fbpx

Mes: pmñ2023 f53432023-04-27T13:53:43+00:00pmjueves

Pentingnya Peneliti Indonesia Meneliti Kebijakan Reducción de daños di Negara Lain

Rokok elektrik, atau yang dikenal juga dengan nama vape, saat ini merupakan produk yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kita, khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan, tentu sudah tidak asing lagi melihat penggunaan rokok elektrik di berbagai tempat.

Indonesia sendiri memiliki jumlah populasi pengguna vape yang tidak kecil. Tercatat pada tahun 2022 lalu misalnya, Indonesia memiliki sekitar 2,2 juta pengguna vape, di mana angka ini merupakan peningkatan sebesar 40% dari tahun 2021 (ekonomi.bisnis.com, 18/7/2022).

Jumlah pengguna di atas 2 juta orang tentu bukan merupakan angka yang kecil. Dengan besarnya jumlah pengguna vape tersebut, tentu ada alasan yang beragam yang membuat para konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Mulai dari alasan finansial, bahwa secara total biaya vape lebih murah dibandingkan rokok, hingga vape digunakan sebagai alat yang dapat membantu para penggunanya untuk mengurangi atau berhenti merokok.

Vape atau rokok elektrik sendiri memang sudah menjadi salah satu alat yang difungsikan untuk membantu para perokok untuk mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokoknya. Inggris misalnya, Melalui National Health Service (NHS), telah merekomendasikan rokok elektrik sebagai alat untuk membantu para perokok untuk berhenti merokok (nhs.uk, 10/10/2022).

Di sisi lain, tidak sedikit pula pihak-pihak yang memiliki tanggapan negatif terhadap fenomena meningkatnya pengguna vape di Indonesia. Mereka yang memiliki sikap sangat kontra, umumnya berpandangan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang sangat berbahaya bagi kesehatan publik sehingga harus dilarang, atau setidaknya diregulasi secara sangat ketat.

Beberapa lembaga kesehatan dunia sendiri justru telah menyatakan bahwa rokok elektrik atau vape merupakan produk yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional yang dibakar. Lembaga kesehatan publik asal Inggris, Public Health England, misalnya, pada tahun 2015 lalu, mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa vape merupakan produk yang 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (theguardian.com, 28/12/ 2018).

Itulah sebabnya, vape cukup sering digunakan sebagai alat untuk membantu kebijakan reducción de daños dari rokok. Reducción de daños sendiri merupakan serangkaian kebijakan atau programa yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk tertentu yang berbahaya, seperti rokok misalnya.

Menjadikan vape atau rokok elektrik sebagai alat untuk membantu programa dan kebijakan reducción de daños sendiri mungkin merupakan sesuatu yang belum terlalu akrab di telinga publik. Tidak bisa dipungkiri, salah satu penyebab utama dari hal ini adalah masih banyak pihak-pihak yang memiliki pandangan bahwa vape merupakan produk yang sama bahayanya, atau bahkan jauh lebih berbahaya, dari rokok konvensional yang dibakar.

Untuk itu, sangat penting bagi para peneliti dan juga para pembuat kebijakan untuk bekerja sama dan saling bertukar pengalaman dengan para peneliti dan juga pembuat kebijakan reducción de daños di negara lain. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut.

Beberapa waktu lalu misalnya, ada peneliti asal Indonesia yang memaparkan penelitian mengenai pengurangan bahaya tembakau di sebuah konferensi di ibukota Filipina, Manila. Dalam konferensi tersebut, tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG UNPAD) memaparkan mengenai penelitian mereka mengenai masalah tingkat merokok yang tinggi di Indonesia dan dampaknya terhadap kesehatan, khususnya terhadap kesehatan gigi dan mulut.

Dalam pemaparannya, tim FKG UNPAD menyatakan bahwa terdapat perbedaan perfil risiko pengguna vape dan produk tembakau yang dipanaskan dengan rokok konvensional. Risiko vape dan tembakau yang dipanaskan terhadap kesehatan lebih rendah bila dibandingkan dengan rokok (tribunnews.com, 24/3/2023).

Selain itu, dipaparkan juga oleh tim tersebut bahwa produk vape dan tembakau yang dipanaskan memiliki peran potensial untuk membantu para perokok aktif untuk mengurangi kebiasaan merokoknya. Tidak hanya itu, tim dari FKG UNPAD tersebut juga melakukan studi yang mengevaluasi penggunaan vape dan tembakau yang dipanaskan secara jangka panjang, yang juga berkolaborasi dengan berbagai peneliti dari negara lain seperti Italia, Polonia y Moldova (tribunnews.com, 24/3/2023) ).

Adanya peran aktif para peneliti Indonesia di konferensi internasional dan juga kerja sama dengan peneliti dari negara lain tentu merupakan hal yang patut untuk diapresiasi dan didukung. Permasalahan kesehatan publik yang disebabkan oleh rokok tentu bukan hanya masalah besar yang melanda Indonesia, tetapi juga masalah besar yang dialami oleh banyak negara di dunia.

