fbpx

Search for: china

Gene Editing, Pandemi Corona, dan Perlindungan Hak Paten

Ketika Anda mendengar istilah gene editing, apa yang terlintas di benak Anda?

Ada kemungkinan, hal pertama yang terlintas di pikiran Anda adalah berbagai pahlawan super yang hadir di berbagai film Hollywood. Spiderman, Hulk, X-Men, dan Fantastic Four merupakan beberapa tokoh superhero yang mendapat kemampuan super karena susunan genetik di dalam tubuh mereka berubah dan bermutasi.

Gene editing memang merupakan salah satu hal paling populer yang dieksplorasi oleh para pembuat film Hollywood, khususnya film-film fiksi ilmiah. Gene editing telah membuka pintu kreativitas yang sangat lebar bagi para pembuat film, yang telah memukau miliaran penonton di seluruh dunia.

Namun, teknologi gene editing sendiri bukanlah sesuatu yang hanya hadir di film-film fiksi ilmiah, namun juga di dunia nyata tempat kita tinggal, yang memiliki potensi untuk menyelamatkan nyawa jutaan manusia. Gene editing sendiri merupakan salah satu bentuk rekayasa genetika, di mana susunan DNA di dalam genom organisme diubah dan dimodifikasi.

Gene editing memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi dan mencegah terjadinya berbagai penyakit kronis yang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan di tengah pandemi Corona saat ini, gene editing merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh ilmuwan dalam membuat vaksin virus tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, pandemik Corona saat ini sudah berada di hampir seluruh negara dan teritori di dunia. Setidaknya, virus yang berasal dari kota Wuhan, China, ini telah menginfeksi lebih dari 3 juta jiwa, dan menyebabkan 200.000 lebih orang kehilangan nyawa. Sebagian besar dari mereka yang meninggal adalah orang-orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit.

Pandemi ini sudah merubah total kehidupan sehari-hari milyaran orang di seluruh dunia. Sebagian besar negara memberlakukan kebijakan lockdown total dan memaksa penduduk mereka untuk berdiam di rumah. Jutaan orang kehilangan pekerjaan atas pandemi tersebut, dan ribuan usaha terpaksa ditutup dan gulung tikar.

Vaksin untuk virus Corona tentu merupakan hal yang saat ini sangat mendesak. Tidak mungkin dunia dipaksa berhenti total untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, berbagai pemerintahan dan lembaga yayasan di seluruh dunia berlomba-lomba mendanai para ilmuwan untuk menemukan vaksin bagi Covid-19.

Rekayasa genetika sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Rekayasa genetika melalui teknik bioteknologi, yang secara langsung mengubah genom organisme, sudah dilakukan sejak dekade 1970-an. Pakar biokimia asal Amerika Serikat, Paul Berg, adalah ilmuwan pertama yang membuat DNA rekomninan (DNA hasil buatan di laboratorium) dengan mengkombinasikan DNA virus SV40 dan virus Lambda (Jackson, Symons, dan Berg, 1972).

Seiring berjalannya waktu, rekayasa genetika juga terus berkembang. Tidak seperti metode rekayasa genetika pada masa lalu, di mana ilmuwan hanya bisa memasukkan atau menambahkan material genetik tertentu secara acak, gene editing sendiri merupakan salah satu teknik rekayasa genetika yang paling mutakhir. Teknik tersebut memungkinkan ilmuwan untuk mengubah bagian tertentu dari susunan genom organisme secara akurat (Smithsonian Magazine, 2019).

Ilmuwan dari North Carolina State University, Rodolphe Barrangou, menulis dalam jurnalnya bahwa, salah satu teknik gene editing yang saat ini paling berkembang adalah CRISPR gene editing. CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) merupakan rangkaian DNA yang terdapat di dalam bakteri prokariotik (Barrangou, 2015).

Barrangou menambahkan, rangkaian DNA ini terbentuk dari pecahan DNA bakteri virus yang sebelumnya menginfeksi bakteri prokariotik tersebut. Rangkaian ini berfungsi untuk mendeteksi bila ada virus yang sama yang kembali menginfeksi bakteri tersebut, dan menghancurkan DNA dari virus tersebut, Dengan kata lain, CRISPR merupakan sistem pertahanan yang dimiliki oleh bakteri prokariotik (Barrangou, 2015).

Enzim yang digunakan oleh CRISPR untuk mendeteksi dan menghancurkan DNA virus yang menginfeksi bakteri tersebut adalah Cas9. Pakar genetik menemukan bahwa Cas9 dapat digunakan sebagai alat pendeteksi bila seseorang ingin memodifikasi lokasi tertentu yang spesifik di dalam genom organisme (Esvelt, Smidler, Catteruccia, dan Church, 2014).

Melalui CRISPR gene editing ini berpotensi besar untuk memusnahkan segala bentuk penyakit kronis yang dialami manusia saat ini, seperti kanker dan penyakit genetik lainnya. Teknik ini juga berpotensi besar dapat memperkuat sistem imun yang ada di dalam tubuh manusia (Science Daily, 2019).

Terkait dengan upaya untuk menyelesaikan pendemik Corona, pakar biologi sintesis saat ini sudah dapat membuat beberapa bagian dari virus Corona secara sintesis dengan menggunakan CRISPR. Upaya ini dilakukan untuk menemukan vaksin bagi virus tersebut. Salah satu lembaga yang berperan besar dalam mendanai penelitian tersebut adalah Bill & Melinda Gates Foundation (Statnews, 2020).

