fbpx

Author: Consumer Choice Center

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Revolusi Digital

Revolusi digital saat ini merupakan fenomena yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita yang hidup di kota-kota besar di seluruh dunia. Berbagai teknologi yang dihasilkan oleh revolusi digital, khususnya di bidang teknologi informasi, seperti internet dan smartphone, telah kesehariaan jutaan orang di seluruh dunia untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan mereka.

Melalui jaringan internet dan smartphone misalnya kita bisa melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah, seperti memesan transportasi, penginapan, makanan, hingga mencari navigasi ketika bepergian. Tidak hanya itu, berkat semakin berkembangnya jaringan internet dan teknologi gadget, kita juga semakin mudah dalam mencari pengetahuan, dan bisa mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat dan terjangkau.

Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini merupakan hal yang tidak diperkirakan oleh banyak orang berdekade-dekade yang lalu. Di masa lalu, hampir semua orang tidak membayangkan bahwa di masa depan, kita bisa memiliki alat multifungsi yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian kita, untuk melakukan kegiatan sehari-hari, hingga mengakses informasi dari seluruh dunia.

Perkembangan teknologi secara global, merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hentikan. Kemajuan teknologi, termasuk juga revolusi digital, adalah sesuatu yang akan terus berjalan dan berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, agar tidak tertinggal, kita harus mampu bersaing melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan inovasi.

Meningkatkan inovasi tentu merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan agar kita mampu tetap bersaing dan tidak tertinggal dalam bidang revolusi digital. Tanpa adanya inovasi, tentu kita akan semakin tertinggal, dan tidak akan mampu bersaing di dunia yang semakin bergantung pada perkembangan teknologi.

Untuk itu, adanya seperangkat hukum dan kebijakan yang mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing di era digital adalah hal yang sangat penting. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, untuk mendorong inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, yang mencakup berbagai jenis, seperti hak cipta, paten, dan merek (computerweekly.com, 18/4/2018).

Perlindungan hak kekayaan intelektual tentu merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi di era digital seperti saat ini. Kemajuan teknologi telah semakin memberi kemudahan bagi setiap orang untuk membajak dan mencuri hasil karya orang lain untuk keuntungannya sendiri. Hal ini tentu akan sangat merugikan para inovator dan orang-orang yang menjadi pembuat karya tersebut, karena mereka tidak mampu mengambil manfaat dari karya yang mereka buat.

Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif seseorang untuk berkreasi dan berinovasi tentu akan semakin berkurang. Dengan demikian, maka kemajuan dan perkembangan teknologi akan semakin terhambat, dan tidak mustahil justru akan membawa kemunduran.

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital ini juga merupakan hal yang disampaikan dan diadvokasi oleh banyak pihak, termasuk pejabat tinggi di Indonesia. Salah tsatu pejabat tinggi yang menyatakan hal tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dalam sesi kuliah umum virtual Pekan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, menyatakan bahwa “Peran kekayaan intelektual dalam era baru Revolusi Industri 4.0 memiliki posisi yang sangat penting. Kekayaan intelektual sebagai fondasi dari ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi competitive advantage sekaligus pendorong perekonomian nasional,” (AntaraNews.com, 27/11/2020).

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positif dan harus kita apresiasi. Sebagaimana yang kita ketahui, secara umum, perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan produk-produk digital, masih belum terlalu kuat di Indonesia.

Bila kita pergi ke toko-toko atau pusat perbelanjaan misalnya, dengan mudah kita bisa mendapatkan berbagai produk digital bajakan dengan harga yang sangat murah, Diharapkan, melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut , Pemerintah Indonesia dapat semakin memperbaiki perlindungan hak kekayaan intelektual di negara kita, untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era revolusi digital saat ini.

Sebagai penutup, pengetahuan dan ide-ide baru yang kreatif merupakan sumber daya yang tidak ternilai bagi ekonomi global di era digital seperti saat ini. Bila kita tidak mampu mengembangkan pengetahuan dan menemukan ide-ide baru yang kreatif, maka kita tidak akan mampu beradaptasi dan bersaing di era revolusi digital saat ini. Untuk itu, adanya seperangkat hukum yang mencegah terjadinya pencurian ide-ide kreatif dalam bentuk hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting.

Originally published here.

A truly single digital market

Why is Europe struggling to create its own digital giants?

