Munculnya wacana mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada pihak yang berpandanga bahwa adanya aturan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat semakin luasnya pengguna internet di Indonesia. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pihak-pihak yang menyatakan kalua RUU ini berpotensi melanggar kebebasan warga negara Indonesia di dunia maya.

Penggunaan internet yang semakin meluas digunakan oleh masyarakat untuk berbagai hal, salah satunya adalah mengonsumsi konten digital, seperti film, video vlog, podcast, and lain sebagainya. Hal ini membuat sebagian pihak merasa perlunya Indonésia memiliki kerangka hukum dengan tujuan para mnegatur conteúdo digital, para mencegah apa yang mereka anggap sebagai hal-hal negatif dari tayangan tersebut.

Terkait dengan regulasi konten misalnya, Indonésia pada dasarnya sudah memiliki undang-undang dan juga lembaga yang berwenang melalui Undang-Undang Penyiaran melalui lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (hukumonline.com, 24/4/2024). Namun, UU Penyiaran desde hal ini hanya mengatur and dan meregulasi tanyangan melalui siaran television and radio, and demikian pula wewenang yang dimiliki oleh KPI. não temos acesso a conteúdo e distribuição de conteúdo digital, mas sim a recursos digitais.

Para isso, belum lama ini, muncul isu terkait dengan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran yang berlaku di Indonesia yang memperluas wewenang KPI hingga mencakup tanyangan digital. Meskipun secara sekilas adanya revisi ini seakan merupakan sesuatu yang penting, tetapi ada alguns pontos yang sangat serius dan mengkhwatirkan dari revisi undang-undang ini, yang bila lolos dapat mengancam kebebasan berekspresi dan juga mengebiri hak kebebasan konsumen untuk memilih contente hiburan.

Misalnya, Pasal 50B Ayat (2) menyatakan adanya pelarangan penayangan eksklusif jurisnalistik investigasi. Hal ini tentou merupakan ancaman yang serisu terhadap kebebasan pers yang sudah dijamin dalam undang-undang pers, yang menegaskan tidak ada lagi penyensoran dan pemberedelan hasil karya jurisnalistik (cnnindonesia.com, 29/5/2024).

Não há nada que você possa revisar e fazer isso, mas para o criador de conteúdo da Indonésia, você pode melaporkan dulu karya apenas manter o KPI para diversificar. Hal ini tentunya merupakan yang tidak masuk akal dan akan sangat memberatkan serta menghambat kreativitas para pembuat konten di Indonesia (primakara.ac.id, 20/5/2024).

Belum lagi, dari sisi lembaga regulador, tidak terbayangkan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan oleh KPI bila seluruh pembuat conteúdo digital da Indonésia harus terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap conteúdo yang dibuatnya. Hal ini tentou sesuatu yang mustahil para ser mais abrangente.

Selain itu, também é um excelente histórico de implementação de regulamentações que são difundidas por KPI como esta mídia de televisão e rádio. Sangat masuk akal tentunya hal tersebut bisa kita jadikan prediksi mengenai bagaimana nantinya KPI akan mengatur content digital yang ada di internet bila revisi undang-undang ini berhasil disahkan oleh parlemen.

Beberapa waktu lalu misalnya, KPI melayangkan teguran terhadap tayangan television “Brownis” e menjatuhkan sanksi administrativo. Teguran e sanksi tersebut dijatuhkan karena tayangan tersbeut menampilkan karakter laki-laki yang berpakaian sebagai perempuan, dan hal tersebut dianggap telah melanggar etika dan juga norma yang berlaku di masyarakat. KPI enviado menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan tayangan Brownis sudah tidak bisa ditolelir karena sudah sering mendapatkan peringatan (republika.co.id, 5/1/2024).

Hal ini tentou sesuatu yang mengkhawatirkan, mengingat conteúdo e tayangan digital yang ada di internet sangat beragam. Você pode escolher entre uma plataforma de streaming ou uma plataforma gratuita, como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney e HBO, Karena mengandung hal-hal yang dianggap oleh KPI tidak sesuai dengan norma dan etika masyarakat Indonésia.

Antes de mais nada, não há necessidade de obter benefícios, mas isso também pode ser feito e o consumo de energia para obter produtos digitais. Escolha o consumidor para obter melhores resultados, e não há muito o que fazer para o investidor e para o luar negeri, khususnya yang bergerak di bidang dunia hiburan, akan semakin enggan para investimentos na Indonésia.

Bila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut tentu akan menjadi sesuatu yang akan merugikan bagi negara kita. Berapa banyak misalnya, potencial lapangan kerja di bidang industri kreatif dan hiburan yang akan hilang bila para investidor dan juga pelaku usaha dari luar menjadi enggan para menanamkan modal mereka da Indonésia karena adanya aturan yang berbelit dan juga regulasi yang sangat ketat dan melanggar kebebasan para berkarya dan berekspresi.

Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa, semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia membutuhkan kerangka aturan yang harus sesuai. Tetapi, seharusnya adanya kerangka aturan dan regulasi berfokus pada keamanan konsumen dan pengguna internet, dan bukan justru malah membatasi dan melanggar kebebasan masyarakat untuk berbicara, berpendapat, dan memilih tayangan hiburan yang mereka inginkan.

Publicado originalmente aqui

Obtenha informações tecnológicas que semakin pesat merupakan hal yang sudah mengubah hidup miliaran orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Saat ini, hampir seluruh kegiatan e keseharian yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilakukan melalui internet secara ousado, seperti memesan transportasi umum, mencari pekerjaan, menikmati tayangan film, hingga kegiatan jual beli barang yang sangat beragam melalui toko ousado.

