fbpx

Month: February 2023

MoH urged take immediate recommendations in the AG’s Report on MySejahtera data leak

KUALA LUMPUR: The Malaysia Consumer Choice Center (MCCC) urges the Ministry of Health (MoH) to implement immediate security measures to prevent the continued theft of personal data from the MySejahtera application.

This follows the Auditor General’s Report 2021 Series 2, which revealed that the super-admin account downloaded three million Malaysians’ personal data in the MySejahtera application from October 28 to October 31, 2021.

MCCC representative Tarmizi Anuwar urged the MoH to improve security measures to ensure the safety of consumers and that such incidents do not happen again.

“The MoH needs to act immediately to tighten the data security management system and the MySejahtera application as recommended by the Auditor General’s Report to prevent the intrusion of consumer data again.

Read the full text here

Debating The Conservative Approach To Food Regulation

On this episode of “The Federalist Radio Hour,” Bill Wirtz, a senior policy analyst at the Consumer Choice Center, joins Federalist Culture Editor Emily Jashinsky to explore the relationship between agricultural innovation and free trade and discuss the differences in American and European food regulations.

Listen HERE

Kenapa KKM gagal kenal pasti data MySejahtera dimuat turun ‘Super Admin’, soal kumpulan pengguna

Wakilnya menggesa KKM segera bertindak memperketatkan sistem pengurusan keselamatan data dan aplikasi tersebut.

PETALING JAYA: Pusat Pilihan Pengguna (CCC) mengecam kerajaan kerana masih tidak mengenal pasti medan data peribadi yang dimuat turun daripada akaun “Super Admin” menerusi aplikasi MySejahtera, selepas lebih setahun laporan polis dibuat.

Wakilnya, Tarmizi Anuwar, menggesa Kementerian Kesihatan (KKM) mempertingkatkan langkah keselamatan bagi memastikan keselamatan data pengguna terjamin.

“KKM perlu segera bertindak memperketatkan sistem pengurusan keselamatan data dan aplikasi MySejahtera seperti disarankan laporan ketua audit negara bagi mengelakkan pencerobohan data berulang.

“Tindakan ini perlu diambil secepat mungkin kerana selepas satu tahun tiga bulan (laporan dibuat), kementerian masih tidak dapat mengenal pasti medan data peribadi telah dimuat turun.

“Hal ini sangat membimbangkan kerana lebih tiga juta data pengguna berisiko disalah guna pihak berkenaan,” katanya dalam kenyataan.

Read the full text here

Industri Vape dan Revisi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari Global Adult Tobacco Survey, pada tahun 2021 lalu misalnya, jumlah perokok dewasa di negara kita berjumlah sekitar 69,1 juta jiwa (sehatnegeriku.kemkes.go.id).

Angka ini tentu bukan jumlah yang sangat kecil. Jumlah perokok aktif yang besar di sebuah negara tentunya juga akan membawa berbagai masalah kesehatan publik yang besar seperti biaya kesehatan publik yang berpotensi besar akan membengkak yang disebabkan oleh berbagai penyakit kronis akibat konsumsi rokok.

Selain itu, yang mendapatkan penyakit kronis dari rokok tentunya juga bukan hanya mereka yang menjadi perokok aktif. Orang-orang yang tinggal dan berada di sekitar para perokok juga berpotensi dapat mengalami berbagai penyakit yang disebabkan oleh asap rokok yang mereka hisap, baik itu keluarga hingga masyarakat umum.

Untuk itu, jumlah tingginya populasi perokok di Indonesia bukan masalah yang kecil, dan harus dapat segera diselesaikan. Bila hal ini tidak diselesaikan, maka tentunya kesehatan publik masyarakat Indonesia bisa semakin terancam, dan juga akan semakin meningkatkan biaya kesehatan publik.

