fbpx

Day: February 2, 2023

Betiltják a TikTokot Európában?

A Consumer Choice Center kedden az EU döntéshozóinak címzett állásfoglalásában azt írja, hogy itt az ideje, hogy az EU is fokozza a TikTokkal kapcsolatos intézkedéseit, „mielőtt ez túl késő volna”. 

Mintha az elmúlt napokban kezdene elfogyni az EU-ban a levegő a TikTokkörül.

Január 19-én az Európai Bizottság belső piacért felelős európai biztosa, Thierry Breton videóhíváson keresztül tárgyalt a kínai minivideó-megosztó platform vezérigazgatójával, Sou Ce Csuval. A biztos a megbeszélés kapcsán a TikTok elsősorban tizenéves közönségére utalva úgy fogalmazott:

„A lehető leghamarabb”

Breton hozzátette, hogy az európai fiatalok millióit elérő platformként a TikToknak teljes mértékben meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak, különösen a digitális szolgáltatásokról szóló EU-s jogszabálynak. Az európai uniós nyelvezettől eltérően szokatlanul élesen hozzátette, hogy megkérte a TikTok vezérigazgatóját, hogy a „lehető leghamarabb” mutassa be „nemcsak az erőfeszítéseket, hanem azok eredményeit is”.

A január 19-i tárgyalást megelőzte január 10-én egy személyes brüsszeli találkozó, amikor Sou Ce Csu több biztossal is eszmecserét folytatott a platform európai jövőjéről. Vera Jourova, az Európai Bizottság alelnöke ekkor közölte: nem szabad, hogy kétséges legyen, hogy az európai felhasználók adatai biztonságban vannak és nincsenek kiszolgáltatva harmadik országbeli hatóságok illegális hozzáférésének. Emmanuel Macron francia elnök szerint a kínai platform „megtévesztően ártatlannak tűnik”, de függőséget okoz és orosz dezinformációt terjeszt.

Read the full text here

Dukungan untuk Program Persetujuan Otomatisasi Pelayanan (POP) Merek Kemenkumham

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan sektor ekonomi kreatif. Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka hasil karya para inovator dan pekerja kreatif dapat dibajak dengan sangat mudah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka sendiri.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perlindungan kekayaan intelektual yang buruk. Bila kita pergi ke berbagai pusat perbelanjaan di kota-kota di Indonesia misalnya, kita bisa dengan sangat mudah menemukan berbagai produk bajakan yang dijual bebas, mulai dari produk fashion seperti pakaian, musik, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, tantangan untuk menjaga hak kekayaan intelektual juga semakin besar. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi seperti internet misalnya, kita bisa semakin mudah bisa menemukan berbagai barang bajakan, dan distribusi konten-konten yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti film dan juga musik, juga bisa semakin mudah.

Untuk itu, adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diejawantahkan dan diwujudkan. Dengan demikian, hak para inovator dan pekerja industri kreatif untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang sudah merka buat dengan susah payah dapat dilindungi dan tidak dirampas oleh orang lain.

Meskipun demikian, tantangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan ineteltkual di Indonesia bukan hanya pada aspek penegakan hukumnya saja. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, aspek penegakan hukum untuk menindak mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual orang lain adalah hal yang sangat penting.

Tetapi, di sisi lain, adanya keaktifan dari pelaku industri kreatif untuk segera mencatatkan dan mendaftarkan kekayaan intelektual yang mereka miliki kepada pemerintah, dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah hal yang sangat penting. Tanpa adanya proses pencatatan dan juga pendaftaran di Kemenkumham, tentu akan sangat sulit hingga mustahil hak kekayaan intelektual tersebut dapat terlindungi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita tidak dapat memungkiri dan membantah bahwa ada berbagai tantangan yang menyebabkan keengganan sebagian pelaku industri kreatif untuk mencatatkan dan mendaftarkan karya yang telah mereka buat kepada pemerintah. Hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari rendahnya tingkat kesadaran pelaku industri kreatf, hingga berbagai proses dan peraturan yang berbelit dari lembaga terkait.

Terkait dengan tingkat kesadaran, maka dari itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberlakukan berbagai program edukasi publik dan juga sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan pendaftaran karya bagi pelaku industri kreatif dan juga masyarakat umum. Mengenai peraturan berbelit, untuk itu, sangat diperlukan berbagai program reformasi kebijakan yang ditujukan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses bagi para pelaku industri kreatif untuk mencatatkan karya yang mereka buat.

