fbpx

COVID-19

Articles and publications written by the CCC about the COVID-19 Coronavirus Pandemic.

We do not need more taxes to respond to the COVID-19 crisis

Reducing corporate taxes allows for improvements in production techniques, technology, and capital investment, which increases productivity and workers’ incomes.

The COVID-19 crisis continues, and the anti-crisis funds swell. In order to provide a direct stimulus, some European countries are taking the sensible decision to reduce tax burdens, while others want to increase them. It is obvious that simplified and reduced taxation would give the necessary boost to consumers and businesses. How can we convince decision-makers to change course?

It is not unbelievable that the COVID-19 health crisis has allowed many political sides to impose policy proposals that require a crisis to convince public opinion. Unimaginable a year ago, the European Council agreed to a European loan and to raise European taxes. Here we are with a much-changed political debate and a discussion of solidarity that reminds us of the 2008 crisis.

On the other hand, Germany has decided on a temporary reduction of VAT until 1 January, from 19% to 15%, respectively from 7% to 5% for the reduced rate. Thus, as of this month, Irish consumers benefit from a reduction in VAT from 23% to 21%. Given that value-added tax is the most unfair tax on consumers, why not implement a similar measure in other countries?

It is also important to understand two crucial economic lessons. First, we know that a reduction in taxes does not necessarily coincide with a reduction in revenues from Laffer’s work. Second, it is important to know that tax cuts without spending cuts will have little effect. 

It should be remembered that the state as such is not a wealth-generating entity. To finance its activities, it has to draw resources from the private sector. By doing so, it weakens the process of wealth creation and undermines the prospects for real economic growth.

As the state is not a wealth-generating entity, any reduction in taxes while public expenditure continues to rise will not support real economic growth. However, fiscal stimulus could “work” if the flow of real savings is large enough to support, i.e. finance, government activities while allowing a growth rate in private sector activities. If lower taxes are accompanied by lower public spending, citizens will have more means to reactivate wealth creation. Thus we will have a real economic recovery. 

This logic applies to corporate tax cuts, which especially in times of crisis, are not a popular measure. However, those who attack such a cut are wrong. They rely on a zero-sum view of the world in which one person’s gains are seen as another’s losses. They assume that corporate owners enjoy almost all the benefits of corporate tax cuts. They rely on highly distorted data to support their arguments and a poor understanding of how the economy works.

The zero-sum view ignores the fact that voluntary market agreements benefit all participants. Therefore, increasing mutually beneficial trade, as well as reducing taxation, benefits both buyers and sellers. On the other hand, punishing sellers with higher taxes also gives them an incentive to do less with their resources for the service they provide to others.

Reducing corporate taxes allows for improvements in production techniques, technology, and capital investment, which increases productivity and workers’ incomes. In addition, it increases the incentives for risk-taking and entrepreneurship for consumers. This reduces the significant distortions caused by taxation, and these changes benefit workers and consumers.

Centralized collection schemes will show very little results, because the state, in its centralized structure, is unable to know what people really want. If we want to combat the effects of COVID-19 closures, we need to free up the entrepreneurial capacities of citizens, and reduce the regulatory barriers that businesses face.

Originally published here.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti untuk Pekerja Seni

Perlindungan Hak Kekayaan intelektual dan pekerja seni adalah dua hal yang sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, maka para pekerja seni, seperti musisi dan sineas, bisa menikmati manfaat dari karya yang telah mereka buat.

Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, hal tersebut tentu akan sangat merugikan para pekerja seni. Para pekerja seni tersebut berpotensi akan semakin sulit untuk mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat untuk menafkahi kehidupan mereka, karena setiap orang dapat bebas membajak atau menampilkan karya-karya mereka tanpa harus membayar para pekerja seni yang membuat karya tersebut.

Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pekerja seni tentu memiliki tantangan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi, setiap orang dapat dengan mudah membajak dan memasarkan produk-produk karya seni yang dibajak tersebut di dunia maya, untuk dinikmati dan disaksikan secara gratis oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Namun, tantangan perlindungan hak kekayaan inteletual, khususnya di Indonesia, bukan hanya dari perkembangan dunia maya. Di sektor pelayanan, seperti rumah makan, kafe, karaoke, dan klub malam, kita bisa dengan mudah menemukan para pengelola tempat tersebut menampilkan musik atau lagu tertentu untuk menghibur para pengunjugnya, namun tanpa memberi bayaran kepada para musisi yang membuat berbagai lagu yang dimainkan.

Hal ini tentu merupakan sesuatu  yang perlu untuk diselesaikan. Terlebih lagi, karena yang menampilkan musik tersebut adalah tempat usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada tanggal 30 Maret 2021 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik. Dalam Pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut, tertulis secara eksplisit bahwa “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak (cnnindonesia, 5/4/2021).

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan secara eksplisit juga dituliskan berbagai penggunaan musik atau lagu yang diharuskan untuk membayar royalti kepada para musisi yang membuat lagu tersebut. Diantaranya adalah seminar, konser, transportasi umum, pameran, nada tunggu telepon, pertokoan, bank, dan kantor, pusat rekreasi, penyiaran televisi dan radio, serta fasilitas hotel (cnnindonesia, 5/4/2021).

Adanya peraturan tersebut tentu merupakan hal yang patut kita apresiasi. Diharapkan, dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan para pemilik usaha, seperti rumah makan, untuk membayar royalti kepada para musisi, maka kesejahteraan musisi dapat lebih terjamin, dan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki terhadap karya yang mereka buat juga dapat semakin terjaga.