CRISPR juga dapat digunakan sebagai “mesin pencari” untuk genom spesifik tertentu yang dimiliki oleh virus Corona. Hal ini membantu para peneliti untuk dapat mendeteksi pasien yang terkena virus Corona dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana (Synthego, 2020).

Pandemi Corona saat ini tentu bukanlah pandemi terakhir yang akan dialami oleh manusia. Besar kemungkinan di masa depan, virus ini akan kembali bermutasi dan menjadi virus yang lebih sulit untuk diatasi. Selain itu, di masa depan, tidak mustahil pandemi lain akan muncul dan disebabkan oleh virus atau bakteri dengan jenis yang lain.

Rekayasa genetika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang paling terdepan, yang berpotensi akan membawa banyak manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendorong penemuan terbaru di bidang bioteknologi dan tidak membatasi melalui serangkaian regulasi sangat ketat yang berpotensi menghambat kemajuan dan merugikan masyarakat yang tidak bisa mengambil manfaat dari hasil temuan tersebut.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) di bidang rekayasa genetika juga sangat penting untuk mendorong kemajuan. Profesor ekonomi dari Universitas California, Berkeley, Brian D. Wright misalnya, menyatakan bahwa perlindungan hak paten terhadap produk rekayasa genetika dapat mendorong inovasi dan kemajuan.

Wright memberi contoh sejak dekade 1980-an, perlindungan hak paten terhadap produk hasil rekayasa genetika di Amerika Serikat semakin menguat. Hal ini membuat bidang rekayasa genetika di negeri Paman Sam tersebut semakin maju dan berkembang, karena berbagai lembaga swasta berlomba-lomba untuk melakukan riset dan menemukan teknik rekayasa genetika yang terbaru (Wright, 2006).

Sebagai penutup, rekayasa genetika, khususnya gene editing, merupakan salah satu bidang ilmu bioteknologi yang paling terdepan untuk saat ini, yang berpotensi besar membawa banyak manfaat kesehatan bagi umat manusia, khususnya di masa pandemi seperti sekarang.

Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah agar tidak memberlakukan regulasi yang sangat ketat yang dapat menghambat perkembangan tersebut. Pemerintah juga harus bisa memastikan penegakan atas perlindungan paten terhadap para inovator dan investor yang melakukan riset dan menginvestasikan dana mereka, untuk memastikan insentif dan kompetisi di bidang rekayasa genetika dapat semakin maju dan berkembang.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Illiberal regimes are exploiting the pandemic to attack the foundations of democracy

It took us 75 years to rebuild freedom in some parts of Europe after the totalitarian horrors of World War Two, and less than three weeks to bring it to its knees again.

With coronavirus looming in the background, worrying erosions of the freedom of speech and media are being rushed through Europe.

On March 30, Hungary’s parliament passed a law that allows the leader of the country’s nationalist movement, Viktor Orban, to rule by decree indefinitely. The law makes it possible for Orban’s government to imprison anyone who publicises false facts that interfere with the “successful defence” of public health, or can create “confusion or unrest” related to the coronavirus.

The witch-hunt after personal freedoms followed and led to a number of arrests. Such a sweeping amount of discretion on the side of government is a death sentence for freedom of speech, the cornerstone of democracy.

Freedom of speech plays an essential role in establishing accountability between the government and its electorate, and it facilitates indiscriminate, back-and-forth communication. When governments monopolise this freedom, democracy can be extinguished.

Orban chose the right target. Even though it is claimed that these laws will be relieved once the pandemic is over, his record suggests the opposite. Since his victory in 2010, Orban has tightened state control over the media to suppress any opposition and eroded, step-by-step, institutional checks and balances. According to him a state need not be liberal to be a democracy.

But it’s not just Hungary. In Serbia, the government’s decree about the centralisation of information during the coronavirus emergency gave rise to arrests. On April 1, after reporting about a shortage of protective medical equipment available for staff at a medical centre in Serbia, Ana Lalić, a Serbian journalist, was detained. Lalić was charged with causing public unrest by spreading fake news during the emergency.

In a similar fashion, the Polish Ministry of Health made it illegal for medical consultants to issue independent opinions on the epidemiological situation, the state of hospitals, and methods of protection against infection. Speaking up about the lack of protective equipment can cost Polish doctors a job.

Meanwhile both Slovenia and the Czech Republic have announced that they are ending the presence of journalists at official press conferences altogether. According to Dunja Mijatović, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, a Slovenian journalist who requested information about the measures adopted by the government to address the pandemic has been the target of a smear campaign by media close to the political party leading the government coalition.

Despite the growing number of cases in Russia, Vladimir Putin continues to push for a nationwide vote on constitutional reform which could enable him to stay in power until 2036. On May 13, Russian lawmakers passed a bill that allows Russians to vote by mail or online for Putin’s constitutional amendments. Most likely Putin will get it his way since, similar to the direction chosen by Hungary, speaking up against the government automatically makes you a heretic.

Where people are pushed into choosing between the protection of their life and that of their loved ones and an act of political resistance, most opt for silence. Yet forcing such a choice is inhumane, manipulative and, in the end, will lead to the demise of those governments that do so.

