fbpx

Day: September 19, 2023

Ensure Generational Endgame policy achievable in decreasing smoking prevalence in Malaysia, says consumer body

KUALA LUMPUR: Policymakers should delve deeper into the Generational Endgame (GEG) policy, ensuring it offers a practical and attainable method to decrease smoking prevalence in Malaysia.

The Malaysian Consumer Choice Center (MCCC) representative Tarmizi Anuwar said the government also needs to carry out a more meaningful and quality engagement process to ensure that every stakeholder is involved adequately in the consultation process. 

“We do not want just to be given a 10-to-15-minute presentation but not have any further discussion after that,” Tarmizi said in a statement.

CCC recently published a report entitled Roundtable Discussion on Smoking Product Control in Public Health: Room for Improvement.

The main purpose of the round table discussion is to get alternative views from experts in various fields and comprehensively assess and scrutinise the bill considering health, legal, economic and feasibility aspects. 

Read the full text here

Erorile strategiei anti-fumat a României. Motivele pentru care planurile Guvernului nu au „lipici” la populație

Expertul Emil Pânzaru a analizat pentru „Adevărul” strategia anti-fumat a României. Acesta crede că taxele suplimentare pe tutun și pe produsele alternative nu aduc nici bani în plus la buget și nici nu îi ajută pe români să renunțe la fumat.

Doctorul în economie Emil Pânzaru avertizează cu privire la politicile greșite ale statului român, care apelează exclusiv la taxe și impozite pentru a acoperi găurile din buget, în dauna altor segmente sociale și economice. Este și cazul fumătorilor, care, spune expertul, vor plăti prețuri mai mari din cauza accizelor suplimentare, iar acest lucru este dăunător și pentru strategia anti-fumat a țării, care la rândul ei generează efecte negative în domeniul sănătății, dar și în cel al combaterii infracționalității economice.

„Consumatorii români vor fi pedepsiţi fără sens pentru greşeala Guvernului. Problema este simplă, dar gravă. Statul român a cheltuit mult mai mult decât a încasat, estimările actuale plasând deficitul bugetar pentru 2023 în jurul cifrei enorme de 7,5% din PIB, mult peste pragul UE de 3%. Ca urmare, România ar putea pierde toate fondurile europene alocate prin PNRR, un dezastru pentru o ţară care are nevoie serioasă de investiţii”, avertizează Emil Pânzaru.

Taxele suplimentare nu garantează venituri mai mari

Disperat să-şi repare greşeala, Guvernul vrea să-i taxeze în plus pe „vaperi” şi pe cei care preferă alternative fumatului în general, arată Emil Pânzaru.

Însă faptul că statul va majora din nou aceste taxe nu înseamnă încasări suplimentare la buget. „Să fim clari – o măsură care descurajează consumatorii din a cumpăra nişte bunuri nu va aduce bani statului. Ministerul Finanţelor a estimat o creştere de 1,1 miliarde de lei la buget ca urmare a noilor impozite. Din contră, logica economică ne-ar spune că lucrurile s-ar întâmpla fix pe dos. Cu cât sunt mai mari taxele, cu atât oamenii vor cumpăra mai puţin sau vor evita taxele pe ascuns. Ar fi un scenariu prost pentru România, ţară în care evaziunea fiscală se ridică la 10% din PIB”, atrage atenția expertul.

Read the full text here

US Green Activism, Bad Journalism Jeopardize Canada’s Forests

Canada is a world leader in sustainable forest management. The deforestation rate hovers near zero, wildfires have been in decline for decades (despite the recent tragedies) and the billions of trees dotting our landscape suck large amounts of carbon dioxide out of the atmosphere. These are all points of celebration, but that’s lost on many who claim to champion environmental views.

Barry Saxifrage, visual carbon columnist for Canada’s National Observer’s (CNO), has a much starker view: “Our forests have reached a tipping point,” he declared on August 21. Beaming with colorful charts and scientific jargon, his article alleges that because of “decades of surging” logging emissions, “Canada’s managed forest is a gigantic carbon bomb.”

This is a stunning visual that calls us to action, but it’s just not true.

Those claims were recirculated for an American audience by New York Timescontributor David Wallace-Wells with the drastic headline, “Forests Are No Longer Our Climate Friends.”

The issue with both articles, apart from their climate doomerism, is that they’re largely based on questionable research published last year by the Natural Resources Defense Council (NRDC)—a US activist group that has routinely criticized Canadian forestry for years.

We thoroughly debunked that report in the Hamilton Spectator in response, but the mainstream has decided the claims fit the bill enough to stick.

Saxifrage and Wallace-Wells express valid concerns about climate change and wildfires, which I believe we all share. But their specific claims contradict a broad scientific consensus and leave readers with the false impression that our managed forests have set us on a course to climate armageddon. 