Hal ini semakin penting terutama pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat industri musik di Indonesia menjerit, karena para musisi tidak bisa tampil di depan publik seperti tahun-tahun sebelumnya (voi.id, 16/7/2020).

Diharapkan, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, maka para musisi yang saat ini sedang mengalami kesulitan dapat terbantu,. Membuat musik, terlebih lagi yang sangat populer dan bisa dinikmati oleh banyak orang, bukanlah sesuatu yang mudah, dan dibutuhkan banyak usaha. Sudah selayaknya, para musisi tersebut bisa mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat.

Selain itu, argumen lain untuk membenarkan kebijakan pengelola usaha untuk memutar musik atau lagu tanpa royalti kepada para musisi adalah, tidak sedikit dari para pengelola yang memutar musik tersebut melalui media streaming yang berbayar, seperti Spotify misalnya. Karena sudah membayar layanan streaming tersebut, maka dianggap hal tersebut adalah sesuatu yang cukup sehingga pembayaran royalti adalah sesuatu yang kurang diperlukan.

Pandangan ini merupakan sesuatu yang sangat keliru. Berbagai layanan streaming tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa layanan mereka hanya bisa digunakan untuk tujuan personal, dan bukan kegiatan usaha. Berdasarkan ketentuan dari layanan streaming Spotify misalnya, dijelaskan secara eksplisit bahwa layanan mereka hanya bisa digunakan untuk hiburan pribadi dan bukan untuk penggunaan komersial. Dengan demikian, layanan streaming ini tidak boleh digunakan secara publik di tempat usaha, seperti radio, toko, dan rumah makan (support.spotify.com, 15/4/2021).

Melalui ketentuan tersebut, maka sudah jelas bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret lalu. Menggunakan layanan streaming untuk kepentingan komersil merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan.

Sebagai penutup, hak kekayaan intelektual, termasuk juga tentunya karya-karya seni seperti musik, merupakan hal yang patut dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, adanya peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang harus kita apresiasi, agar para pekerja seni bisa mendapat perlindungan atas karya yang mereka buat. DIharapkan, industri kreatif, termasuk juga industri musik, di Indonesia dapat semakin berkembang di masa yang akan datang.

Originally published here.

Canada under pressure to support waiver lifting patents on Covid-19 vaccines

David Clement is interviewed on CTV’s “Your Morning,” making the case for why Canada should not support the #TRIPSwaiver​ at the WHO, which would suspend intellectual property protections on COVID vaccines and tech, and what Canada and the U.S. can actually do to support increasing the global supply of vaccines.

Originally posted here.

We Don’t Need to Lift Patents to Make Vaccines More Accessible

And weakening of IP rules would actively hurt the most vulnerable.

A full 14 months into the pandemic, nearly half of Americans who are eligible have received at least one vaccine dose. The end is in sight, and we have innovation to thank. And so, as our economy reopens and restrictions are being lifted, attention is turning to hard-hit nations like India and Brazil, currently experiencing skyrocketing case numbers. 

The question, then, is how to boost vaccinations abroad. The New York Times notes that India’s outbreak is causing the country to restrict export of its own vaccines, which could hurt Africa in particular, since those nations are relying on Indian vaccines. 

In the face of pressure to use every tool available to boost vaccinations abroad, the Biden administration announced last week that it supported a proposal to waive patent protections on the COVID vaccines. 

This measure, which is called a TRIPS Waiver (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) and was put forth last fall at the World Trade Organization by India and South Africa, would be far more than just a temporary fix for more shots.

If the waiver is triggered, it would ostensibly nullify IP protections on COVID vaccines, allowing countries and companies to copy the formulas developed by private vaccine firms in hopes of making their own, with no guarantee of success or safety.

The coalition backing Biden’s pledge includes Doctors Without Borders, Human Rights Watch, and World Health Organization Secretary-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, who first backed this effort in 2020 before any coronavirus vaccine was approved.

Intellectual property rights are protections that help foster innovation and provide legal certainty to innovators so that they can profit from and fund their efforts. A weakening of IP rules would actively hurt the most vulnerable—the same people that groups who support the IP waiver are nominally trying to help.

The power to issue the waiver comes from a section in the 1995 treaty that created the World Trade Organization, meant to protect intellectual property among global trade partners. While a COVID vaccine waiver would be the most substantial one to date, similar efforts have been attempted on both HIV/AIDS medicines and generic drugs, the latter the only other successful case.

The push for a waiver ignores that many companies have voluntarily pledged to sell their vaccines at cost or even offered to share information with other firms. Moderna, for its part, has stated it will not enforce the IP rights on its mRNA vaccine during the pandemic and will hand over any research to those who can scale up production. The developers of the Oxford-AstraZeneca vaccine have pledged to sell it at cost until the pandemic is over.

Further, this measure would have far-reaching implications. Supporters claim that because COVID represents such a global threat and because Western governments have poured billions in to securing and helping produce vaccines, low and middle-income countries should be relieved of the burden of purchasing them. But rich countries are already donating vaccines to the World Health Organizations COVAX program, which gifts countries vaccines free of charge.

There are a few reasons that a TRIPS waiver is unlikely to be the most efficient solution. The vaccines require specialized knowledge to develop and produce these vaccines, and the mRNA vaccines require cold storage. As economist Alex Tabarrok has pointed out, vaccine makers have been scouring the globe for adequate vaccine facilities but fallen short. 