Adanya toko ousado tentu merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi jutaan konsumen di Indonésia. Melalui toko ousado, konsumen memiliki pilihan barang yang sangat banyak dan beragam dari seluruh dunia, yang bisa didapatkan com cepat e ringkas tanpa harus membuang-buang waktu pergi ke toko seperti di tahun-tahun sebelumnya. Não há dúvida de que muitas transações de todos os ousados mencapai angka yang fantastis, mais de 500 triliun rupias em 2023 lalu (kemendag.go.id, 01/05/2024).

Semakin luasnya praktik jual beli online ini, meskipun membawa manfaat yang sangat luas kepada konsumen, hal ini juga memunculkan tantangan baru. Adanya kesempatan consumo para membeli barang dari seluruh dunia membuat banyak pedagang local dentro de hal ini juga harus bersaing dengan pedangang dari negara lain.

Para mengatasi hal tersebut, alguns waktu lalu misalnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang membatasi kebebasan konsumen di Indonesia to membeli barang dari luar negeri. Batasan tersebut dalam bentuk adanya mínimo nominal yang diperbolehkan para pembelian tersebut, yakni sebesar USD 100 (cnbcindonesia.con, 27/09/2023).

Adanya aturan tersebut tentu sangat membatasi kebebasan konsumen Indonésia. Não há nada, há um barang tertentu yang tidak dijual di Indonesia, dan sangat dibutuhkan oleh seseorang, dan harganya tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, melalui aturan tersebut, cara agar seseorang bisa mendapatkan barang tersebut é apabila e membeli dalam jumlah besar sampai mais de USD 100.

Pihak yang paling dirugikan dari kebijakan ini tentu adalah konsumen menengah ke bawah. Kebebasan mereka para memilih produto menjadi sangat terbatas, e bukan tdiak mungkin mereka akan dipaksa para membeli barang tertentu com qualitas yang berbeda com yang mereka inginkan dari dalam negeri, karena mereka tidak memiliki sumber daya bila harus membeli barang yang serupa com qualitatas yang baik dari luar negeri dalam jumlah yang banyak.

Não há dúvida, adanya aturan tersebut menimbulkan banyak critik dari masyarakat, khususnya para pengguna e konsumen toko ousado. Não há tempo para isso, mas ditumpahkan melalui mídia social. Barang-barang yang dibeli tersebut akhirnya ditahan di bea cukai ketika masuk ke Indonésia (kumparan.com, 14/01/2024).

Adanya batasan mínimo jumlah tersebut juga sangat mempengaruhi operasi berbagai toko ousado na Indonésia. Shopee misalnya, yang merupakan salah satu toko ousado terbesar di Indonésia, sejak aturan ini diberalakukan, alguns waktu lalu akhirnya menutup halaman untuk pengguna dapat membeli barang dari luar negeri. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi konsumen (republika.co.id, 09/05/2023).

Selain itu, adanya aturan ini juga tidak akan membantu para pemilik useha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) na Indonésia. Tidak sedikit misalnya, para pemilik UMKM yang memiliki modelo bisnis pré-encomenda ou PO dari luar negeri, di mana mereka menyediakan beragam barang yang tidak bisa didapatkan di Indonesia. Adanya aturan tersebut tentou akan mematikan para pemilik useha UMKM yang memiliki model bisnis tersebut.

Kebijakan pembatasan jumlah mínimo pembelian barang dari luar negeri sendiri tentunya merupakan salah satu bentuk kebijakan proteksionisme. Sebagaimana dengan bentuk kebijakan proteksionisme lainnya, hal ini tentu berpotensi bisa menimbulkan berbagai kerugian, salah satunya misalnya yang paling nyata adalah terbentuknya kartel bisnis tertentu yang dapat mengatur harga dan tentunya sangat merugikan konsumen.

Adanya pembatasan mínimo ini tentunya akan menguntungkan segelintir pemilik usaha tertentu karena pilihan konsumen akan semakin terbatas. Para o consumidor, não há muito o que escolher para encontrar o barang dari luar negeri com as qualidades que são mais importantes e mais difíceis do que murah. Além disso, isso significa que este é um problema que pode ser feito com o protecionismo necessário, desde o início. Bila ada negara lain yang menerapkan kebijakan serupa untuk barang-barang ekspor dari Indonesia, tentu kerugian paling besar akan dirasakan oleh for pelaku usaha di Indonesia yang mengekspor barang-barang dagangan mereka.

Se você pensar nisso, poderá haver consequências não intencionais que possam ser causadas por aturan tersebut. Embora você não tenha certeza de que isso seja um problema, você não pode se preocupar com isso, pois isso significa que você não pode fazer nada público. Jangan sampai, adanya kebijakan yang diawali dari niat baik tersebut ujung-ujungnya justru menjadi contraprodukti dan justru semakin mempersulit masyarakat untuk mengambil pilihan.

Publicado originalmente aqui

Mike Salem, Country Associate do Reino Unido do principal grupo internacional de consumidores, o Consumer Choice Center (CCC), reagiu ao lançamento do manifesto do Partido Conservador na terça-feira.

Numa declaração, Salem manifestou apoio às propostas de redução de impostos, aproveitando os brownfields para aliviar a escassez de habitação, utilizando a IA e integrando a tecnologia no NHS, bem como os planos para incentivar a energia nuclear.

No entanto, apesar destas promessas, Salem levantou preocupações sobre a viabilidade destes cortes, que reduziriam para metade as receitas do governo em 178 mil milhões de libras, e o controlo sobre as opções de estilo de vida através da reintrodução da Lei do Tabaco e dos Vapes. Ele ainda levantou preocupações sobre a credibilidade destas promessas à luz do prioridades do governo nos últimos dois anos.

Leia o texto completo aqui