fbpx

COVID-19

Artículos y publicaciones escritos por el CCC sobre la Pandemia del Coronavirus COVID-19.

No necesitamos más impuestos para responder a la crisis del COVID-19

La reducción de los impuestos corporativos permite mejoras en las técnicas de producción, la tecnología y la inversión de capital, lo que aumenta la productividad y los ingresos de los trabajadores.

La crisis del COVID-19 continúa, y los fondos anticrisis se engrosan. Para proporcionar un estímulo directo, algunos países europeos están tomando la decisión sensata de reducir las cargas fiscales, mientras que otros quieren aumentarlas. Es evidente que una tributación simplificada y reducida daría el impulso necesario a consumidores y empresas. ¿Cómo podemos convencer a los tomadores de decisiones para que cambien de rumbo?

No es increíble que la crisis sanitaria del COVID-19 haya permitido que muchos bandos políticos impongan propuestas de política que requieren de una crisis para convencer a la opinión pública. Inimaginable hace un año, el Consejo Europeo acordó un préstamo europeo y aumentar los impuestos europeos. Aquí estamos con un debate político muy cambiado y una discusión de solidaridad que nos recuerda la crisis de 2008.

Por otro lado, Alemania ha decidido una reducción temporal del IVA hasta el 1 de enero, de 19% a 15%, respectivamente de 7% a 5% para el tipo reducido. Así, a partir de este mes, los consumidores irlandeses se benefician de una reducción del IVA de 23% a 21%. Dado que el impuesto al valor agregado es el impuesto más injusto para los consumidores, ¿por qué no implementar una medida similar en otros países?

También es importante entender dos lecciones económicas cruciales. Primero, sabemos que una reducción en los impuestos no necesariamente coincide con una reducción en los ingresos del trabajo de Laffer. En segundo lugar, es importante saber que los recortes de impuestos sin recortes de gastos tendrán poco efecto. 

Cabe recordar que el Estado como tal no es una entidad generadora de riqueza. Para financiar sus actividades, tiene que obtener recursos del sector privado. Al hacerlo, debilita el proceso de creación de riqueza y socava las perspectivas de un crecimiento económico real.

Dado que el Estado no es una entidad generadora de riqueza, cualquier reducción de impuestos mientras el gasto público continúa aumentando no respaldará el crecimiento económico real. Sin embargo, el estímulo fiscal podría “funcionar” si el flujo de ahorro real es lo suficientemente grande como para apoyar, es decir, financiar, las actividades del gobierno al mismo tiempo que permite una tasa de crecimiento en las actividades del sector privado. Si los impuestos más bajos van acompañados de un menor gasto público, los ciudadanos tendrán más medios para reactivar la creación de riqueza. Así tendremos una recuperación económica real. 

Esta lógica se aplica a los recortes de impuestos corporativos, que especialmente en tiempos de crisis, no son una medida popular. Sin embargo, quienes atacan tal corte se equivocan. Se basan en una visión del mundo de suma cero en la que las ganancias de una persona se ven como las pérdidas de otra. Suponen que los propietarios corporativos disfrutan de casi todos los beneficios de los recortes de impuestos corporativos. Se basan en datos altamente distorsionados para respaldar sus argumentos y una comprensión deficiente de cómo funciona la economía.

La visión de suma cero ignora el hecho de que los acuerdos de mercado voluntarios benefician a todos los participantes. Por lo tanto, aumentar el comercio de beneficio mutuo, así como reducir los impuestos, beneficia tanto a los compradores como a los vendedores. Por otro lado, castigar a los vendedores con impuestos más altos también les da un incentivo para hacer menos con sus recursos por el servicio que brindan a los demás.

La reducción de los impuestos corporativos permite mejoras en las técnicas de producción, la tecnología y la inversión de capital, lo que aumenta la productividad y los ingresos de los trabajadores. Además, aumenta los incentivos para la asunción de riesgos y el espíritu empresarial para los consumidores. Esto reduce las distorsiones significativas causadas por los impuestos, y estos cambios benefician a los trabajadores y consumidores.

Los esquemas de recolección centralizados mostrarán muy pocos resultados, porque el estado, en su estructura centralizada, es incapaz de saber lo que la gente realmente quiere. Si queremos combatir los efectos de los cierres de COVID-19, debemos liberar las capacidades empresariales de los ciudadanos y reducir las barreras regulatorias que enfrentan las empresas.

Publicado originalmente aquí.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti untuk Pekerja Seni

Perlindungan Hak Kekayaan intelektual dan pekerja seni adalah dua hal yang sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, maka para pekerja seni, seperti musisi dan sineas, bisa menikmati manfaat dari karya yang telah mereka buat.

Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, hal tersebut tentu akan sangat merugikan para pekerja seni. Para pekerja seni tersebut berpotensi akan semakin sulit untuk mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat untuk menafkahi kehidupan mereka, karena setiap orang dapat bebas membajak atau menampilkan karya-karya mereka tanpa harus membayar para pekerja seni yang membuat karya tersebut.

Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pekerja seni tentu memiliki tantangan baru. Seiring dengan perkembangan teknologi, setiap orang dapat dengan mudah membajak dan memasarkan produk-produk karya seni yang dibajak tersebut di dunia maya, untuk dinikmati dan disaksikan secara gratis oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Namun, tantangan perlindungan hak kekayaan intelectual, khususnya di Indonesia, bukan hanya dari perkembangan dunia maya. Di sektor pelayanan, seperti rumah makan, kafe, karaoke, dan klub malam, kita bisa dengan mudah menemukan para pengelola tempat tersebut menampilkan musica atau lagu tertentu untuk menghibur para pengunjugnya, namun tanpa memberi bayaran kepada para musisi yang membuat berbagai lagu yang dimainkan.

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang perlu untuk diselesaikan. Terlebih lagi, karena yang menampilkan musik tersebut adalah tempat usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada tanggal 30 Maret 2021 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik. Dalam Pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut, tertulis secara eksplisit bahwa “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak (cnnindonesia, 4/5/2021).