An ardent admirer of China’s measures to halt the coronavirus, Putin has also resorted to outright totalitarian measures. The Financial Times and New York Times might soon be banned from Russia for revealing the truth about the death rate in the country. However, the first target of Russia’s anti-fake news campaign has been its own citizens, who are being fined for spreading ‘fake information’ about Covid-19. The already very small number of civil freedoms in Russia is under enormous threat.

Free elections are a key trait of democratic regimesm but are not sufficient in themselves. Genuine democracy cannot exist without civil rights and, in particular, the right to resist through protests, free speech, and a free media.

One could hardly imagine a better excuse to quickly proceed with illiberal agenda than a public health emergency. There is a reason why illiberal governments invest so much in propaganda. The very root of their power lies in artificially created and frighteningly powerful narratives that are repeatedly and consistently spread whilst censoring every voice of dissent. Freedom of expression is to democracy what property rights are to the economy. The monopolisation of either leads to disruption.

So we’re at an impasse. On the one hand, this pandemic might dissuade us from taking cues from the unfree world and its tactics.

On the other, the emergency nightmare might turn into our permanent reality by giving governments carte blanche to enforce severe restrictions on our liberties. It’s hard to imagine a more effective way to suppress every potential disobedience than through the appeal of fear for our health, not to mention that of our parents, friends, and literally everyone dear to us. This provides illiberal democracies with a once-in-generation opportunity to camouflage their totalitarian pursuits as part of emergency packages to stop the pandemic.

Let us hope that for the best but be prepared to fight back in case of the worst. Democracy is rooted in freedom of speech and media and we have to defend it at all costs.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Public Health Agencies Care More About Controlling You Than Prepping For Pandemics

What were public health officials at every level of government doing last year? Were they preparing for a pandemic? Or were they using their office to meddle with your lifestyle choices?

The partisan political sniping over Covid-19 is completely predictable and counter-productive. There’s plenty of fault to go around, but the blame-gaming should be ignored or discounted for what it is: self-aggrandizing grandstanding.

It is, however, worthwhile to examine a tension that has been brewing in the public health world for decades. That dichotomy is: should we focus on communicable diseases, as has long been the mission of public health institutions, or do we have enough bandwidth and resources to venture out into the much more controversial area of non-communicable diseases (NCDs)?

To get to the answer, think about this. What were public health officials at every level of government doing last year? Five years ago? Were they first ensuring that their track and trace systems were in place for a pandemic? Or were they using their office to meddle with your lifestyle choices?

The discipline of public health has long been rooted in fighting contagious diseases. For the most part, it has done very well. Notwithstanding the current Covid-19 pandemic, sanitation, vaccines and therapies—mainly drugs—have dramatically reduced the toll of communicable diseases.

That success has led many in public health agencies, especially in the United States, to argue that we must now use our limited resources to combat NCDs, and that we can address both effectively. It isn’t exactly working out that way.

Efforts to fight non-contagious diseases such as heart disease and diabetes frequently raise questions about individual liberty, including the freedom to make poor choices. All too often, the politicized debate causes both sides to overstate or manipulate the science supporting their viewpoints.

When former New York City Mayor Michael Bloomberg, the biggest booster of today’s public health movement, campaigned against sugary drinks like soda, it landed the city’s health department in hot water. For instance, a taxpayer-funded ad campaign created by the Department of Health showed a photo of a man purportedly with amputated legs. The city’s ad agency had Photoshopped his legs out of the photo to support the valid claim that Type 2 diabetes can lead to amputations.

The Bloomberg administration’s antics, which even elicited criticism from within the health department, indicates the degree to which his wing of the public health movement has lost sight of its most primary and unifying functions: preparedness.

This lack of preparedness is not partisan. It exists in the current Republican administration, as it did in the prior Democrat administration. Cities, counties, and states long governed by each party were equally ill-prepared for a pandemic.

Commentators on the left and the right have referred to Coronavirus and Covid-19 as a “black swan event.” But it doesn’t meet the definition. A pandemic of this type was not only predictable, it was something communicable disease experts have warned about rather specifically for many years. The warning signs were ignored, and we were ill-prepared.

A 2007 review article in the American Society for Microbiology’s publication, Clinical Microbiology Reviews, entitled, “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection,” concluded: “Coronaviruses are well known to undergo genetic recombination, which may lead to new genotypes and outbreaks. The presence of a large reservoir of SARS-CoV-like viruses in horseshoe bats, together with the culture of eating exotic mammals in southern China, is a time bomb. The possibility of the reemergence of SARS and other novel viruses from animals or laboratories and therefore the need for preparedness should not be ignored.”

Rather than marshal finite resources towards preparedness for a coming communicable disease, lots of public health resources, including taxpayer dollars, media attention, and legislative priorities, were deployed to address non-communicable diseases, from domestic violence to gun regulation.

Think back to a different time not so long ago. During the second half of 2019, federal, state and city health officials throughout the country were busy confronting a new and scary lung disease. The health reporters covering them churned out news articles, regularly garnering front-page placement. Major charities such as Bloomberg Philanthropies were making large public health grants. So it should come as no surprise that the American public and political leaders were keenly focused on this emerging health threat.

