fbpx

Tag: 2. Februar 2023

Betiltják a TikTokot Európában?

A Consumer Choice Center kedden az EU döntéshozóinak címzett állásfoglalásában azt írja, hogy itt az ideje, hogy az EU is fokozza a TikTokkal kapcsolatos intézkedéseit, „mielőtt ez túl késő volna“. 

Mintha az elmúlt napokban kezdene elfogyni az EU-ban a levegő a Tick Tackkörül.

19. Januar az Európai Bizottság belső piacért felelős európai biztosa, Thierry Breton videóhíváson keresztül tárgyalt a kínai minivideó-megosztó Plattform vezérigazgatójával, Sou Ce Csuval. A biztos a megbeszélés kapcsán a TikTok elsősorban tizenéves közönségére utalva úgy fogalmazott:

„A lehető leghamarabb”

Breton hozzátette, hogy az európai fiatalok millióit elérő platformként a TikToknak teljes mértékben meg kell felelnie az uniós jogszabályoknak, különösen a digitális szolgáltatásokról szóló EU-s jogszabálynak. Az európai uniós nyelvezettől eltérően szokatlanul élesen hozzátette, hogy megkérte a TikTok vezérigazgatóját, hogy a „lehető leghamarabb” mutassa be „nemcsak az erőfeszítéseket, hanem azok eredményeit is”.

A január 19-i tárgyalást megelőzte január 10-én egy személyes brüsszeli találkozó, amikor Sou Ce Csu több biztossal is eszmecserét folytatott eine Plattform európai jövőjéről. Vera Jourova, az Európai Bizottság alelnöke ekkor közölte: nem szabad, hogy kétséges legyen, hogy az európai felhasználók adatai biztonságban vannak és nincsenek kiszolgáltatva harmadik országbeli hatóságok illegális hozzáfér. Emmanuel Macron francia elnök szerint a kínai platform „megtévesztően ártatlannak tűnik”, de függőséget okoz és orosz dezinformációt terjeszt.

Lesen Sie den vollständigen Text hier

Dukungan für das Programm Persetujuan Otomatisasi Pelayanan (POP) Merek Kemenkumham

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan aspekt yang sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan sektor ekonomi kreatif. Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka hasil karya para inovator dan pekerja kreatif dapat dibajak dengan sangat mudah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka sendiri.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, Indonesien merupakan salah satu negara dengan tingkat perlindungan kekayaan intelektual yang buruk. Bila kita pergi ke berbagai pusat perbelanjaan di kota-kota di Indonesia misalnya, kita bisa dengan sangat mudah menemukan berbagai produk bajakan yang dijual bebas, mulai dari produk fashion seperti pakaian, musik, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, tantanga untuk menjaga hak kekayaan intelektual juga semakin besar. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi seperti internet misalnya, kita bisa semakin mudah bisa menemukan berbagai barang bajakan, dan distribusi konten-konten yang melanggar hak kekayaan intelektual, seperti film dan juga musik, juga bisa semakin mudah.

Untuk itu, adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diejawantahkan dan diwujudkan. Dengan demikian, hak para inovator dan pekerja industri kreatif untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang sudah merka buat dengan susah payah dapat dilindungi dan tidak dirampas oleh orang lain.

Meskipun demikian, tantangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan ineteltkual di Indonesia bukan hanya pada aspekt penegakan hukumnya saja. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, aspekt penegakan hukum untuk menindak mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual orang lain adalah hal yang sangat penting.

Tetapi, di sisi lain, adanya keaktifan dari pelaku industri kreatif untuk segera mencatatkan dan mendaftarkan kekayaan intelektual yang mereka miliki kepada pemerintah, dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah hal yang sangat penting. Tanpa adanya prosaiert pencatatan und juga pendaftaran di Kemenkumham, tentu akan sangat sulit hingga mustahil hak kekayaan intelektual tersebut dapat terlindungi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita tidak dapat memungkiri dan membantah bahwa ada berbagai tantangan yang menyebabkan keengganan sebagian pelaku industri kreatif untuk mencatatkan dan mendaftarkan karya yang telah mereka buat kepada pemerintah. Hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari rendahnya tingkat kesadaran pelaku industri kreatf, hingga berbagai proses dan peraturan yang berbelit dari lembaga terkait.