Harus diakui bahwa, permasalahan kesehatan yang disebabkan karena rokok tentu bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi juga berbagai negara lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai negara telah melakukan banyak upaya yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, mulai dari peraturan yang membatasi peredaran produk-produk rokok secara ketat, hingga peraturan yang melarang total berbagai kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Indonesia sendiri sudah memiliki berbagai aturan yang ditujukan untuk mengurangi insentif seseorang untuk merokok, salah satunya adalah kebijakan cukai. Selain itu, beberapa tahun lalu misalnya, pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang mewajibkan para produsen rokok untuk mencantumkan gambar yang menunjukkan dampak berbahaya dari konsumsi rokok terhadap kesehatan (antaranews.com, 20/6/2014).

Sehubungan dengan aturan tersebut, beberapa tahun lalu, Indonesia juga mengeluarkan regulasi untuk mengatur peredaran rokok di dalam negeri, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 tahun 2012. Aturan tersebut mmeberikan serangkaian regulasi mengenai penjualan produk-produk rokok, seperti larangan menjual rokok melalui vending machine, serta kewajiban mencantumkan bahaya rokok dan juga pembatasan hanya boleh menjual maksimum 20 batang rokok per bungkus.

Adanya aturan tersebut tentu bisa dipahami mengingat tingginya jumlah perokok yang ada di Indonesia. Bila jumlah perokok ini semakin meningkat, maka tentunya hal tersebut akan semakin membahayakan kesehatan publik dan akan semakin membengkakkan biaya layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah.

Terkait dengan peraturan tersebut, beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk merevisi PP tentang regulasi produk tembakau tersebut. Beberapa revisi dari aturan tersebut diantaranya adalah mengenai pelarangan iklan, promosi, memperbesar gambar peringatan dalam bungkus rokok, dan juga pelarangan bagi para penjual untuk menjual rokok secara batangan (cnnindonesia.com, 27/01/2023).

Tetapi, tidak hanya itu. Adanya revisi tersebut juga berpotensi akan menyamaratakan regulasi yang dikenakan kepada rokok konvensional yang dibakar, dengan rokok elektrik. Sebelumnya, vape, yang masuk dalam golongan produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) tidak termasuk dalam PP tersebut (ekonomi.bisnis.com, 28/7/2022).

Hal ini tentu merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan. Bila vape atau rokok elektrik diregulasi dengan metode dan cara yang sama dengan rokok konvensional yang dibakar, maka tidak mustahil hal ini akan semakin mempersulit konsumen dalam mendapatkan produk vape. Dengan demikian, para perokok akan semakin sulit mendapatkan produk nikotin alternatif yang dapat membantu mereka mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokoknya.

Tidak hanya itu, wacana mengenai pelarangan vape di Indonesia juga merupakan hal yang semapt disampaikan oleh berbagai pihak di pemerintahan. Beberapa waktu lalu misalnya, Wakil Presiden Maaruf Amin mengatakan bahwa, bila vape atau rokok elektrik terbukti berbahaya, maka pasti akan dilarang oleh pemerintah (cnnindonesia.com, 27/01/2023).

Padahal, laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan dari berbagai negara menunjukkan bahwa, vape atau rokok elektrik merupakan produk yang jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar. Pada tahun 2015 lalu misalnya, lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England (PHE), mengeluarkan laporan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang 95% jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (theguardian.com, 28/12/2018).

Tidak hanya itu, vape atau rokok elektrik juga terbukti merupakan produk yang dapat membantu para perokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Vape atau rokok elektrik misalnya, merupakan produk yang dua kali lipat lebih efektif untuk membantu perokok untuk berhenti merokok dibandingkan dengan produk nikotin alternatif lainnya, seperti permen karet nikotin (nhs.uk, 2022),

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk juga melibatkan para konsumen dalam formulasi kebijakan tekait regulasi produk-produk tembakau, seperti vape dan rokok elektrik. Hal ini dikarenakan para konsumen itu lah yang akan paling merasakan dampak dari regulasi tersebut. Jangan sampai, kebijakan yang didasari pada niat baik, yakni untuk menanggulangi dampak negatif dari konsumsi rokok, menjadi sesuatu yang kontra produktif dan membawa dampak yang negatif terhadap kesehatan publik.