The disease wasn’t Covid-19, of course. It was a something the Centers for Disease Control called e-cigarette or vaping product use-associated lung injury, or EVALI.

At the time, public health activists were, for years, calling for bans on the types of e-cigarettes used to quit smoking. Despite strong evidence that nicotine e-cigarettes are 95 percent less harmful than smoking and can help smokers quit, public health agencies treated e-cigarettes as the most important threat to public health. Yet they still failed to convince policymakers to institute widespread bans on the most popular e-cigarettes.

But as consciousness of EVALI reached a crescendo, states began to ban most flavored e-cigarettes, and the FDA further tightened the regulatory screws on nicotine-containing e-cigarettes.

It turned out that none of these nicotine e-cigarettes were ever responsible for the lung disease that bears their name. It took until late December for the Centers for Disease Control to (partly) acknowledge that the lung injuries were caused not by vaping liquid nicotine e-cigarettes such as Juul, but by the use of THC oil contaminated with vitamin E acetate.

Public health agencies were so ideologically opposed to e-cigarettes as a tool for tobacco harm reduction that they sowed panic, promulgated misinformation, and actually caused a failure to identify the true culprit in a life-saving and timely way. Still, nobody has been held accountable.

So, back to the question about communicable and non-communicable disease: Has public health been able to “do both” well? It turns out, that when purportedly trying to do both, public health hasn’t been able to do either effectively.

I’m not suggesting that public health’s EVALI scandal was the only or even primary culprit for the failure of public health departments around the country to ensure that their communities had an adequate supply of personal protective equipment in the event of a predictable communicable disease outbreak, or that the CDC was otherwise preoccupied. Instead, the EVALI episode was more of a symptom of something wrong in public health.

The institution of public health has largely been co-opted by those with a desire to control individual choices to such a degree that it has largely lost sight of its fundamental role of pandemic preparedness. At this point, taxpayers should realize that we are giving the keys to the public health car to people who have long been driving in the wrong direction.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Can you sue the ski hut where you contracted coronavirus?

European nations may be opening up their economies throughout the month of May, but that grand opening is likely to be dogged by the wave of COVID-19-related lawsuits.

We learned over the weekend that over 5,000 international tourists to the ski town of Ischgl, Austria are in the process of filing a lawsuit against the town and public officials. There are also being considered against ski resort owners in the area.

The lawsuit is being prepared by the Austrian Consumer Protection Association, which claims health authorities and the bar owners were “negligent” in not shutting down ski huts and restaurants earlier. They launched a website asking potential plaintiffs to share their information in order to join a future class-action lawsuit.

Often described as the “Ibiza of the Alps,” Ischgl made international headlines as an epicenter of the coronavirus crisis. At one particular venue, Kitzloch, a German bartender reportedly tested positive for coronavirus on March 7th. The bar closed its doors two days later. The town went into lockdown on March 13th. Tyrolean Governor Günther Platter then issued a province-wide quarantine on March 18th.

By the end of March, nearly 1,000 cases across Europe could be traced back to the resort town, and as many of 1,500 to the region itself.

The complaint states that the delay from the first known case until the ski town was ordered into lockdown was “negligible” and that authorities should have “known of a threat of mass infection”. Some have even blamed “greed” and “toxic business” as the reason local officials and business owners waited before shuttering doors. But as covered above, ski lodges and restaurants shut before provincial and national lockdowns ordered them to.

The first death in Austria from the coronavirus wasn’t until March 12, after which the town of Ischgl went into complete lockdown. The national lockdown went into effect four days later.

Is this enough to make a case against ski huts and villages where tourists contracted coronavirus?

As my colleague Linda Kavuka has pointed out, the current pandemic is a living and breathing example of Force Majeure, an Act of God that indemnifies certain parties in lawsuits and breaches of contract because it is simply “beyond the control” of any person or organization.

That said, there are legitimate questions to be asked: should ski towns have shuttered their doors and closed down bars and restaurants earlier? Likely. But we simply didn’t have the same information then as we do now.

And considering the very disturbing revelations about obfuscation of information by both the Chinese Communist Party and the World Health Organization at the outset of this crisis, it’s hard to place blame solely at the feet of local mayors and ski hut owners in the Alps.

(That’s why the U.S. states of Mississippi and Missouri have filed lawsuits against China.)

Of course, the fact that any skier or holiday goer would contract the coronavirus at a place where they were supposed to be enjoying themselves is a tragedy. Many people unknowingly spread the virus, were hospitalized themselves and died as a result. No one can excuse that loss of life and the grief that ensues.

But what we must hold uphold, in this situation and many more to come, is the facts and cases we allow to enter our legal system and our courts.

Classifying or assigning claims of negligence in the pandemic could likely mean thousands of unwitting public officials, business owners, and individuals will be held liable for what they didn’t know at the time. That would be a dangerous precedent.

We’ve often covered the incredibly litigious culture in the United States’ tort law system and articulated to reasons to reform it. Now, it seems, we’ll have to spread that same message throughout the European continent.

The Covid-19 Response isn’t a Vindication for Socialism

The pandemic is not a crisis of capitalism, if anything it proves we will need free markets more than ever before, argues Joey Simnett

National emergencies are a breeding ground for those who claim it confirms their worldview, who use them to push their own agenda long after the crisis passes. And now, during Covid-19, they once again slither out of the woodwork.

