffeurs de taxi à descendre dans la rue et, en fin de compte, a entraîné une réglementation encore plus stricte des services de covoiturage.

Les taxes et réglementations diverses pèsent beaucoup trop lourd sur les chauffeurs de taxi comme sur le covoiturage.

Mais le covoiturage n’est pas le seul à souffrir de la bureaucratie et de la fiscalité excessive. Tallinn, par exemple, envisage une taxe touristique Airbnb, tandis que Prague est sur le point de limiter le nombre de jours de location d’une propriété Airbnb.

LA RELANCE DU TOURISME ?

Pourquoi les gouvernements semblent-ils lutter indéfiniment contre la mise en  concurrence ? Pourquoi ce besoin de produire des normes, réglementer et taxer chaque activité, chaque bien, chaque service ? Ignorent-ils que pénaliser les entreprises basées sur l’économie de partage pénalise également les consommateurs, et donc les citoyens ? Redoutent-ils l’évolution numérique plus qu’ils ne la soutiennent ?

Cette hostilité à l’innovation, à l’investissement et à l’entrepreneuriat doit cesser, il est temps de prendre en compte les bénéfices non seulement économiques mais également sociaux que ces biens et services peuvent apporter.

Nous le savons, de nombreux secteurs souffrent de la crise actuelle. Celui du tourisme en fait partie. Plutôt que de proposer des primes, des subventions, des plans tourisme, qui seront in fine financés par le contribuable, pourquoi ne pas lâcher du lest sur ces entreprises basées sur l’économie de partage et redonner envie d’y investir, de voyager, de louer, de partager ?


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Πόσο μοιράζεται η Αθήνα

Δημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες από το Consumer Choice Center ένας νέος και εξαιρετικά ενδιαφέρον δείκτης, ο Sharing Economy Index που κατατάσσει 48 μεγάλες πόλεις βάσει του ποιες από αυτές ηγούνται, και ποιες έπονται, στην υιοθέτηση εφαρμογών της λεγόμενης «οικονομίας διαμοιρασμού». Μ’ αυτόν τον μάλλον άχαρο όρο, περιγράφονται οι εφαρμογές εκείνες όπως το Uber και το AirBnB που επιτρέπουν το άμεσο συνταίριασμα ανθρώπων αφενός που είναι πρόθυμοι να διαθέσουν προς χρήση κάποιο περιουσιακό τους στοιχείο, όπως το διαμέρισμά τους, το αυτοκίνητό τους ή και τον χρόνο τους, και αφετέρου ανθρώπων που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν.

Οι εφαρμογές αυτές συνιστούν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός τόσο για τις οικονομίες, όσο και για την ανθρώπινη ευημερία συνολικά. Άλλωστε, η οικονομία προχωρά και οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων καλύπτονται αποτελεσματικότερα όταν η τεχνολογία κάθε εποχής μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερο κόστος, λιγότερο κόπο, χρήμα και ενέργεια. Όπως ακριβώς η εφεύρεση του χρήματος έλυσε τα χέρια στους απώτερους προγόνους μας και επέτρεψε στις πρώιμες εκείνες κοινότητες να επενδύσουν σε μεγαλύτερη εξειδίκευση και παραγωγή κεφαλαιακών αγαθών – δηλαδή καλύτερων εργαλείων – έτσι και οι εφαρμογές της οικονομίας του διαμοιρασμού γλιτώνουν τους καταναλωτές από πολλούς μπελάδες δίνοντάς τους περισσότερες ευκαιρίες, και ταυτόχρονα δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν ένα διαμέρισμα, ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να διαθέσουν, να τα θέσουν σε παραγωγική χρήση ώστε να ενισχύσουν το εισόδημά τους εξυπηρετώντας τους συνανθρώπους τους.

Μια απολύτως win-win κατάσταση δηλαδή, ή – καλύτερα – σχεδόν απολύτως win-win γιατί όπως κάθε καινοτομία χαλάει τη βολή των εκάστοτε κατεστημένων συμφερόντων, αλλά και δημιουργεί ορέξεις στους παμφάγους κρατικούς ρυθμιστές που συχνά σπεύδουν να βάλουν αχρείαστα εμπόδια και να υπερφορολογήσουν.