Originally published here

OÙ S’ARRÊTERA L’ETAT-NOUNOU ?

Avertissements sanitaires obligatoires sur l’alcool : les nouvelles règles de l’Irlande ne sont qu’un début.

Le gouvernement irlandais avance dans son projet d’apposer des étiquettes d’avertissement sanitaire obligatoires sur les boissons alcoolisées telles que le vin et la bière. Ce mois-ci, la période d’objection de la Commission européenne concernant les modifications proposées à la loi irlandaise sur la santé publique (sur l’alcool) a expiré, ce qui permet à Dublin d’aller de l’avant avec sa nouvelle réglementation.

En substance, les étiquettes d’avertissement ressembleraient à celles déjà connues dans de nombreux pays européens pour les cigarettes – probablement de grandes images chocs ainsi que des messages décrivant les dangers de la consommation d’alcool.

Dans l’Union européenne, l’idée qu’un pays modifie unilatéralement la législation sur l’étiquetage des denrées alimentaires est mal vue, car elle est considérée comme une distorsion de la dynamique du marché commun. Il est donc d’autant plus surprenant que la Commission n’ait pas répliqué au gouvernement irlandais et ait laissé la proposition aller de l’avant. Cela est d’autant plus frappant que de grands Etats membres producteurs d’alcool, tels que l’Italie, l’Espagne et la France, ont déjà soulevé des objections contre cette proposition d’étiquetage.

Une première étape 

Pour moi, ce qui est le plus flagrant dans cet exemple, c’est qu’il contredit bon nombre des réactions que j’ai entendues au fil des ans lorsque j’écrivais sur les raisons de mon opposition au paquet neutre pour les cigarettes. Je crois que lorsque nous permettons à l’Etat de prendre des mesures aussi générales contre ce qu’il considère comme un vice, où cela s’arrêtera-t-il ? A l’alcool ? Aux bonbons ? Ceux qui ont qualifié mon argument de pente savonneuse se retrouvent aujourd’hui confrontés au premier pays à déclencher la chute de dominos juridiques.

L’Etat providence ne connaît pas de limites – il légifère et réglemente votre choix de consommateur, de la manière la plus condescendante qui soit. Le principe sous-jacent des bureaucrates qui élaborent ces règles est que vous, en tant qu’individu, ne savez tout simplement pas faire mieux. Cela dit, et pour le bien de l’argumentation, les étiquettes d’avertissement pourraient-elles être efficaces ?

Les partisans de ces mesures citent des études qui ont des limites importantes… Cliquez ici pour lire la suite.

Lorsqu’il s’agit d’étiquetage, les « défenseurs de la santé publique » sont prompts à citer un certain nombre d’études prouvant l’efficacité d’un avertissement sanitaire particulier, qu’il s’agisse d’un texte ou d’une image. Toutefois, cela suppose que l’avertissement soit déjà examiné, ce qui ne va pas de soi.

C’est similaire au cas de la médecine : pour qu’un médicament soit efficace, il semble évident que le patient devra le prendre en premier lieu. Prenons l’exemple de cette étude de 2018, qui fixe la quantité de personnes interrogées qui étaient réellement au courant des étiquettes d’avertissement pour l’alcool.

« Le eye-tracking a identifié que 60% des participants ont regardé l’étiquette d’avertissement d’alcool actuellement sur le marché […]. L’étude actuelle jette un doute sur les pratiques dominantes (essentiellement l’auto-déclaration), qui ont été utilisées pour évaluer les étiquettes d’avertissement sur l’alcool. 

L’attention ne peut pas être utilisée pour évaluer l’efficacité des étiquettes d’avertissement de manière isolée dans les cas où l’attention n’est pas présente 100% du temps. »

Banalisation

Mais une mauvaise conception ne peut pas être la seule explication de la diminution de la sensibilisation. Prenons l’exemple des consignes de sécurité dans les avions. Les grands voyageurs le savent bien : après quelques vols, les consignes de sécurité passent totalement inaperçues parce qu’elles sont répétitives.

