fbpx

Day: December 15, 2021

Pentingnya Meninjau Ulang Kebijakan Cukai Vape di Indonesia

Industri vape merupakan salah satu sektor industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna dan nilai industri vape di negara kita terus meningkat.

Pada tahun 2020 misalnya, jumlah pengguna rokok elektronik atau vape di Indonesia mencapai 2,2 juta pengguna. Angka yang sangat tinggi ini juga dibarengi dengan jumlah penjual vape yang mencapai 5000 penjual di seluruh Indonesia, berdasarkan daria dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) (liputan6.com, 22/7/2020).

Jumlah yang tinggi ini merupakan peningkatan yang pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 misalnya, tercatat jumlah pengguna vape atau rokok elektronik di Indonesia mencapai 1,2 juta orang (industri.kontan.co.id, 22/3/2019).

Industri vape yang meningkat ini tentu juga berpotensi besar akan membawa manfaat ekonomi bagi banyak orang, salah satunya adalah membuka semakin banyak lapangan kerja. Dengan semakin berkembangnya industri ini, pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak tentu akan sangat memberi manfaat bagi banyak orang.

Tetapi, tidak semua pihak menyambut positif fenomena ini. Tidak sedikit pula pihak-pihak yang memiliki sikap kekhawatiran dan juga pandangan yang sangat negatif melihat fenomena semakin meningkatnya pengguna vape di Indonesia, dan mengadvokasi berbagai kebijakan yang dianggap dapat menanggulangi fenomena tersebut.

Berbagai kebijakan ini ada berbagai macam bentuknya, mulai dari pelarangan total, sampai dengan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi insentif seseorang untuk menggunakan berbagai produk-produk rokok elektronik, salah satunya adalah menetapkan cukai untuk produk-produk rokok elektronik, untuk meningkatkan harga tersebut. Kebijakan ini misalnya, sudah diterapkan di negara kita pada tahun 2018 lalu.

Pada tahun 2018 misalnya, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan 57% cukai untuk produk-produk cairan vape. Hal ini dikarenakan para pengguna vape dianggap cenderung sebagai orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas, dan juga kebijakan etrsebut diberlakukan sebagai upaya pengendalian konsumsi, salah staunya adalah mencegah anak-anak untuk mengkonsumsi produk-produk tersebut. Selain itu, kebijakan cukai tersebut juga merupakan pengejewantahan dari Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai (cnbcindonesia.com, 9/1/2018).

Kebijakan cukai vape ini bagi sebagian kalngan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi dan mengendalikan penggunaan dan konsumsi vape. Hal ini juga merupakan kebijakan yang sama diberlakukan ke berbagai produk-produk konsumsi lain yang dianggap memiliki dampak negatif bagi kesehatan, seperti rokok konvensional yang dibakar dan juga minuman beralkohol.

Meskipun demikian, masih terdapat masalah dari penerapan aturan cukai tersebut untuk produk-produk rokok elektronik. Salah satunya adalah penerapan kebiajkan cukai yang tidak sama dan setara antara dua produk rokok elektronik, yakni rokok elektronik yang sistemnya terbuka dan juga tertutup.

Singkatnya, vape dengan sistem terbuka mengizinkan penggunanya untuk memilih pilihan liquid lebih banyak dan dari berbagai produk yang tersedia. Sementara itu, vape dengan sistem tertutup untuk pilihan rasanya cenderung lebih sedikit, dan pilihannya hanya tersedia untuk pilihan yang disediakan oleh produsen vape tersebut. Tetapi keuntungannya, tidak seperti vape dengan sistem terbuka lebih simple untuk digunakan dan tidak perlu dibersihkan secara lebih sering dengan dibandingkan vape yang menggunakan sistem terbuka (breazy.com, 15/1/2019).