Ο δείκτης του Consumer Choice Center μετρά λοιπόν το αν και το πόσο εύκολα και πλήρως λειτουργούν πλατφόρμες διαμοιρασμού μετακίνησης, βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλύματος και δημοσίας χρήσης ηλεκτρικών πατινιών. Αν ήδη φανταστήκατε ποια είναι η θέση που κατέχει η Αθήνα σ’ αυτόν τον δείκτη ανάμεσα στις 48 εξεταζόμενες πόλεις, μάλλον πέσατε μέσα: Είμαστε στην τελευταία θέση.

Καλά και αξιέπαινα λοιπόν τα έργα του Δήμου για την καθαριότητα και την ανάπλαση, καλές και αξιέπαινες οι δράσεις της κυβέρνησης για το ψηφιακό κράτος, αλλά το μεγάλο στοίχημα της ελευθερίας και της ευημερίας είναι να δείξουν οι κρατικές και αυτοδιοικητικές αρχές ότι εμπιστεύονται τους πολίτες να παραγάγουν αξία και πλούτο όπως αυτοί γνωρίζουν καλύτερα. Ιδού λοιπόν πεδίο δράσης λαμπρό, και ας ελπίσουμε ότι η επόμενη δημοσίευση του δείκτη το 2021 θα μας βρει σε μια πολύ πιο αξιοπρεπή θέση.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

თბილისი გაზიარებითი ეკონომიკის მხრივ მსოფლიოს 10 ყველაზე მეგობრულ ქალაქს შორის მოხვდა

საერთაშორისო ორგანიზაცია „Consumer Choice Center“-მა გამოაქვეყნა ინდექსი, რომელშიც შეფასებულია მსოფლიოს 52 დინამიური ქალაქი მათი ღიაობის მიხედვით გაზიარებითი ეკონომიკისადმი.

ინდექსი თავის მხრივ პირველია და მას გამოიყენებენ მომხმარებელთა ინფორმირებისთვის, თუ რომელი ქალაქი უზრუნველყოფს უკეთ ეკონომიკის ამ მოდელზე აგებული სერვისების მრავალფეროვნებას და მხარს უჭერს მომხმარებელთა მიერ მათ ხელმისაწვდომობას.

ინდექსის მიხედვით, პირველ ათეულში შევიდნენ: ტალინი, ვილნიუსი, რიგა, მოსკოვი,
სანქტ-პეტერბურგი, ვარშავა, კიევი, სან-პაულუ, თბილისი და ჰელსინკი.

სიის ბოლოში მოექცნენ: პრაღა, დუბლინი, ამსტერდამი, ბრატისლავა, ლუბლიანა, სოფია, ტოკიო, ჰააგა, ლუქსემბურგი და ათენი. აღნიშნული ქალაქებისთვის დამახასიათებელია მთავრობათა მიერ გადაჭარბებული რეგულირება როგორც კომპანიების, ასევე მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგოდ.

„თბილისი გაზიარებითი ეკონომიკის თავისუფლების მხრივ მე-9 ადგილზეა, მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2019 წლის ტაქსების რეგულაცია რომ არ განხორციელებულიყო, რამაც დიდად დააზარალა მძღოლები, იგი პირველ ადგილს დაიკავებდა და გაუსწრებდა ევროპის ყველა ქალაქს’’ – განაცხადა კვლევის თანაავტორმა, თამარ ტარსაიძემ.