Why is Europe struggling to create its own digital giants? This is the million-euro question that obsesses the European Commission. In an op-ed published last July in Le Figaro, the European Commissioner for the Internal Market Thierry Breton warned of the urgent need to “ensure Europe’s digital sovereignty” in a context where the rivalry between the major powers is intensifying.  

The budget granted to the policy of sovereignty by the European Union has increased by “20% compared to the previous budget, and even 30% after the departure of the United Kingdom”, Thierry Breton was pleased to report in Les Echos. The new DigitalEurope programme, he continues, “will allow additional investments of more than 20 billion”. The initiative aims to ‘encourage’ and ‘support’ digital technology industries-as can be read on the official website.  

At the same time, the European Commission is continuing its war against the GAFA (Google, Apple, Facebook and Amazon) and is considering taxing the American digital giants to finance its recovery plan. To justify this new tax, which will inevitably reduce consumers’ purchasing power, the EU argues that GAFA pay “half as much” tax in Europe as other companies. However, as the Institut Economique Molinari has shown in a recent study, GAFA pay as much tax as large European companies. In the light of this fact, the GAFA tax appears most unfair. 

Subsidising domestic companies on the one hand and taxing international competitors on the other: the European Commission’s approach seems to be inspired by the doctrine of infant industries advocated by the 19th century economist Friedrich List. However, this strategy does not address the fundamental problem of the European digital market-as well as being extremely costly. 

As Luca Bertoletti and Ryan Khurana, authors of a policy note on the subject for the Consumer Choice Center (CCC), point out, if the European Union is at a disadvantage compared to the United States or China it is because it does not have a true single digital market. Only 15% of Europeans, for example, shop online on a site based in another EU country. 63% of websites don’t even let consumers buy a product from another EU country.

So Europe’s digital market is far from being a single market as it is in the US and China. This is problematic because it limits competition on a national scale and prevents Europe’s most successful firms from gaining market share and achieving significant economies of scale. The authors of the note for the Consumer Choice Center therefore recommend removing the remaining barriers to competition in the European digital market.

The fragmentation of the telecommunications sector is particularly striking. While Romanian and Finnish operators are among the best in the world, both in terms of quality and price competitiveness, telecommunications services in Spain and Ireland are often of poor quality and excessively expensive. 

Spanish and Irish consumers would greatly benefit from increased competition in this sector. In order to allow the best services to gain market share, the European Union should encourage the cross-border provision of telecommunications services and remove protections for incumbent operators. Competition law should also be adapted to allow the merger of different national telephone operators and to ensure that small countries are not put at a disadvantage. Shareholder states should partially withdraw from the merger to encourage private investment and thus promote competition. 

In a true digital single market, users should also not be discriminated against on the basis of their IP address or the location of their bank account. We should, therefore, introduce cross-border licensing of digital media and freeing the purchase of digital content from geographical constraints. Such measures would allow consumers to have access to a wider choice and thus intensify competition between providers.

We should also note that the regulatory environment is still too unfavourable to experimentation and innovation in Europe. This is one of the reasons why the most disruptive technologies are often imported from abroad and rarely developed in Europe. To remedy this, we should increase the number of “regulatory sandboxes” that allow companies to derogate from regulations in order to test new products in a controlled environment.

We should also draw attention to the European Commission’s decision to use Wifi as an infrastructure to accommodate autonomous cars. While it is true that Wifi is faster to implement and less expensive, 5G technology is much more promising. Car manufacturers have already expressed their concern on this subject. To choose 5G rather than Wifi is to fall behind a technology which will surely be the basis of the fourth industrial revolution to come.

The challenge for Europe today is to avoid making the same mistakes as in the past. If Europe wants to play in the same league as the United States and China, it will certainly have to make the necessary investments in the infrastructures of the future, but also – and above all – harmonise and liberalise its digital market. 

Originally published here.

Olanda: valanga di pareri contrari al divieto di aromi nelle sigarette elettroniche

Estesa al 2 febbraio la consultazione pubblica del governo. Oltre il 98% delle risposte contro la misura restrittiva. In campo associazioni, medici e scienziati.

Di Barbara Mennitti| SIGMAGAZINE

È stata posticipata al 2 febbraio la chiusura della consultazione pubblica sulla proposta del Ministro della salute olandese Paul Blockhuis di vietare la vendita di liquidi per sigarette elettroniche con gusti diversi dal tabacco. La data per cessare la raccolta delle opinioni era fissata per ieri, ma è stato necessario concedere una proroga “a causa della richiesta popolare”, si legge sul sito del Governo. Mai, infatti, in Olanda un quesito in materia sanitaria aveva raccolto un numero così grande di partecipanti.