It  seems implausible that any of this could be achieved outside the traditional procurement contracts we’ve seen in the European Union and the U.S. What is more likely is an increase of botched and unsafe vaccines that would be risky for vulnerable populations, as philanthropist Bill Gates has claimed in his opposition to the waiver.

If the cost of researching and producing a COVID vaccine is truly $1 billion as is claimed, with no guarantee of success, there are relatively few biotechnology or pharmaceutical companies that can stomach that cost. And distribution would be an entirely different story.

If Biden’s administration wants to help vulnerable nations, there is an easier way: release the tens of millions of doses of AstraZeneca vaccines sitting dormant in warehouses, which the FDA has not yet approved, and begin exporting our vaccine surplus to the most hard-hit countries. That’s precisely why the COVAX initiative was created, and why the U.S. should support it.

Meanwhile, let’s also look at the future implications of moving now to restrict IP protections for the very companies that have delivered the life-saving vaccines that will get us out of our current pandemic.

BioNTech, the German company headed by the husband-wife team of Uğur Şahin and Özlem Türeci that partnered with Pfizer for trials and distribution of their mRNA vaccine, was originally founded to use mRNA to cure cancer. Before the pandemic, they took on massive debt and scrambled to fund their research. Once the pandemic began, they pivoted their operations and produced one of the first mRNA COVID vaccines, which hundreds of millions of people have received.

With billions in sales to governments and millions in direct private investment, we can expect the now-flourishing BioNTech to be at the forefront of mRNA cancer research, which could give us a cure. The same is true of many orphan and rare diseases that do not otherwise receive major funding.

Would this have been possible without intellectual property protections?

If we want to be able to confront and end this pandemic, we will continue to need innovation from both the vaccine makers and producers who make this possible. Granting a one-time waiver will create a precedent of nullifying IP rights for a host of other medicines, which would greatly endanger future innovation and millions of potential patients.

Especially in the face of morphing COVID variants, we need all incentives on the table to protect us against the next phase of the virus. 

Rather than seeking to tear down those who have delivered the miracle of quick, cheap, and effective vaccines, we need to support their innovations and provide supplies to countries who need them. Symbolic gestures that will have drastic consequences, especially on the most vulnerable, just aren’t up to the task.

Originally published here.

Скасування патентів на КОВІД-вакцини вб’є інновацію у світі

Що потягне за собою скасування патентів на вакцини

Раніше цього тижня адміністрація президента Байдена підтримала призупення захисту прав інтелектуальної власності у Світовій Організації Торгівлі (СОТ). Таке рішення було прийнято з метою пришвидишити вироблення вакцин і відповідно вакцинацію населення світу, зокрема це стосується країн, що розвиваються. Наслідком підривання прав інтелектуальної власності стане різке зменшення інновації у світі, чорний ринок вакцин, і негативне бачення вакцинації як такої.

Передісторія

У жовтні 2020 року Індія та Південно-Африканська Республіка вперше висунули глобальну пропозицію про відмову від деяких положень Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) Світової організації торгівлі (далі – СОТ), щоб дозволити будь-якому виробникам фармацевтичних препаратів виготовляти вакцини COVID та розповсюджувати їх. Крім патентів, йшлось про інші форми захисту прав інтелектуальної власності, щоб забезпечити виготовлення та розповсюдження необхідних медичних виробів, таких як маски, вентилятори, засоби індивідуального захисту.

З тих пір ця пропозиція отримала підтримку понад 100 країн, в тому числі Франції, Іспанії та, нещодавно, США.

Але Австралія, поряд із Великобританією, ЄС, Швейцарією, Японією, Бразилією та Норвегією, як і раніше утримуються від підтримки. Німеччина особливо наполеливо виступає проти підривання захисту патентів.

“Пропозиція США про скасування захисту патентів на вакцини від COVID-19 має серйозні наслідки для виробництва вакцин в цілому”, – сказала речниця уряду Німеччини. Вона додала, що “захист інтелектуальної власності є джерелом інновацій і має залишатися таким і в майбутньому”.

Що таке TRIPS

Угода TRIPS є невід’ємною частиною правової бази СОТ щодо інтелектуальної власності. Згідно зі статтею 27 (2) Угоди TRIPS, країни-члени СОТ можуть виключити патентоспроможність винаходів, необхідних для захисту здоров’я населення. Стаття 30 дозволяє учасникам робити обмежені винятки з прав, наданих патентом.

Серед іншого, угода, основною метою якої є захист прав інтелектуальної власності, також включає положення про примусове ліцензування або використання предмета патенту без дозволу правовласника (стаття 31). По суті, це означає, що “у разі надзвичайної ситуації в країні чи інших обставин надзвичайної невідкладності або у випадках некомерційного використання в державних цілях” держава-член може дозволити комусь іншому виробляти запатентований продукт без згоди власника патента.

Тоді як за звичайних обставин особа чи компанія, яка подає заявку на ліцензію, повинна спочатку спробувати отримати добровільну ліцензію у правовласника на розумних комерційних умовах (стаття 31b). Однак немає необхідності намагатися отримати добровільну ліцензію спочатку за гнучкістю TRIPS, про яку власне йде мова.

Таким чином, гнучкість TRIPS дозволяє країнам замінити глобальні правила інтелектуальної власності, щоб зменшити шкоду, заподіяну надзвичайною ситуацією, і в основному має предметом фармацевтичні препарати.