კვლევის ფარგლებში შემოწმდა მსოფლიოს 52 დინამიური ქალაქი ტაქსის აპლიკაციებზე, ელექტრონულ სკუტერებზე, ბინების გაქირავების პლატფორმებზე, მანქანების გაქირავებაზე როგორც კომპანიების, ასევე კერძო პირების მიერ და ბოლოს – სპორტული დარბაზების გაზიარების აპლიკაციებზე (Gym Sharing Apps) , რაც სამწუხაროდ, თბილისში ჯერ-ჯერობით არ არის მოქმედი და სხვა ქალაქებში ანიჭებს მომხმარებლებს -კომფორტს, ხოლო კომპანიებს – ბევრად დიდ შემოსავალს.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

EU countries to propose excise tax for e-cigarettes and heated tobacco products

EU member states will ask the European Commission this week to place novel tobacco products, electronic cigarettes and heated tobacco products under the EU Tobacco Excise Directive, meaning they would be taxed just like traditional tobacco products, according to draft Council conclusions seen by EURACTIV.com.

“The current provisions of Directive 2011/64/EU have become less effective, as they are either no longer sufficient or too narrow to address current and future challenges, concerning some products, such as liquids for e-cigarettes, heated tobacco products and other types of next-generation products, which are entering the market,” the draft conclusions read.

“It is therefore urgent and necessary to upgrade the EU regulatory framework, in order to tackle current and future challenges in respect of the functioning of the internal market by harmonising definitions and tax treatment of novel products (such as liquids for e-cigarettes and heated tobacco products), including products, whether or not containing nicotine, that substitute tobacco, in order to avoid legal uncertainty and regulatory disparities in the EU,” the conclusions add.

The Council Conclusions are expected to be endorsed tomorrow (27 May) at a COREPER II meeting.

EU member states also ask the EU executive to present a legislative proposal to the Council, with the objective of “resolving, as appropriate, the concerns set out in these conclusions”.

Although novel tobacco products are regulated under the Tobacco Product Directive focusing on the health aspect, there is currently no EU-wide excise framework as there is for traditional tobacco products.

The situation in the EU single market is quite fragmented, as some member states tax e-liquids and heated tobacco products at different rates while others do not tax them at all.

In January 2018, the lack of sufficient data prompted the European Commission not to propose a harmonised approach for excise taxation of e-cigarettes and other novel tobacco products until further information about these products was available.

However, in February 2020, the executive published a report suggesting that for recent and new products, the lack of harmonisation is a source of concern from the internal market perspective.

“On the market side, developments have accelerated within new e-cigarettes, heated tobacco products and a new generation of modern products are coming into the market (containing nicotine or cannabis),” the report read.

“The current lack of harmonisation of the tax regulatory framework for these products is also restricting the possibility to monitor their market development and control their movements,” it added.

The tobacco industry says novel tobacco products and electronic cigarettes have significantly reduced health risks compared to traditional smoking and should therefore be treated accordingly.

On the other hand, EU policymakers insist that they are still harmful, albeit, perhaps, a little less than cigarettes, and all these years have adopted a cautious approach.

The next challenge will now be the pressure that the tobacco industry is expected to put on national governments in order to get the lowest excise tax possible.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Perché il Sistema Tedesco Funziona

l servizio sanitario in Germania ha retto molto meglio la pressione della crisi Covid-19 rispetto al quello italiano. Stiamo pagando scelte di spesa e investimenti sbagliati, e una burocratizzazione estrema del sistema ospedaliero. Cosa potrebbe succedere qualora in autunno il virus tornasse con forza?

PERCHÉ È IMPORTANTE   Sia in Italia che in Germania circa lo 0.4% della popolazione è risultato positivo al Coronavirus. Mentre la curva dei contagi sembra seguire la stessa traiettoria, la percentuale di morti su 1000 casi è di 3,5 volte superiore in Italia che in Germania.

Perché? Gli ospedali tedeschi hanno una maggior resistenza in tempo di crisi, grazie ad una forte competizione tra di essi, siano essi pubblici o privati.

TESTARE LA DIFFERENZA   Al contrario di quanto avviene in Italia il governo centrale tedesco, insieme ai lander, ha dato via libera ai laboratori privati ai test e nel momento in cui scriviamo più del 3% della popolazione è stata testata. In Italia invece i test si limitano allo 0.5% della popolazione fermandosi a quota 3 milioni circa di cui la metà nelle regioni di Lombardia, Veneto e Piemonte.