Sebagai penutup, rokok merupakan salah satu masalah kesehatan publik terbesar di Indonesia saat ini, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi perokok dewasa tertinggi di dunia. Melalui kerjasama dan kolaborasi penelitian tersebut, diharapkan akan tercipta ekosistem penelitian mengenai program dan kebijakan harm reduction yang lebih komprehensif, dan para peneliti dan pembuat kebijakan di Indonesia bisa saling belajar satu sama lain dan bertukar pengalaman dengan para peneliti dan pembuat kebijakan dari negara-negara yacía .

Publicado originalmente aquí

L'INCOHÉRENCE DES SUBVENTIONS EN EUROPA

Nous devons revenir aux principes fondateurs du marché communin.

Selon une tendance que j'ai décrite à plusieurs reprises dans La Chronique Agora, les pays européens s'orientent de plus en plus vers des modèles de subventionnement de l'industrie, dans le but de s'aligner sur les très vastes projets des États-Unis visant à soutenir les Transitions économiques respectueuses du climat. Cela a cree una situación dans laquelle l'Union européenne punit les États qui soutiennent leur industrie nationale, mais les incite également à le faire.

Prenons un exemple dans lequel la Commission européenne applique strictement les règles anti-subventions de l'Union.

La Commission européenne vient de décider, à juste titre, que les aides d'État accordées par l'Italie à la compagnie aérienne en difcilé Alitalia (qui a depuis fait faillite et s'est rebaptisée «ITA Airways») n'étaient pas conformes aux règles de l'UE. Rome a accordé à la compagnie aérienne un total de 1,3 mil millones de euros de prêts en 2017 y 2019 – selon Bruxelles – sin indicación palpable de que la compagnie serait en mesure de rembourser les prêts ; 400 millones de euros de ce prêt doivent maintenant être remboursés aux contribuables italiens, a statué la Commission. Aparte, ITA Airways afirma que no es responsable de la dette accumulée par Alitalia, lo que significa que Rome ne sera probablement pas en mesure de se conformer à la decision.

« La solution à long terme ne réside pas dans les subventions publiques », explica Ebba Bush, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Suecos, interrogó sobre los proyectos de la UE para aumentar considerablemente las subvenciones para contrarrestar la "ley sobre la reducción de la inflación" en América (IRA). Certaines des plus grandes économies européennes, telles que la France et l'Allemagne, ont fait pression en faveur d'un assouplissement des règles de l'Union en matière d'aides d'État afin de rester compétitives au niveau mondial dans les secteurs verts . Des pays plus petits, dont la Suède, qui insurance la présidence tournante du Conseil, ont toutefois averti que le marché intérieur pourrait être menacé si Bruxelles permettait de donner trop d'argent aux plus grandes économies de l'Union.

L'assouplissement des règles relatives aux aides d'État a été motivé par la forte Augmentation des prix de l'énergie et le risque de voir l'industrie européenne se déplacer vers les États-Unis en réponse à l'IRA, qui est entré en vigor en agosto de 2022 y fuera de las subvenciones de un valor de 369 mil millones de dólares para los «investissements verts», a la suite de quoi les entreprises envisagent de se délocaliser vers les États-Unis.

Margrethe Vestager, vicecomisaria de l'UE, afirma qu'il est essentiel de préserver l'intégrité du marché unique de l'UE. « Quoi que nous fassions, nous devons éviter une course aux subventions », at-elle ajoute. La Comisión propuso simplificar el cálculo de los ayudantes de Estado, acelerar las aprobaciones y eliminar el campeón de la aplicación del encuadramiento temporal de crisis y transición – adoptado en conjunto con la invasión de Ucrania par la Russie – afin de « soutenir toutes les sources d'énergie renuvelables possibles ».

Cet encadrement proponer également une « option temporaire très exceptionnelle d'aide d'alignement ». Le projet suggère que les États membres soient autorisés à égaler les subventions offerstes par les pays tiers, afin de garantir que les investissements ne soient pas « injustement détournés vers le plus ofrant en dehors de l'Europe ». Les dispositions ne s'appliquent qu'aux secteursected par l'IRA, et des conditiones strictes seraient imposées, notamment si le projet profite à plus d'un État membre, a indiqué Mme Vestager.

Même en prétendant qu'il y aura des contrôles stricts sur l'utilisation des aides d'État, la Commission européenne a des antécédents plutôt occasionnels en ce qui concerne l'application de règles strictes (Alitalia est l'une d'entre elles) . En general, Bruxelles enumere toutes sortes de raisonsExceptionnelles pour lesquelles un paquet particulier d'un millard d'euros a été approuvé et, dans le cas de COVID-19, a emprunté des sommes incroyables sur le dos des contribuables de l'UE.

En teoría, l'Union européenne s'efforce de créer un marché except de distorsions anticoncurrentielles, mais en réalité, elle ne fait pas grand-chose pour y parvenir. L'IRA américain a touché un point sensible : non seulement l'Europe peut revenir au protectionnisme, mais elle peut aussi le faire en prétendant le faire au nom du développement durable. Après tout, nous diront les burócratas, quel meilleur scénario qu'une guerre commerciale qui protège l'environnement ?