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan secara eksplisit juga dituliskan berbagai penggunaan musik atau lagu yang diharuskan untuk membayar royalti kepada para musisi yang membuat lagu tersebut. Diantaranya adalah seminar, konser, transportasi umum, pameran, nada tunggu telepon, pertokoan, bank, dan kantor, pusat rekreasi, penyiaran televisi dan radio, serta fasilitas hotel (cnnindonesia, 5/4/2021).

Adanya peraturan tersebut tentu merupakan hal yang patut kita apresiasi. Diharapkan, dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan para pemilik usaha, seperti rumah makan, untuk membayar royalti kepada para musisi, maka kesejahteraan musisi dapat lebih terjamin, dan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki terhadap karya yang mereka buat juga dapat semakin terjaga.

Hal ini semakin penting terutama pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat industri musik di Indonesia menjerit, karena para musisi tidak bisa tampil di depan publik seperti tahun-tahun sebelumnya (voi.id, 16/7/2020).

Diharapkan, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, maka para musisi yang saat ini sedan mengalami kesulitan dapat terbantu. Membuat musik, terlebih lagi yang sangat populer dan bisa dinikmati oleh banyak orang, bukanlah sesuatu yang mudah, dan dibutuhkan banyak usaha. Sudah selayaknya, para musisi tersebut bisa mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat.

Selain itu, argumen lain untuk membenarkan kebijakan pengelola usaha untuk memutar musik atau lagu tanpa royalti kepada para musisi adalah, tidak sedikit dari para pengelola yang memutar musik tersebut melalui media streaming yang berbayar, seperti Spotify misalnya. Karena sudah membayar layanan streaming tersebut, maka dianggap hal tersebut adalah sesuatu yang cukup sehingga pembayaran royalti adalah sesuatu yang kurang diperlukan.

Pandangan ini merupakan sesuatu yang sangat keliru. Berbagai layanan streaming tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa layanan mereka hanya bisa digunakan untuk tujuan personal, dan bukan kegiatan usaha. Berdasarkan ketentuan dari layanan streaming Spotify misalnya, dijelaskan secara eksplisit bahwa layanan mereka hanya bisa digunakan untuk hiburan pribadi dan bukan untuk penggunaan komersial. Dengan demikian, layanan streaming ini tidak boleh digunakan secara publik di tempat usaha, seperti radio, toko, dan rumah makan (support.spotify.com, 15/4/2021).

Melalui ketentuan tersebut, maka sudah jelas bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret lalu. Menggunakan layanan streaming untuk kepentingan komersil merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan.

Sebagai penutup, hak kekayaan intelektual, termasuk juga tentunya karya-karya seni seperti musik, merupakan hal yang patut dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, adanya peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang harus kita apresiasi, agar para pekerja seni bisa mendapat perlindungan atas karya yang mereka buat. DIharapkan, industri kreatif, termasuk juga industri musik, di Indonesia dapat semakin berkembang di masa yang akan datang.

Publicado originalmente aquí.

Canadá bajo presión para apoyar el levantamiento de exenciones de patentes sobre vacunas contra el covid-19

David Clement es entrevistado en “Your Morning” de CTV, y explica por qué Canadá no debería apoyar la Exención #TRIPSen la OMS, que suspendería las protecciones de propiedad intelectual sobre las vacunas y la tecnología COVID, y lo que Canadá y los EE. UU. pueden hacer para apoyar el aumento del suministro mundial de vacunas.

Publicado originalmente aquí.

No necesitamos levantar patentes para que las vacunas sean más accesibles

Y el debilitamiento de las reglas de PI perjudicaría activamente a los más vulnerables.

A los 14 meses completos de la pandemia, cercano a la mitad de los estadounidenses que son elegibles han recibido al menos una dosis de vacuna. El final está a la vista, y tenemos que agradecer la innovación. Y así, a medida que nuestra economía se reabre y se levantan las restricciones, la atención se dirige a las naciones más afectadas como India y Brasil. corrientemente experimentando números de casos que se disparan. 

La pregunta, entonces, es cómo impulsar la vacunación en el exterior. los New York Times señala que el brote de la India está causando que el país restringir la exportación de sus propias vacunas, lo que podría perjudicar a África en particular, ya que esas naciones dependen de las vacunas indias. 

En la cara de presión Para utilizar todas las herramientas disponibles para impulsar las vacunas en el extranjero, la administración Biden anunció la semana pasada que apoyaba una propuesta para renunciar a las protecciones de patentes de las vacunas COVID. 

Esta medida, que se denomina Renuncia a los ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) y fue propuesta el otoño pasado en la Organización Mundial del Comercio por India y Sudáfrica, sería mucho más que una solución temporal para más disparos.

Si se activa la exención, aparentemente anularía las protecciones de PI en las vacunas COVID, permitiendo que los países y las empresas copien las fórmulas desarrolladas por las empresas privadas de vacunas con la esperanza de hacer las suyas propias, sin garantía de éxito o seguridad.

La coalición que respalda la promesa de Biden incluye Médicos Sin Fronteras, Observador de derechos humanos, y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien primero respaldó este esfuerzo en 2020 antes de que se aprobara cualquier vacuna contra el coronavirus.

Los derechos de propiedad intelectual son protecciones que ayudan a fomentar la innovación y brindan seguridad jurídica a los innovadores para que puedan beneficiarse de sus esfuerzos y financiarlos. Un debilitamiento de las reglas de PI dañaría activamente a los más vulnerables, las mismas personas a las que los grupos que apoyan la exención de PI nominalmente están tratando de ayudar.

El poder de emitir la exención proviene de una sección del tratado de 1995 que creó la Organización Mundial del Comercio, destinado a proteger la propiedad intelectual entre los socios comerciales globales. Si bien una exención de la vacuna COVID sería la más sustancial hasta la fecha, similar Se han intentado esfuerzos tanto con medicamentos para el VIH/SIDA como con medicamentos genéricos, siendo este último el único otro caso exitoso.