Ricordando che in Germania l’epidemia è iniziata circa 10 giorni dopo rispetto l’Italia possiamo ampiamente notare come il governo a guida Merkel abbia reagito diversamente da quello Italiano.

CENTRALISMO VS. FEDERALISMO   Infatti non solo in Germania sono i cittadini a decidere se fare il test e dove, ma il governo federale ha anche istituito grazie al supporto di aziende private, i cosiddetti laboratori drive in dove i tamponi vengono fatti direttamente dal finestrino dell’auto.

In Italia al contrario si è deciso per centralizzare tutto in alcuni laboratori statali, e seguendo le direttive OMS, si è deciso di fare i tamponi solo ai soggetti fortemente sintomatici (fatta eccezione per il Veneto dove invece il governo locale ha deciso di testare tutta la popolazione sia essa sintomatica o meno), portando questi laboratori al quasi totale collasso.

SPESA PUBBLICA E POSTI LETTO   Ma veniamo ad un’altra domanda che in tanti si chiedono. Come mai abbiamo così pochi posti di terapia intensiva quando la spesa sanitaria è la seconda voce per volume della spesa pubblica dopo le pensioni? ln Germania i posti letto a inizio pandemia erano circa il triplo di quelli Italiani (8,6 ogni 100 mila abitanti in Italia contro i 33,9, tedeschi) arrivando a circa 50.2 letti ogni 100 mila abitanti a inizio Maggio. 

Se si considera che la maggior parte dei posti in terapia intensiva sono nelle regioni del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna (circa 3600 su un totale di 9200) si può ampiamente dire che una buona parte dell’Italia è quasi completamente scoperta.

Il motivo di questa scelta è da vedersi nelle scelte dei governi degli ultimi 10 anni in cui si è deciso di investire sul welfare più che sulla cura della persona, e dove si è deciso di non copiare i modelli del nord d’Italia ma di proseguire una politica dedicata a sussidi pubblici ad enti burocratici non funzionanti.

UN PAESE A RISCHIO   L’emergenza è passata e ora c’è da chiedersi siamo pronti per una nuova ondata, che molti esperti dicono arriverà in autunno. Siamo attrezzati per una nuova pandemia?

La risposta è no. Dobbiamo lasciare i privati investire, seguire il modello lombardo di organizzazione sanitaria, che in tanti criticano ma che ha resistito ad uno tsunami, e aggiungere il campionamento a tappeto fatto in Veneto. Bisogna insomma riformare la nostra sanità in stile tedesco, lasciando spazio ai privati di fare competizione al pubblico, senza mai dimenticarsi il principio di universalità del sistema sanitario nazionale.

È necessario riformare il nostro sistema e farlo alla svelta, i modelli vincenti ci sono. Sarà la nostra classe politica pronta a fare questa riforma oppure sarà ancora schiava di logiche clientelari?


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Après cette crise, ne cédons pas au protectionnisme

Face à la crise du COVID-19, nous entendons de plus en plus d’appels en faveur d’une politique économique protectionniste. Cependant, cette politique est intellectuellement en faillite depuis des siècles et nuit au bien-être des consommateurs.

Au niveau politique, le COVID-19 nous a montré une chose : les positions politiques sont bien enlisées. Tous les bords politiques se sentent confirmés dans leurs visions du monde précédant cette crise. Les socialistes affirment que cette crise confirme que la sécurité sociale n’est pas assez développée. Pour les nationalistes, c’est la globalisation et l’ouverture des frontières qui a causé cette pandémie. Les fédéralistes européens pensent que la crise COVID-19 démontre l’importance de la  centralisation des décisions dans l’Union européenne. Enfin, les écologistes trouvent que la baisse drastique de la production permet une société plus propre et qu’il est possible de vivre avec beaucoup moins..

Comme tous ces groupes, les protectionnistes jouent leur propre jeu politique et affirment que non seulement il nous faut plus de droits de douane mais aussi qu’il faut “faire revenir” la production en Europe. 