Voici les principaux problèmes liés à l'ouverture des portes de l'État dans l'UE :

  • bien que plafonnée à 150 millones de euros por empresa, l'aide ne tient pas compte de la taille et des concurrents européens, ce qui signe qu'elle beneficiera de manière disproportionnée aux grandes entreprises par rapport aux PME;
  • les pays les plus pauvres de l'UE - même s'ils sont autorisés - ne sont tout simplement pas en mesure d'accorder autant d'aides d'État qu'un pays comme l'Allemagne, ce qui crée de nouveaux déséquilibres sur le marche ;
  • las grandes empresas son iguales en la medida del aumento de las subvenciones en los continentes más importantes, pero la UE autoriza el paso del plafón si existe un riesgo palpable para ver las inversiones que abandonan el mercado único.

Nous devons revenir aux principes fondateurs du marché common : le libre-échange, l'absence de distorsions du marché dus à des normes réglementaires injustes pour les produits et les services, et l'absence de subventions. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre, tant sur le plan financier qu'économique.

Publicado originalmente aquí

SEN. CRUZ Y COLEGAS REINTRODUCEN PROYECTO DE LEY PARA ELIMINAR IMPUESTO A QUÍMICOS

WASHINGTON DC – Los senadores estadounidenses Ted Cruz (R-Texas), John Kennedy (R-La.), Mike Lee (R-Utah) y John Barrasso (R-Wy.) reintrodujeron hoy la Ley de Derogación del Impuesto sobre Productos Químicos para eliminar el Impuesto del Superfondo impuestos por la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos. El Senador Cruz presentó previamente este proyecto de ley en 2021.

La ley de infraestructura de 2021 impuso aproximadamente $15 mil millones en impuestos sobre 42 productos químicos, minerales críticos y elementos metálicos diferentes que son los componentes básicos de artículos domésticos comunes como plásticos, caucho, hormigón, jabón, bombillas y productos electrónicos. Texas alberga el cuarenta por ciento de las plantas de fabricación de productos químicos del país y se vería muy afectado por este impuesto.

Tras la reintroducción, el Senador Cruz dijo: 

“La inflación se ha disparado bajo el presidente Biden, y su impuesto a los productos químicos solo empeoraría las cosas. Este impuesto aumenta los precios de los fabricantes estadounidenses y de Texas, elevando los precios de los artículos domésticos cotidianos que necesitan las familias. La derogación de este impuesto beneficiaría a los más perjudicados por el gasto descontrolado que impulsa la inflación de Washington: las familias estadounidenses y las personas con ingresos fijos”.

El subdirector del grupo de defensa del consumidor Consumer Choice Center, Yaël Ossowski, dijo:

“En una época de inflación persistente y guerras comerciales en aumento, debemos hacer todo lo posible para aliviar las cargas y los costos impuestos a los consumidores. Derogar los impuestos sobre los productos químicos y componentes necesarios, todos fundamentales para la fabricación estadounidense, la producción nacional y el aumento de la competencia, es una gran medida que contribuirá en gran medida a facilitar la vida de los consumidores. Elogiamos cualquier esfuerzo que ayude a que los productos y servicios sean más asequibles para las familias estadounidenses”.

Leer el texto completo aquí

El Reino Unido entregará un millón de kits de inicio de vapeo a los fumadores que buscan dejar de fumar

El Ministerio de Salud entregará los kits como parte de una nueva campaña contra el tabaquismo que incluye planes para tomar medidas enérgicas contra las ventas ilícitas de vapeadores. 

Si bien los grupos oficiales de salud pública del Reino Unido, como Public Health England (PHE) y Action on Smoking and Health (ASH), siguen asegurando que hay ninguna epidemia de vapeo adolescente Mientras argumenta a favor de los beneficios de los vaporizadores para dejar de fumar, The Guardian acaba de publicar un artículo que afirma que el vapeo adolescente es una "catástrofe de salud pública".

“Me preocupa que estemos sonámbulos hacia una catástrofe de salud pública con una generación de niños adictos a la nicotina”, dijo el profesor Andrew Bush, médico especialista en neumología pediátrica en los hospitales Royal Brompton y Harefield, como citado por el guardián. El artículo continuó citando a varios padres que están expresando sus preocupaciones sobre los hábitos de vapeo de sus hijos.

Mientras tanto, el Consumer Choice Center (CCC) citó un informe de Action on Smoking and Health (ASH) de 2021, que examinó los comportamientos de vapeo entre los jóvenes en el Reino Unido y encontró que una abrumadora mayoría (83%) de adolescentes y preadolescentes de entre 11 años y 18, nunca han probado ni oído hablar de los cigarrillos electrónicos. Este hallazgo se ha mantenido constante desde 2017.

Leer el texto completo aquí

Las preocupaciones de seguridad en línea no deberían habilitar un estado de vigilancia

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Sir Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, elaboró el mensaje "Esto es para todos". Y en ese momento las oportunidades digitalizadas parecían ilimitadas. Ahora, un poco más de una década después, ese mensaje podría decir "Esto es para todos: pendiente de supervisión y aprobación".

En efecto, propuestas de responsabilidad tecnológica y audiencias de alto perfil con los mejores de Silicon fueron abundantes el año pasado y este año no muestra signos de desaceleración. Los funcionarios gubernamentales de ambos partidos han demostrado tener una interés interminable en entrometerse en el anonimato en línea, como muestra la Ley RESTRICT recientemente propuesta.

RESTRICT significa Restricción de la aparición de amenazas de seguridad que ponen en riesgo la tecnología de la información y la comunicación: el nombre lo dice todo. 