There has been no shortage of state apologists who feel vindicated by this unprecedented event, and wish to keep it this way. Once again our decadent individualist culture and corrupt capitalist system have apparently failed us, and now big government has stepped in to save the day.

BBC Newsnight described Chancellor Rishi Sunak’s rescue package as “embracing Keynesianism”. Professor Mariana Mazzucato posited that we should use this crisis to “think about capitalism differently”, and recent resignee Jeremy Corbyn had a “told you so” moment where he stated he was “right” about public spending.

But this commentary on the government’s countermeasures fundamentally misses the point and the nature of the program.

What has happened with Covid-19 is a truly exogenous (i.e. non-economic) supply side shock. In fact, it behoves the government to actively and explicitly “freeze” the labour force until the crisis passes. And, until it does, it is imperative to maintain the intricate web of market relations that form the economy, as this crisis is not a result of them being inherently rotten.

There is no “crisis of capitalism” or traditional economic recession here; there have been no bad investments, malignant animal spirits, or popped bubbles. There is no need to “right the wrongs of the market” like Keynesians and socialists desire to do, nor has the Chancellor done so.

This is simply a case of governments spending money, as governments of all stripes do. But the key distinction lies in when, how, and why they do so.

The highlight of the Chancellor’s plan is to pay a portion of people’s wages for a period of time. Direct cash transfers are some of the most economically neutral interventions a government can perform. It does not remotely resemble the kind of top-down Soviet economic planning or the grotesque market distortions we’ve witnessed both preceding and proceeding economic crashes.

But, the critics say, we do see mass mobilisation in the production and acquisition of medical equipment under Matt Hancock—surely this demonstrates the effectiveness of government-led planning?

It does in one respect, in the same way conscription was necessary in World War II. But this does not mean it’s a good idea in day-to-day life. Governance involves learning, choices, and trade-offs, which means we shouldn’t forever sit in our bunkers with a rifle aimed at the door in anticipation of all manner of hypothetical events.

Who wants to see our dear comrades at the Department for Environment, Food and Rural Affairs decide who produces our food, how much food to produce, and who to give it to on an on-going basis—one brief glimpse at Maoist China suggests that governments are simply incapable of managing such complex and ever-changing economic processes.

But while there’s nothing inherently revolutionary about how our government is functioning, there’s certainly a risk that it could be as soon as Covid-19 is out of the picture.

The horrors of World War II didn’t stop after the flattening of Nagasaki. Rather, an ideological battle emerged between those who wished to return to normalcy, and those who saw merit in a state-led society. It was the darlings of 20th century progressivism, the Attlee government, who pushed to make food rationing and identity cards a permanent feature in day-to-day life.

In fact, it would take nine whole years to finally lay them to rest under Churchill’s second shot as Prime Minister.

Sunak stated that “this is not a time for ideology or orthodoxy”, but given the dramatic shift to the left in both the Conservative and Labour parties in recent years, it may well be once we are all fit and healthy again.

Author: Joey Simnett is a UK policy fellow at the Consumer Choice Center, and has previously written for American physicians on the US healthcare system, and on fiat alternatives in the payments world

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Coronavirus: after the lockdown

Governments are beginning to discuss ways to reopen economies but massive investments and difficult choices lie ahead

As the UK and most of Europe enjoys glorious Easter sunshine, few people can take part in traditional festivities. With travel and social gatherings banned in most countries to reduce the transmission of coronavirus, many look forward desperately to emerging from a lockdown that is not only curtailing personal lives but also destroying businesses and the global economy.

Some European countries, including Austria, Denmark and Norway, have announced tentative plans to relax the most stringent measures later this month, for example by allowing some shops and schools to reopen. But governments in the nations hit hardest by Covid-19 — Italy, Spain, France and the UK — are reluctant to talk openly about exit strategies. They do not want to distract people from observing lockdowns while death tolls are still rising.

As Rishi Sunak, UK chancellor, declared this week: “The priority right now is to stop the spread of the virus and get us to the other side of the peak.” 

Behind closed doors, however, ministers and health officials everywhere are beginning to discuss what happens next. The debates about exit strategies focus on two themes: how to manage a staged and gradual reopening of some places of work, education, culture and entertainment; and what sort of “test and trace” regime would be needed to detect and suppress new virus outbreaks once the initial wave has subsided. 

Across Europe there are signs that observance of stringent social distancing measures by the vast majority of the public — better compliance than many experts had expected — has led to a big decline in viral transmission. The key figure is the “reproduction number” R measuring the average number of new cases generated by an infected individual. If R is above 1, an outbreak spreads; if it is below 1, it contracts. For Covid-19, R was between 2.5 and 3 in most places before any measures were introduced. 

According to a leading scientist in the UK’s fight against the disease, the latest evidence shows a steep fall in the R rate to around 0.6 now, which would quickly suppress the pandemic. However, deaths are still rising fast because of the delay between infection and when serious symptoms develop.  Patrick Vallance, UK chief scientist, said on Thursday there were clear signs of new cases levelling off. But he added: “I would expect the deaths to keep going up for two weeks.”  UK health secretary Matt Hancock.