Terkait dengan tingkat kesadaran, maka dari itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberlakukan berbagai program edukasi öffentlich dan juga sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan pendaftaran karya bagi pelaku industri kreatif dan juga masyarakat umum. Mengenai peraturan berbelit, untuk itu, sangat diperlukan berbagai program reformasi kebijakan yang ditujukan untuk menyederhanakan dan mempermudah prosa bagi para pelaku industri kreatif untuk mencatatkan karya yang mereka buat.

Untuk Memudahkan Prosa Tersebut, Belum Lama Ini, Kemenkumham Mengeluarkan Programm Reformasi Pencatatan und Pendaftaran Kekayaan Intellektuellen Yang Bernama Persetujuan Otomatisasi Pelayanan (POP) Merek. POP Merek sendiri diluncurkan di Bali pada tanggal 30. Oktober 2022 lalu, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna Laoly (kumparan.com, 13.12.2022).

Programm POP Merek Sendiri Merupakan Programm Laanan Yang Ditujukan für Mempercepat Prosa Perpanjangan Merek Yang Dimiliki Oleh Berbagai Badan Suaha in Indonesien. Berbeda dengan proses yang terjadi sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga berhari-hari, melalui POP Merek, badan usaha yang ingin memperpanjang merek yang mereka miliki membutuhkan waktu cukup 10 menit (suara.com, 30.10.2022).

Adanya-Programm ini tentu merupakan berita yang sangat baik bagi para pelaku usaha di Indonesia, termasuk juga para pelaku industri kreatif. Melalui-Programm POP Merek, mereka bisa dengan lebih mudah dan cepat memperpanjang kekayaan inteektual, dalam hal ini merek, yang mereka miliki.

Programm POP Merek sendiri bukan merupakan Programmreformasi pertama yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam rangka untuk mempermudah dan mempercepat Prosa pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual. Di awal tahun 2022 lalu, Kemenkumham juga menerapkan program POP Hak Cipta (POP HC), yang bertujuan untuk mempercepat dan mempercepat proses permohonan hak cipta, yang sebelumnya memakan proses sampai 23 hari menjadi hanya 10 menit (dgip.go.id, 20/10 /2022).

Selain itu, terkait dengan program POP Merek, program ini juga merupakan bagian dari upaya Kemenkumham dalam rangka menjadikan tahun 2023 sebagai tahun merek dgip.go.id, 13/12/2022). Hal ini dilakukan salah satunya adalah für membangun kesadaran masyarakat für mencintai und bangga dengan produk-produk dari Indonesia.

Sebagai Penutup, Prosa pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual yang berbelit merupakan salah sati permasalahan yang memberikan tantangan untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Melalui-Programm POP Merek, und Juga-Programm POP HC sebelumny, diharapkan pencatatan und pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia bis semakin meningkat, dan industri kreatif di negara kita bisa tumbuh und berkembang dengan pesat.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Gibt es eine Zukunft für Cannabis-Konsum-Lounges?

Nach vielen Beratungen und langem Warten veröffentlichte British Columbia seine Was wir gehört haben Konsultationsbericht über die Möglichkeit von Cannabiskonsum-Lounges im Januar. Die Ergebnisse waren einigermaßen vorhersehbar: Cannabiskonsumenten und mit der Branche verbundene Personen waren im Allgemeinen dafür, während Nicht-Cannabiskonsumenten gegen den Plan waren.

Das öffentliche Gesundheitswesen und die Strafverfolgungsbehörden äußerten ihrerseits ähnliche Bedenken, die sie schon seit der Legalisierung hatten: gesundheitliche Folgen, das Ausschließen der Hände junger Menschen und erhöhte Raten von beeinträchtigtem Fahren. 

Es war weit entfernt von dem Slam Dunk, den sich einige in der Branche erhofft hatten, und es zeichnet ein trübes Bild der Zukunft der Konsumräume. Für viele bleibt der Mangel an verfügbaren Räumen für den öffentlichen Konsum von Cannabis eine der unerledigten Aufgaben der Legalisierung. „Dieser Mangel an Konsumräumen entfremdet“ schrieb Amanda Siebert letztes Jahr„Und es stigmatisiert die Pflanze noch lange, nachdem uns gesagt wurde, dass es in Ordnung ist, an der Substanz unserer Wahl teilzuhaben.“ 

Aber wenn man dem Bericht von BC glauben kann, ist es schwer zu schlussfolgern, dass spezielle Konsumcafés zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als ein Wunschtraum sind. Konsultationsprozesse konnten keine vereinbarten Regulierungs- oder Geschäftsmodelle für den Sektor identifizieren, und die Politiker waren größtenteils apathisch gegenüber der Wiederaufnahme der Frage – im Jahr 2021, berichtete The Canadian Press wenige Provinzregierungen überlegten sogar, sie in absehbarer Zeit zu erlauben. 