Read the full article here.

This recovery is at the expense of consumers

The EU’s stimulus package isn’t the right way to go.

On July 21, 2020, the twenty-seven member states of the European Union agreed on a “historic” stimulus plan. In total, 750 billion euros will be injected into the European economy. For the first time in the history of the European Union, member states have agreed to collectively take on debt to the tune of €390 billion. Borrowed on the bond markets, this sum will be paid to the States most affected by the crisis, unconditionally.

While Angela Merkel said in June 2012 that she would not agree to Eurobonds, the Covid-19 has acted as an accelerator to the political will to implement them.

European Commissioner for the Internal Market Thierry Breton welcomed with a tweet that the European recovery plan will in no way result in the creation of new taxes to be paid by European citizens before specifying that “it is only at the borders of our internal market that we will impose taxes”! As if it were not European consumers who were going to see their purchasing power cut by the amount of these taxes.

The only tax officially enacted so far is the one on non-recycled plastic. Applicable from January 1, 2021, this tax will take the form of national contributions. While it is the Member States that will be responsible for making these contributions to Europe, they could come from several sources, including a contribution from market players. In such a case, the cost will likely be passed on to consumers. The risk is also to reduce the capacity for investment and innovation of the industries concerned.

The other funding avenues considered are those of the GAFA tax – still under discussion – and the European carbon tax – which would come into force no later than January 2023. President Emmanuel Macron announced on French television that these new taxes, in addition to financing the recovery plan, will penalise “large companies and international players who do not play our policy game”. This is a very naive view of how the market economy works. In reality, it does not matter whether the tax is imposed on the consumer or the producer, the financial result remains the same: the cost is higher for the consumers and the profits lower for the producer.

While stimulus packages are prevalent, their return on investment is never guaranteed. Historically, the performance of stimulus packages has often turned out to be disappointing.

Harvard economist Alberto Alesina has spent the end of his career analysing thousands of budget adjustments in hundreds of countries. In 2010, when the debate was in full swing following the turmoil of the subprime crisis, the expert on budgetary policies explained in an opinion piece to the Wall Street Journal that the stimulus based on increased public spending was turning out to be positive. Indeed, while market players react positively to a lasting and credible drop in the level of taxation, the increase in public spending sends the opposite signal.

Another advantage attributed to the liberalisation shock is that this method allows power to be distributed to consumers instead of concentrating it in a few administrations which will make choices for others.

It is, therefore, possible to revive the economy without placing an additional tax burden on consumers. It would even be an opportunity for the “bad students” of the euro area to consolidate their public finances — the crisis has shown that countries which are already heavily indebted are the most vulnerable to an exogenous shock.

Unfortunately, it is in the opposite direction that the European Union seems to be heading: towards the increasing disempowerment of the laxest economies. How long can such an arrangement last?

Originally published here.

Apakah Melarang Vape pada Masa Pandemi Merupakan Kebijakan yang Tepat?

Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah, perayaan tahun baru 2021 kemarin terasa sangat berbeda di berbagai kota-kota besar di banyak negara.

Tidak ada perayaan besar-besaran, pesta meriah, hingga kembang api yang mewarnai langit malam. Jutaan orang di seluruh dunia terpaksa harus tinggal di kediaman mereka, atau merayakan tahun baru di tempat yang tertutup, bersama orang-orang dekat mereka dalam jumlah yang kecil.

Untuk itu, penanganan dan pengentasan pandemi COVID-19, yang sudah memakan korban jiwa hingga lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia, menjadi prioritas utama banyak pemerintahan di dunia. Berbagai pemerintahan di seluruh dunia mengambil berbagai langkah yang dianggap mampu untuk memitigasi dampak virus yang penyebarannya sangat mudah tersebut.Beragam kebijakan dilakukan oleh banyak pemerintahan di seluruh dunia untuk mengatasi dan memitigasi pandemi tersebut. Beberpaa kebijakan yang umum diambil oleh berbagai pemerintahan di dunia diantaranya adalah lockdown nasional untuk menutup seluruh fasilitas umum, sarana pendidikan, dan gedung perkantoran, menutup perbatasan, dan mewajibkan seluruh warga yang keluar rumah untuk mengenakan masker.