Mr Sunak and his officials have had to innovate at speed to minimise hardship during the lockdown. But they also know that more companies will go bankrupt the longer the lockdown continues. As a result, ministers are thinking hard about how and when to lift restrictions, even if there is no perfect testing and tracing regime available. One minister says the focus was on three potential exit routes based on “populations, sectors and geography”. One option might be to let the young lead the way, perhaps starting by reopening schools, followed by a return to work for younger people who are less likely to become seriously ill if infected. Some are attracted to a Warwick university paper by Andrew Oswald and Nattavudh Powdthavee, suggesting removing restrictions on 20-30-year-olds who do not live with their parents, which could release 4.2m people. One official jokes that a “youth first” policy might mean “you could even have a maximum age for drinking in pubs”. 

Alok Sharma, business secretary, this week gave an indication of the kind of sectors that could be in the vanguard of an economic reawakening, when he offered more permissive guidance on social distancing rules. He told construction, manufacturing, logistics, essential retail, waste management and outdoor industries to apply the government’s advice to stay 2m apart but they were offered advice on how to stay open if that were not possible.  Ministers are less attracted to the idea of Britain reopening along geographical lines. Andy Burnham, mayor of Greater Manchester, says the lockdown can only work if it is “the same thing for the whole of the country.” Speaking to BBC Newsnight, he added: “It would be impossible to sustain here if there were images of people going back to pubs in other parts of the country.”

Although ministers representing the country’s economic interests stress that the priority is to save lives, they are starting to open up a debate about the wider damage caused by coronavirus.  The chancellor has been raising questions, reinforced this week by a report by the Institute for Fiscal Studies, about the longer-term health consequences of an extended lockdown and a deep recession, particularly on mental health and the wellbeing of poorer communities.  The subtext of this argument, raised at cabinet this week, is that it is possible to call for an easing of the lockdown without simply relying on cold economic arguments. “You have to look at the health picture in the round,” says one government official. 

The eventual easing of the lockdown in Britain and elsewhere will be accompanied by an intensive “test and trace” regime to detect and stamp out new outbreaks of the virus, once the initial surge has passed. Many governments are closely studying the experience in South Korea, which set up an extensive testing system to monitor new infections. If the UK can achieve its target of carrying out 100,000 tests a day by the end of April and ramp up capacity further over the following months, it will be possible to test individuals in the community who report Covid-19 symptoms.

In theory, this would then be followed by the tracing, testing and isolating of people who have been in contact with them if they are infected.  This type of contact tracing, which involves questioning patients directly, took place when the first UK cases were reported but soon stopped when the pandemic swamped the country’s extremely limited testing capacity.

“Evidence suggests that countries that are able to do very high levels of testing have many more options to allow people greater social mobility,” says Steven Riley, professor of infectious disease dynamics at Imperial College London. “Some really innovative solutions will play a part. Contact tracing based on a mobile phone app is being looked at.” 

However, apps designed to track and inform citizens when they meet people who have tested positive for coronavirus pose formidable practical and policy challenges for western democracies, from ensuring open operating standards to maintaining data security.  In China, for instance, these health apps are not mandatory in most places, but individuals can find themselves barred from work, public transport or even the public park if they cannot show their status on a virus-tracking app, which shows their movements in the previous fortnight. Privacy advocates aim to spot potential transgressions. “If tracking of individual movement is on the table, then that is unlikely to be in line with existing privacy laws, even in a crisis,” says Bill Wirtz, a Brussels-based analyst at the Consumer Choice Center. 

For many scientists, the key to ending the lockdowns is mass testing for Covid-19 infection, which detects the presence of the virus. Paul Romer, the Nobel Prize-winning economist, has outlined a plan for mass testing in the US that he believes would allow for much of the economy to reopen. However, this requires each person being tested every 14 days — or 22m tests a day — a mammoth undertaking in terms of labs, chemicals, health workers and data analysis, even if such tests are constitutionally acceptable.

In the UK, the epidemiologist Julian Peto has made a similar proposal — weekly tests, running to 10m a day. Large-scale antibody testing, to show whether individuals have been infected in the past and still have some immunity, is a more tantalising prospect because they would only need to be conducted occasionally and could potentially be bought at a pharmacy. But first they need to actually work. Specialised labs are carrying out studies to determine antibody levels in samples of the population but no one has yet developed an antibody kit reliable enough for widespread use in homes. Kits evaluated by the UK government have failure rates of 30 to 50 per cent.  Eventually antibody tests could give individuals “immunity passports” to show that they are safe from infection, Prof Riley says, “but there’s some very important science to do first”. The key questions that have still to be answered are how different antibody levels relate to resistance to infection and how long any immune protection is likely to last. 

Longer-term routes out of the coronavirus crisis require safe and effective treatments and vaccines. Dozens of existing drugs are in clinical trials to find out whether they help Covid-19 patients. Some may show efficacy but pharmacologists would be astonished if any turn out to be a magic bullet. Developing new drugs and vaccines will take more than a year, even with huge resources and regulatory goodwill.  Meanwhile governments still have a lack of knowledge about how the virus might return in a second wave and no real sense of how much immunity might build up in the population.  As Professor Neil Ferguson, the Imperial College epidemiologist and UK government adviser, told BBC Radio 4 on Friday, working out an exit strategy “is the number one topic and priority every waking minute, both in the scientific community and in government.” 