Both articles are shot through with analytical errors, key factual omissions and other distortions that are plainly intended to drive an agenda focused more on politics than climate solutions.

(Mis)counting carbon emissions

To give a quick breakdown, Canada’s managed forests “both remove carbon from the atmosphere as they grow … and emit it when they die and decay or burn,” explains Natural Resources Canada (NRCan).

A variety of human and natural activities affect this balance. Logging emits CO2; replanting trees removes it from the atmosphere. Natural disturbances—forest fires, for instance—emit carbon dioxide, while natural tree regeneration removes carbon. Human activity in managed forests, like slash burning, fire suppression and insect control, also affects the forests’ ability to remove carbon from the atmosphere. This is very well studied by a broad spectrum of academics.

Read the full text here

Global Forum on Nicotine 2023 dan Upaya Mengurangi Dampak Buruk Rokok

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, rokok merupakan salah stau ancaman terbesar bagi kesehatan publik banyak negara-negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Rokok konvensional yang dibakar telah terbukti dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker dan serangan jantung.

Penyakit kronis yang disebabkan oleh konsumsi rokok ini bukan hanya memberikan dampak yang negatif terhadap individu yang mengonsumsinya, tetapi juga terhadap institusi kesehatan publik yang membiayai kesehatan masyarakat. Dengan banyaknya orang-orang yang mengalami penyakit kronis karena konsumsi rokok, tentu hal ini akan membuat biaya kesehatan publik menjadi membengkak. Di Indonesia sendiri misalnya, pada tahun 2021 lalu, tercatat bahwa BPJS mengeluarkan dana 15 triliun rupiah per tahun untuk biaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok (kompas.tv, 14/12/2021).

Oleh karena itu, berbagai yurisdiksi di negara-negara di dunia sudah mengeluarkan berbagai aturan regulasi untuk memitigasi dampak negatif dari rokok tersebut kepada individu dan masyarakat. Adanya aturan tersebut sangat beragam, mulai dari kebijakan cukai rokok untuk menaikkan harga, sehingga mengurangi insentif seseorang untuk merokok, hingga aturan yang sangat ketat seperti pelarangan total seluruh kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sudah memberlakukan berbagai regulasi dan aturan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah perokok aktif. Beberapa diantaranya yang sangat umum diketahui adalah pemberlakuan cukai rokok, yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Selain itu, Indonesia juga memiliki regulasi lain terkait dengan periklanan, seperti tidak boleh menampilkan produk rokok di iklan-iklan yang dibuat oleh perusahaan rokok.

Diharapkan, melalui berbagai regulasi tersebut, insentif seseorang untuk merokok menjadi semakin berkurang, dan akan memperbaiki kesehatan publik, karena penyakit kronis yang disebabkan oleh rokok akan menurun. Tetapi, sepertinya berbagai kebijakan ini belum cukup, melihat fakta justru jumlah populasi perokok cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan tersebut seakan terlihat kurang berhasil dalam mencapai tujuannya. Dari tahun ke tahun, jumlah populasi perokok di Indonesia kian naik. Pada tahun 2011 lalu, jumlah perokok dewasa di Indonesia berjumlah sekitar 60,3 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021, menjadi 69,1 juta jiwa (cnnindonesia.com, 31/5/2022).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan harus segera diatasi secepatnya. Memang harus diakui bahwa, meninggalkan rokok bagi perokok aktif, apalagi yang sudah sangat lama selama belasan hingga puluhan tahun, bukan sesuatu yag mudah dilakukan. Rokok mengandung zat nikotin yang membuat para penggunanya mengalami adiksi.

Untuk itu, adanya aturan regulasi yang berfokus pada pelarangan dan meningkatkan harga saja tidak cukup. Dibutuhkan langkah lain dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, agar tujuan untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia dapat tercapai dan berhasil.

Hal ini lah yang menjadi topik bahasan dalam acara Global Forum Nicotine (GFN) 2023, yang berlangsung di Polandia pada tanggal 21-24 Juni lalu. GFN sendiri merupakan konferensi rutin yang berfokus pada isu-isu mengenai kebijakan harm reduction dan inovasi untuk mengurangi dampak negatif dari rokok. Konferensi tahun ini sendiri dihadiri oleh peserta dari 84 negara (filtermag.org, 6/7/2023).

Pentingnya riset dan penelitian mengenai solusi harm reduction yang paling efektif menjadi salah satu topik panel diskusi dalam konferensi ini. Cochrane Review yang dipublikasikan oleh Universitas Oxford misalnya, menunjukkan bahwa rokok elektrik merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di tiga negara (34 studi di Amerika Serikat, 16 studi di Inggris, dan 8 studi di Italia), para perokok aktif berpotensi besar untuk menggantikan kebiasaan merokoknya ke rokok elektrik dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan dibandingkan dengan langkah lain, seperti terapi nikotin (antaranews.com, 3/8/2023).