Esencialmente, esta ley otorga al Departamento de Comercio la autoridad para interferir con cualquier dato de cualquier usuario y procesar cualquier actividad basada en cualquier posibilidad de amenaza, y cualquier desaprobación por interferencia derivada del Congreso solo puede presentarse después del hecho. Si esto suena fuera de proporción, léelo por ti mismo.

Mientras que otros proyectos de ley propuestos, como la Sección 230, tienen (incorrectamente) colocó a los proveedores de servicios y las redes sociales como el objetivo de la regulación, la Ley RESTRICT se aplica a todos.

Según la Ley RESTRICT, todas las interacciones y transacciones basadas en Internet estarían sujetas a vigilancia y escrutinio, razón por la cual algunos han denominado a la Ley RESTRICT como 'la Ley Patriota 2.0'. Tal afirmación, sin embargo, es demasiado amable, ya que el 'escabullirse y mirarLos enfoques que estaban permitidos bajo la Ley Patriota palidecen en comparación con la supervisión constante de los asuntos en línea que permitiría la Ley RESTRICT.

También vale la pena señalar que la Ley Patriota expiraba en 2005 pero, como muchos programas gubernamentales, se ha conservado y actualmente vive bajo la Ley de Libertad de EE. UU. de 2015. Y aunque la Ley de Libertad de EE. UU. para 2020, también sigue pendiente.

Parece poco probable que la Ley RESTRICT gane fuerza real dada su naturaleza extrema, pero propuestas como estas actúan como prototipos o pruebas de concepto de lo que podría venir después, y han sucedido cosas más extrañas.

Fue hace poco más de un año, por ejemplo, cuando la Administración Biden lanzó la Junta de Gobernanza de la Desinformación, también conocida como el 'Ministerio de la Verdad'. Nina Jankowicz, la designada 'zar de la desinformación', se volvió viral en TikTok con una interpretación renovada (y ridiculizada) de 'Supercalifragilisticexpialidocious', y rápidamente se produjo una reacción violenta ya que el tablero era evidentemente demasiado orwelliano para que el público estadounidense lo aceptara. 

Los estados también están participando. Tomemos como ejemplo la reciente aprobación por parte de la legislatura de Arkansas de un proyecto de ley de "seguridad juvenil en línea", que a su vez refleja una ley que Utah aprobó el mes pasado. 

Ley de Seguridad de las Redes Sociales de Arkansas, firmado por el gobernador Sanders, requiere que todos los usuarios en línea demuestren si tienen la edad apropiada para ciertas plataformas y contenido, lo que requiere la recopilación de datos biométricos y personales para la verificación de identidad. 

Cualquier anonimato en línea o apariencia de privacidad de datos ha sido revocada por el estado en nombre de la protección de los niños. Yaël Ossowski, subdirectora del grupo de defensa del consumidor Consumer Choice Center, afirma correctamente que el gobierno ahora está a punto de ser "el árbitro final de si los jóvenes acceden a Internet". 

La capacidad (y la responsabilidad) de los padres para desempeñar un papel en la vida digital de sus hijos se está delegando en los burócratas del gobierno, y no pasará mucho tiempo hasta que otras legislaturas estatales hagan lo mismo. Connecticut se ve ser el siguiente.

Lo verdaderamente inquietante de estas leyes es que permiten que el gobierno se extralimite en lugares que el mercado ya ha estado proporcionando. soluciones para la seguridad infantil en línea. Las preocupaciones sobre la gestión de datos y el acceso a los datos han dado como resultado que la seguridad cibernética sea uno de los mercados de más rápido crecimiento, con puestos lucrativos para quienes estudian para ser analistas de información y científicos de datos. 

Da la casualidad de que nada menos que Sir Tim Berners-Lee ha lanzado un proyecto de descentralización para abordar la gestión de derechos de datos. El suyo es uno de muchas iniciativas que debe ser incentivado por los intereses de los usuarios y no debe ser obstaculizado por interferencia política

La evidencia histórica y empírica demuestra que una economía descentralizada conduce al progreso y la prosperidad, por lo que debemos habilitar nuestra economía digital con el mismo enfoque. 

Publicado originalmente aquí

Las demandas de parte justa del comisionado Breton se dirigen al destinatario equivocado

La propuesta de la UE de hacer que las plataformas contribuyan al desarrollo de la infraestructura digital puede parecer razonable y fácil de ayudar a los operadores de telecomunicaciones, pero crearía más problemas de los que resuelve.

El pasado mes de mayo, el comisario Breton propuso hacer que las plataformas contribuyan al desarrollo de la infraestructura digital, como las redes 5G, lo que recibió reacciones mixtas. Algunas voces en la industria de las telecomunicaciones argumentan que los proveedores de contenido y las plataformas de transmisión no están pagando su 'parte justa' por usar las redes que transmiten su contenido. Señalan el alto tráfico generado por los servicios de transmisión, lo que sobrecarga su infraestructura y recursos.

Sin embargo, eso no es verdad. La implementación de estas reglas de reparto justo daría como resultado mayores costos para el consumidor, ya que empresas como Netflix, Disney, Sky - NowTV y la italiana Mediaset Play tendrían que pagar por las redes de banda ancha.