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

WHO Seeks $1 Billion Funding Boost from International Governments

The World Health Organisation (WHO) announced Thursday it is ready to launch an appeal for more than $US1 billion to underwrite operations against the Chinese coronavirus pandemic.

WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus believes the pandemic needs a whole-of government and society response, and to that end is seeking a new funding lifeline outside its existing United Nations funding stream.

It follows a similar WHO call in February which sought $675 million in “special, one-off funding” to deliver two months worth of direct aid to China and international agencies.

Now it is back again and asking for more.

“For the past 100 days, our unwavering commitment has been to serve all people of the world with equity, objectivity and neutrality. That will continue to be our sole focus in the days, weeks and months ahead,” Dr Tedros said.

The appeal and strategy plan will commence in coming days, Reuters reports.Tedros Adhanom Ghebreyesus@DrTedros · Replying to @DrTedros

Our focus has been on working with countries & partners to bring the world together to confront this common threat together.
We’ve been especially concerned with protecting the world’s poorest & most vulnerable, not just in the poorest countries, but in all countries. #COVID19Tedros Adhanom Ghebreyesus@DrTedros

Although much has changed since we launched the first #COVID19 Strategic Preparedness & Response Plan two months ago, these five pillars will continue to be the foundation of our work in the fight against the #coronavirus.414Twitter Ads info and privacy159 people are talking about this

The WHO financial plea comes against a backdrop of controversy after U.S. President Donald Trump criticised the organisation over its handling of the COVID-19 pandemic and suggested his administration might re-evaluate U.S. funding.

Trump accused WHO of being “China-centric” and criticised its many missteps, nothing it responded to the virus very slowly and appeared deferential to China’s wishes in all its dealings, as Breitbart News reported.Donald J. Trump@realDonaldTrump

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?468KTwitter Ads info and privacy195K people are talking about this

The United States remains the biggest single overall donor to the globalist body, contributing more than $400 million in 2019 to the agency, roughly 15 percent of its budget.

In comparison, China’s contribution was about $44 million.

The WHO appeal for funding came within 24-hours of Consumer Choice Center, a global consumer advocacy group, launching its own campaign to defund it.

President Trump’s decision speaks to the larger inefficiencies and issues of transparency and accountability that have plagued the World Health Organization in recent years,” Yaël Ossowski, deputy director at the Consumer Choice Center, said in a statement he distributed to the press.

“While the failures of the WHO have only recently gotten publicity, this has been a long time coming,” Ossowski said.

Originally published here.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Global Consumer Group Calls for Defunding WHO, Praises Trump’s Probe

Consumer Choice Center, a global consumer advocacy group, is launching a campaign to defund the World Health Organization (WHO) and is praising President Donald Trump for his remarks at Tuesday’s coronavirus press briefing when he said he would be looking into the massive funding the United States gives to WHO annually.

Trump at the press briefing criticized how WHO had not been transparent about the coronavirus and its genesis and evolution in China.

“They called it wrong … we’re gonna put a hold on money spent to the WHO,” Trump said. “We’re going to put a very powerful hold on it.”

“It’s a good thing when it works, but when they call every shot wrong, that’s no good,” Trump said.

“President Trump’s decision speaks to the larger inefficiencies and issues of transparency and accountability that have plagued the World Health Organization in recent years,” Yaël Ossowski, deputy director at the Consumer Choice Center, said in a statement he distributed to the press.

“While the failures of the WHO have only recently gotten publicity, this has been a long time coming,” Ossowski said.

Ossowski outlined some of those inefficiencies in his statement.

“It has been revealed that the WHO spends up to $200 million per year, or $28,500 per staffer, on travel costs alone, more than the budgets of combatting AIDS, tuberculosis, and malaria combined,” Ossowski said. “Not to mention they’ve been known to host extravagant galas and conferences that do not further global public health.”

“We witnessed this during the Ebola epidemic in western Africa in 2013-14, where the WHO was too slow to respond and inadequate in health policies, and we’re seeing it in realtime with COVID-19,” Ossowski said.

“The WHO and its Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus have cozied up to the Chinese Communist Party since the beginning of the outbreak and praised their failures,” Ossowski said. “Even as late as January 19th, the WHO parroted the Chinese Communist Party’s narrative that human-to-human transmission of the novel coronavirus was very unlikely.”

“Now is the time to send a clear signal that the WHO needs to be transparent and accountable for their failures,” Ossowski said.

“In 2017, Consumer Choice Center led the efforts in calling on the United States and member nations to cut funding to the WHO to realign their priorities toward health emergencies such as the very real pandemic we currently face,” Ossowski said. “The WHO has failed in its principal mission and it needs to be defunded. We applaud President Trump for his bold move.”

According to the World Health Organization, the United States as a “member state” has an assessed contribution owed to the organization for 2020-2021 of $115,766,922.

The United States is the largest donor to the World Health Organization of all countries that are member states.

“We’re going to make a determination about what we’re doing,” Trump said at the daily coronavirus press briefing on Wednesday at the White House.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

EU to retaliate: Last thing we need now is the EU-US trade war

BRUSSELS – Yesterday, the European Commission announced the European Union will impose tariffs on US exports of lighters, furniture coatings and playing cards. “The EU is adopting measures in reaction to the U.S. extension of its import duties on steel and aluminium to certain derivative products,” a Commission spokesperson told POLITICO.