La presión por una exención ignora que muchas empresas se comprometieron voluntariamente a vender sus vacunas al costo o incluso se ofrecieron a compartir información con otras empresas. Moderna, por su parte, ha fijado no hará cumplir los derechos de propiedad intelectual sobre su vacuna de ARNm durante la pandemia y entregará cualquier investigación a quienes puedan aumentar la producción. Los desarrolladores de la vacuna Oxford-AstraZeneca se han comprometido a venderlo al costo hasta que termine la pandemia.

Además, esta medida tendría implicaciones de largo alcance. Los partidarios afirman que debido a que COVID representa una amenaza global tan grande y debido a que los gobiernos occidentales han invertido miles de millones para asegurar y ayudar a producir vacunas, los países de ingresos bajos y medios deberían verse liberados de la carga de comprarlas. Pero los países ricos ya están donando vacunas a la Organización Mundial de la Salud's Programa COVAX, que regala vacunas a los países de forma gratuita.

Hay algunas razones por las que es poco probable que una exención de los ADPIC sea la solución más eficiente. Las vacunas requieren conocimientos especializados para desarrollar y producir estas vacunas, y las vacunas de ARNm requieren almacenamiento en frío. Como ha dicho el economista Alex Tabarrok señaló, los fabricantes de vacunas han estado recorriendo el mundo en busca de instalaciones de vacunas adecuadas, pero se han quedado cortos. 

Parece inverosímil que algo de esto pueda lograrse fuera de los contratos de adquisición tradicionales que hemos visto en la Unión Europea y los EE. UU. Lo que es más probable es un aumento de vacunas fallidas e inseguras que serían riesgosas para las poblaciones vulnerables, como dijo el filántropo Bill Gates. posee reclamado en su oposición a la renuncia.

Si el costo de investigar y producir una vacuna contra el COVID es realmente $1 mil millones como se afirma, sin garantía de éxito, hay relativamente pocas compañías biotecnológicas o farmacéuticas que puedan soportar ese costo. Y la distribución sería una historia completamente diferente.

Si la administración de Biden quiere ayudar a las naciones vulnerables, hay una manera más fácil: liberar las decenas de millones de dosis de vacunas de AstraZeneca sesión inactivos en almacenes, que la FDA aún no ha aprobado, y comenzar a exportar nuestro excedente de vacunas a los países más afectados. Es precisamente por eso que el COVAX se creó la iniciativa y por qué Estados Unidos debería apoyarla.

Mientras tanto, también veamos las implicaciones futuras de actuar ahora para restringir las protecciones de propiedad intelectual para las mismas empresas que han entregado las vacunas que salvan vidas y que nos sacarán de nuestra pandemia actual.

BioNTech, la empresa alemana encabezada por el equipo de marido y mujer de Uğur Şahin y Özlem Türeci que se asoció con Pfizer para los ensayos y la distribución de su vacuna de ARNm, se fundó originalmente para usar ARNm para curar el cáncer. Antes de la pandemia, asumieron deuda masiva y se apresuraron a financiar su investigación. Una vez que comenzó la pandemia, giraron sus operaciones y produjeron una de las primeras vacunas de ARNm contra el COVID, que han recibido cientos de millones de personas.

Con miles de millones en ventas a los gobiernos y millones en inversión privada directa, podemos esperar que BioNTech, ahora floreciente, esté a la vanguardia de la investigación del cáncer de ARNm, lo que podría brindarnos una cura. Lo mismo ocurre con muchas enfermedades huérfanas y raras que de otro modo no reciben financiación importante.

¿Habría sido posible esto sin las protecciones de la propiedad intelectual?

Si queremos poder enfrentar y acabar con esta pandemia, seguiremos necesitando innovación tanto de los fabricantes de vacunas como de los productores que lo hacen posible. Otorgar una exención por única vez creará un precedente de anulación de los derechos de PI para una serie de otros medicamentos, lo que pondría en gran peligro la innovación futura y millones de pacientes potenciales.

Especialmente frente a las variantes cambiantes de COVID, necesitamos todos los incentivos sobre la mesa para protegernos contra la próxima fase del virus. 

En lugar de buscar derribar a quienes han logrado el milagro de vacunas rápidas, baratas y efectivas, debemos apoyar sus innovaciones y proporcionar suministros a los países que las necesitan. Los gestos simbólicos que tendrán consecuencias drásticas, especialmente en los más vulnerables, simplemente no están a la altura.

Publicado originalmente aquí.

Скасування патентів на КОВІД-вакцини вб'є інновацію у світі

Що потягне за собою скасування патентів на вакцини

Раніше цього тижня адміністрація президента Байдена підтримала призупення захисту прав інтелектуальної власності у Світовій Організації Торгівлі (СОТ). Таке рішення було прийнято з метою пришвидишити вироблення вакцин і відповідно вакцинацію населення світу, зокрема це стосується країн, що розвиваються. Наслідком підривання прав інтелектуальної власності стане різке зменшення інновації у світі, чорний ринок вакцин, і негативне бачення вакцинації як такої.

Передісторія

У жовтні 2020 року Індія та Південно-Африканська Республіка вперше висунули глобальну пропозицію про відмову від деяких положень Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) Світової організації торгівлі (далі – СОТ), щоб дозволити будь-якому виробникам фармацевтичних препаратів виготовляти вакцини COVID та розповсюджувати їх. Крім патентів, йшлось про інші форми захисту прав інтелектуальної власності, щоб забезпечити виготовлення та розповсюдження необхідних медичних виробів, таких як маски, вентилятори, засоби індивідуального захисту.

З тих п ц resistente пропозицisp о.

Але авсрmit, порimo з великобiante Німеччина особливо наполеливо виступає проти підривання захисту патентів.

“Пропозиц ech сша про сасуванiejero захисту патент на вакцини віello сказала речниця уряду Німеччини. Вона додала, що “захист інтелекeccionenda

Що таке VIAJES

Угода TRIPS є невід'ємною частиною правової бази СОТ щодо інтелектуальної власності. Зздно зз статею 27 (2) уоди Trips, країни-члени сот мтть виключити патентtim. Стаття 30 дозволяє учасникам робити обмежені винятки з прав, наданих патентом.