Dalam panel lainnya misalnya, peneliti dan dosen Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran, Neily Zakiyah, mengungkapkan bahwa inormasi yang disebarkan terkait dengan resiko dari produk alternatif seperti rokok elektrk harus berdasarkan kajia ilmiah. Hal in isangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi secara tepat dan akurat. Selain itu, adanya kolaborasi untuk menyampaikan informasi tersebut, seperti para ilmuwan, media, dan komunitas, juga penting untuk diupayakan (antaranews.com, 3/8/2023).

Selain itu, pandangan bahwa vape atau produk nikotin alternatif lainnya sebagai penyebab beberapa penyakit juga menjadi topik bahasan dalam konferensi ini. Peneliti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran (UNPAD), Dr. Amaliya misalnya, dalam konferensi ini menyarakan bahwa produk nikotin alternatif seperti vape bukan menjadi penyebab masalah kesehatan gusi (jpnn.com, 10/7/2023).

Sebagai penutup, rokok konvensional yang dibakar merupakan salah satu penyebab terbesar masalah kesehatan publik di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Untuk itu, adanya informasi yang tepat yang dapat membantu para perokok untuk berhenti merokok, salah satunya melalui produk nikotin alternatif yang jauh lebih tidak berbahaya, adalah hal yang sangat penting.

Originally published here

Alabama Ban on Vaping in Cars Worsens Public Health

While the effort to reduce secondhand smoke inhalation from combustible cigarettes is noble, vapor produced from e-cigarettes does not contain the harmful tar and chemicals found in combustible cigarettes. It does not create the same degree of harm.

MONTGOMERY, AL — This spring, Alabama state lawmakers passed a bill (HB3) that is now in effect, prohibiting the use of cigarettes and vaping products in vehicles when a child 14 years of age or younger is present.

Elizabeth Hicks, US Affairs Analyst with the consumer advocacy group Consumer Choice Center, said of HB3, “Legislation like this further demonstrates how regulators view vaping and smoking as the same, when in reality, numerous studies have shown vaping to be 95% less harmful. While the effort to reduce secondhand smoke inhalation from combustible cigarettes is noble, vapor produced from e-cigarettes does not contain the harmful tar and chemicals found in combustible cigarettes. It does not create the same degree of harm.

“Treating vaping like cigarettes hampers public health by deterring smokers from adopting a less harmful nicotine option. With 8,600 annual smoking-related deaths in Alabama, regulators should view vaping as a harm reduction tool rather than regulating it as cigarettes,” added Hicks.

Read the full text here

Unmasking the Fun Police

A lot has already been discussed regarding the Centre for Substance Use and Addiction’s (CCSA) report that recommends drastic changes to health guidelines for alcohol.1 Experts from the International Scientific Forum on Alcohol Research (ISFAR) called it “a pseudo-scientific amalgamation of selected studies of low scientific validity that fit their preconceived notions,” and more recently 16 prominent Quebec-based harm reduction experts, professors, and researchers have stated that the CCSA’s report misleads consumers with statements like “even in small doses, alcohol has consequences for everyone.”

But beyond the criticism the CCSA has received from those who work in the field of alcohol research, there is a once-murky link between the researchers who regularly push for neo-temperance policy change and international temperance organizations like Movendi.

Movendi is an international temperance group that preaches a zero-consumption approach to alcohol. Movendi was founded in the 1800s under the name “The Order of Good Templars,” but rebranded itself in 2020, possibly because their previous name sounded like it was from a Dan Brown novel. 

Funny enough, Movendi funds its neo-temperance lobbying around the world by running a lottery in Sweden. Now, there is nothing morally wrong with running a lottery, or gambling for that matter, but running a lottery that has been sued by Sweden’s Consumer Agency for using misleading marketing tactics and defrauding consumers is certainly suspect and worthy of criticism. Not to mention the fact that they fund their puritanical war on one “sin” with the profits of another. 

Movendi is important in the conversation about alcohol policy internationally, because they officially partner with the World Health Organization, but also domestically, because their affiliate researchers are the actual authors of the CCSA report that has faced so much criticism. 

Yes, the authors of the CCSA’s report on alcohol, which was funded by your tax dollars via Health Canada, are openly affiliated with an international anti-alcohol organization whose main goal is creating an alcohol-free future.

How do we know this? Well, the authors of the CCSA report, Tim Stockwell, Timothy Naimi, and Adam Sherk, have open ties to Movendi that are clear for anyone to see. For example, just two days after the CCSA report was published, an interactive summary of the report was published on Movendi’s website, authored by the same set of authors. 

In fact, these CSSA researchers cite on their own conflict of interest page that they are affiliated with Movendi International. And while their disclosure states that they are volunteer members with Movendi, according to the disclosures, they have travelled on Movendi’s dime to Movendi events in Sweden, and are featured on the Movendi podcast, dedicated to raising awareness about the dangers of alcohol. 