Une inflation d’étiquettes d’avertissement peut désensibiliser ceux qui sont censés y être attentifs, par manque de nuance. Les messages « le café peut être mauvais pour la santé » et « fumer des cigarettes peut être mauvais pour la santé » n’établissent pas une hiérarchie des dangers pour la santé. En fait, placés l’un à côté de l’autre, les deux messages pourraient laisser entendre que les deux sont aussi nocifs l’un que l’autre.

Nous devons essayer de ne pas banaliser les avertissements sanitaires : s’ils perdent de leur signification pour les consommateurs, nous courons le risque que des avertissements sanitaires importants soient en fait ignorés.

En outre, en dehors de la question de savoir si cette mesure serait efficace, nous devrions également dire la chose suivante : ce n’est pas beau.

De nombreuses sélections de vins et de bières constituent un patrimoine culturel non seulement par leur qualité, mais aussi par leurs étiquettes. Les étiquettes sont le moyen par lequel nous apprécions le caractère désirable d’un produit ; c’est ainsi que nous nous sentons souvent liés à un aliment ou une boisson traditionnels. Il est inacceptable de nuire à toute l’esthétique du produit pour la remplacer par une énième annonce de service public, pour les objectifs zélés des nounous de la santé publique.

La consommation d’alcool comporte des risques, c’est un fait admis par tous, y compris par ceux qui ont tendance à en abuser. Ces derniers ne ralentiront pas leurs efforts pour abuser de l’alcool simplement à cause d’une étiquette, et les jeunes ne changeront pas leur consommation d’alcool simplement à cause d’une étiquette. Ce n’est rien d’autre qu’une politique de bien-être qui détruit la beauté au détriment du choix du consommateur.

La théorie déprimante que j’ai est que ce n’est que le début. Ceux qui défendent ce type de politique le font toujours par le biais d’arguments émotionnels qui jettent sous le tapis tous ceux qui défendent la liberté. Nous entendrons des choses telles que « s’il vous plaît, pensez aux enfants » ou « pourquoi êtes-vous redevable à l’industrie du vin » encore et encore, jusqu’à ce qu’ils fassent passer leurs règles dans les parlements.

Ce dont nous avons besoin, c’est qu’un plus grand nombre de consommateurs disent « trop, c’est trop », et arrêtent ces nounous dans leur élan.

Originally published here

Unity gov’t needs to swiftly legislate sale of only ‘registered’ vapes to prevent drug abuse

THE Malaysian Substance Abuse Council (MASAC) has called on the Government to put in place a special budget for further studies towards creating a special law to mandate that only vapes approved by the Government can be sold by traders.

The come about as the presence of various vape brands that do not go through the proper approval process has resulted in vapes flavoured with prohibited substances such as drugs to be made available in the market, according to MASAC president Ahmad Lutfi Abdul Latiff.

“This has resulted in more drug addicts starting to smoke drugs through the use of vapes that are not registered with the government before gradually switching to more dangerous types of drugs in the future,” he highlighted in MASAC’s revised Budget 2023 wish list.

“There is a need to streamline efforts to create special legislation to sell only registered vapes, ability to control the use of prohibited substances such as drugs from widespread use especially among teenagers and towards increasing the government’s income from registered vape taxes.”

Meanwhile, the Consumer Choice Centre (CCC) agrees with Health Minister Dr Zaliha Mustafa regarding concerns about the sale of vaping-related products to children.

According to the representative of its Malaysian chapter, Tarmizi Anuwar, CCC does not support vaping by youth or children under 18 years of age and suggested that the government quickly implement smart laws to regulate the sale and marketing of vape products.

Read the full text here

Lawsuit Against Google’s Algorithms Could End the Internet As We Know It

A lawsuit against Google seeks to hold tech giants and online media platforms liable for their algorithms’ recommendations of third-party content in the name of combating terrorism. A victory against Google wouldn’t make us safer, but it could drastically undermine the very functioning of the internet itself.