Counterproductive To Impose Tariffs On US Products?

In response, Luca Bertoletti, Senior European Affairs Manager at the Consumer Choice Center, said that “this move from the Commission is very dangerous. In a moment of crisis such as this, it appears counterproductive to impose tariffs on US products especially since the US is one of the leading partners to fight the battle against COVID-19.

“There is always what’s seen and what’s unseen. By aiming to hit the US where it hurts in a trade war, the EU will end up hurting its own consumers, not only US exporters. A peaceful transatlantic trade dependency, not a destructive trade war should be the way forward,” said Maria Chaplia, CCC European Affairs Associate.

“Trade wars are a lose-lose game. Trade agreements, on the contrary, are not only rewarding because they benefit consumers on both ends, but also because they build bridges of partnership and cooperation between nations. Sometimes victory is about choosing to restrain from retaliation. Especially, when it comes to trade,” concluded Chaplia.

Should the US impose tariffs on the EU, China, Japan or others? Let us know in the comments section.

Originally published here.


About Consumer Choice Center

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org.

Force Majeure during the COVID-19 Pandemic

By Linda Kavuka, Trade Policy Fellow, Consumer Choice Center

Blog Post

Confirmed cases of the novel coronavirus (COVID-19), which first appeared in China at the end of last year, are currently over 800,000 as of April 1st 2020. What was initially seen as a largely China-centric shock has now become a global pandemic. 

Global consequences of the COVID-19 pandemic have included grounding of flights and limited international travel, closure of public markets, issuance of curfews and also lock-down of countries and cities where there has been rapid spread of the virus. Governments have advised employers to allow their staff to work from home, called for closures of schools and banned all social gatherings, including religious meetings. People have been urged to observe very high levels of hygiene and to thoroughly wash hands with soap and water and use sanitizers in the alternative. 

The International business community has not been spared of the said shocks. With the end of the pandemic unclear, the economic impact is expected to be very severe globally. Considering the disruptions to international supply chains that have occurred as a result of the COVID-19 pandemic, it is expected that many players in the International Trade community will be caught up with non-performance of their contractual obligations, and lawsuits shall follow. Does the COVID-19 pandemic qualify for the operation of the Force Majeure clause as a relief to affected parties?

Ordinarily, when entities and individuals trade with each other, they sign contracts that legally bind them to their agreements. The contracts list obligations of the parties and also circumstances that would call for the termination or suspension of the said obligations. One of the circumstances that could excuse non-performance or termination of a contract is legally known as “Force Majeure”, one of the standard clauses of a contract. 

Article 7.1.7 (1) of the UNIDROIT Principles defines Force Majeure as follows:

Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.”

If the said Impediment is temporary the defaulting party shall be excused for a reasonable period of time. The Force Majeure Clause only takes effect where the defaulting party gives notice to the other party explaining the impediment and the impact it has had on the expected performance, otherwise the defaulting party shall be liable for damages. In order for a party to rely on the Force Majeure defense, the clause must be included in their contract contract and the impediment causing non-performance of their obligation must be expressly stated.

An example of a Force Majeure clause in a Sale Contract reads as follows:

Either party shall be relieved of all responsibility for any failure or delay for the carrying out of their obligations hereunder due to product discontinuation, manufacturer price changes, supplier price changes, changing market conditions, strikes, riots, civil unrest or an act of civil or military authority, combinations or restrictions of work, Act of God, war, insurrection, fire not caused by its act or omission or that of its servants or invitees on the property, tempest, industrial disputes, an act of a public enemy, a boycott, embargoes, failure of communications systems unavoidable accident or any other circumstances beyond its reasonable control whether or not the same be ejusedem generis with those above.”

Since Pandemics with such severe impacts are uncommon they are usually not expressly provided for in contracts. Events from the past month to date are a clear indication of a situation that is beyond control, and may lead to involuntary breach of contract by parties who fail to meet their contractual obligations. Parties that do not have Force Majeure clauses and are unable to meet their obligations can plead Frustration of Contract which defense does not require prior inclusion in their contracts.

Medical professionals around the world are working tirelessly to find a cure for the COVID-19 virus and are currently testing some combinations of medication. A fact is that we cannot forecast when things will be back to normal and the International trading markets restored. While policy focus by most affected governments has been to provide safety nets for their economies with measures such as food donations and grants to needy families, tax reductions and pay cuts for some officials, unfortunately businesses have been left to think fast and make tough decisions to remain afloat.

Time is of the essence for those who wish to rely on the Force Majeure and Frustration of contract defenses for their non-performance and a reminder that ignorance of the law is not a defense as a rule of thumb. Players of the International trade market and policy makers will all have to act in good faith for the sake of survival as we all anticipate the end of the pandemic, after-which a whole new world order shall begin.


The Consumer Choice Center is the consumer advocacy group supporting lifestyle freedom, innovation, privacy, science, and consumer choice. The main policy areas we focus on are digital, mobility, lifestyle & consumer goods, and health & science.

The CCC represents consumers in over 100 countries across the globe. We closely monitor regulatory trends in Ottawa, Washington, Brussels, Geneva and other hotspots of regulation and inform and activate consumers to fight for #ConsumerChoice. Learn more at consumerchoicecenter.org

Scroll to top
en_USEN