La batalla por las contribuciones de 'participación justa' ha revelado un problema masivo en el mercado de conectividad europeo: se espera que los proveedores de telecomunicaciones construyan las autopistas de datos de Europa, pero carecen del capital para hacerlo rápidamente. La falta de dinero pone a las economías europeas en desventaja competitiva y es necesario hacer algo. Desafortunadamente, el comisionado Breton y sus aliados en algunas empresas de telecomunicaciones heredadas ven al culpable en un grupo creciente de proveedores de contenido digital.

La implementación de estas reglas de reparto justo daría como resultado mayores costos para el consumidor, ya que empresas como Netflix, Disney, Sky – NowTV y la italiana Mediaset Play tendrían que pagar por las redes de banda ancha..

El argumento de que los proveedores de contenido no quieren pagar su parte justa por el uso de la red no resiste el escrutinio. Esto se debe a que los proveedores de servicios de Internet, que en muchos Estados miembros son propietarios de la infraestructura, no pueden bloquear servicios o tráfico excepto por razones de seguridad, gracias a reglamento 2015/2120, el llamado Reglamento de Internet Abierto.

Aplicar la idea de participación justa a los servicios de transmisión iría en contra de esta disposición, ya que requeriría que algunos proveedores paguen por el uso de la red, dándoles un trato diferente al de otros.

Los proveedores de telecomunicaciones cobran a los consumidores por el acceso a la red y los datos; por lo tanto, ya son compensados por usar su infraestructura. En lugar de imponer tarifas injustas a los proveedores de contenido, la UE podría trabajar con los estados miembros para reducir el costo de las licencias de espectro, que son las tarifas que pagan las empresas de telecomunicaciones para acceder al espectro de radiofrecuencia necesario para transmitir señales inalámbricas.

Estas tarifas pueden ser exorbitantemente caras en muchos estados miembros. Algunos aún pueden recordar que Alemania subastó el espectro 3G/UMTS por un total de 50.000 millones de euros en 2000. Eso es 620 euros por cada empresa de telecomunicaciones residente en Alemania que tenía menos para construir la infraestructura de datos necesaria. Reducir, o incluso eliminar por completo, estas tarifas les daría a los proveedores de telecomunicaciones más capital, lo que les permitiría invertir en infraestructura y mejorar sus servicios.

En este momento, el espectro generalmente solo se 'regala' durante dos décadas. La propiedad adecuada y los mercados secundarios de espectro en funcionamiento en toda la UE también traerían más dinamismo a nuestro mercado de conectividad. A pesar de la retórica de que el fin de la itinerancia dentro de la UE nos llevó a un mercado único de conectividad, Europa aún está lejos de un mercado de telecomunicaciones armonizado. La creación de un mercado competitivo europeo de conectividad y telecomunicaciones podría generar mayores ganancias que el intento de Breton de gravar predominantemente las plataformas de contenido estadounidenses. Esto, a su vez, beneficiaría a los consumidores al aumentar la competencia, reducir los precios y mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

La batalla por las contribuciones de "participación justa" ha revelado un problema masivo en el mercado de conectividad europeo: se espera que los proveedores de telecomunicaciones construyan las autopistas de datos de Europa, pero carecen del capital para hacerlo rápidamente.

Si bien la propuesta de la UE de hacer que las plataformas contribuyan al desarrollo de la infraestructura digital puede parecer razonable y fácil de ayudar a los operadores de telecomunicaciones, crearía más problemas de los que resuelve. El hambre de ingresos de algunos estados miembros ha paralizado enormemente la conectividad de la UE y el capital disponible para inversiones significativas en infraestructura de red. Los consumidores siguen pagando la factura de las subastas de espectro a través de precios altísimos por los planes de telefonía móvil en Alemania y otros países como el Reino Unido. Por otro lado, a los estados miembros de los países bálticos simplemente se les cobra entre 5 y 35 euros por ciudadano, lo que deja a los proveedores de la red con el dinero necesario para construir la infraestructura.

Las dificultades financieras de la industria de las telecomunicaciones se abordan mejor reduciendo el costo de las licencias de espectro en lugar de imponer tarifas injustas a los proveedores de contenido. Un nuevo enfoque del espectro beneficiaría a los consumidores al aumentar la competencia, reducir los precios y mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

Publicado originalmente aquí

QUAND LES VICTIMES DES LOIS ANTI-CARBONE PRENNENT LE POUVOIR

La victoire électorale du parti des agriculteurs néerlandais prefigure les prochaines batailles environnementales en Europe.

Le Mouvement des agriculteurs citoyens néerlandais (BBB) a remporté une grande victoire lors des elecciones provinciales du pays, le 15 mars dernier. Avec 19,36% des voix et 139 des 572 sièges en jeu, il est devenu, 4 ans après sa création, le plus puissant parti du pays au niveau local.

Le 30 may prochain, lors des élections sénatoriales, il devrait obtenir environ 15 des 75 sièges de la Première Chambre (equivalente à notre Sénat), gagnant ainsi une place majeure dans l'échiquier politique national. Il pourra ainsi saper les teams du gouvernement du Premier ministre Mark Rutte, dont la coalicion reste majoritaire dans la Seconde Chambre (equivalente a notre Assemblée nationale).

A l'origine d'une protesta

Le BBB n'a été créé qu'en 2019, mais il a bénéficié d'un soutien populaire à la suite de la décision du gouvernement de réduire considérablement les émissions d'azote en fermant environ un tiers des exploitations agricoles néerlandaises. Et sa victoire dans les urnes n'est probablement qu'un début.