Поточні пропозиції Індії та Південної Африки спрямовані на більшу гнучкість, ніж передбачена в Угоді TRIPS.

Скасування патентів на вакцини є політичним та недалекоглядним рішенням.

Якими будуть наслідки

Імплементація пропозиції зробить можливим виробляння вакцин компаніями, які за нормальних умов могли би не отримати дозвіл на виготовлення вакцини через брак виробничих потужностей і знань загалом, чи можливості забезпечити правильне зберігання. Таким чином, після скасування патентів не буде жодних гарантій безпеки виробництва вакцин, що стане прямою загрозою для здоров’я людства. Якщо дози будуть вироблятись сторонніми постачальниками, спираючись на запатентовані формули та процеси, але без спеціалізації, це збільшить ризики псування вакцин або виготовлення поганих недіючих вакцин, які підірвуть вакцинацію загалом.

Фальшиві вакцини не просто підірвуть світовий вихід з пандемії, але й поставлять під загрозу життя та зменшать довіру до вакцин.

Кращий спосіб заохотити справедливий розподіл існуючих вакцин – це не усунути фінансові стимули а зробити те, що більшість виробників вакцин проти COVID-19 насправді вже роблять: зниження їх цін для країн, що розвиваються, або продаж вакцини на вартість. Розробники вакцини Оксфорд-АстраЗенека пообіцяли продавати за собівартістю, поки пандемія не закінчиться.

Чому важливо захистити права інтелектуальної власності

Противники прав інтелектуальної власності часто роблять помилку, сприймаючи інновації як належне, тим самим закриваючи очі на рушійну силу будь-якого виду підприємництва: економічні стимули. Патенти та різні інші форми інтелектуальної власності не є упередженими щодо винахідника. Навпаки, вони гарантують, що компанії можуть продовжувати впроваджувати інновації та постачати свою продукцію споживачам.

Короткотерміновим результатом зниження прав інтелектуальної власності буде розширений доступ до інновацій, але в довгостроковій перспективі інновацій не буде. 

Нам потрібно захищати права інтелектуальної власності, якщо ми хочемо перемогти коронавірус та багато інших захворювань. Пацієнти, яким одного разу можуть поставити діагноз невиліковних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, діабет або ВІЛ/СНІД, повинні скористатися шансом на отримання ліків, а захист прав інтелектуальної власності – це єдиний спосіб надати їм такий шанс.

Originally published here.

BRASIL TEM QUE FORTALECER AS LEIS DE PI PARA COMBATER A PANDEMIA E VOLTAR A CRESCER

Consumer Choice Center (Centro de Escolha do Consumidor) tem acompanhado de perto os efeitos da pandemia na vida dos consumidores, desde o acesso e distribuição da vacina até as consequências no mercado interno e international.

Para Fabio Fernandes, diretor global de Relações Institucionais e Governamentais da entidade de defesa do consumidor Consumer Choice Center, “agora que grande parte dos países do mundo tem acesso à vacina, a próxima luta não será contra o vírus mas pela recuperação econômica”

“As leis e acordos de propriedade intelectual como o TRIPs – do qual o Brasil é signatário – foram fundamentais na descoberta e desenvolvimento em um curtíssimo espaço de tempo da vacina para o COVID-19. Porém algumas pessoas querem flexibilizar essas regras, o que causaria danos irreversíveis” disse Fernandes.

“Precisamos permanecer firmes em nossa defesa dos direitos de propriedade intelectual se quisermos derrotar o coronavírus e as suas variantes, além de muitas outras doenças que hoje são incuráveis. Proteger a propriedade intelectual é a única maneira de dar a esses pacientes uma chance de cura. Se agirmos sem temperamento agora, expandindo ou flexibilizando a TRIPs e enfraquecermos ainda mais os direitos de PI, causaremos danos que dificilmente serão reversíveis, e o mundo pós-pandêmico terá de pagar a conta.”

No Brasil, o artigo 40 da Lei de Direitos de Propriedade Intelectual nº 9.279/1996 que está sendo julgado pelo STF, é um mecanismo criado para compensar atrasos administrativos do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e concede automaticamente à patente uma exclusividade mínima de dez anos.

Para Fernandes “Os consumidores estão preocupados com a possibilidade de novos produtos, tecnologias e medicamentos não estarem disponíveis no Brasil por uma insegurança jurídica. A lei de propriedade intelectual no Brasil está de acordo com o padrão internacional e essa decisão do STF pode enfraquecer esse direito pondo em risco o futuro da inovação no Brasil”

“Vacinas para o setor de agropecuária, remédios contra o Câncer, componentes de informática como microchips para celulares, telecomunicações como a rede 5G e até Inteligência Artificial são alguns exemplos de produtos e inovações que podem atrasar ou até mesmo nunca chegarem ao mercado brasileiro se o Artigo 40 for derrubado” afirmou Fernandes.

“A raiz do problema não é o parágrafo 40 e sim os enormes atrasos que os órgãos públicos brasileiros causam na aprovação de patentes. Esses atrasos prejudicam não apenas as empresas que solicitam proteção de patentes, mas também os consumidores e pacientes que aguardam a aprovação das patentes para ver a entrada de produtos e medicamentos no mercado brasileiro.” explicou Fernandes.