Kembali ke pembahasan mengenai cukai, dalam penerapannya di Indonesia, terjadi pembedaan yang signifikan antara cukai yang diberlakukan untuk vape dengan sistem yang terbuka dan sistem yang tertutup. Berdasarkan pernyataan dari Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO), dalam penerapannya, regulasi dalam bentuk cukai untuk produk vape dengan sistem tertutup 11 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan vape yang menggunakan sistem terbuka (tribunnews.com, 16/9/2021).

Hal ini dikarenakan, cukai pada cairan vape dengan sistem terbuka dihitung berdasarkan mililiter cairan tersebut, sementara, vape dengan sistem tertutup menggunakan perhitungan berdasarkan per kontainer dari liquid vape tersebut. Akibatnya, dalam penerapannya, cukai vape dengan sistem kontainer yang tertutup ini menjadi sangat tinggi bila dibandingkan dengan vape dengan sistem yang terbuka (tribunnews.com, 16/9/2021).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang perlu dibenahi. Hal ini dikarenakan, berdasarkan keterangan dari APPNINDO, vape dengan sistem tertutup jauh lebih aman bagi konsumen dikarenakan konsumen hanya bisa menggunakan e-liquid atau cairan yang disediakan oleh produsen. Hal ini dapat mencegah kontaminasi dan pencampuran cairan vape dengan bahan-bahan lain yang sangat berbahaya, dan bisa menimbulkan penyakit berat hingga kehilangan nyawa (tribunnews.com, 16/9/2021).

Terlebih lagi, berdasarkan penelitian dari lembaga kesehatan publik Britania Raya, Public Health England (PHE), vape terbukti merupakan produk 95% lebih tidak harmful bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (gov.uk, 19/8/2015). Hal ini tentu merupakan berita yang sangat positif, terutama bagi para perkok yang ingin menghentikan kebiasaannya.

Sebagai penutup, untuk itu, perlibatan para pelaku industri vape atau rokok elektronik dalam pembuatan kebijakan regulasi produk ini oleh pemerintah dan pengambil kebijakan. adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai, kebijakan yang tujuannya untuk melindungi masyarakat malah berbalik arah menjadi kebijakan yang tidak efisien yang justru akan merugikan konsumen, khususnya mereka yang ingin menghentikan kebiasaan merokoknya.

Originally published here

Government regulations would threaten this beloved Christmas symbol

O Christmas tree, O Christmas tree, harsh government regulations are putting you in jeopardy.

With Christmas so close, many of us in Michigan have enjoyed a common holiday tradition this year: finding the perfect fresh Christmas tree to put up in our home. Unfortunately, harsh state regulations could put Michigan’s Christmas tree production in serious jeopardy.

Christmas trees are a big deal in this state, so much so that Gov. Gretchen Whitmer recently declared December “Michigan Christmas Tree Month.” Ranking third in the nation for the number of Christmas trees harvested, Michigan provides about 2 million trees to the national market every year, generating roughly $40 million in value.

With over 500 Christmas tree farms over 37,000 acres within the state, this industry is massively important and affects many Michigan residents.

However, growing Christmas trees is no easy feat. According to the Michigan Christmas Tree Association, it takes about seven years to grow a tree to commercial height, although it can take as many as 15 years in some cases.

Additionally, it is common for tree farms to plant around 2,000 trees per acre, although only about 1,250 on average survive as infestations from pests, insects and disease are common. Fortunately, there are many innovative solutions to prevent infestations and ensure that Christmas tree farmers are able to optimize their yields.

One of the innovative solutions listed in Michigan State University’s 2021 Michigan Christmas Tree Pest Management Guide is neonicotinoids or neonics, a type of insecticide with a chemical structure similar to nicotine.

Neonics have been used extensively in agriculture because they effectively target insects and pests while being significantly less harmful to wildlife than most other insecticides.

Unfortunately, there have been calls to restrict neonics in Michigan that would result in severe economic harm to our Christmas tree farms. Just earlier this year, a bill was introduced to the Michigan House that contained language banning the use of neonics, claiming that the insecticide would kill bee populations.