Au cours de l'été dernier, les agriculteurs néerlandais ont protesté contre la politique prévue par le gouvernement en bloquant des route et des aéroports, et en jetant du fumier sur les fonctionnaires. Le gouvernement de La Haye tente de suivre lesdirectives de l'UE en réduisant les émissions d'azote de 50 % d'ici à 2030. Les émissions d'oxyde nitreux et de méthane sont des sous-produits de l'élevage, par exemple lorsque le fumier est déposé.

Les Pays-Bas, ainsi que le Danemark, l'Irlande et la région flamande de la Belgique, bénéficiaient d'exemptions concernant les plafonds fixés par l'UE pour le fumier en raison de leur faible superficie, mais cette exention est sur le point de prendre fin pour les agriculteurs néerlandais.

Le gouvernement de Mark Rutte entend réduire les émissions en rachetant les éleveurs, même si ces derniers n'ont guère manifesté d'intérêt pour les cartes-cadeaux.

Le BBB a été critiqué pour ses position anti-immigration et son hostilité à l'élargissement de l'UE, mais son succès dans les sondages n'a pas grand-chose à voir avec un glissement à droite aux Pays-Bas. De hecho, ce scrutin a non seulement attiré de nouveaux électeurs qui ont utilisé les elections provinciales comme un sondage sur le gouvernement, mais il a également porté un coup important aux partis d'extrême droite qui ont subi de lourdes pertes, notamment le « Foorum vor Democratie » (15 sitios, contra 86 en 2019).

Síntoma europeo

Le gouvernement néerlandais n'a donc que deux options. Prétendre qu'il s'agit d'une phase politique temporaire, exploiter le fait que ce nouveau parti fera inévitablement des erreurs de communication, et continuer sur la même voie... ou en changer. Il semble que cette dernière option devienne inevitable, et pas seulement parce que le gouvernement a besoin de l'approbation de la Première Chambre pour ses objectifs de réduction d'emissions d'azote.

Si es posible que la coalición de M. Rutte trouve des voix à l'extrême-gauche, cette stratégie ne serait pas sans inconvénients. Les sénateurs verts et d'extrême gauche sont susceptibles de soutenir les objectifs de la réduction des émissions d'azote, mais aussi de demander des objectifs encore plus ambitieux pour l'avenir, ce qui ne ferait qu'aggraver le climat politique.

Le Premier ministre Mark Rutte, sobrenombre «Teflon Mark» (pour sa capacité à surmonter de multiples crisis politiques au cours de ses 13 années de mandat), est également confronté à la possibilité que les membres de sa propre coalition quadripartite se dégonflent au cours du proceso

Les événements politiques qui se déroulent aux Pays-Bas sont un symptôme de ce qui risque de se produire dans toute l'Europe. L'agriculture, un domaine habituellement réservé aux débats politiques obscurs et aux réunions de commissions qui durent des heures et font bailler, est en train devenir un elément central des ambitions vertes de l'Europe. Le secteur agricole est indéniablement responsable d'une gran partie des émissions de gaz à effet de serre, mais il s'est retrouvé injustement ciblé par des règles simplistes.

Des promesses intenables

La politique néerlandaise d'eliminación progresiva d'un tiers des explotaciones agrícolas est née du constat que le seul moyen réaliste de réduire les émissions de manière fiable serait de réduire considérablement les secteurs de l'aviation et de la construction, deux secteurs que les Pays -Bas ne peuvent pas se permettre de manière réaliste compte tenu de leur activité économique.

La décision de cibler les agriculteurs en dernier recurrs est emblématique de l'approche européenne qui suscitera beaucoup d'hostilité : c'est l'histoire parfaite pour créer des mouvements populistes.

Au cours de la dernière décennie, l'Europe a fait des promesses ambitieuses en matière d'objectifs d'emissions, mais maintenant que l'UE et ses États membres sont confrontés à la réalité de la manière dont ces objectifs seront atteints, il est probable que les chooses se gâtent.

La estrategia « De la granja a la mesa » de l'Union européenne connaît le même sort : le commissaire à l'Agriculture de la Commission européenne, Janusz Wojciechowski, a déclaré qu'il pensait que cette stratégie désavantage injustement les Etats membres d'Europe de l'Est. Ce même commissaire est pourtant censé defender les politiques de réduction des pesticidas, des engrais et de l'utilisation des terres agricoles.

Selon une étude d'impact réalisée par l'USDA, cette stratégie entraînerait une baisse de la production agricole comprenden entre 7 y 12%. Dans le même temps, la baisse du PIB de l'UE représenterait 76% de la baisse du PIB mondial. Les menages à faibles revenus, qui souffrent déjà de l'inflation, subiraient une pression encore plus forte et seraient très probablement politisés.

Ces dernières années ont vu défiler de jeunes activistes climatiques qui ont dressé des listes de demandes politiques ambitieuses. Dans les années à venir, ce seront les manifestaciones de ceux qui devront les financer.

Publicado originalmente aquí

El pacto del diablo para eliminar las PFAS

Últimamente, las sustancias de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (PFAS) han estado en los titulares de los periódicos de todo el país. Estados como Maine han impulsado normas y reglamentos para limitar la presencia de PFAS en los productos de consumo; el EPA límites de agua PFAS recomendados que están cerca de cero, y las demandas colectivas se han envuelto productores.