“Os maiores interessados em derrubar o parágrafo 40 são as indústrias farmacêuticas de medicamentos genéricos e biossimilares, que usam os consumidores para fazer campanha para ‘redução nos preços’. O que precisamos na realidade é adotar políticas que baixem impostos e diminuam a burocracia e não aquelas que legalizam o roubo de propriedade intelectual, afinal, os consumidores querem as mais novas tecnologias com preços competitivos e não produtos velhos baratos.” argumentou Fernandes.

“A inovação é resultado de um ambiente de segurança jurídica que permita o inventor de ser remunerado pelo enorme tempo e dinheiro investido em desenvolver a nova tecnologia. Privar o inventor do seu direito acaba por privar também os consumidores acesso à inovações e o país de crescer economicamente no médio e longo prazo. Por isso a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual tem um horizonte de 10 anos” disse Fernandes.

“Qualquer tentativa de erodir a propriedade intelectual deve ser vista pelo que realmente é: uma ameaça à inovações futuras e à nossa recuperação econômica pós-pandemia.” concluiu Fernandes.

Originally published here.

Le Canada devrait bloquer une dispense de brevet pour les vaccins COVID

L’octroi d’une dérogation unique crée un dangereux précédent d’annulation des droits de propriété intellectuelle, mettant en péril l’innovation future et la vie de milliards de victimes de virus.

Affaires mondiales Canada n’a toujours pas pris de décision sur l’opportunité de soutenir une dérogation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19. Le Canada, ainsi que les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, la Suisse, le Japon, la Norvège, l’Australie et le Brésil, ont tous retardé leur décision sur la «dérogation aux ADPIC» proposée par l’Inde et l’Afrique du Sud l’année dernière. L’ADPIC est le volet «Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce» de l’OMC.

L’Inde et l’Afrique du Sud sont soutenues par une coalition comprenant Médecins sans frontières, Human Rights Watch et le secrétaire général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Leur argument en faveur de la dérogation est simple: cela supprimerait les barrières juridiques qui empêchent les pays en développement de produire leurs propres vaccins avec la technologie développée par les entreprises de vaccins.

Les partisans de la dérogation soutiennent que parce que le COVID représente une telle menace mondiale et que les vaccins ont maintenant été développés, les pays à revenu faible et intermédiaire devraient être autorisés à les fabriquer eux-mêmes – ceux qui ont la technologie et le capital humain pour le faire, c’est-à-dire.

Bien que l’objectif d’accroître la disponibilité des vaccins dans le monde en développement soit à la fois noble et réalisable, une dérogation à la propriété intellectuelle est une mauvaise façon d’y parvenir. L’annulation des droits de propriété intellectuelle détruit le fondement de ce qui rend l’innovation médicale possible. Les droits de propriété intellectuelle sont des protections qui contribuent à favoriser l’innovation et offrent une sécurité juridique aux innovateurs afin qu’ils puissent profiter de leurs efforts et les financer. Un affaiblissement des règles de propriété intellectuelle nuirait activement à tous ceux qui dépendent de médicaments et de vaccins innovants, y compris les plus vulnérables du monde.

Si le coût de la recherche et de la production d’un vaccin COVID est de 1 milliard de dollars, sans garantie de succès, il y a relativement peu de sociétés biotechnologiques ou pharmaceutiques qui peuvent supporter ce coût. Dans le cas du COVID, compte tenu des connaissances spécialisées nécessaires pour développer ces vaccins et de l’infrastructure de stockage frigorifique nécessaire pour en distribuer certains, il semble peu plausible qu’ils aient pu être développés sans les contrats d’approvisionnement traditionnels que nous avons vus en Amérique du Nord.

BioNTech, la société allemande dirigée par l’équipe mari-femme d’Uğur Şahin et Özlem Türeci qui s’est associée à Pfizer pour les essais et la distribution de leur vaccin ARNm, a été fondée à l’origine pour essayer de développer des moyens d’utiliser les techniques d’ARNm pour guérir le cancer. Avant la pandémie, il s’est endetté massivement et s’est brouillé pour financer ses recherches. Une fois que la pandémie a commencé, elle a fait pivoter ses opérations et a produit l’un des premiers vaccins à ARNm COVID, que des centaines de millions de personnes ont reçu.

Avec des milliards de dollars de ventes aux gouvernements et des centaines de millions d’investissements privés directs, nous pouvons nous attendre à ce que BioNTech, désormais florissante, soit à la pointe de la recherche sur le cancer à ARNm, ce qui pourrait éventuellement guérir la maladie. Il en va de même pour les nombreuses maladies «orphelines» et rares qui, autrement, ne reçoivent pas de financement majeur.

Cela aurait-il été possible sans les protections de la propriété intellectuelle? Non. Les protections de la propriété intellectuelle garantissent que les innovateurs peuvent profiter de leurs efforts, recouvrer leurs coûts et réinvestir dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments et vaccins.

Une meilleure façon d’encourager une distribution équitable des vaccins existants est de ne pas éliminer les incitations financières pour en créer de nouveaux, mais de faire ce que la plupart des fabricants de vaccins COVID-19 font déjà en fait: réduire leurs prix pour les pays en développement ou vendre le vaccin à Coût. Les développeurs du vaccin Oxford-AstraZeneca se sont engagés à vendre au prix coûtant jusqu’à la fin de la pandémie.