Selain itu, lockdown, menutup perbatasan, dan mewajibkan semua orang menggunakan masker bukan hanya kebijakan yang diambil oleh berbagai pemerintahan di dunia untuk memitigasi dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan lain yang juga dilakukan adalah melarang berbagai produk yang dianggap berpotensi meningkatkan dampak dari pandemi COVID-19. Salah produk yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut adalah rokok elektronik tertentu, yang juga dikenal dengan nama vape.

Di Amerika Serikat misalnya, pelarangan vape sebagai untuk memitigasi pandemi COVID-19 merupakan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan di negara bagian dan juga kota memberlakukan pelarangan terhadap vape berperasa (salud-america.org, 18/09/2020). Lantas, apakah kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang tepat? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga kesehatan di seluruh dunia, rokok elektronik, atau vape, merupakan produk yang jauh lebih aman daripada rokok elektronik yang dibakar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga kesehatan Pemerintah Inggris misalnya, Public Health England, menunjukkan bahwa vape atau rokok elektronik jauh lebih aman 95% dari rokok konvensional yang dibakar (Public Health England, 19/07/2015).

Tidak hanya itu, vape atau rokok elektronik juga terbukti dapat membantu jutaan perokok untuk berhenti merokok. Lembaga kesehatan Inggris, National Health Service misalnya, menyatakan bahwa rokok elektronik atau vape merupakan produk yang efektif untuk membantu seseorang berhenti dari kebiasaan merokoknya (National Health Service, 29/03/2019).

Hal ini tentu merupakan hal yang sangat positif. Adanya produk yang jauh lebih aman, yang dapat membantu seorang perokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya tentu adalah hal yang harus kita dukung dan apresiasi. Selain itu, pihak yang paling dirugikan apabila pelarangan vape diberlakukan adalah para perokok, di mana mereka tidak lagi bisa mendapatkan akses terhadap produk yang dapat membantu mereka berhenti merokok. Kebijakan tersebut membuat lebih banyak keburukan daripada manfaat (reason.org, 22/06/2020).

Selain itu, dampak unintended consequences yang dapat terjadi bila kebijakan tersebut diberlakukan adalah, bila vape dilarang, maka akan lebih banyak produk-produk vape ilegal yang sangat berbahaya bagi konsumen, karena tidak melalui proses regulasi oleh pemerintah. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Bila produk ilegal vape membanjiri pasar, terlebih lagi pada masa pandemi seperti sekarang, maka akan lebih banyak orang-orang sakit, dan rumah sakit serta sarana kesehatan akan semakin sulit menampung mereka, karena sudah dipenuhi oleh para pasien COVID-19 (Newsday.com, 04/05/2020).

Dampak dari beredarnya vape ilegal terhadap kesehatan publik bukan sesuatu yang dapat kita abaikan begitu saja, dan sudah pernah terjadi di beberapa tempat, salah satunya di Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam, pada tahun 2019, terjadi kasus orang-orang yang terkena penyakit dan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh konsumsi produk-produk vape ilegal. Setidaknya ada 35 orang yang meninggal disebabkan karena konsumsi produk ilegal tersebut (The Washington Post, 26/10/2019).

Sebagai penutup, kebijakan pelarangan vape, apalagi di masa pandemi COVID-19, adalah sesuatu yang berbahaya. Kebijakan ini bukan hanya akan menghilangkan kesempatan bagi jutaan perokok untuk mengakses produk-produk yang dapat membantu mereka berhenti merokok, namun juga berpotensi akan meningkatkan produk-produk vape ilegal yang berbahaya bagi konsumen, yang akan semakin memberatkan sarana kesehatan yang sudah dibebani oleh banyaknya pasien COVID-19.

Originally published here.

Proposed ban on all vape flavours

To whom it may concern,

On behalf of the Consumer Choice Center, a global consumer advocacy group representing millions of consumers in Europe and globally, I am writing to express our great concern at the proposed ban on all vape flavours. We need policies that are science-based and enhance consumer choice instead of hurting adult consumers and undermining their ability to choose for themselves. 

The Netherlands has always been one of the few islands of liberalism, an exemplar of rational openness to innovation. In the Netherlands, 3.1% of adults use e-cigarettes, and with the ban in place, nearly 260,000 Dutch vapers might return to smoking. Both short-term and long-term, that is too high of a price to pay, especially in light of our shared European efforts to reduce cancer rates.

In order to see why the proposed vape ban would be a disastrous move that the Dutch government should avoid. 