Серед іншого, угода, основною метою якої є захист прав інтелектуальної власності, також включає положення про примусове ліцензування або використання предмета патенту без дозволу правовласника (стаття 31). По суті, це означає, що “у разі надзвичайної ситуації в країні чи інших обставин надзвичайної невідкладності або у випадках некомерційного використання в державних цілях” держава-член може дозволити комусь іншому виробляти запатентований продукт без згоди власника патента.

Тоді як за звичайних обставин особа чи компанія, яка подає заявку на ліцензію, повинна спочатку спробувати отримати добровільну ліцензію у правовласника на розумних комерційних умовах (стаття 31b). Однак неéfire необхдност наículos

Таким чином, гнучкість TRIPS дозволяє країнам замінити глобальні правила інтелектуальної власності, щоб зменшити шкоду, заподіяну надзвичайною ситуацією, і в основному має предметом фармацевтичні препарати.

Поточні пропозиції Індії та Південної Африки спрямовані на більшу гнучкість, ніж перчед IPS.

Скасування патентів на вакцини є політичним та недалекоглядним рішенням.

Якими будуть наслідки

Імплементація пропозиції зробить можливим виробляння вакцин компаніями, які за нормальних умов могли би не отримати дозвіл на виготовлення вакцини через брак виробничих потужностей і знань загалом, чи можливості забезпечити правильне зберігання. Такие чинояor, псл саасуванature патент не бде жonc Shouce Якщо дози будуть вироблятись сторонніми постачальниками, спираючись на запатентовані формули та процеси, але без спеціалізації, це збільшить ризики псування вакцин або виготовлення поганих недіючих вакцин, які підірвуть вакцинацію загалом.

Фалшиві вакцини не просто п ір neg

Кращий спосіб заохотити справедливий розподіл існуючих вакцин – це не усунути фінансові стимули а зробити те, що більшість виробників вакцин проти COVID-19 насправді вже роблять: зниження їх цін для країн, що розвиваються, або продаж вакцини на вартість. Розробники вакцини Оксфорд-АстраЗенека пообіцяли продавати за собівартістю, поки пандемія не счи.

Чому важливо захистити права інтелектуальної власності

Противники прав інтелектуальної власності часто роблять помилку, сприймаючи інновації як належне, тим самим закриваючи очі на рушійну силу будь-якого виду підприємництва: економічні стимули. Патенти та різні інші форми інтелектуальної власності не є упередженими щодо винахідника. Навпаки, вони гарантють, що коimaro

Короткотерміновим результатом зниження прав інтелектуальної власності буде розширений доступ до інновацій, але в довгостроковій перспективі інновацій не буде. 

Наа потр іа захищати права інтелólogo Пацієнти, яким одного разу можуть поставити діагноз невиліковних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, діабет або ВІЛ/СНІД, повинні скористатися шансом на отримання ліків, а захист прав інтелектуальної власності – це єдиний спосіб надати їм такий шанс.

Publicado originalmente aquí.

BRASIL TEM QUE FORTALECER AS LEIS DE PI PARA COMBATER A PANDEMIA E VOLTAR A CRESCER

Centro de elección del consumidor (Centro de Escolha do Consumidor) tem acompañhado de perto os efeitos da pandemia na vida dos consumidores, desde o acesso e distribuição da vacina até as consequências no mercado interno e international.

Para Fabio Fernandes, director global de Relações Institucionais e Governamentais da entidade de defesa do consumidor Consumer Choice Center, “agora que gran parte dos países do mundo tem acesso à vacina, a próxima luta não será contra o vírus mas pela recuperação econômica”

“As leis e acordos de propriedade intelectual como o TRIPs – do qual o Brasil é signatário – foram fundamentalis na descoberta e desenvolvimento em um curtíssimo espaço de tempo da vacina para o COVID-19. Porém algumas pessoas querem flexibilizar essas regras, o que causaria danos irreversíveis” disse Fernandes.

“Precisamos permanecer firmes en nuestra defensa dos derechos de propiedad intelectual se quisermos derrotar o coronavírus y como sus variantes, além de muitas outras doenças que hoje são incuráveis. Proteger a propriedade intelectual é a única maneira de dar a esses pacientes uma chance de cura. Se agirmos sem temperamento agora, expandindo ou flexibilizando a TRIPs e enfraquecermos ainda mais os direitos de PI, causaremos danos que dificilmente serão reversíveis, eo mundo pós-pandêmico terá de pagar a conta.”

No Brasil, o artigo 40 da Lei de Direitos de Propriedade Intelectual nº 9.279/1996 que está sendo julgado pelo STF, é um mecanismo criado para compensar atrasos administrativos do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e concede automaticamente à patent uma exclusividade minima de dez anos.

Para Fernandes “Os consumidores están preocupados com a possibilidade de novos produtos, tecnologias e medicamentos não estarem disponíveis no Brasil por uma insegurança jurídica. A lei de propriedade intelectual no Brasil is acordo com o padrão international and essa decisão do STF pode enfraquecer esse direito pondo em risco o future da inovação no Brasil”

“Vacinas para o setor de agropecuária, remédios contra o Câncer, componentes de informática como microchips para celulares, telecomunicações como a red 5G e até Inteligência Artificial são alguns exemplos de produtos e inovações que podem atrasar ou at mesmo never chegarem ao market brasileiro se o Artigo 40 para derrubado” afirma Fernandes.

“A raiz do problema não é o parágrafo 40 e sim os enormes atrasos que os órgãos públicos brasileiros causam na aprovação de patentes. Esses atrasos prejudicam não apenas as empresas que solicitam proteção de patents, mas também os consumi- dores e pacientes que aguardam a aprovação das patentes para ver a entrada de produtos e medicamentos no mercado brasileiro.” explícito Fernández.

“Os maiores interessados em derrubar o parágrafo 40 são as as indústrias farmacêuticas de medicamentos genéricos and biossimilares, that usem os consumer to fazer campanha for 'redução nos preços'. O que precisamos na realidade é adotar políticas que baixem impostos e diminuam a burocracia e não aquellos que legalizam o roubo de propriedade intelectual, afinal, os consumidores querem as mais novas tecnologias com preços competitivos e não produtos velhos cheap.” argumentou fernandes.