Pour sa part, Moderna a volontairement décidé de ne pas appliquer les droits de propriété intellectuelle sur son vaccin ARNm tant que la pandémie n’est pas déclarée terminée. Après cela, Moderna reprendra l’application de ses droits de propriété intellectuelle sur sa technologie, ce qui lui permet de continuer à recouvrer les coûts et à financer la future R&D. La non-exécution est son droit, bien sûr: c’est le titulaire des droits. Les gouvernements et autres agences, y compris privées, peuvent également acheter des vaccins en vrac et les distribuer gratuitement aux pays à faible revenu, comme le fait le plan multilatéral COVAX.

Vous pourriez penser que ces concessions des producteurs de vaccins et les contributions des gouvernements suffiraient à réprimer les appels à la dissolution de la propriété intellectuelle, mais les partisans d’une dérogation à la propriété intellectuelle ont doublé. Médecins sans frontières, par exemple, souhaite que toutes les recherches et technologies liées aux vaccins COVID soient mises à la disposition des pays qui en ont besoin, ce qui équivaut à l’annulation complète des protections de propriété intellectuelle.

Plutôt que de célébrer l’innovation capitale qui, en un temps record, a conduit à près d’une douzaine de vaccins approuvés au niveau mondial pour lutter contre une pandémie mortelle, ces groupes diffusent un message populiste qui oppose les pays pauvres aux riches. S’il est encore politiquement à la mode de s’en tenir à «Big Pharma», même après avoir fourni les vaccins qui mettront fin à la pandémie, les conséquences de raids IP organisés de ce type seraient horribles.

Pour mettre fin à la pandémie actuelle et lutter efficacement contre les futures, nous avons besoin de l’innovation des producteurs de vaccins qui ont rendu possible la campagne mondiale actuelle de vaccination. L’octroi d’une dérogation supposée unique crée un dangereux précédent d’annulation des droits de propriété intellectuelle qui mettrait en péril l’innovation future et donc la vie de milliards de victimes de virus, actuelles et potentielles.

Originally published here.

Canada should block a patent waiver for COVID vaccines

Granting a one-time waiver creates dangerous precedent of nullifying IP rights, jeopardizing future innovation and lives of literally billions of virus victims

Global Affairs Canada still has not come to a decision on whether to support an intellectual property rights waiver for COVID-19 vaccines. Canada, along with the U.S., EU, U.K., Switzerland, Japan, Norway, Australia and Brazil, have all delayed deciding on the “TRIPS waiver” put forward by India and South Africa last year. TRIPS is the “Trade-related aspects of intellectual property rights” part of the WTO.

India and South Africa are supported by a coalition including Doctors Without Borders, Human Rights Watch, and World Health Organization Secretary-General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Their argument in favour of the waiver is simple: it would remove the legal barriers that prevent developing countries from producing their own vaccines with the technology developed by vaccine firms.

Waiver supporters argue that because COVID represents such a global threat and because the vaccines have now been developed, low and middle-income countries should be allowed to manufacture them on their own — those that have the technology and human capital to do so, that is.

Although the goal of increasing vaccine availability in the developing world is both noble and attainable, an IP waiver is a bad way to go about achieving it. Nullifying IP rights destroys the bedrock of what makes medical innovation possible. Intellectual property rights are protections that help foster innovation and provide legal certainty to innovators so they can profit from and fund their efforts. A weakening of IP rules would actively hurt everyone who depends on innovative medicines and vaccines, including the world’s most vulnerable.

If the cost of researching and producing a COVID vaccine is $1 billion, with no guarantee of success, there are relatively few biotechnology or pharmaceutical companies that can stomach that cost. In the case of COVID, considering the specialized knowledge needed to develop these vaccines and the cold storage infrastructure required to distribute some of them, it seems implausible that they could have been developed without the traditional procurement contracts we’ve seen in North America.

BioNTech, the German company headed by the husband-wife team of Uğur Şahin and Özlem Türeci that partnered with Pfizer for trials and distribution of their mRNA vaccine, was originally founded to try to develop ways of using mRNA techniques to cure cancer. Before the pandemic, it took on massive debt and scrambled to fund its research. Once the pandemic began, it pivoted its operations and produced one of the first mRNA COVID vaccines, which hundreds of millions of people have received.

Originally published here.

Les arguments contre le passeport vaccinal européen

Les démocraties libérales devraient simplement s’abstenir de la mesure intrusive d’un passeport vaccinal.

À Bruxelles, la Commission européenne et les États membres ont peaufiné les détails du soi-disant certificat vert numérique de l’Union européenne, un nouveau nom stylé pour ce qui est essentiellement un passeport vaccinal européen. Pour l’essentiel, le programme est censé remplacer le test Covid-19 que les voyageurs sont désormais tenus de présenter négatif à leur arrivée ou avant leur départ d’un pays de la zone.

Il est important de noter que la Commission européenne prévoit que les États membres puissent également utiliser ce nouveau certificat à des fins autres que les voyages internationaux. En d’autres termes, il pourrait devenir obligatoire de le présenter à l’entrée dans une épicerie, une salle de concert ou un parc.

En tant que journaliste indépendant d’un journal luxembourgeois, j’ai interviewé en janvier la ministre de la Santé de mon pays, Paulette Lenert. Elle ne voyait absolument pas la nécessité d’un passeport vaccinal et envisageait de s’opposer probablement à une règle exigeant d’un citoyen luxembourgeois de renseigner son statut médical à une frontière. Elle a également souligné qu’un tel arrangement ne ferait qu’aggraver les controverses sur les vaccins.

Néanmoins, quelques mois plus tard, l’Union européenne est sur le point de déployer la proposition, sa présidence portugaise s’étant engagée à présenter un projet révisé d’ici le 14 avril. Les diplomates ne s’attendent toujours pas à ce que le programme soit mis en œuvre de manière réaliste avant juillet, étant donné que l’inter-opérabilité de ce projet est une tâche difficile. Il semble cependant que plus personne ne remette fondamentalement l’idée en question.

L’Union européenne semble vraiment céder aux demandes d’États membres comme la Grèce, qui a insisté sur le passeport dans le but de soutenir son industrie du tourisme. Athènes ne semble pas préoccupée par les implications plus larges d’un tel passeport électronique sur l’obligation vaccinale formelle.

LE PASSEPORT VACCINAL ET LA VIE PRIVÉE

Du point de vue de la vie privée, il est préoccupant que le passeport vaccinal européen expose des informations de santé sensibles aux pirates informatiques, nationaux et étrangers à propos de la vaccination, les résultats des tests et même des informations médicales relatives à la guérison du Covid. À cet égard, la Global Privacy Assembly a souligné que la protection de la vie privée devrait être au premier plan des considérations, suggérant entre autres que:

Des clauses d’extinction devraient être intégrées dans la conception de tels systèmes, prévoyant la suppression permanente de ces données ou bases de données, reconnaissant que le traitement de routine des informations sur la santé du Covid-19 aux frontières peut devenir inutile une fois la pandémie terminée.

L’Association du transport aérien international a déjà introduit son propre pass voyage fin 2020. Même si elle prétend que tout est fait avec une technologie décentralisée, les détails restent rares, ce qui n’est pas rassurant.

La Commission européenne a affirmé que le système européen ne nécessiterait que des informations essentielles qui incluraient des données de vaccin ou de test ainsi qu’un identifiant unique pour le certificat.

Dans sa proposition, elle prévoit également un système décentralisé:

Le certificat vert numérique ne devrait pas exiger la mise en place et la maintenance d’une base de données au niveau de l’UE, mais devrait permettre la vérification décentralisée des certificats interopérables signés numériquement. 

Les fuites de données sont malheureusement assez courantes. Ainsi en janvier, une violation de données à l’Agence européenne des médicaments a conduit des pirates informatiques à publier sur internet des documents confidentiels concernant les médicaments et vaccins Covid-19.

Une configuration décentralisée devrait soi-disant permettre de faire face à ce risque, mais si toutes sortes d’informations sensibles sont stockées sur les téléphones des citoyens, ils devront faire preuve d’une attention renforcée lors de l’utilisation de leur appareil.

D’après l’expérience passée, on peut donc s’attendre à très rapidement entendre des histoires d’abus d’informations, ainsi que d’importantes fuites de données.

LE PASSEPORT VACCINAL ET L’ÉQUITÉ

Au-delà des aspects techniques du passeport numérique pour les vaccins, nous devons également considérer cela du point de vue de l’équité.

Une grande partie du monde en développement est très éloignée de l’accès à un vaccin contre le Covid. Imposer un nouvel obstacle aussi insurmontable aux personnes originaires d’Asie ou d’Afrique, en plus des exigences de visa existantes, est tout simplement cruel, un cas que j’ai également présenté lors d’une apparition sur Consumer Choice Radio et dans un article pour The Dispatch.

En outre, il convient de noter que de nombreux pays européens proposent des tests gratuits, ce qui est susceptible de s’arrêter à mesure que les vaccinations seront déployées. Les voyageurs devront donc financer les tests requis, ce qui peut être assez coûteux pour certains d’entre eux.

LE PASSEPORT VACCINAL ET LES DÉMOCRATIES LIBÉRALES

Les démocraties libérales devraient simplement s’abstenir de la mesure intrusive d’un passeport vaccinal. Les gouvernements ne devraient pas être en mesure de demander nos données sur la santé, que nous entrions dans un bar ou au bureau des passeports de l’aéroport.

En effet, c’est ce qui sépare les pays libres de la Chine et d’autres nations asiatiques, même si leur gestion de Covid a été supérieure. Être à l’abri de ce virus ne devrait pas être la seule norme. Pouvoir voyager sans être embêté par des agents de l’État et pouvoir refuser de divulguer des informations médicales privées sont des droits fondamentaux.

En plus de cela, nous devons faire très attention à la pente glissante que constituerait un passeport vaccinal européen. Rien n’est aussi permanent qu’une mesure gouvernementale temporaire. Le passeport vaccinal pourrait devenir pérenne à long terme, une quantité croissante de renseignements personnels serait recueillie sous le prétexte de la santé et de la sécurité publiques.

Il est également important de prendre en compte la légitimité qu’un tel passeport confère aux pays autoritaires. Si l’Union européenne le fait, quels seront ses arguments pour reprocher à des régimes comme la Russie, la Biélorussie ou l’Afrique du Nord d’enregistrer des informations sur la santé pendant une durée indéterminée ? Comme le fait valoir Adam Mazik dans The Conservative, de nombreuses lois violant les droits civils dans des pays comme la Russie ont souvent été calquées sur leur équivalent européen.

LES CONSÉQUENCES SUR L’ESPACE SCHENGEN

Le passeport vaccinal européen peut également porter atteinte à l’espace Schengen sur le long terme. Les compagnies aériennes pourraient être en mesure de vérifier le certificat numérique sans grande difficulté pendant le processus d’embarquement. Mais si les États membres appliquent avec sérieux les règles de voyage, aucun transfert en bateau, train ou passage de frontière en voiture ne devrait être exempté de ces contrôles. À moins que cela ne soit fait au niveau de l’espace Schengen, mais les douze derniers mois montrent à quel point ses pays sont réticents à coordonner leurs politiques de santé.