Ils se plaignent de la dépendance européenne face à des pays comme la Chine ou l’Inde et que cette crise a montré l’intérêt de rapatrier des industries qu’ils jugent plus essentiels que d’autres. Les idées protectionnistes ont la particularité d’être représentées autant à l’extrême-gauche qu’à l’extrême-droite voir même au centre du spectre politique. Il s’avère que le protectionnisme est ancré dans notre esprit politique depuis des siècles.

Le colbertisme semble éternel

Jean-Baptiste Colbert, ministre des finances sous Louis XIV, s’était engagé dans une avalanche d’octroi de monopoles, de subventions de luxe et de privilèges de cartels, et avait mis en place un puissant système de bureaucratie centrale régenté par des fonctionnaires appelés intendants. Le rôle de ces derniers était de faire respecter le réseau de contrôles et de réglementations qu’il avait créé. 

Son système fonctionnait également à grand coups d’inspections, de recensements et de formulaires pour pouvoir identifier les citoyens qui auraient pu s’écarter des réglementations de l’État. Les Intendants ont utilisé un réseau d’espions et d’informateurs pour découvrir toutes les violations des restrictions et des réglementations du cartel. De plus, les espions se surveillaient les uns les autres. Les sanctions pour les violations allaient de la confiscation et la destruction de la production jugée “inférieure”, à de lourdes amendes, des moqueries publiques voir même l’interdiction d’exercer sa profession.

Colbert était aussi convaincu que le commerce international était un jeu à somme nulle. S’inspirant des idées du mercantilisme, il estimait que l’intervention de l’État était nécessaire pour assurer qu’il garde une plus grande partie des ressources à l’intérieur du pays. Le raisonnement est assez simple : pour accumuler de l’or, un pays doit toujours vendre plus de biens à l’étranger qu’il n’en achète. Colbert cherchait à construire une économie française qui vendait à l’étranger mais qui achetait sur le marché intérieur. L’ensemble des mesures économiques de Jean-Baptiste Colbert était connu sous le nom de “colbertisme”.

De nos jours, ce système est connu sous le nom de “protectionnisme”, et reste tout à fait courant dans la pensée politique. En Europe, nous avons abandonné cette philosophie économique (même si la Commission européenne accepte que certains Etats membres subventionnent leurs industries locales en cas de crise), mais vers l’extérieur, l’UE a maintenu trois catégories de mesures protectionnistes :

  1. Les taxes douanières par le tarif extérieur commun,
  2. Les normes de production qui imposent des coûts de convergences,
  3. Les subventions aux producteurs locaux, à travers la Politique Agricole Commune (PAC).

La question est de savoir si ces mesure protègent réellement l’économie européenne. S’il convient de retourner dans le temps pour expliquer les origines du protectionnisme, il faudrait également tirer quelques leçons du passé. Dans son Traité d’économie politique publié en 1841, l’économiste français Jean-Baptiste Say expliquait :

“L’importation des produits étrangers est favorable à la vente des produits indigènes ; car nous ne pouvons acheter les marchandises étrangères qu’avec des produits de notre industrie, de nos terres et de nos capitaux, auxquels ce commerce par conséquent procure un débouché. — C’est en argent, dira-t-on, que nous payons les marchandises étrangères. — Quand cela serait, notre sol ne produisant point d’argent, il faut acheter cet argent avec des produits de notre industrie ; ainsi donc, soit que les achats qu’on fait à l’étranger soient acquittés en marchandises ou en argent, ils procurent à l’industrie nationale des débouchés pareils.”

Considérer l’échange international, surtout dans une perspective de “déficit commercial”, comme un jeu à somme nulle, est erroné. L’idée qu’il faille faire revenir l’industrie en Europe, probablement à travers des mesures commerciales, est également fallacieuse. Il s’avère que la libéralisation des liens commerciaux est avantageux à la fois pour les pays exportateurs et ceux qui importent : les ressources entrant nous procurent la possibilité d’améliorer notre situation économique. 

L’acte commercial bénéficie aux deux acteurs et non à un seul. Croire que seul le vendeur est gagnant (car il gagne de l’argent) est une incompréhension économique grave.