Lesen Sie den vollständigen Text hier

Taiwan steht kurz davor, die Verwendung von Nikotin-Vapes zu verbieten

Taiwan scheint das nächste Land in Asien zu werden, das Nikotin-Vaping-Produkte verbietet.

Am 12. Januar treten Änderungen des Tabakgefahren-Präventionsgesetzes in Kraft gelöscht die Legislative. Jetzt wartet das Gesetz nur noch auf ein Nicken des Präsidenten – eine Formalität, da Präsidentin Tsai Ing-wen von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei stammt, die es vorgeschlagen hat. 

Die Nachricht, die nicht lange nach den Philippinen eintrifft relativ Pro-Vape-Vorschriften erlassen, hat starke Reaktionen von Verbrauchern, Politikexperten und medizinischen Experten hervorgerufen, die einige Hoffnungen hegten, dass sich das Blatt zugunsten der Tabakschadensminderung (THR) wenden könnte. 

Taiwan scheint die Vorschriften im nahe gelegenen Japan nachzuahmen, wo erhitzte Tabakprodukte (HTPs) legal verkauft werden, Nikotinverdampfer jedoch verboten sind. Die Verfügbarkeit von HTPs in Japan hat einen gesehen dramatische Reduktion im Zigarettenverkauf. THR-Befürworter werden sich jedoch fragen, warum eine Option ein noch geringeres Risikoprofil aufweist – und sich als eines erwiesen hat effektiver Raucherentwöhnungshilfe als Nikotinersatztherapie – steht kurz davor, formell illegal zu werden. Andere asiatische Länder, die Vapes verboten haben, sind unter anderem Indien und Thailand

In Taiwans angespannter staatlicher Nomenklatur wurden HTPs als „ausgewiesene Tabakprodukte“ eingestuft und unterliegen der Regulierung, während Dampfgeräte der Kategorie „tabakähnliche Produkte“ zugeordnet wurden. Das drohende Verbot beinhaltet verwenden von E-Zigaretten, mit Strafen von bis zu $330 für Verstöße. (Vorher existierten E-Zigaretten in einer Art rechtlicher Grauzone.)

Das hat gezündet Debatte in Taiwan, einem Land mit 24 Millionen Einwohnern, in dem 13 Prozent der Bevölkerung rauchen, darunter fast ein Viertel der Männer. Während Millionen verärgerter Dampfer im Stich gelassen wurden, sind die Anti-Tabak-Gruppen inzwischen im Stich gelassen worden anspruchsvoll HTPs werden ebenfalls verboten. Das Gesetz, das wahrscheinlich einen Monat nach der Zustimmung des Präsidenten in Kraft treten wird, wird die Vape-Shops unweigerlich dazu zwingen, schnell zu schließen wachsend Industrie zu schließen oder in den Untergrund zu gehen.

Während es schwierig ist, die Beweggründe für die Gesetzesentscheidung abzuleiten, weisen taiwanesische Politikexperten und E-Zigaretten-Nutzer auf eine Kombination aus Fehlinformationen, finanziellen Erwägungen, die die öffentliche Gesundheit übertrumpfen, und den Positionen des Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums der Weltgesundheitsorganisation (WHO FCTC) zu Romanen hin Nikotin alternativen.

„Das Thema wurde in der Öffentlichkeit nicht ausreichend diskutiert, und der Ansatz zur Schadensminderung sollte gründlicher diskutiert werden“, sagte Simon Lee, der Taiwan Policy Fellow am Consumer Choice Center, einer globalen Verbrauchervertretung in Washington Filter. „Zum Beispiel haben wir Fehlinformationen gesehen, insbesondere in Bezug auf Nikotin, die unter Anti-Tabak-Aktivisten kursieren. Es steht außer Zweifel, dass Taiwans Verbraucher ein viel besseres Ergebnis verdienen.“

Lesen Sie den vollständigen Text hier

Das Vorgehen der thailändischen Polizei gegen Touristen mit Vape-Geräten zeigt, dass sie dringend Maßnahmen zur Schadensminderung brauchen

Schadensminderung vs. Rauchen

Wenn Sie Schadensminderung betreiben und ein Vape-Gerät in der Tasche haben, scheint Thailand der letzte Ort zu sein, den Sie besuchen möchten.