PFAS, un grupo diverso de productos químicos hechos por el hombre que se utilizan en todo, desde la producción de microchips hasta productos farmacéuticos e implantes médicos, están bajo la mira, por decirlo suavemente. De hecho, 3M, con sede en St. Paul, en respuesta a la creciente presión, anunció en Diciembre que buscaría abandonar el mercado por completo con la esperanza de no producir más PFAS para 2025.

Los críticos del enfoque regulatorio actual de PFAS han advertido que eliminar por completo la producción de PFAS en los EE. UU. crear enormes interrupciones en la cadena de suministro para los bienes de consumo cotidianos y crear una larga lista de externalidades. De hecho, parecería que la representante de EE. UU. Betty McCollum ve la escritura en la pared y el desastre que se desarrollará si EE. UU. no produce PFAS en absoluto. La congresista demócrata del Cuarto Distrito de Minnesota explicado que la salida de 3M del mercado presenta un riesgo para la seguridad nacional, principalmente debido a lo vital que es el PFAS para la producción de chips. El Congreso y la administración de Biden asignaron $53 mil millones para aumentar la producción de chips en los EE. UU., con la esperanza de poner fin a la dependencia de los EE. UU. de China para los chips.

Aquí es donde el debate sobre PFAS se vuelve geopolítico. McCollum llegó a decir que la administración de Biden podría ordenar que 3M continúe produciendo PFAS y utilizar la Ley de producción de defensa, que exige que las empresas privadas prioricen las necesidades del gobierno.

Entonces, por un lado, tenemos agencias gubernamentales que limitan significativamente el PFAS en los EE. UU., mientras que, al mismo tiempo, el Congreso puede contrarrestar esos esfuerzos para exigir que el PFAS continúe produciéndose en el país. Parecería que los legisladores están empezando a darse cuenta de que la eliminación gradual de la producción de PFAS en los EE. UU. no elimina la demanda de PFAS a lo largo de la cadena de suministro, lo que significa que los productores de microchips, por ejemplo, tendrán que importar estos productos químicos para evitar una escasez de producción. . Esto no es tarea fácil, dado que en 2019, la última vez que hubo datos de producción disponibles, EE. UU. produjo internamente 625 millones de libras de PFAS, y solo se importaron 54 millones de libras. Un déficit de 571 millones de libras es una suma significativa.

¿Y de dónde importarían PFAS los fabricantes de chips de EE. UU. si cesara la producción en EE. UU.? Irónicamente, los productores de chips de EE. UU. tendrían que importar la mayor parte de ese déficit de China, lo que socava por completo el propósito de reactivar la producción de chips en EE. UU. Sabemos que es probable que esto suceda porque ya sucedió en Europa cuando la planta de 3M en Bélgica cerrar. Los principales productores de chips coreanos como Samsung y SK Hynix compraron PFAS a proveedores chinos para evitar la producción. escasez.

Ciertamente tiene mucho sentido tratar de desvincularse de China en lo que respecta a los chips, especialmente con el aumento de las tensiones sobre la autonomía de Taiwán y el compromiso de Biden de defender militarmente a Taiwán si la República Popular China invade. Eso es algo que se está volviendo cada vez más probable con el presidente de China, Xi Jinping, instruyendo al ejército de China para que esté preparado para una invasión de 2027.

Si los productores de chips de EE. UU. terminan teniendo que importar PFAS para producir chips, EE. UU. preparará la mesa para un escenario inquietantemente similar a la dependencia de Europa del gas ruso. Si, o cuando, China invada Taiwán, EE. UU. estaría en un conflicto armado activo con un país que ahora es el principal proveedor de insumos vitales para los microchips. En ese escenario, es probable que esas importaciones terminen, ya sea por decisión de China o por sanciones contra China, lo que detendría la cadena de suministro.

Y el costo de esto sería astronómico. Por ejemplo, la escasez de chips le costó a la economía de EE. UU. $240 mil millones en 2021. La escasez afectó gravemente a la industria automotriz y le costó a los fabricantes $210. mil millones en ingresos, ya que los autos estaban en lotes esperando que se instalaran los chips. Una verdadera escasez nacional de chips, no solo en los automóviles sino en todos los productos que dependen de chips, sería tan costosa que es difícil de pronosticar.

Al final del día, la política de PFAS debe abarcar la visión completa de los costos y beneficios, teniendo en cuenta la discusión geopolítica emergente. Tiene que haber un camino a seguir que permita una producción responsable, asegurando agua potable limpia, mientras se evita una escasez de chips al por mayor y el caos que se produciría.

Publicado originalmente aquí

Cómo perjudicaría a los consumidores la oposición sueca a los aceites esenciales

Ya sea que esté aplicando perfume antes de una salida nocturna o repelente de mosquitos este verano, puede usar aceites esenciales en el proceso. Las extracciones concentradas de plantas se utilizan ampliamente en el hogar y no solo para los bloggers de bienestar: refrescan la ropa, tratan el acné y ahuyentan las moscas de la fruta. Sin embargo, bajo las nuevas reglas de la UE, el uso de aceites esenciales podría verse gravemente afectado. La presidencia sueca de la Unión Europea tiene la oportunidad de alejar las picaduras de insectos de nuestros veranos.