The Supreme Court case is Gonzalez v. Google. The Gonzalez family is related to Nohemi Gonzalez, an American tragically killed in a terror attack by ISIS. They are suing Google, YouTube’s parent company, for not doing enough to block ISIS from using its website to host recruitment videos while recommending such content to users via automated algorithms. They rely on antiterrorism laws allowing damages to be claimed from “any person who aids and abets, by knowingly providing substantial assistance” to “an act of international terrorism.”

If this seems like a stretch, that’s because it is. It’s unclear whether videos hosted on YouTube directly led to any terror attack or whether any other influences were primarily responsible for radicalizing the perpetrators. Google already has policies against terrorist content and employs a moderation team to identify and remove it, although the process isn’t always immediate. Automated recommendations typically work by suggesting content similar to what users have viewed since it’s most likely to be interesting and relevant to them on a website that hosts millions of videos. 

Platforms are also shielded from liability for what their users post and are even permitted to engage in good-faith moderation, curation and filtration of third-party content without being branded publishers of it. This is thanks to Section 230, the law that has allowed for the rapid expansion of a free and open internet where millions of people a second can express themselves and interact in real time without tech giants having to monitor and vet everything they say. A lawsuit victory against Google will narrow the scope of Section 230 and the functionality of algorithms while forcing platforms to censor or police more.

Section 230 ensures that Google won’t be held liable for merely hosting user-submitted terrorist propaganda before it was identified and taken down. However, the proposition that these protections extend to algorithms that recommend terrorist content remains untested in court. But there’s no reason why they shouldn’t. The sheer volume of content hosted on platforms like YouTube means that automated algorithms for sorting, ranking and highlighting content in ways helpful to users are essential to the platforms’ functionality. They’re as important to user experience as hosting the content itself. 

If platforms are held liable for their algorithms’ recommendations, they’d effectively be liable for third-party content all the time and may need to stop using algorithmic recommendations altogether to avoid litigation. This would mean an inferior consumer experience that makes it harder for us to find information and content relevant to us as individuals.

It would also mean more “shadow-banning” and censorship of controversial content, especially when it comes to human rights activists in countries with abusive governments, peaceful albeit fiery preachers of all faiths, or violent filmmakers whose videos have nothing to do with terrorism. Since it’s impossible to vet each submitted video for terrorism links even with a large moderation staff, tooling algorithms to block content that could merely be terrorist propaganda may become necessary. 

Conservative free speech advocates who oppose big-tech censorship should be worried. When YouTube cracked down on violent content in 2007, it led to activists exposing human rights abuse by Middle Eastern governments being de-platformed. Things will get even worse if platforms are pressured to take things further.

Holding platforms liable like this is unnecessary, even if taking down more extremist content would reduce radicalization. Laws like the Digital Millennium Copyright Act provide a notice-and-takedown process for specific illegal content, such as copyright infringement. This approach is limited to user-submitted content already identified as illegal and would reduce pressure on platforms to remove more content in general.

Combating terrorism and holding big tech accountable for genuine wrongdoing shouldn’t involve precedents or radical laws that make the internet less free and useful for us all.

Originally published here

Made in China – Sold in China

For decades, we have been used to seeing almost everything we buy with the label ‘Made in China.’ It was convenient for every party, consumer and seller alike. However, lately Chinese tech products have caused quite a lot of concern in the free world.

TikTok is one of the most talked about issues. The app’s popularity casts a shadow on the danger it poses regarding data collection and the apparent link between the company and the Chinese Communist Party (CCP). No surprise that several governments have already taken steps to limit the use of the app. First, the United States banned TikTok on government devices, followed by some universities doing the same. Canada is likely to follow, and many people hope the slow and bureaucratic EU legislation will pass something similar.

Another concern is the Huawei 5G network, which some EU countries have already given up. Still, most member states depend on this Chinese technology, although many alternative service providers come from the free world. 

Lately, it has caused uproar in Australia to learn that the notorious Chinese companies Hikvision and Dahua provided surveillance cameras to government buildings. According to James Paterson, the opposition spokesperson for cybersecurity and countering foreign interference, the Commonwealth was “riddled with CCP spyware,” and he urged the government to remove them immediately. Some months ago, the same took place in the United Kingdom, where these two companies were banned due to human rights issues and possible espionage.