“A inovação é resultado de um ambiente de segurança jurídica que permita o inventor de ser remunerado pelo enorme tempo e dinheiro investido em desenvolver a nova tecnologia. Privar o inventor do seu direito acaba por privar também os consumidores acesso à inovações eo país de crescer economicamente no médio e longo prazo. Por iso a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual tem um horizonte de 10 anos” disse Fernandes.

“Qualquer tentativa de erodir a propriedade intelectual deve ser vista pelo que realmente é: uma ameaça à inovações futuras e à nossa recuperação econômica pós-pandemia.” concluye Fernandes.

Publicado originalmente aquí.

Le Canada devrait bloquer une dispense de brevet pour les vaccins COVID

L'octroi d'une dérogation unique crée un dangereux précédent d'annulation des droits de propriété intellectuelle, mettant en péril l'innovation future et la vie de milliards de victimes de virus.

Affaires mondiales Canada n'a toujours pas pris de décision sur l'opportunité de soutenir une dérogation aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19. Le Canada, ainsi que les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse, le Japon, la Norvège, l'Australie et le Brésil, ont tous retardé leur décision sur la «dérogation aux ADPIC» proposée par l 'Inde et l'Afrique du Sud l'année dernière. L'ADPIC est le volet «Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce» de l'OMC.

L'Inde et l'Afrique du Sud son soluciones por una coalición comprenant Médecins sans frontières, Human Rights Watch y el secretario general de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Leur argument en faveur de la dérogation est simple: cela supprimerait les barrières juridiques qui empêchent les pays en développement de produire leurs propres vaccins avec la technologie développée par les entreprises de vaccins.

Les partisans de la dérogation soutiennent que parce que le COVID représente une telle menace mondiale et que les vaccins ont maintenant été développés, les pays à revenu faible et intermédiaire devraient être autorisés à les fabriquer eux-mêmes – ceux qui ont la technologie et le capital humain pour le faire, c'est-à-dire.

Bien que l'objectif d'accroître la disponibilité des vaccins dans le monde en développement soit à la fois noble et réalisable, une dérogation à la propriété intellectuelle est une mauvaise façon d'y parvenir. L'annulation des droits de propriété intellectuelle détruit le fondement de ce qui rend l'innovation médicale possible. Les droits de propriété intellectuelle sont des protections qui contribuent à favoriser l'innovation et offrent une securité juridique aux innovateurs afin qu'ils puissent profiter de leurs teams et les financer. Un affaiblissement des règles de propriété intellectuelle nuirait activement à tous ceux qui dependent de médicaments et de vaccins innovants, y comprende los plus vulnérables du monde.

Si le coût de la recherche et de la production d'un vaccin COVID est de 1 millardo de dólares, sans garantie de succès, il ya relativement peu de sociétés biotechnologiques ou pharmaceutiques qui peuvent supporter ce coût. Dans le cas du COVID, compte tenu des connaissances spécialisées nécessaires pour développer ces vaccins et de l'infrastructure de stockage frigorifique nécessaire pour en distribution ciertos, il semble peu plausible qu'ils aient pu être développés sans les contrats d'approvisionnement traditionnels que nous avons vus en Amérique du Nord.

BioNTech, la société allemande dirigée par l'équipe mari-femme d'Uğur Şahin et Özlem Türeci qui s'est associée à Pfizer pour les essais et la distribution de leur vaccin ARNm, a été fondée à l'origine pour essayer de développer des moyens d'utiliser les technics d'ARNm pour guérir le cancer. Avant la pandémie, il s'est endetté massement et s'est brouillé pour financer ses recherches. Une fois que la pandémie a commencé, elle a fait pivoter ses opérations et a produit l'un des premiers vaccins à ARNm COVID, que des centaines de milliones de personnes ont reçu.

Avec des milliards de dollares de ventes aux gouvernements et des centaines de million d'investissements privés directs, nous pouvons nous attendre à ce que BioNTech, désormais florissante, soit à la pointe de la recherche sur le cancer à ARNm, ce qui pourrait éventuellement guérir la enfermedad Il en va de même pour les nombreuses males «orphelines» et rares qui, autrement, ne reçoivent pas de financement majeur.

Cela aurait-il été possible sans les protections de la propriété intellectuelle? No. Les protections de la propriété intellectuelle garantissent que les innovateurs peuvent profiter de leurs teams, reuvrer leurs coûts et réinvestir dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments et vaccins.

Une meilleure façon d'encourager une distribution équitable des vaccins existants est de ne pas éliminer les incitations financières pour en créer de nouveaux, mais de faire ce que la plupart des fabricants de vaccins COVID-19 font déjà en fait: réduire leurs prix pour les pays en développement ou vendre le vaccin à Coût. Les développeurs du vaccin Oxford-AstraZeneca se dedican a la venta al precio justo al final de la pandemia.

Pour sa part, Moderna a volontairement décidé de ne pas appliquer les droits de propriété intellectuelle sur son vaccin ARNm tant que la pandémie n'est pas déclarée terminée. Après cela, Moderna reprendra l'application de ses droits de propriété intellectuelle sur sa technologie, ce qui lui permet de continuer à reuvrer les coûts et à financer la future R&D. La non-exécution est son droit, bien sûr: c'est le titulaire des droits. Les gouvernements et autres agences, y compris privées, peuvent également acheter des vaccins en vrac et les distribuer gratuitement aux pays à faible revenu, comme le fait le plan multilatéral COVAX.

Vous pourriez penser que ces concesiones des producteurs de vaccins et les contribuciones des gouvernements sufiraient à réprimer les appels à la dissolution de la propriété intellectuelle, mais les partisans d'une dérogation à la propriété intellectuelle ont double. Médicos sin fronteras, por ejemplo, souhaite que toutes les recherches et technologies liées aux vaccins COVID soient mises à la disposition des pays qui en ont besoin, ce qui équivaut à l'annulation complète des protections de propriété intellectuelle.

Plutôt que de célébrer l'innovation capitale qui, en un temps record, a conduit à près d'une douzaine de vaccins approuvés au niveau mondial pour lutter contre une pandémie mortelle, ces groupes difuso un mensaje populiste qui oponer les pays pauvres aux riches. Si está encore politiquement à la mode de s'en tenir à «Big Pharma», même après avoir fourni les vaccins qui mettront fin à la pandémie, les conséquences de raids IP organisés de ce type seraient horribles.

Pour mettre fin à la pandémie actuelle et lutter efficacement contre les futures, nous avons besoin de l'innovation des producteurs de vaccins qui ont rendu posible la campagne mondiale actuelle de vacunación. L'octroi d'une dérogation supposée unique crée un dangereux précédent d'annulation des droits de propriété intellectuelle qui mettrait en péril l'innovation future et donc la vie de milliards de victimes de virus, actuelles et potentielles.

Publicado originalmente aquí.

Canadá debería bloquear una exención de patente para las vacunas COVID

La concesión de una exención única crea un peligroso precedente de anulación de los derechos de propiedad intelectual, lo que pone en peligro la innovación futura y la vida de literalmente miles de millones de víctimas del virus.

Global Affairs Canada aún no ha tomado una decisión sobre si apoyar una exención de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas COVID-19. Canadá, junto con los EE. UU., la UE, el Reino Unido, Suiza, Japón, Noruega, Australia y Brasil, han retrasado la decisión sobre la "exención de los ADPIC" presentada por India y Sudáfrica el año pasado. Los ADPIC son la parte de la OMC relativa a los "aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio".

India y Sudáfrica cuentan con el apoyo de una coalición que incluye a Médicos sin Fronteras, Human Rights Watch y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Su argumento a favor de la exención es simple: eliminaría las barreras legales que impiden que los países en desarrollo produzcan sus propias vacunas con la tecnología desarrollada por las empresas de vacunas.

Los partidarios de la exención argumentan que, debido a que el COVID representa una amenaza global tan grande y a que las vacunas ya se han desarrollado, se debería permitir que los países de ingresos bajos y medianos las fabriquen por su cuenta, es decir, aquellos que tienen la tecnología y el capital humano para hacerlo. .

Aunque el objetivo de aumentar la disponibilidad de vacunas en el mundo en desarrollo es noble y alcanzable, una exención de propiedad intelectual es una mala manera de lograrlo. La anulación de los derechos de PI destruye los cimientos de lo que hace posible la innovación médica. Los derechos de propiedad intelectual son protecciones que ayudan a fomentar la innovación y brindan seguridad jurídica a los innovadores para que puedan beneficiarse de sus esfuerzos y financiarlos. Un debilitamiento de las reglas de PI perjudicaría activamente a todos los que dependen de medicamentos y vacunas innovadores, incluidos los más vulnerables del mundo.

Si el costo de investigar y producir una vacuna contra el COVID es $1 mil millones, sin garantía de éxito, hay relativamente pocas compañías biotecnológicas o farmacéuticas que puedan soportar ese costo. En el caso de COVID, considerando el conocimiento especializado necesario para desarrollar estas vacunas y la infraestructura de almacenamiento en frío requerida para distribuir algunas de ellas, parece inverosímil que pudieran haberse desarrollado sin los contratos de adquisición tradicionales que hemos visto en América del Norte.

BioNTech, la empresa alemana encabezada por el equipo de marido y mujer de Uğur Şahin y Özlem Türeci que se asoció con Pfizer para los ensayos y la distribución de su vacuna de ARNm, se fundó originalmente para tratar de desarrollar formas de usar técnicas de ARNm para curar el cáncer. Antes de la pandemia, se endeudó enormemente y luchó para financiar su investigación. Una vez que comenzó la pandemia, orientó sus operaciones y produjo una de las primeras vacunas de ARNm contra el COVID, que han recibido cientos de millones de personas.

Publicado originalmente aquí.

Les arguments contre le passeport vacunal européen

Les démocraties libérales devraient simplement s'abstenir de la mesure intrusive d'un passeport vaccinal.

À Bruxelles, la Commission européenne et les États membres ont peaufiné les détails du soi-disant certificado vert numérique de l'Union européenne, un nouveau nom stylé pour ce qui est essentiellement un passeport vacunal européen. Pour l'essentiel, le program est censé remplacer le test Covid-19 que les voyageurs sont désormais tenus de présenter négatif à leur arrivée ou avant leur départ d'un pays de la zone.

Es importante tener en cuenta que la Commission européenne prevoit que les États membres puissent également utiliser ce nouveau certificat à des fins autres que les voyages internationaux. En d'autres termes, il pourrait devenir obligatoire de le présenter à l'entrée dans une épicerie, une salle de concert ou un parc.

En tant que journale indépendant d'un journal luxembourgeois, j'ai entrevistado en janvier la ministre de la Santé de mon pays, Paulette Lenert. Elle ne voyait absolument pas la nécessité d'un passeport vaccinal et envisageait de s'opposer probablement à une règle exigeant d'un citoyen luxembourgeois de renseigner son statut médical à une frontière. Elle a également souligné qu'un tel array ne ferait qu'aggraver les controverses sur les vaccins.

Néanmoins, quelques mois plus tard, l'Union européenne est sur le point de déployer la proposition, sa presidence portuguesa s'étant engagée à présenter un projet révisé d'ici le 14 avril. los diplomáticos ne s'attendent toujours pas à ce que le program soit mis en œuvre de manière réaliste avant juillet, étant donné que l'inter-opérabilité de ce projet est une tâche difficile. Il semble cependant que plus personne ne remette fondamentalement l'idée en question.

L'Union européenne semble vraiment céder aux demandes d'États miembros comme la Grèce, qui a insistí sur le passeport dans le but de soutenir son industrie du tourisme. Athènes ne semble pas préoccupée par les implications plus larges d'un tel passeport électronique sur l'obligation vaccinale formelle.

