Earlier this month, Iceland’s Office of Health Promotion and Science launched a consultation on a draft law on nicotine products. If passed, the law will introduce age limits for nicotine consumption, ban e-cigarette flavors perceived to appeal to children, and stipulate a permissible maximum nicotine concentration.

Nobody is arguing that children should take up nicotine products, and introducing age restrictions for pouches and gums, among others, is sensible. The current minimum age for buying vapes in Iceland is 18. The proposed bill intends to introduce the same limit for other nicotine products. ID requirements and potential fines for retailers increase compliance rates, as the examples of Germany and Canada show.

However, the other aspects of the proposed law seek to protect children at the expense of adult smokers and vapers—a theme we’ve seen repeated elsewhere in the world. The underlying assumption that nicotine is everyone’s enemy is concerning. A better appreciation of the facts about nicotine and flavors would add impetus to Icelandic efforts to reduce smoking that are already succeeding.

Iceland today has a reported adult smoking rate of just 7 percent—the lowest in Europe apart from Sweden, where smokeless snus has been widely adopted as a replacement for cigarettes. As recently as 2014, Iceland’s reported adult smoking rate was 14 percent; the rise of vaping among tens of thousands of Icelanders has been credited, in part, with smoking’s rapid decline.

Vaping is vastly safer than smoking. Yet nicotine consumption is traditionally associated with smoking, and that association continues to distort perceptions.

The truth is that nicotine is relatively harmless—unlike toxins found in tobacco smoke. According to Yorkshire Cancer Research in England, “Nicotine is not the cause of death from smoking. Nicotine is not a carcinogen; there is no evidence that sustained use of nicotine alone increases cancer risk. Of the three main causes of death from smoking (lung cancer, Chronic Obstructive Pulmonary Disease and cardiovascular disease), none are caused by nicotine. The harm from smoking comes from the thousands of other chemicals in tobacco smoke.”

Nicotine is also used in nicotine-replacement therapy, which speaks for its harmless qualities. Multiple studies have found that it also enhances cognitive function and reduces the risk of Parkinson’s disease.

Giving up on smoking is difficult. And if nicotine is safe, then the goal of tobacco control should be to endorse safer ways of consuming nicotine. Thanks to innovation, there are several ways to do that. Some smokers prefer nicotine pouches and gums, or, as seen in Sweden, forms of smokeless tobacco. For many others—the bulk of 82 million people worldwide at one recent count—e-cigarettes are the best way to quit smoking and the health risks that come with it.

Given all this, how can it be justified to limit the amount of nicotine that vapers may consume? When vapers are overwhelmingly either ex-smokers or smokers in the process of switching, allowing whatever nicotine concentrations best help them to stay off cigarettes is a clear public health imperative.

Vape flavors, which Iceland also proposes to ban, are moreover an essential element in helping many smokers quit. They’re routinely mischaracterized as appealing uniquely to children, but adults prefer them too.

Flavor bans drive vapers—teenagers, too—back to smoking or into the riskier illicit market. A 2020 survey of vapers in Canada, England and the United States found that in response to flavor bans, “28.3% would find a way to get their banned flavor(s), 17.1% would stop vaping and smoke instead.” Does Iceland want to prove the point?

While the architects of the new law may have good intentions, they need a better grasp of these realities. Sensible regulation, including child and consumer protections, can be achieved without removing key options that smokers need to switch. As it stands, the legislation risks counteracting years of Icelandic progress.

Originally published here

Saat ini, rokok elektronik atau vape merupakan produk yang sudah digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dengan sangat mudah, kita bisa melihat para pengguna rokok elektornik di berbagai penjuru, terutama di wilayah urban dan kota-kota besar, termasuk di kota-kota di Indonesia.

Karena semakin besar pasar bagi produk-produk vape, saat ini kita juga semakin mudah untuk mendapatkan produk-produk tersebut. Kita bisa dengan sangat cepat bsia membeli produk-produk vape yang dijual di berbagai platform, mulai dari berbagai toko-toko offline yang tersebar di berbagai tempat pusat perbelanjaan, hingga berbagai toko-toko daring yang bisa kita akses melalui berbagai gawai yang kita miliki.

Indonesia sendiri juga mengalami kenaikan tingkat pengguna produk-produk rokok elektronik atau vape tersebut. Pada tahun 2018 lalu misalnya, tercatat ada sekitar 1,2 pengguna rokok elektronik yang ada di Indonesia. Dua tahun kemudian, pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 2,2 juta orang (medcom.id, 22/1/2021).

Semakin meningkatnya para pengguna vape di Indonesia juga telah membuka banyak lapangan kerja di negara kita. Pada tahun 2020 lalu misalnya, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) memaparkan bahwa sektor rokok elektronik di Indonesia sudah menyerap 50.000 tenaga kerja, dan juga cukai kepada pemerintah sebesar 1 triliun rupiah (ekbis.sindonews.com, 9/7/2020).

Tetapi di sisi lain, semakin meningkatnya pengguna vape juga telah menimbulkan berbagai kelompok yang menunjukkan sikap kontra. Mereka memiliki pandangan bahwa, fenomena semakin banyaknya pengguna vape merupakan salah satu ancaman bagi kesehatan publik, karena vape dianggap sebagai produk yang sama berbahayanya dengan rokok konvensional.

Kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang memiliki pandangan sangat kontra terhadap fenomena semakin meningkatnya pengguna vape tersebut umumnya akan mengadvokasi adanya aturan keras yang melarang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk vape, baik konsumsi, produksi, atau distribusi. Organisasi pegiat anti tembakau internasional, The Union, misalnya, merupakan salah satu organisasi yang mengadvokasi adanya aturan tersebut (baliberkarya.com, 28/5/2020).

Terkait dengan tingkat berbahaya dari produk-produk vape dibandingkan dengan rokok konvensional, sudah dikeluarkan berbagai laporan dari lembaga kesehatan yang memiliki kredibilitas tinggi bahwa pandangan tersebut adalah sesuatu yang sangat keliru. Lembaga kesehatan asal Britania Raya, Public Health England (PHE) misalnya, telah mengeluarkan laporan bahwa vape 95% jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional (theguardian.com, 28/12/2018).

Untuk itu, kebijakan pelarangan total vape merupakan kebijakan yang sangat tidak tepat. BIla para pengambil kebijakan memberlakukan kebijakan untuk melarang vape secara penuh, maka para konsumen akan kehilangan kesempatan untuk beralih memilih ke produk lain yang jauh lebih tidak berbahaya.

Di beberapa negara lain, bahkan vape atau rokok elektronik digunakan sebagai salah satu produk untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok. Di Britania Raya misalnya, lembaga kesehatan publik National Health Service (NHS) telah merekomendasikan untuk menggunakan vape sebagai salah satu alat untuk membantu para perokok untuk menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya tersebut (nhs.uk, 29/3/2019).

Maka dari itu, kebijakan yang tepat yang harus dilakukan adalah mengeluarkan regulasi yang sesuai yang dapa menjaga keselamatan konsumen, dan agar konsumen tidak jatuh menggunakan produk vape ilegal yang berpotensi besar sangat berbahaya. Salah satunya adalah melalui kebijakan standarisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagaimana terhadap produk-produk konsumen lainnya.

Standarisasi sendiri merupakan bentuk kebijakan regulasi yang lumrah diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga konsumen dari produk-produk berbahaya yang beredar di pasar. Kebijakan ini sendiri juga didukung oleh organisasi Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) untuk diberlakukan pemerintah. Selain itu, pelaku usaha bidang vape di Indonesia juga didominasi oleh para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adanya standarisasi yang jelas tentu juga akan sangat membantu para pemilik usaha tersebut (ekbis.sindonews.com, 9/7/2020).

Bahaya dari produk vape ilegal sendiri merupakan hal yang bisa kita saksikan di berbagai negara, salah satunya di Amerika Serikat. Pada tahun 2019 lalu misalnya, di negeri Paman Sam tersebut terjadi penangkapan dua orang bersaudara yang memproduksi produk-produk vape ilegal, yang telah menyebabkan korban jiwa (abcnews.go.com, 13/9/2019). Hal ini tentu merupakan sesuatu yang harus dicegah untuk menjaga keselamatan konsumen.

Berita baiknya adalah, kebijakan standarisasi tersebut saat ini sepertinya akan menemukan titik terang. Pada tahun 2021 lalu, Badan Standarisasi Nasional (BSN), yang memiliki otoritas untuk memberikan standarisasi bagi produk-produk konsumen di Indonesa, menyatakan sudah merumuskan standarisasi bagi produk-produk rokok elektronik (vapemagz.co.id, 3/9/2021).

Dengan adanya standarisasi tersebut, maka diharapkan konsumen akan dapat memilih produk yang aman yang ada di pasar untuk mereka gunakan. Tidak adanya standarisasi sendiri tidak akan mencegah seseorang untuk menggunakan produk vape, dan justru malah akan semakin banyak membuat produk-produk vape ilegal membanjiri pasar, dan hal tersebut akan sangat berbahaya bagi para konsumen.

Originally published here

Nikotin kerap dianggap sebagai penyebab utama munculnya berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan merokok. Lantaran opini tersebut berkembang luas, penggunaan produk tembakau alternatif seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, maupun kantung tembakau, seringkali disamakan memiliki risiko yang sama dengan rokok karena mengandung nikotin.

Padahal, berdasarkan hasil kajian ilmiah produk tersebut memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok. Apakah benar jika nikotin dianggap sebagai sumber masalah kesehatan? Berikut penjelasannya lengkapnya.

Read the full article here

Senate Bill 3854, would include all flavoured products including THC vaping devices, heat-not-burn systems and chewing tobacco products. “(1) “tobacco product” includes products containing tetrahydrocannabinol and products containing a mixture of tetrahydrocannabinol and nicotine, and (2) “tobacco retailer” includes dispensing organizations and dispensing organization agents, as those terms are defined in the Cannabis Regulation and Tax Act. Creates a presumption that a tobacco product, related tobacco product, alternative nicotine product, or solution or substance intended for use with electronic cigarettes is a banned product, solution, or substance intended for use with electronic cigarettes if it has or produces a characterizing flavor,” reads the bill proposal.

In line with arguments by tobacco harm reduction experts, Elizabeth Hicks from the U.S. Affairs analyst with the Consumer Choice Center, said that enacting a flavour ban for vaping products, will just lead former smokers back to smoking.

Read the full article here