First, vaping was invented as a harm reduction tool aimed at adult smokers to help them switch to a safer alternative and conversely reduce health-associated risks.

Vaping has been proven to be 95% less harmful than smoking and has been endorsed by the UK, New Zealand, and Australia government bodies as a safer alternative.

As demonstrated by Public Health England, vaping is 95% less harmful than tobacco cigarettes. Prof. Peter Hajek stated “My reading of the evidence is that smokers who switch to vaping remove almost all the risks smoking poses to their health”. Prof. McNeill et al., E-cigarettes around 95% less harmful than tobacco estimates landmark review, 2015

Second, allowing smokers to experiment with vape flavours is a key part of cessation through vaping.  Two-thirds of current vapers are using some form of flavoured liquids. Vapers prefer non-tobacco flavours over tobacco flavoured e-cigarettes, mainly because flavours don’t remind them of the taste of cigarettes. 

A nationally representative longitudinal study of over 17,000 Americans, over a five year period, showed that adults who used flavoured vaping products were more likely to quit smoking cigarettes when compared to vapers who consumed tobacco flavoured vaping products. When comparing the two groups, those who use flavours and those who use tobacco flavours, vapers that used flavours were 2.3 times more likely to quit smoking than those vaping tobacco flavoured products.

According to research on vapers in Canada and the U.S, a majority of vapers use non-tobacco flavoured vape products as their personal preference. Consumers generally prefer flavours over tobacco flavoured vaping products because of their taste, but also because tobacco flavours remind consumers of conventional cigarettes. Of those surveyed, who are considered regular users, 63.1% use non-tobacco flavoured products (fruit, mint, candy). These adults found vaping more satisfying (compared with smoking) than vapers using tobacco flavour. 

In our latest paper Vaping as a gateway out of smoking, we have debunked the most spread myths related to vaping, including youth vaping and nicotine addiction. After reviewing an extensive number of studies on the topic, we at the Consumer Choice Center are of the opinion that banning vape flavours would not only be a violation of consumer choice but, above all, a scientifically ignorant policy. The Dutch government can do better than such proposals and continue a long tradition of freedom on the continent instead of resorting to unjustified paternalism.

Adult smokers should have a choice to switch to a safer alternative that has proved to be an effective cessation tool, and vape flavours are instrumental in making those efforts a success. We need to embrace vaping to reduce health-associated risks such as cancer. For smokers, and for future generations.

Kind regards,

Maria Chaplia
Research Manager 
Consumer Choice Center

[UK] The regulation of genetic technologies

Currently, organisms developed using genetic technologies such as GE are regulated as genetically modified organisms (GMOs) even if their genetic change(s) could have been produced through traditional breeding. Do you agree with this?

Answer: No – they should not continue to be regulated a GMO

Please explain your answer, providing specific evidence where appropriate. This may include suggestions for an alternative regulatory approach.

The United Kingdom should strive to be in line with the Cartagena Protocol, and not treat organism developed using GE as GMOs, if they could have been produced through traditional breeding. An accurate risk-assessment should be based on the individual organism, not on the technology that produced it. In that sense, the UK should diverge from existing EU legislation, and the associated ECJ ruling of 2018.

Do organisms produced by GE or other genetic technologies pose a similar, lesser or greater risk of harm to human health or the environment compared with their traditionally bred counterparts as a result of how they were produced?

Please provide evidence to support your response including details of the genetic technology, the specific risks and why they do or do not differ. Please also state which applications/areas your answer relates to (for example: does it apply to the cultivation of crop plants, breeding of farmed animals, human food, animal feed, human and veterinary medicines, other applications/ areas).

The question does not do the complexity of the issue justice. Making general statements of safety for all products derived through genetic engineering is not possible, nor desirable. In fact, the perspective of regulating by technology, not by organism, is a failure of EU policy, which should be revisited. The technology of genetic engineering is a means to an end, of which we cannot make blanket statements.

Are there any non-safety issues to consider (e.g. impacts on trade, consumer choice, intellectual property, regulatory, animal welfare or others), if organisms produced by GE or other genetic technologies, which could have been produced naturally or through traditional breeding methods, were not regulated as GMOs?

 Yes

Please provide evidence to support your response and expand on what these non-safety issues are.

Non-safety issues that are to consider is the legality of GMOs restrictions in the jurisdictions of trading partners. If the European Union does not allow for the import of gene-edited organisms because of its GMO Directive, then this has trade implications that can activate international dispute mechanisms.