EL PASAPORTE VACUNAL Y LA VIDA PRIVADA

Du point de vue de la vie privée, il est préoccupant que le passeport vaccinal européen exponga des informations de santé sensibles aux pirates informatiques, Nationsaux et étrangers a propósito de la vacunación, los resultados de las pruebas y la información médica de los familiares sobre la enfermedad del Covid. À cet égard, la Asamblea de privacidad global a souligné que la protection de la vie privée devrait être au premier plan des considérations, suggérant entre autres que:

Des clausuras de extinción devraient être intégrées dans la concepción de tels systèmes, prévoyant la supresión permanente de ces données ou bases de données, reconnaissant que le traitement de route des information sur la santé du Covid-19 aux frontières peut devenir inutile une fois la pandémie terminée.

L'Association du transport aérien international a déjà introduit son propre pass voyage fin 2020. Même si elle frétend que tout est fait avec une technologie décentralisée, les détails restent raras, ce qui n'est pas rassurant.

La Comisión Europea una afirmación que le système européen ne necesario que des informations essentielles qui incluraient des données de vaccin ou de test ainsi qu'un identifiant unique pour le certificat.

Dans sa proposition, elle prévoit également un système decentralisé:

Le certificat vert numérique ne devrait pas exiger la mise en place et la maintenance d'une base de données au niveau de l'UE, mais devrait permettre la vérification décentralisée des certificats interopérables signés numériquement. 

Les fuites de données sont malheureusement assez corrientes. Ainsi en janvier, una violación de données à l'Agence européenne des médicaments un conducto des pirates informatiques à publier sur internet des documents confidentls concernant les médicaments et vaccins Covid-19.

Una configuración descentralizada devrait soi-disant permettre de faire face à ce risque, mais si toutes sortes d'informations sensibles sont stockées sur les téléphones des citoyens, ils devront faire preuve d'unetention renforcée lors de l'utilisation de leur appareil.

D'après l'expérience passée, on peut donc s'attendre à très rapidement entender des histoires d'abus d'informations, ainsi que d'importantes fuites de données.

EL PASAPORTE VACUNAL Y L'ÉQUITÉ

Au-delà des aspectos técnicas du passeport numérique pour les vaccins, nous devons également considérer cela du point de vue de l'équité.

Une gran partie du monde en développement est très éloignée de l'accès à un vaccin contre le Covid. Imposer un nuevo obstáculo aussi insuperable aux personnes originaires d'Asie ou d'Afrique, en plus des exigencias de visa existantes, est tout simplement cruel, un cas que j'ai également présenté lors d'une apparition sur Radio de elección del consumidor et dans un artículo verter el despacho.

En outre, il convient de noter que de nombreux pays européens proponent des tests gratuits, ce qui est susceptible de s'arrêter à mesure que les vacunas seront deployées. Les voyageurs devront donc financer les tests requis, ce qui peut être assez coûteux pour ciertos d'entre eux.

EL PASAPORTE VACUNAL Y LAS DEMOCRACIAS LIBÉRALES

Les démocraties libérales devraient simplement s'abstenir de la mesure intrusive d'un passeport vaccinal. Les gouvernements ne devraient pas être en mesure de demander nos données sur la santé, que nous entrions dans un bar ou au office des passeports de l'aéroport.

En efecto, c'est ce qui sépare les pays libres de la Chine et d'autres Nations asiatiques, même si leur gestion de Covid a été supérieure. Être à l'abri de ce virus ne devrait pas être la seule norme. Pouvoir voyager sans être embêté par des agent de l'État et pouvoir desuser de divulguer des informations médicales privées sont des droits fondamentaux.

En plus de cela, nous devons faire très atención à la pente glissante que constituye un passeport vacunal européen. Rien n'est aussi permanente qu'une mesure gouvernementale temporaire. Le passeport vaccinal pourrait devenir pérenne à long terme, une quantité croissante de renseignements personales serait recueillie sous le prétexte de la santé et de la sécurité publiques.

Il également est important de prendre en compte la légitimité qu'un tel passeport confère aux pays autoritaires. Si l'Union européenne le fait, quels seront ses arguments pour reprocher à des régimes comme la Russie, la Biélorussie ou l'Afrique du Nord d'enregistrer des informations sur la santé pendant une durée indéterminée ? Comme le fait valoir Adam Mazik Dans el conservador, de nombreuses lois violant les droits civils dans des pays comme la Russie ont souvent été calquées sur leur équivalent européen.

LES CONSÉQUENCES SUR L'ESPACE SCHENGEN

Le pasaporte vacunal européen durante mucho tiempo porter atteinte à l'espace Schengen sur le long terme. Les compagnies aériennes pourraient être en mesure de vérifier le certificat numérique sans gran dificultad pendiente le processus d'embarquement. Mais si les États membres appliquent avec sérieux les règles de voyage, aucun transfert en bateau, train ou pass de frontière en voiture ne devrait être excepté de ces contrôles. À moins que cela ne soit fait au niveau de l'espace Schengen, mais les douze derniers mois montrent à quel point ses pays sont réticents à coordonner leurs politiques de santé.

En plus de tout cela, la question reste de savoir si les forces de l'ordre auront la possibilité de procéder à un contrôle aléatoire du passeport vaccinal par exemple en interpellant les gens dans les rues. Voulons-nous vraiment d'un tel certificado et de ses potentielles derivas ?

une petición contre le certificat de vaccin européen a déjà reçu plus de 200 000 signatures en ligne. En peut s'attendre à plus d'opposition.

Le passeport vaccinal européen significa vraiment une Augmentation des pouvoirs de l'État qui devrait faire frémir quiconque apprécie les libertés individuelles et le respect de la vie privée. Il est grand temps de mettre fin au processus burocratique en train de le déployer.

Publicado originalmente aquí.

Las organizaciones globales y los populistas que pretenden apoderarse de la tecnología y la propiedad intelectual de la vacuna COVID

Cuando Donald Trump afirmó en septiembre de 2020 que todos los estadounidenses tendrían acceso a las vacunas para abril de 2021, sus comentarios recibieron desdén. The Washington Post dijo que sus afirmaciones eran “sin evidencia”, CNN citó a expertos en salud que dijeron que era imposibley The New York Times reclamado tomaría otra década.

