fbpx

Giorno: 1 aprile 2024

Il caso antitrust del Dipartimento di Giustizia contro Apple è un attacco alle preferenze dei consumatori

La guerra tra il governo federale americano e le Big Tech continua. Il capitolo successivo contrappone il Dipartimento di Giustizia di Biden (DOJ) sotto Merrick Garland contro Apple, in cui il Il Dipartimento di Giustizia ha accusatoIl marchio di consumo più innovativo d'America, caratterizzato da ampie violazioni antitrust. Questa accusa di condotta anticoncorrenziale merita un esame approfondito. