Munculnya wacana mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada pihak yang berpandanga bahwa adanya aturan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat semakin luasnya pengguna internet di Indonesia. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pihak-pihak yang menyatakan kalua RUU ini berpotensi melanggar kebebasan warga negara Indonesia di dunia maya.

Penggunaan internet yang semakin meluas digunakan oleh masyarakat untuk berbagai hal, salah satunya adalah mengonsumsi konten digital, seperti film, video vlog, podcast, dan lain sebagainya. Hal ini membuat sebagian pihak merasa perlunya Indonesia memiliki kerangka hukum dengan tujuan untuk mnegatur konten digital, untuk mencegah apa yang mereka anggap sebagai hal-hal negatif dari tayangan tersebut.

Terkait dengan regulasi konten misalnya, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki undang-undang dan juga lembaga yang berwenang melalui Undang-Undang Penyiaran melalui lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (hukumonline.com, 24/4/2024). Namun, UU Penyiaran dalam hal ini hanya mengatur dan meregulasi tanyangan melalui siaran televisi dan radio, dan demikian pula wewenang yang dimiliki oleh KPI. wewenang tersebut tidak mencakup tayangan dan konten yang didistribusikan secara digital melalui dunia maya.

Untuk itu, belum lama ini, muncul isu terkait dengan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran yang berlaku di Indonesia yang memperluas wewenang KPI hingga mencakup tanyangan digital. Meskipun secara sekilas adanya revisi ini seakan merupakan sesuatu yang penting, tetapi ada beberapa poin yang sangat serius dan mengkhwatirkan dari revisi undang-undang ini, yang bila lolos dapat mengancam kebebasan berekspresi dan juga mengebiri hak kebebasan konsumen untuk memilih konten hiburan.

Misalnya, Pasal 50B Ayat (2) menyatakan adanya pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Hal ini tentu merupakan ancaman yang serisu terhadap kebebasan pers yang sudah dijamin dalam undang-undang pers, yang menegaskan tidak ada lagi penyensoran dan pemberedelan hasil karya jurnalistik (cnnindonesia.com, 29/5/2024).

Tidak hanya itu, bila revisi undang-undang ini lolos, maka para content creator di Indonesia harus melaporkan dulu karya mereka kepada KPI untuk diverifikasi. Hal ini tentunya merupakan yang tidak masuk akal dan akan sangat memberatkan serta menghambat kreativitas para pembuat konten di Indonesia (primakara.ac.id, 20/5/2024).

Belum lagi, dari sisi lembaga regulator, tidak terbayangkan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan oleh KPI bila seluruh pembuat konten digital di Indonesia harus terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap konten yang dibuatnya. Hal ini tentu sesuatu yang mustahil untuk bisa dilakukan secara komprehensif.

Selain itu, kita juga bisa melihat track record dari implementasi regulasi siaran yang dilakukan oleh KPI selama ini melalui media televisi dan radio. Sangat masuk akal tentunya hal tersebut bisa kita jadikan prediksi mengenai bagaimana nantinya KPI akan mengatur konten digital yang ada di internet bila revisi undang-undang ini berhasil disahkan oleh parlemen.

Beberapa waktu lalu misalnya, KPI melayangkan teguran terhadap tayangan televisi “Brownis” dan menjatuhkan sanksi administratif. Teguran dan sanksi tersebut dijatuhkan karena tayangan tersbeut menampilkan karakter laki-laki yang berpakaian sebagai perempuan, dan hal tersebut dianggap telah melanggar etika dan juga norma yang berlaku di masyarakat. KPI sendiri menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan tayangan Brownis sudah tidak bisa ditolelir karena sudah sering mendapatkan peringatan (republika.co.id, 5/1/2024).

Hal ini tentu sesuatu yang mengkhawatirkan, mengingat konten dan tayangan digital yang ada di internet sangat beragam. Bisa dibanyangkan, nantinya ada berapa banyak tanyangan yang “dikenakan sanksi” atau bahkan dilarang di berbagai platform, seperti, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney, dan HBO, karena mengandung hal-hal yang dianggap oleh KPI tidak sesuai dengan norma dan etika masyarakat Indonesia.

Belum lagi, tidak hanya melanggar hak kebebasan berbicara, hal ini juga akan mengancam hak dan kebebasan konsumen untuk mengonsumi produk tayangan digital. Pilihan konsumen akan semakin terbatas, dan juga bukan tidak mungkin hal ini juga akan mambuat para investor dan luar negeri, khususnya yang bergerak di bidang dunia hiburan, akan semakin enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

Bila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut tentu akan menjadi sesuatu yang akan merugikan bagi negara kita. Berapa banyak misalnya, potensi lapangan kerja di bidang industri kreatif dan hiburan yang akan hilang bila para investor dan juga pelaku usaha dari luar menjadi enggan untuk menanamkan modal mereka di Indonesia karena adanya aturan yang berbelit dan juga regulasi yang sangat ketat dan melanggar kebebasan untuk berkarya dan berekspresi.

Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa, semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia membutuhkan kerangka aturan yang harus sesuai. Tetapi, seharusnya adanya kerangka aturan dan regulasi ini berfokus pada keamanan konsumen dan pengguna internet, dan bukan justru malah membatasi dan melanggar kebebasan masyarakat untuk berbicara, berpendapat, dan memilih tayangan hiburan yang mereka inginkan.

Originally published here

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat merupakan hal yang sudah mengubah hidup miliaran orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Saat ini, hampir seluruh kegiatan dan keseharian yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilakukan melalui internet secara daring, seperti memesan transportasi umum, mencari pekerjaan, menikmati tayangan film, hingga kegiatan jual beli barang yang sangat beragam melalui toko daring.

Adanya toko daring tentu merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi jutaan konsumen di Indonesia. Melalui toko daring, konsumen memiliki pilihan barang yang sangat banyak dan beragam dari seluruh dunia, yang bisa didapatkan dengan cepat dan ringkas tanpa harus membuang-buang waktu pergi ke toko seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tidak mengherankan, jumlah nilai transaksi di toko daring mencapai angka yang fantastis, hingga lebih dari 500 triliun rupiah pada tahun 2023 lalu (kemendag.go.id, 5/1/2024).

Semakin luasnya praktik jual beli online ini, meskipun membawa manfaat yang sangat luas kepada konsumen, hal ini juga memunculkan tantangan baru. Adanya kesempatan konsumen untuk membeli barang dari seluruh dunia membuat banyak pedagang lokal dalam hal ini juga harus bersaing dengan pedangang dari negara lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa waktu lalu misalnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang membatasi kebebasan konsumen di Indonesia untuk membeli barang dari luar negeri. Batasan tersebut dalam bentuk adanya nominal minimum yang diperbolehkan untuk pembelian tersebut, yakni sebesar USD 100 (cnbcindonesia.con, 27/09/2023).

Adanya aturan tersebut tentu sangat membatasi kebebasan konsumen Indonesia. Tidak jarang, ada barang tertentu yang tidak dijual di Indonesia, dan sangat dibutuhkan oleh seseorang, dan harganya tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, melalui aturan tersebut, cara agar seseorang bisa mendapatkan barang tersebut adalah apabila ia membeli dalam jumlah besar sampai lebih dari USD 100.

Pihak yang paling dirugikan dari kebijakan ini tentu adalah konsumen menengah ke bawah. Kebebasan mereka untuk memilih produk menjadi sangat terbatas, dan bukan tdiak mungkin mereka akan dipaksa untuk membeli barang tertentu dengan kualitas yang berbeda dengan yang mereka inginkan dari dalam negeri, karena mereka tidak memiliki sumber daya bila harus membeli barang yang serupa dengan kualitas yang lebih baik dari luar negeri dalam jumlah yang banyak.

Tidak mengherankan, adanya aturan tersebut menimbulkan banyak kritik dari masyarakat, khususnya para pengguna dan konsumen toko daring. Tidak sedikit dari keluhan tersebut ditumpahkan melalui media sosial. Barang-barang yang dibeli tersebut akhirnya ditahan di bea cukai ketika masuk ke Indonesia (kumparan.com, 14/01/2024).

Adanya batasan minimum jumlah tersebut juga sangat mempengaruhi operasi berbagai toko daring di Indonesia. Shopee misalnya, yang merupakan salah satu toko daring terbesar di Indonesia, sejak aturan ini diberalakukan, beberapa waktu lalu akhirnya menutup halaman untuk pengguna dapat membeli barang dari luar negeri. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi konsumen (republika.co.id, 05/9/2023).

Selain itu, adanya aturan ini juga tidak akan membantu para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Tidak sedikit misalnya, para pemilik UMKM yang memiliki model bisnis pre-order atau PO dari luar negeri, di mana mereka menyediakan beragam barang yang tidak bisa didapatkan di Indonesia. Adanya aturan tersebut tentu akan mematikan para pemilik usaha UMKM yang memiliki model bisnis tersebut.

Kebijakan pembatasan jumlah minimum pembelian barang dari luar negeri sendiri tentunya merupakan salah satu bentuk kebijakan proteksionisme. Sebagaimana dengan bentuk kebijakan proteksionisme lainnya, hal ini tentu berpotensi bisa menimbulkan berbagai kerugian, salah satunya misalnya yang paling nyata adalah terbentuknya kartel bisnis tertentu yang dapat mengatur harga dan tentunya sangat merugikan konsumen.

Adanya pembatasan minimum ini tentunya akan menguntungkan segelintir pemilik usaha tertentu karena pilihan konsumen akan semakin terbatas. Para konsumen tidak lagi memiliki pilihan untuk mendapatkan barang dari luar negeri dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang paling murah. Belum lagi, adanya kebijakan ini juga berpotensi akan ditanggapi dengan kebijakan proteksionisme tandingan dari negara lain. Bila ada negara lain yang menerapkan kebijakan serupa untuk barang-barang ekspor dari Indonesia, tentu kerugian paling besar akan dirasakan oleh para pelaku usaha di Indonesia yang mengekspor barang-barang dagangan mereka.

Sebagai penutup, setiap aturan tentu akan ada unintended consequences yang muncul dari aturan tersebut. Mungkin niat dari pembuat kebijakan pembatasan ini adalah baik, tetapi niat baik saja tidak cukup agar suatu kebijakan dapat membawa manfaat besar bagi publik. Jangan sampai, adanya kebijakan yang diawali dari niat baik tersebut ujung-ujungnya justru menjadi kontraprodukti dan justru semakin mempersulit masyarakat untuk mengambil pilihan.

Originally published here

Mike Salem, The UK Country Associate for the leading international consumer group, the Consumer Choice Center (CCC), reacted to the launch of the Conservative Party manifesto earlier on Tuesday.

In a statement, Salem expressed support for proposed tax cuts, building on brownfields to alleviate the housing shortage, using AI and integrating technology in the NHS, as well as plans to encourage nuclear energy.

However, despite these pledges, Salem raised concerns about the feasibility of these cuts, which would halve £178 billion of government revenue, and the control over lifestyle options by reintroducing the Tobacco and Vapes Bill. He further raised concerns about the credibility of these promises in light of the government’s priorities over the last two years.

Read the full text here