Ahora, un año después de esta pandemia, cercano a la mitad de la población elegible ha recibido al menos una dosis de vacuna en los EE. UU., y la distribución ha sido abrió a cada adulto estadounidense.

Operation Warp Speed, que invirtió dinero de los impuestos y ayudó a reducir la burocracia en todos los ámbitos, ha contribuido a lo que verdaderamente ha sido un esfuerzo milagroso de las empresas de vacunas.

Si bien las proclamaciones de Trump finalmente se hacen realidad y la cuestión de la capacidad de la vacuna se ha resuelto, ahora hay presión sobre la administración de Biden para entregar el suministro nacional de vacunas a países con casos que se disparan.

El domingo, EE.UU. declarado enviará suministros médicos adicionales a la India, que actualmente experimenta la pico mundial más grande en casos.

Pero en los organismos internacionales, los países y los grupos activistas están solicitando mucho más: quieren obligar a las empresas de biotecnología a renunciar a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y la tecnología médica relacionada con COVID.

Junto con casi otros 100 países, India y Sudáfrica son los arquitectos de un movimiento en la Organización Mundial del Comercio llamado TRIPS Waiver (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio).

Si se activa la exención, aparentemente anularía las protecciones de PI en las vacunas COVID, permitiendo que otros países copien las fórmulas desarrolladas por empresas privadas de vacunas para inocular a sus poblaciones y hacerles el juego a futuros gobiernos más hostiles a la innovación privada.

Esta semana, la representante comercial de EE. UU. Katherine Tai reunió con los jefes de los diversos fabricantes de vacunas para discutir la propuesta, pero no está claro si la administración Biden apoyará la medida en la OMC.

Si bien muchas empresas se comprometieron voluntariamente a venderlos al costo o incluso se ofrecieron a compartir información con otras empresas, esta medida tendría implicaciones de mayor alcance.

Esta coalición que busca la exención de los ADPIC incluye Médicos Sin Fronteras, Observador de derechos humanos, y el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien primero respaldó este esfuerzo en 2020 antes de que se aprobara cualquier vacuna contra el coronavirus.

Afirman que debido a que COVID representa una amenaza global tan grande y debido a que los gobiernos occidentales han invertido miles de millones para asegurar y ayudar a producir vacunas, los países de ingresos bajos y medios deberían verse liberados de la carga de comprarlas.

Teniendo en cuenta el conocimiento especializado necesario para desarrollar estas vacunas y la infraestructura de almacenamiento en frío requerida para distribuirlas, parece poco plausible que algo de esto pueda lograrse fuera de los contratos de adquisición tradicionales que hemos visto en la Unión Europea y los EE. UU.

Dicho esto, en lugar de celebrar la innovación trascendental que ha llevado a casi una docena de vacunas aprobadas a nivel mundial para combatir una pandemia mortal en un tiempo récord, estos grupos pregonan un mensaje populista que enfrenta a los llamados países “ricos” contra los países pobres.

Los derechos de propiedad intelectual son protecciones que ayudan a fomentar la innovación y brindan seguridad jurídica a los innovadores para que puedan beneficiarse de sus esfuerzos y financiarlos. Un debilitamiento de las reglas de PI perjudicaría activamente a los más vulnerables que dependen de medicamentos y vacunas innovadores.

Si el costo de investigar y producir una vacuna contra el COVID es realmente $1 mil millones como se afirma, sin garantía de éxito, hay relativamente pocas compañías biotecnológicas o farmacéuticas que puedan soportar ese costo.

BioNTech, la empresa alemana encabezada por el equipo de marido y mujer de Uğur Şahin y Özlem Türeci que se asoció con Pfizer para los ensayos y la distribución de su vacuna de ARNm, se fundó originalmente para usar ARNm para curar el cáncer.

Antes de la pandemia, asumieron deuda masiva y se apresuraron a financiar su investigación. Una vez que comenzó la pandemia, giraron sus operaciones y produjeron una de las primeras vacunas de ARNm contra el COVID, que han recibido cientos de millones de personas.

Con miles de millones en ventas a los gobiernos y millones en inversión privada directa, podemos esperar que BioNTech, ahora floreciente, esté a la vanguardia de la investigación del cáncer de ARNm, lo que podría brindarnos una cura. Lo mismo ocurre con las muchas enfermedades huérfanas y raras que de otro modo no reciben una financiación importante.

¿Habría sido posible esto sin las protecciones de la propiedad intelectual?

Moderna, por su parte, ha fijado no hará cumplir los derechos de propiedad intelectual sobre su vacuna de ARNm y entregará cualquier investigación a quienes puedan aumentar la producción. Los desarrolladores de la vacuna Oxford-AstraZeneca se han comprometido a venderlo al costo hasta que termine la pandemia.

Si bien esto debería aplastar la narrativa presentada por los populistas y las organizaciones internacionales que desean eliminar los derechos de PI, en cambio tienen duplicado, afirmando que estas empresas deben ceder toda la investigación y el desarrollo a los países que los necesitan.

Si queremos poder enfrentar y acabar con esta pandemia, seguiremos necesitando innovación tanto de los fabricantes de vacunas como de los productores que lo hacen posible. Otorgar una exención por única vez creará un precedente de anulación de los derechos de PI para una serie de otros medicamentos, lo que pondría en gran peligro la innovación futura y millones de pacientes potenciales.

Especialmente frente a las variantes cambiantes de COVID, necesitamos todos los incentivos sobre la mesa para protegernos contra la próxima fase del virus. 

Más que pretender derribar a quienes han obrado el milagro de las vacunas rápidas, baratas y eficaces, debemos seguir apoyando sus innovaciones defendiendo sus derechos de propiedad intelectual.

Yael Ossowski (@YaelOss) es subdirector del Consumer Choice Center, un grupo global de defensa del consumidor.

Vuelve al comienzo
es_ESES