Certes la crise du COVID-19 est très problématique, et nous voyons en effet une pénurie de certains matériaux médicaux. Ceci dit, produire des gants et masques en Europe ne sera pas viable économiquement et qui nous dit que les mêmes outils seront nécessaires pour la prochaine crise sanitaire ? Ceci nous montre encore une fois l’erreur fatale de penser qu’il serait possible d’organiser la société et son économie par une planification centrale gérée par l’Etat.

Tout comme le disait Jean-Baptiste Say dans ses oeuvres, pour (re)lancer l’activité économique, il faut enlever les mesures qui nous ralentissent, dont la bureaucratie excessive et l’excès de taxes. En d’autres termes, il s’agit de ne pas entraver les échanges mais plutôt permettre la multiplication des échanges.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Liberar entrega de maconha no Canadá pós-pandemia ajudará a combater o comércio ilegal

Tornar a entrega de Cannabis permanente e não temporária seria um grande passo em frente para o mercado jurídico.

Uma das maiores críticas à legalização canadense da Cannabis é que suas regras complicadas e opções limitadas de varejo não podem competir com o mercado clandestino. O que ajudaria? Permitir que as entregas de Cannabis aos varejistas continuem após a pandemia.

Também melhoraria bastante o sistema de entrega monopolizado que existia antes do Covid-19 afrouxar alguns regulamentos de distribuição. Por exemplo, antes da pandemia, a Ontario Cannabis Store (OCS) era incapaz de fazer a entrega no mesmo dia via Canada Post . Quando o OCS tentou oferecer a entrega no mesmo dia contratando um serviço de terceiros, o varejista on-line provincial só poderia oferecê-lo para selecionar áreas e logo interrompeu a opção por causa da alta demanda.

A medida temporária que permite o recolhimento na calçada e a entrega em domicílio pelos varejistas não é perfeita e como em qualquer política do governo, o percalço está nos detalhes.

Por um lado, há uma disposição de que o entregador deve ser um funcionário do varejista. Essa é uma restrição desnecessária que limita significativamente a expansão. Os varejistas não estão equipados com capital nem conhecimento para operar uma frota de veículos. Isto se destaca quando a demanda aumenta. Eles devem ser capazes de contratar esse serviço como qualquer outra empresa.

Em segundo lugar, o governo Ford deve permitir que serviços de terceiros sejam usados por revendedores licenciados, sem a necessidade de uma licença para essa função. Tudo o que Ontário precisa fazer é seguir o exemplo de Manitoba, que permite isso. Fazer essa alteração oferecerá benefício ao consumidor, permitindo que empresas de serviços de tecnologia entrem no mercado, dando aos varejistas legais uma vantagem sobre o mercado ilegal.

Eliminar a necessidade de funcionários e permitir que empresas de tecnologia não licenciadas atendam às lojas expande as opções que os varejistas têm para levar produtos aos clientes. Eles poderiam terceirizar completamente sua entrega por meio de terceiros com uma licença de entrega de maconha ou trabalhar com outros aplicativos de entrega, como os restaurantes.

A província pode exigir que os motoristas não licenciados tenham seu certificado CannSell, que é semelhante ao Smart Serve para álcool. O CannSell custa US$ 64,99 e forneceria aos motoristas o conhecimento necessário para detectar deficiências e proteger o acesso a menores.

Para a implantação, a província poderá legalizar esse tipo de entrega amanhã e conceder aos motoristas um período de carência de 30 dias para concluir o CannSell. Quando a província anunciou que os restaurantes podiam entregar álcool com pedidos de comida, eles fizeram exatamente isso, dando aos motoristas de entrega de comida um mês para obter o Certificado de Serviço Inteligente.

Tornar a entrega de Cannabis permanente e não temporária seria um grande passo em frente para o mercado jurídico em Ontário. Isso beneficiaria significativamente os varejistas. Mais importante, porém, beneficiaria os consumidores ao expandir e aprimorar suas opções.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Scroll to top