And just how strident are these anti-alcohol lobbyists and the organization they are tied to? Well, again according to Movendi’s own website, their members take a pledge stating that they “are required to lead a life free from the use of alcohol and other intoxicating drugs”.

Now, there is nothing wrong with choosing to abstain from alcohol and other intoxicating drugs. To each their own. But taking one’s personal view and masquerading it as scientific, at taxpayers’ expense, and in turn lobbying the federal government for policy change, is another thing. Did taxpayers ask for their money to be used to fund anti-alcohol lobbying? Certainly not.

Imagine if the Government of Canada commissioned a study on the appropriate level of meat consumption, and it was discovered that the authors of the study, after coming to what is obviously a pre-drawn conclusion, are strident vegans affiliated with anti-meat organizations like People for Ethical Treatment of Animals (PETA)? Outrage would understandably follow, and the findings would be cast off as nothing more than ideologically driven pseudoscience. 

Well, the good news for Canadians who drink is that despite the headlines about the CCSA’s report, it would appear the federal government is approaching the report and the CCSA’s fuzzy accounting with caution. As of right now, Canada’s low-risk guidelines remain at two drinks per day for women, and three drinks for men per day—as they should be, given the very smallchanges in absolute health risk that exist at this level of consumption. 

At the end of the day, these anti-alcohol activists are just people who want to tax, forbid, and regulate as much of your lives as they can. They are nothing more than the Fun Police.  

Originally published here

The enforcement of the smoking ban failed in restaurants, the Generational Endgame will increase illegal trade 

KUALA LUMPUR, 18th Sep 2023 – The Consumer Choice Center (CCC) has just published a Report on the Roundtable Discussion on Smoking Product Control in Public Health: Room for Improvement held on 23 August 2023 recently at the Majestic Hotel, Kuala Lumpur. 

Representative of the Malaysian Consumer Choice Center, Tarmizi Anuwar said: “The main purpose of the round table discussion is to get alternative views from experts in various fields as well as comprehensively assess and scrutinize the bill taking into account health, legal, economic and feasibility aspects. In addition, this report aims to provide proposals for improving the bill to the Special Select Committee, the Ministry of Health and policy makers.”

In addition, Tarmizi emphasized that this report is important to be examined by policy makers to ensure that the Generational Endgame policy to be implemented is studied more deeply and takes a more practical and feasible approach to reduce smoking rates in Malaysia.

“Policy makers should examine the essence of this report because our concern is that this tobacco bill will end up with an increase in illegal trade and the lack of a comprehensive impact assessment especially on consumers.”

“In addition, the Government also needs to carry out a more meaningful and quality engagement process to ensure that every stakeholder is properly involved in the consultation process. We don’t want to just be given a 10-to-15-minute presentation but not have any further discussion after that.”  

According to YB Dr. Afif Bahardin who is the Taman Medan assemblyman, he thinks that Generational Endgame will fail due to lack of resources and human capital. This is based on his experience dealing with the Ministry of Health while serving as the Member of the Penang State Executive Council who tried to make Penang a smoke-free zone but was unsuccessful. 

“In Malaysia, the illegal trade is rampant and from my point of view GEG will fail, just like how Penang tried to do it before. We need to focus on how to control smoking. There are currently no vaping regulations and no regulations on nicotine levels. Get support from everyone not only from enforcement but also for the community. Also, instead of focusing on introducing new bills. Restaurants still have people smoking, enforcement needs to be there. I think supporting community education is much more important than imposing new laws”, he said.

In addition, Kue Kok Meng as the President of the Petaling Jaya Coffee Shop Association said that until now the Ministry of Health or law enforcement cannot control the current laws such as smoking in restaurants. 

“In the coffee shop I don’t see law enforcement coming to ban people from smoking. The government has made all the advertisements but people still smoke. Most importantly, the responsibility of enforcement should be done by enforcement agencies and not coffee shops.”

According to Benedict Weerasena until May 2021, illegal cigarettes continue to increase and emphasizes the importance of enforcement to deal with the issue of illegal trade before introducing the end generation policy. 

“The impact on GEG for retailers is lost revenue, compliance costs, equipment costs, monitoring costs, opportunity costs and legal fees. Based on our study, the total enforcement cost for GEG is estimated at RM 303 million per year including tobacco track costs, public awareness campaigns, administrative costs, additional enforcement to curb the growth of the illegal cigarette market.”

“We don’t want to be like South Africa in March 2020 when their government introduced a ban on the sale of tobacco products. But 93% of smokers can still continue to buy cigarettes and the average price has increased by 250%. If this matter is not controlled it creates a negative perception that our country prioritizes smuggling over legitimate sources.” he said. 

Download the full report here

Scroll to top
en_USEN