La Agencia Química de la UE, ECHA, ha anunciado planes para cambiar sus evaluaciones de compuestos químicos (que incluyen incluso extractos de plantas simples) de una evaluación basada en riesgos a una evaluación basada en peligros. La diferencia no es meramente semántica. En las comunicaciones de riesgo, "riesgo" y "peligro" significan cosas diferentes en el idioma inglés.

Usemos el ejemplo de simplemente estar afuera. El sol representa un peligro, porque además de quemarte con la luz ultravioleta, puede causar condiciones más graves, como el cáncer de piel. Las personas manejan este peligro limitando su exposición, como pararse a la sombra, traer una sombrilla o aplicarse crema solar. La ecuación se convierte así en riesgo = peligro x exposición. Por lo tanto, la pregunta de cualquier evaluación de riesgos es: ¿cuál es la probabilidad de que un determinado producto afecte negativamente a sus usuarios?

Si aplicara un enfoque de la vida basado en los peligros, le temería a los autos en las carreteras que no está cruzando, se agacharía debajo de los aviones que vuelan a una altitud normal o, francamente, no saldría a la calle en absoluto. Desafortunadamente, la ECHA tiene la intención de aplicar este enfoque abiertamente demasiado cauteloso a los aceites esenciales, etiquetándolos como peligrosos. La agencia tiene incentivos para evaluar el aceite esencial según el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado (CLP) ((CE) n.º 1272/2008), lo que significa que exigiría que llevaran etiquetas de advertencia que señalaran su peligrosidad o su venta estaría restringida.

Como con cualquier cosa, la dosis marca la diferencia. Si bien un vaso de agua es perfectamente seguro, consumir más de cinco litros en menos de una hora podría matarte por intoxicación por agua. Lo mismo se aplica al aceite esencial: mientras que el repelente de mosquitos es perfectamente seguro para los humanos y (afortunadamente) muy desagradable para los mosquitos, puede ser tóxico si lo bebes. Si bien este hecho parece obvio para los consumidores, a quienes también se les recomienda mantener los aceites esenciales o los productos químicos, como los productos de limpieza, fuera del alcance de los niños, parece escapar a los reguladores que creen que es una sustancia peligrosa.

Si los consumidores no tienen acceso a los productos de aceites esenciales o no tienen incentivos para su uso, es probable que cambien a alternativas artificiales y posiblemente más dañinas, como los repelentes de insectos que contienen dietiltoluamida, conocida como DEET, que puede afectar el sistema nervioso humano y impactar negativamente a las plantas y los animales.

Las etiquetas de advertencia pueden tener un efecto duradero en la forma en que los consumidores ven los productos que compran. Si los aceites esenciales son sometidos a etiquetas de peligro injustificadas, podría llevar a los consumidores a alternativas peores y afectar a una industria que también es importante. En 2022, el valor de mercado mundial del aceite esencial superó 24 000 millones de euros. En 2021, Francia exportó más de 450 millones de euros valor de los productos de aceite esencial. Esto significa que la regulación actualmente respaldada por la presidencia sueca no solo afectaría a los consumidores de la UE y Suecia por igual, sino que también socavaría la industria vibrante y en desarrollo de este país.

La política química es nerd, y ciertamente no es tan atractiva como el aceite esencial que se usa para hacer nuestros perfumes. Sin embargo, es importante recordar a los reguladores que un enfoque paternalista y basado en peligros para su clasificación no es necesario ni práctico. Los responsables de la formulación de políticas deben sopesar los riesgos y beneficios de cada producto y actuar en consecuencia. En este caso, actuar en consecuencia significa NO etiquetar como peligroso todo lo que contenga aceites esenciales, sobre todo… porque en un uso moderado no lo son.

Publicado originalmente aquí

Illinois considera una prohibición de vapeo en espacios públicos

La senadora estatal Julie Morrison se ha esforzado por poner fin a consumo de tabaco por adolescentes desde su ingreso a la Asamblea General. En 2019, aprobó una ley que aumentó el límite de edad para fumar en el estado a 21 años. Y después de realizar un extenso trabajo para combatir el tabaquismo, centró su atención en los vapeadores.

La Ley de Illinois Libre de Humo existente en el estado ha prohibido fumar en público y dentro de los 15 pies de las entradas desde 2007. Sin embargo, cuando esta ley entró en vigencia, la mayoría de las personas usaba tabaco combustible, y ahora a Morrison le gustaría extenderla al vapeo a través del Proyecto de Ley del Senado 1561. Último año también estableció una medida que restringe comercialización de productos de vapeopara que no atraiga a los menores.

Mientras tanto, en 2022, el Proyecto de Ley del Senado 3854 fue introducido para prohibir los productos con sabor, incluidos los dispositivos de vapeo de THC, los sistemas de calor sin quemar y los productos de tabaco para mascar. En respuesta a este proyecto de ley y en línea con los argumentos de los expertos en reducción de daños del tabaco, Elizabeth Hicks, analista de Asuntos de EE. UU. del Consumer Choice Center, dijo que promulgar una prohibición de sabor para los productos de vapeo solo hará que los ex fumadores vuelvan a fumar.

Leer el texto completo aquí

Vuelve al comienzo
es_ESES