En plus de tout cela, la question reste de savoir si les forces de l’ordre auront la possibilité de procéder à un contrôle aléatoire du passeport vaccinal par exemple en interpellant les gens dans les rues. Voulons-nous vraiment d’un tel certificat et de ses potentielles dérives ?

Une pétition contre le certificat de vaccin européen a déjà reçu plus de 200 000 signatures en ligne. On peut s’attendre à plus d’opposition.

Le passeport vaccinal européen signifie vraiment une augmentation des pouvoirs de l’État qui devrait faire frémir quiconque apprécie les libertés individuelles et le respect de la vie privée. Il est grand temps de mettre fin au processus bureaucratique en train de le déployer.

Originally published here.

The global organizations and populists who aim to seize COVID vaccine tech and IP

When Donald Trump claimed in September 2020 that every American would have access to vaccines by April 2021, his comments received scorn. The Washington Post said his claims were “without evidence,” CNN quoted health experts who said it was impossible, and The New York Times claimed it would take another decade.

Now, a year into this pandemic, nearly half of the eligible population has received at least one vaccine dose in the U.S., and distribution has been opened to every American adult.

Operation Warp Speed, which invested tax dollars and helped reduce bureaucracy across the board, has contributed to what has truly been a miraculous effort by vaccine firms.

While Trump’s proclamations eventually become true and the question of vaccine ability has been settled, there is now pressure on the Biden administration to turn over domestic vaccine supply to countries with skyrocketing cases.

On Sunday, the U.S. declared it will send additional medical supplies to India, currently experiencing the largest global spike in cases.

But at international bodies, countries and activist groups are petitioning for far more: they want to force biotech companies to waive intellectual property rights on vaccines and COVID-related medical technology.

Along with nearly 100 other countries, India and South Africa are the architects of a motion at the World Trade Organization called a TRIPS Waiver (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

If the waiver is triggered, it would ostensibly nullify IP protections on COVID vaccines, allowing other countries to copy the formulas developed by private vaccine firms to inoculate their populations and play into the hands of future governments more hostile to private innovation.

This week, U.S. Trade Representative Katherine Tai met with the heads of the various vaccine makers to discuss the proposal, but it is uncertain if the Biden administration will support the measure at the WTO.

While many companies have voluntarily pledged to sell them at cost or even offered to share information with other firms, this measure would have more far-reaching implications.

This coalition seeking the TRIPS waiver includes Doctors Without Borders, Human Rights Watch, and World Health Organization Secretary-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, who first backed this effort in 2020 before any coronavirus vaccine was approved.

They claim that because COVID represents such a global threat and because western governments have poured billions in securing and helping produce vaccines, low and middle-income countries should be relieved of the burden of purchasing them.

Considering the specialized knowledge needed to develop these vaccines and the cold storage infrastructure required to distribute them, it seems implausible that any of this could be achieved outside the traditional procurement contracts we’ve seen in the European Union and the U.S.

That said, rather than celebrating the momentous innovation that has led to nearly a dozen globally-approved vaccines to fight a deadly pandemic in record time, these groups are trumpeting a populist message that pits so-called “rich” countries against poor ones.

Intellectual property rights are protections that help foster innovation and provide legal certainty to innovators so that they can profit from and fund their efforts. A weakening of IP rules would actively hurt the most vulnerable who depend on innovative medicines and vaccines.

If the cost of researching and producing a COVID vaccine is truly $1 billion as is claimed, with no guarantee of success, there are relatively few biotechnology or pharmaceutical companies that can stomach that cost.

BioNTech, the German company headed by the husband-wife team of Uğur Şahin and Özlem Türeci that partnered with Pfizer for trials and distribution of their mRNA vaccine, was originally founded to use mRNA to cure cancer.

Before the pandemic, they took on massive debt and scrambled to fund their research. Once the pandemic began, they pivoted their operations and produced one of the first mRNA COVID vaccines, which hundreds of millions of people have received.

With billions in sales to governments and millions in direct private investment, we can expect the now-flourishing BioNTech to be at the forefront of mRNA cancer research, which could give us a cure. The same is true of the many orphan and rare diseases that do not otherwise receive major funding.

Would this have been possible without intellectual property protections?

Moderna, for its part, has stated it will not enforce the IP rights on its mRNA vaccine and will hand over any research to those who can scale up production. The developers of the Oxford-AstraZeneca vaccine have pledged to sell it at cost until the pandemic is over.

While this should smash the narrative presented by the populists and international organizations who wish to obliterate IP rights, instead they have doubled down, stating that these companies should hand over all research and development to countries that need them.

If we want to be able to confront and end this pandemic, we will continue to need innovation from both the vaccine makers and producers who make this possible. Granting a one-time waiver will create a precedent of nullifying IP rights for a host of other medicines, which would greatly endanger future innovation and millions of potential patients.

Especially in the face of morphing COVID variants, we need all incentives on the table to protect us against the next phase of the virus. 

Rather than seeking to tear them down those who have performed the miracle of quick, cheap, and effective vaccines, we should continue supporting their innovations by defending their intellectual property rights.

Yaël Ossowski (@YaelOss) is deputy director of the Consumer Choice Center, a global consumer advocacy group.

Scroll to top
en_USEN