Untuk memudahkan proses tersebut, belum lama ini, Kemenkumham mengeluarkan program reformasi pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual yang bernama Persetujuan Otomatisasi Pelayanan (POP) Merek. POP Merek sendiri diluncurkan di Bali pada tanggal 30 Oktober 2022 lalu, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna Laoly (kumparan.com, 13/12/2022).

Program POP Merek sendiri merupakan program layanan yang ditujukan untuk mempercepat proses perpanjangan merek yang dimiliki oleh berbagai badan suaha di Indonesia. Berbeda dengan proses yang terjadi sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga berhari-hari, melalui POP Merek, badan usaha yang ingin memperpanjang merek yang mereka miliki membutuhkan waktu cukup 10 menit (suara.com, 30/10/2022).

Adanya program ini tentu merupakan berita yang sangat baik bagi para pelaku usaha di Indonesia, termasuk juga para pelaku industri kreatif. Melalui program POP Merek, mereka bisa dengan lebih mudah dan cepat memperpanjang kekayaan inteektual, dalam hal ini merek, yang mereka miliki.

Program POP Merek sendiri bukan merupakan program reformasi pertama yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam rangka untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual. Di awal tahun 2022 lalu, Kemenkumham juga menerapkan program POP Hak Cipta (POP HC), yang bertujuan untuk mempercepat dan mempercepat proses permohonan hak cipta, yang sebelumnya memakan proses sampai 23 hari menjadi hanya 10 menit (dgip.go.id, 20/10/2022).

Selain itu, terkait dengan program POP Merek, program ini juga merupakan bagian dari upaya Kemenkumham dalam rangka menjadikan tahun 2023 sebagai tahun merek dgip.go.id, 13/12/2022). Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai dan bangga dengan produk-produk dari Indonesia.

Sebagai penutup, proses pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual yang berbelit merupakan salah satu permasalahan yang memberikan tantangan untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Melalui program POP Merek, dan juga program POP HC sebelumny, diharapkan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia bis semakin meningkat, dan industri kreatif di negara kita bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Originally published here

Is there a future for cannabis consumption lounges?

After much consultation and a lot of waiting, British Columbia released its What We Heard consultation report on the possibility of cannabis consumption lounges in January. The results were somewhat predictable: cannabis consumers and those connected to the industry were generally in favour, while non-cannabis users were against the plan.

Public health and law enforcement, for their part, expressed similar concerns they’ve had all along with legalization: health consequences, keeping it out of the hands of young people, and increased rates of impaired driving. 

It was far from the slam dunk that some in the industry were hoping to see, and it paints a cloudy picture of the future of consumption spaces. To many, the lack of spaces available to publicly consume cannabis remains one of legalization’s pieces of unfinished business. “This lack of consumption spaces is alienating,” wrote Amanda Siebert last year, “and it continues to stigmatize the plant long after we’ve been told it’s okay to partake in our substance of choice.” 

But if BC’s report is anything to go by, it’s hard to conclude that dedicated consumption cafes are, at this point, anything but a pipe dream. Consultation processes have failed to identify agreed-upon regulatory or business models for the sector, and politicians have been mostly apathetic towards reopening the question—in 2021, The Canadian Press reported that few provincial governments were even considering allowing them any time soon. 

Read the full text here

Taiwan Is About to Ban the Use of Nicotine Vapes

Taiwan looks set to become the next country in Asia to ban nicotine vaping products.

On January 12, amendments to the Tobacco Hazards Prevention Act effectively cleared the legislative floor. Now, the legislation only awaits a presidential nod—a formality given that President Tsai Ing-wen is from the ruling Democratic Progressive Party that proposed it. 

The news, which arrives not long after the Philippines enacted relatively pro-vape regulations, has elicited strong reactions from consumers, policy experts and medical experts, who had some hopes that the tide might be turning in favor of tobacco harm reduction (THR). 