In den letzten Tagen wurde bekannt, dass Polizisten angeblich eine taiwanesische Schauspielerin um mehr als 27.000 Baht ($820) erpresst haben, weil sie … warten Sie darauf … ein Dampfgerät zu haben.

Die taiwanesische Schauspielerin Charlene An stieg nach einer Nacht in der thailändischen Hauptstadt mit Freunden in ein Taxi und wurde mit einem Vape erwischt und von der Polizei festgehalten und durfte nicht gehen, bis sie die hohe Geldstrafe bezahlt hatte.

Die Polizisten haben endlich übertragen worden und können sich ihren eigenen Anklagen stellen, während die Polizei es war gezwungen, sich zu entschuldigen dem taiwanesischen Touristen für den groben Fehltritt.

Dies ist nicht nur ein Machtmissbrauch und unverantwortlich für sich genommen, sondern es beweist erneut, warum Thailand muss seine Politik zur Schadensminimierung modernisieren und nehmen Sie Alternativen zum Rauchen wie Dampfen und andere Produkte an.

Davor, im Jahr 2019, wurde ein Tourist aus Frankreich festgenommen, mit einer Geldstrafe belegt, eingesperrt und abgeschoben, nur weil er gedampft hat. Sie musste in nur einer Woche Rechtskosten, Auslagen und Bußgelder in Höhe von rund 286.000 Baht ($8730) tragen.

Für jeden Touristen kann dies beunruhigend sein, aber es ist noch problematischer, dass die Anwohner keinen Zugang zu legalen Produkten zur Schadensminderung haben. Das passiert, wenn die Politik der Regierung das Dampfen als Bedrohung ansieht.

Die thailändische Regierung muss ihre Dampferpolitik unverzüglich neu bewerten und den Vorschlag von Minister Thanakamanusorn berücksichtigen die Nutzung des Dampfens legalisieren um Rauchern die Möglichkeit zu geben, mit dem Rauchen aufzuhören.

Die Regierung sollte die Umsetzung von Richtlinien in Ländern wie dem Vereinigten Königreich nachahmen, denen es gelungen ist, die Raucherquoten durch die Anerkennung der Schadensminderung als Hauptstrategie erheblich zu senken.

Basierend auf Daten, die kürzlich vom Office for National Statistics des Vereinigten Königreichs veröffentlicht wurden, ist die Zahl der Raucher ab 18 Jahren von 14,0 Prozent im Jahr 2020 auf 13,3 Prozent im Jahr 2021 zurückgegangen. Tatsächlich ist dies der effektivste Rückgang seit der ersten Aufzeichnung 2011 um 20,2 Prozent.

Im August letzten Jahres erklärte der thailändische Gesundheitsminister und stellvertretende Premierminister Anutin Charnvirakul, dass E-Zigaretten erhebliche Gesundheitsrisiken für die Benutzer darstellen und dass das Dampfen dazu beiträgt, neue Raucher zu gewinnen, insbesondere unter jungen Menschen in Thailand.

Basierend auf einer aktuellen Studie des Office for Health Improvement & Disparities United Kingdom gab das Dampfen im Vergleich zum Rauchen eine signifikant geringere Exposition gegenüber Schadstoffen an, wie Biomarker zeigen, die mit dem Risiko von Krebs, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden.

Außerdem eine analytische Erhebung von Lee, Coombs und Afolalu (2018) sagte, dass die tatsächlichen Faktoren des Dampfens bei Jugendlichen noch bewiesen werden müssen. Darüber hinaus laut Königliches Ärztekollegium, Berichte, die besagen, dass Teenager, die Dampfen verwenden, möglicherweise eine Generation gebären, die von Nikotin betroffen ist, basieren nicht auf Beweisen.

Wenn die politischen Entscheidungsträger dies berücksichtigen würden, gäbe es in Thailand vielleicht mehr Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten zur Schadensminderung und vielleicht weniger Fälle von Missbrauch durch Polizisten.

Tarmizi Anuwar ist der Malaysia Country Associate des Consumer Choice Center.

Scrolle nach oben
de_DEDE