The latest news that has caused worry has come from Android users in China, where the cell phones of popular Chinese manufacturers like Xiaomi, OnePlus, and Oppo Realme collect a massive amount of data via their operating systems. Although, as of now, we only have information that this concerns only phones in China, we must be cautious about using similar Chinese tech products and services. Otherwise, we will end up having our data ‘Sold in China.’

Originally published here

What if the EU regulated trains the way it does genetic engineering?

At a recent event on plant breeding, I engaged in a conversation with several people involved in the scientific discussion surrounding New Breeding Techniques (NBTs). Despite the fact that the gene-editing technology CRISPR Cas-9 was developed by a European scientist, Emmanuelle Charpentier, it remains illegal to be used in agriculture on this continent – based on an outdated directive on genetic modification from 2001, and an ECJ court case interpreting it in 2018. I explained that I believe that the EU’s approach towards the precautionary principle has been distorted and hampers innovation – and while scrambling for an analogy, said, “imagine this system of governance had existed during the invention of rail transport”.

The invention of railways dates back to 16th century Germany when wagons were still pulled by horses on wooden rails. By the late 1700s, engineers substituted wooden rails with iron, leading to the introduction of tramways. The first horse-drawn tramway began operating in the UK in 1807. It was only towards the middle of the century that the steam-powered locomotive became viable for railways, yet with innovation came those who argued for caution. 

It might appear strange to the current reader who is used to railways being lauded as the solution for much of Europe’s mobility aches, and as an ambition to reduce carbon dioxide emissions, but during England’s Victorian age railways were under fire for causing “railways madness”. Edwin Fuller Torrey and Judy Miller wrote in The Invisible Plague: The Rise of Mental Illness from 1750 to the Present, trains were believed to “injure the brain.” Unlike the Clean Living Movement in the United States – which purported the idea that tea would mentally injure women – the railway madness story was backed up by anecdotal evidence. During the 1860s, a large amount of news stories emerged, telling stories of railway passengers losing their minds during train trips. Tales of passengers stripping naked and leaning out of windows, attacking others with a variety of weapons, including knives, all while calming down after the train had come to a stop, inspired fear in the regular users of this means of transportation. 

Media stories added fuel to the fire by running headlines about how train journeys were perilous and unpredictable and that trains themselves were to blame for the madness of their travellers. They, at times, omitted that trains were used by those who had escaped mental asylums and that trains in themselves are not immune to violence and crime in the same way any other public area would be. Today, we know that mental health support is essential to curbing these kinds of incidents and that instead of fear and stigma, many people in our society need help. We look at the hysteria of the Victorian age with a sense of modern-day superiority, maybe justifiably. However, let’s imagine what would happen if train travel had never been invented and was introduced to the EU in 2022.

As reports of train journeys from the United States echo into the European media sphere, individual member states pass a moratorium on tenders for rail development. The up-and-coming railway industry promises great economic development for Europe, but activist groups cast doubt upon the efficiency and necessity of railways. “We know to what extent the United States disregards the safety of its citizens. But do you want your government to allow the madness to spread across our society by these mind-eating machines? Sign our petition”, reads a flyer by “European Citizens for Travel Safety”, handed out during a protest in front of the European Commission. The activists have dressed up as trains, running through a large figurine of a human head. The Daily Mail wrote about the protest, headlining “Brave protesters OBLITERATE Eurocrats for allowing mind-bending killer-choo-choos from entering cities”.

Lawmakers in the European Parliament react to public pressure, calling upon the European Commission to uphold the precautionary principle. The Joint Research Centre of the EU had released data showing that there was no connection between railways and the mental health troubles of its passengers, leading to a hearing in Parliament in which MEPs quizzed scientists about their ties to the railway industry. “You pretend that you are independent, but just eight years ago, you published a study on railway safety, which had logistical and financial support by the railway industry”, investigates one MEP from the Netherlands. While the researcher explains that it is common for scientists to work together with industry on analyzing technological innovation, she is interrupted by another MEP from Germany: “A man in my hometown just returned from the United States where he took one of “safe trains” as you call them, and his wife tells me they are now joining a class-action lawsuit for the mental health troubles he got by using one of these machines. Until you prove to me that he WASN’T hurt by the train, I believe they need to remain illegal in Europe. We are not the Wild West, where companies get to experiment on citizens.”