Taiwan appears to be emulating regulations in nearby Japan, where heated tobacco products (HTPs) are sold legally but nicotine vapes are prohibited. The availability of HTPs in Japan has seen a dramatic reduction in cigarette sales. But THR advocates will wonder why an option indicated to have an even lower risk profile—and shown to be a more effective smoking cessation aid than nicotine replacement therapy—is about to become formally illegal. Other Asian countries to have banned vapes include India and Thailand

In Taiwan’s strained governmental nomenclature, HTPs have been classified “designated tobacco products” and are subject to regulation, while vaping devices have been accorded the category of “tobacco-like products.” The imminent ban includes use of e-cigarettes, with penalties of up to $330 for violations. (Previously, vapes had existed in something of a legal gray area.)

This has ignited debate in Taiwan, a country of 24 million where 13 percent of the population smokes, including almost a quarter of men. While millions of upset vape users have been left in the lurch, anti-tobacco groups are meanwhile demanding HTPs be banned too. The law, which will likely come into effect in a month after the presidential assent, will inevitably force vape shops to close and a rapidly growing industry to shutter or go underground.

While it’s difficult to deduce the motivations for the legislative decision, Taiwan policy experts and vape users point to a combination of misinformation, financial considerations trumping public health, and the positions taken by World Health Organization’s Framework Convention for Tobacco Control (WHO FCTC) on novel nicotine alternatives.

“The issue did not have enough public discussion and the approach to harm reduction should be more thoroughly debated,” Simon Lee, the Taiwan policy fellow at Consumer Choice Center, a global consumer advocacy group in Washington, told Filter. “For instance, we have seen misinformation, especially with regard to nicotine, circulating among anti-tobacco activists. It is beyond reasonable doubt that Taiwan’s consumers deserve a much better outcome.”

Read the full text here

Thailand police crackdown on tourists with vape devices shows they desperately need harm reduction policies

Harm reduction vs. smoking

If you happen to practice harm reduction and have a vape device in your pocket, it seems Thailand is the last place you’re going to want to visit.

In the last few days, it was revealed that police officers allegedly extorted a Taiwanese actress of more than 27,000 baht ($820) for…wait for it…having a vaping device.

Taiwanese actress Charlene An got into a taxi with friends after a night out in the Thai capital and was caught with a vape and was held by the police and not allowed to leave until she paid the steep fine.

The police officers have at last been transferred and may face their own charges, while the police have been forced to apologize to the Taiwanese tourist for the gross misstep.

This is not only an abuse of power and irresponsible in its own right, but it proves again why Thailand must modernize its policies on harm reduction and embrace alternatives to smoking like vaping and other products.

Before that, in 2019, a tourist from France was arrested, fined, jailed and deported just for vaping. She had to bear legal costs, expenses and fines of approximately 286,000 Baht ($8730) in just one week.

For any tourist, this can be unsettling, but it’s even more problematic that local residents don’t have access to legal harm reduction products. This is what happens when the government’s own policy sees vaping as a threat.

The Thai government must immediately re-evaluate their policy on vaping and take into account the proposal from Minister Thanakamanusorn to legalize the use of vaping as a way to give smokers the option to quit.

The government should replicate the implementation of policies in countries such as the United Kingdom that have succeeded in significantly reducing smoking rates through the recognition of harm reduction as the main strategy.

Based on data recently released by the United Kingdom’s Office for National Statistics, the number of smokers aged 18 and over has decreased from 14.0 percent in 2020 to 13.3 percent in 2021. In fact, this is the most effective decrease since it was first recorded in 2011 by 20.2 percent.

In August last year, Thailand’s Public Health Minister and Deputy Prime Minister Anutin Charnvirakul stated that e-cigarettes pose significant health risks to users and that vaping helps create new smokers, especially among young people in Thailand.

Based on a recent study by the Office for Health Improvement & Disparities United Kingdom stated vaping significantly lowered exposure to harmful substances compared to smoking, as shown by biomarkers associated with the risk of cancer, respiratory and cardiovascular conditions.

Besides, an analytical survey by Lee, Coombs dan Afolalu (2018) said the actual factors of vaping among youth have yet to be proven. In addition, according to the Royal College of Physicians, reports stating that teenagers who use vaping are at risk of potentially giving birth to a generation affected by nicotine are not based on evidence.

If policymakers took this into account, perhaps there would be more people with different options for harm reduction in Thailand, and perhaps less cases of abuse by police officers.

Tarmizi Anuwar is the Malaysia Country Associate of the Consumer Choice Center.

Scroll to top
en_USEN