At one time, many believed that a decline in bee populations were a result of widespread use of neonics and substitutes such as sulfoxaflor, although this has since been debunked. In reality, the supposed drop-off in honeybee colonies was a result of how beekeepers tracked the number of bees they managed. According to research from an international group of ecologists, the number of global honey bee colonies has actually increased by 85% since 1961.

If neonics were banned in Michigan, it could economically destroy the state’s Christmas tree farms and industry, leaving many farmers out in the cold after working tirelessly to make our holidays special over the years.

Instead, legislators should “branch” out from bad policy and embrace the innovative scientific solutions that will keep Christmas in Michigan merry and bright.

Originally published here

Editorial on COVID and PFAS chemicals needlessly alarmist

The Nov. 24 South Jersey Times editorial headlined “COVID and PFAS: A match not made in heaven” argues that exposure to PFAS, a class of man-made chemicals, potentially reduces the effectiveness of COVID-19 vaccines and calls on New Jersey to further assess the risks associated with these chemicals.

While a clean-drinking-water approach to PFAS is appropriate, the debate is far more nuanced than represented in the editorial.

It is true that when dumped into water supplies or used beyond threshold amounts, PFAS do pose a considerable danger to our health and well-being. Some individual chemicals do require regulations or potentially bans, but that alone is not sufficient to justify a blanket ban, something now being attempted at the federal level.

PFAS are a group consisting of 4,500 to 6,000 chemicals. Because of their liquid resistance and surface tension lowering properties, PFAS are key to producing many consumer products and lifesaving medical equipment. PFAS products ensured the durability and reduced contamination from COVID-19 protective equipment, too.

The use of PFAS has dropped, thanks to self-regulation by manufacturers. The presence of PFAS in the bloodstreams of Americans has decreased, and industrial releases have declined as well.

Banning all of these chemicals will only shift PFAS production, most likely, to China. That said, we need a careful evaluation of PFAS. Demonizing these chemicals as a group doesn’t help anyone, and implying that they might reduce vaccine efficacy without evidence is a huge disservice to readers.

Originally published here

Will the US endorse this Congressional proposal to adopt Europe’s innovation-stifling ‘precautionary principle’ regulation?

A new bill supported by environmental organizations and co-sponsored by progressive lawmakers Sens. Elizabeth Warren (D-MA), Bernie Sanders (I-VT), and Cory Booker (D-NJ) would copy food rules in Europe and paste them in the United States.

The bill is called the Protect America’s Children from Toxic Pesticides Act (PACTPA), and it would completely retool how America approves and licenses the use of pesticides and import a “precautionary” approach that has so far stunted innovative agriculture in Europe.

The fact that consumers, when presented with the choice between organic and conventional agriculture, choose the latter and not the former, plays no important role in the views of these activists. […]…A European model of agriculture in which farmers are significantly more subsidized than their American counterparts might be appealing to some stateside farmers, but is that really the future of agriculture that Americans want? Do Americans want a model in which farmers are forever dependent on the federal government as opposed to a market economy where the relationship is between consumers and farmers?

American agriculture is an asset too precious for lawmakers to succumb to the pressure of people who would rather see the industry disappear than use the benefits of modern agricultural technology.

Read the full article here

Electric Vehicles Could Be Iowa’s Next Renewable Frontier, If There’s The Will

In many ways, Iowa is a pioneer in renewables with wind turbines generating 60% of the state’s electricity last year and the state leading the nation in biofuel production.

Electric vehicles could be another step Iowa could take in the renewables sector and leaders at multiple levels have said they want to explore it.

“A project that we’re working on here in Dubuque is to electrify our entire fleet, as much of our vehicles in the city fleet, as we possibly can,” said Dubuque Mayor-elect Brad Cavanagh. “So we’re talking about 10- to 15-year plan of electrifying our bus fleets, all the cars that we have.”

Cavanagh wants to use money from the bipartisan infrastructure bill to install more electric vehicle charging stations.

Read the full article here

Scroll to top
en_USEN