Following a lengthy consultation procedure, and despite safety assessments that showed that railways had none of the effects they were accused of causing, the European Union affirms its commitment to having the highest consumer safety standards in the world. Railway travel remains illegal, and people use predominantly internal combustion engines to move between cities. Ten years later, the Commission compiled an urgent report showing that citizens around the world are able to travel from A to B much faster than Europeans. It will take another 20 years to verify the railway ban’s effect on this underperformance.

Some readers may treat this analogy as facetious and ill-advised, given that Europe allows for a lot of technological innovation and even encourages it. My goal is not to claim that Europe is allergic to innovation but to express disbelief at how the EU cannot grasp the opportunities of gene editing despite its safety and precision. For reference: untargeted mutagenesis through ionizing radiation is perfectly legal in Europe, including for organic farming products, despite being a considerably less precise technique for plant breeding than NBTs. Also, approving NBTs would not mean that EFSA and other food safety agencies would be removed from the approval process of seeds – in fact, we would learn more about them through the work of EU agencies.

Genetic engineering was used for the development of mRNA vaccines, in turn, used during the COVID-19 pandemic. For all intents and purposes, the European Union can approve this technology when it acknowledges the urgency. For gene-editing in our food system, which presents the opportunity to make our food healthier and more sustainable (by being able to feed an ever-growing world population), has yet to recognize this urgency. 

Let’s hope we don’t look back at our current regulatory standards in 200 years the same way we look back at the Victorian fear of trains.

Originally published here

Britain’s ban on single-use plastics is bad news for consumers and the environment

British consumers can say goodbye to the comforts of plastic cutlery, plates, and food containers. Having already banned plastic straws, cotton buds, and stirrers, England joins Scotland in outlawing the mass manufacturing and distribution of single-use plastics from October 2023 onwards. Wales is in the process of drafting similar legislation.

The reasons behind the ban are visible to the naked eye. Sadly, everyone in Britain is familiar with the plastic litter and landfills spoiling the countryside.  Add the contribution that plastics make to greenhouse gas emissions and the threat they pose to the well-being of local plants and wildlife, and a ban to contain the problem begins to sound justified.

Emil Panzaru, Research Manager at the Consumer Choice Center, did not find the news welcome: “such prohibitions do more harm than good. In neglecting the dangers posed by substitutes to plastic in their impact assessments, British authorities unwittingly encourage options more damaging to the environment while depriving consumers of their choices.”

After all, it is too easy to see the awfulness of discarded forks and crushed cans gathered in a pile off the side of a road and conclude that plastics are the number one environmental threat. To support this case, the British government cites the use of 2.7 billion plastic cutlery yearly, only 10% of which are recycled, and emphasizes the link between degradable plastics and greenhouse gases.

What the government doesn’t see is the cost of producing alternatives. Once we break down the data behind greenhouse gas emissions and look at land and water consumption, ozone depletion, and resource depletion, we can see that your average consumer must reuse a cotton bag at least 7,000 times to justify its environmental impact. Compared directly, research finds that customers need to use cotton bags 52 times to reach the small footprint of a mundane Tesco carrier. These replacements are thus far more damaging than plastic ever was.

Given these issues, Panzaru suggested the following policies: “the British government needs to go beyond simplistic yet damaging solutions that paint plastic as bad and substitutes as good. If the worry is environmental, policymakers should address plastic use case-by-case, considering the costs that substitutes pose too.”

He concludes: “If the worry is that inconsiderate passers-by are spoiling the countryside, then littering and fly-tipping will not stop once the plastic is gone. Instead, the government needs to impose harsher punishments to deter people from littering in the future. This way, consumers will still be free to choose, and the environment will be better off for it.”

Scroll to top
en_USEN