There are a number of existing, non-GM regulations that control the use of organisms and/or products derived from them. The GMO legislation applies additional controls when the organism or product has been developed using particular technologies. Do you think existing, non-GM legislation is sufficient to deal with all organisms irrespective of the way that they were produced or is additional legislation needed? Please indicate in the table whether, yes, the existing non-GMO legislation is sufficient, or no, existing non-GMO legislation is insufficient and additional governance measures (regulatory or non-regulatory) are needed. Please answer Y/N for each of the following sectors/activities:

Cultivation of crop plants: Yes
Breeding farmed animals: Yes
Human food: Yes
Animal food: Yes
Human and veterinary medicines: Yes
Other sectors/activities: Yes

Source: https://consult.defra.gov.uk/agri-food-chain-directorate/the-regulation-of-genetic-technologies/

ILLINOIS LAWMAKERS WORKING ON AT-HOME LIQUOR DELIVERY

With Illinois lawmakers back to work in a lame-duck session, one of the issues at the top of their to-do list is getting Illinois’ act together when it comes to home delivery of beer, wine and spirits.

According to a piece at Patch.com, the Illinois House Executive Committee forwarded a bill dealing with home delivery of alcohol to the floor of the House on Friday. It seems the overall problem that our state lawmakers have had in putting things together for home booze delivery is uniformity in laws throughout the state.

Patch.com:

If enacted, the bill would make the rules guiding home delivery of alcohol uniform across the state, and create a third-party facilitator license. Alec Laird, Vice President of government relations with the Illinois Retail Merchants Association, said home delivery has exploded amid the pandemic. “This is something that helps your mom-and-pop retailers and your consumers” said Laird.

As to the reference of liquor home delivery exploding during (and because of) the pandemic, I did a little digging to see what other states are doing about getting beer, wine, and spirits to the front doors of folks who would prefer to have their booze delivered rather than going out to pick it up.

ConsumerChoiceCenter.org says that right now, we’ve got 12 states that allow all liquor (and by all, I mean beer, wine, and spirits) to be delivered to homes, and 31 states (including Illinois) that are okay with beer and wine delivery. Alabama, Arkansas, Delaware, Mississippi, Oklahoma, Rhode Island, and Utah still have home delivery bans in place for all three.

The Patch.com piece also points out that the Illinois Craft Brewers Guild is not happy about the Illinois bill, as they say small craft brewers are being left out.

Danielle D’Alessandro, Executive Director of the Illinois Craft Brewers Guild:

This is the second liquor delivery bill now that excludes the ability of small brewers and distillers to be able to deliver and ship to consumers in Illinois.

Illinois’ lame-duck legislative session lasts through Wednesday, so we’ll be keeping an eye on where the debate goes on home liquor delivery in Illinois.

Originally published here.

A Landmark Year For Cannabis: 2020 In Review

As we approach the year’s end, it’s time to reflect and predict. What a long strange trip it’s been. I think I can say that given that I’m entering my 13th year of focusing exclusively on the cannabis industry. They say this industry ages you in dog years.

It all began to go warp speed in December of 2009, when we prevailed on the groundbreaking Cannamart v. Centennial case in ColoradoFor the first time, a court enjoined a local government from shutting down a marijuana dispensary

This time last year when planning for 2020 I’d gathered market data, analyzed trends, and closely scrutinized industry behavior across the board. Given the Hoban Law Group’s positioning, it’s somewhat “easy” to accumulate perspective because of the vast cannabis industry network our firm services. We have an inside joke at HLG: we like to say we sit at the center of the pizza pie. 

We predicted 2020 would be a flat year in terms of revenue and growth at our firm.  Overall, this was going to be a time of regrouping for the cannabis industry – not a rebuild per se, but a retool. Our attorneys and advisors had discussed the same with many of our clients as they prepared for the year ahead.  

The time had come for cannabis industry operators to ensure a buttoned-down business plan, a focus on the fundamentals, and the requirement of wise corporate governance. There was a growing need for increased emphasis on business integrity and ethics, operational efficiencies, regulatory compliance, and production quality for any industrial hemp farm or cannabusiness to see success in 2020 and beyond.  It was no secret that raising capital investment would be tough, and more than likely we’d see an uptick in consolidation.

While that may have been somewhat accurate, no one could have foreseen what this year threw at us —- a pandemic, tremendous social unrest across the U.S and around the world, global economic decline, and a political divide so increasingly deep that most people cannot even see across it to begin to acknowledge, let alone understand, the other side. 

For some context, 2019 was not a cakewalk for the cannabis industry, either. We’d seen a tremendous movement toward the growth of an interconnected global cannabis economy and the nascent stages of an international supply chain.  

Cannabis stocks gained early in 2019, encouraging a false sense of continued growth. By late spring, we began to see major fractures in many of the Canadian funders and operators. Of course, cash began to wane. Then, regulatory troubles for several of these companies revealed even greater inadequacies surrounding their structure and function, leading to illegal marijuana production facilities and FDA warning letters surrounding CBD products.  These developments bogged down the entire sector. Cannabis stocks took a major hit, causing substantial leadership changes for many cannabis companies – CannTrust, Canopy Growth, etc. However, as we’ve explored, this is natural in an emerging industry

The supply chain servicing many of these companies was ineffective or nonexistent. We also saw the Vape Crisis, as vape-related health issues seem to be never-ending. 2019 brought unprecedented registered acres of hemp, but also diminishing reliable distribution outlets, increased regulatory uncertainty, and a corresponding glut in the hemp and hemp-derivative market. Overall, the year was a mixed bag. 

In retrospect, 2020 rolled out surprisingly well. In January, Illinois affected the legalization of marijuana. The state remains a very promising marketplace and set the table for many others that moved forward with commercial cannabis regulations of their own. That same month I traveled to Davos, Switzerland, for the World Economic Forum — thanks in large part to Saul Kaye’s foundation and his annual CannaTech events series, as well as events sponsored by the European-based Consumer Choice Center. We discussed and debated how cannabis, and particularly industrial hemp, were consistent with the goals set forth during the 2020 Forum: think sustainability, carbon-capture in farming, plant-based economies, and the medicinal applications of cannabis. This was perhaps the largest world stage ever where cannabis was so prominently displayed. 

At the time, COVID-19 was just a blip on the radar. I returned from Switzerland on January 27, 2020, and witnessed hundreds of people wearing masks at the Zurich airport. I’d never seen this before outside of Southeast Asia; COVID was becoming real. Within weeks, international travel was restricted and I had to “retrieve” my daughter who was studying in the Netherlands after her academic program was abruptly shut down. Economic uncertainty loomed as lockdowns and stay-at-home mandates became the global norm.  

The cannabis industry has faced uncertainty before and has, by-and-large, continued to thrive despite all the challenges of this year. The demand from patients and adult-use cannabis consumers has risen to unprecedented levels during the pandemic. Sales have increased dramatically, and Colorado saw its largest cannabis revenue numbers on record

Cannabis was deemed an essential business in numerous jurisdictions around the United States and the world. Consider this — from gateway to essential in the relative blink of an eye. Cannabis was even touted as a viable therapeutic for COVID. By the summer, governments around the world began to view cannabis legalization and regulation as a tool for economic recovery. Many even speculated that cannabis may be recession proof, leading public policy makers, investors, and the like to pay even closer attention to the industry.       

It turns out that this has been a landmark year for the cannabis industry, if not the most successful ever. What does 2021 hold? For now, we’ll just have to pack it up and see what tomorrow brings. The future looks bright as we continue to move toward that light at the end of the tunnel.

Originally published here.

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Perbaikan Ekonomi

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini merupakan salah satu pandemi terbesar yang pernah dialami umat manusia, setidaknya dalam 100 tahun terakhir. Pandemi ini, yang melanda seluruh negara-negara di dunia, telah menimbulkan korban jiwa hingga lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia, dan menginfeksi setidaknya lebih dari 70 juta penduduk dunia.

Dampak dari pandemi ini tidak hanya terjadi pada kesehatan publik, namun juga pada kegiatan ekonomi. Resesi dan penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi di banyak negara. Hal ini disebabkan banyak sektor ekonomi, khususnya yang bergerak di bidang jasa seperti rumah makan dan perhotelan, tidak bisa beroperasi akibat dari berbagai restriksi yang diberlakukan oleh berbagai pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi dampak dan penyebaran dari virus Corona.

Selain itu, banyak konsumen yang memutuskan untuk menyimpan uangnya dan tidak melakukan konsumsi seperti tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya untuk mempersiapkan dampak yang tidak menentu dari pandemi ini. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan usaha di seluruh dunia terpaksa harus mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya.
Dampak dari banyaknya berbagai usaha yang gulung tikar ini tentu juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran yang luar biasa. Berbagai pekerja menemukan dirinya kehilangan pekerjaan karena tempat mereka bekerja terpaksa harus tutup karena pandemi ini.Tidak bisa dipungkiri, menyelesaikan pandemi COVID-19 merupakan tugas terbesar yang saat ini harus bisa kita lakukan untuk menyelamatkan banyak jiwa dan memulihkan kembali roda perekonomian. Di akhir tahun 2020 ini, akhirnya kita menemukan secercah harapan untuk melakukan hal tersebut, yakni melalui vaksin yang efektif, sudah berhasil ditemukan oleh beberapa perusahaan farmasi besar dunia.

Adanya vaksin ini merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa menyelesaikan pandemi yang telah menginfeksi puluhan juta orang di seluruh dunia ini. Tanpa adanya vaksin, maka segala upaya yang dilakukan oleh berbagai pemerintah untk menanggulangi dampak persebaran virus Corona tentu tidak dapat optimal, dan bukan tidak mungkin justru akan membawa ekonomi ke jurang resesi dan krisis yang lebih dalam karena berbagai kegiatan usaha tidak bisa beroperasi.

Setelah vaksin berhasil ditemukan, tugas besar lain yang harus mampu kita lakukan adalah mendistribusikan vaksin tersebut kepada miliaran penduduk dunia. Bila aspek kesehatan sudah bisa kita atasi melalui imunitas, maka langkah penting selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memulihkan kembali roda perekonomian untuk membuka jutaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Memulihkan ekonomi yang diporak-porandakan oleh pandemi COVID-19 tentu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus dapat memaksimalkan seluruh potensi dan sumber daya ekonomi yang kita miliki untuk membangun kembali ekonomi kita, dan agar orang-orang yang menjadi korban kehancuran ekonomi akibat dari pandemi ini dapat kembali bekerja dan melakukan kegiatan sehari- hari seperti sedia kala.

Salah satu pilar yang sangat penting untuk memaksimalkan seluruh potensi dan sumber daya ekonomi yang kita miliki adalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan aspek yang sangat penting untuk inovasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemulihan ekonomi.

Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi memberi kita pelajaran menganai pentingnya inovasi, terutama di bidang teknologi informasi. Berkat adanya berbagai inovasi di bidang teknologi informasi, seperti video call melalui internet misalnya, jutaan orang di seluruh dunia masih bisa melakukan pekerjaan dan kegiatan belajar mereka di tempat tinggal kita masing-masing. Dengan demikian, mereka tidak harus datang ke kantor atau sekolah dan membahayakan diri mereka denan bertemu banyak orang di ruangan tertutup (USA Today, 7/9/2020).

Perkembangan yang didorong oleh inovasi di bidang teknologi ini, di masa pandemi, bukan hanya telah membantu pekerjaan kita, namun juga membantu kita meluapkan kerinduan kita kepada keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang kita kasihi. Jutaan orang di seluruh dunia tidak bisa bertemu dengan orang tua, saudara, dan sahabat-sahabat mereka secara personal karena pandemi ini. Berkomunikasi secara virtual dengan orang-orang yang kita kasihi tentu bukan cara komunikasi yang ideal. Namun, sedikit banyak, hal tersebut dapat membantu meluapkan kerinduan kita kepada mereka.

Perkembangan teknologi yang didorong oleh invoasi juga bukan merupakan hal yang akan berhenti dan melambat ketika pandemi ini berakhir. Inovasi ini justru menjadi fondasi dari pertumbuhan ekonomi di masa depan. Di Amerika Serikat misalnya, hal ini sudah dibuktikan melalui naiknya berbagai saham perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Facebook, dan Google (Financial Times, 30/10/2020). Untuk itu, perlindungan hak kekayaan intelektual, untuk mendukung riset dan pembangunan yang akan mendorong inovasi adalah sesuatu yang sangat penting (Ponsip.com, 8/9/2020).

Ekonomi dunia saat ini bertumpu pada inovasi dan kreativitas di bidang pengembangan berbagai teknologi yang terbarukan. Hal ini tentunya membuat teknologi memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi yang telah hancur sebagai dampak dari pandemi ini. Hal ini diakui oleh Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bambang Brodjonegoro (Merdeka.com, 10/11/2020).

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar terpenting untuk mendorong inovasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual ini kian penting untuk mendorong inovasi agar ekonomi kita kembali pulih setelah porak-poranda oleh pandemi COVID-19.

Originally published here.

Scroll to top
en_USEN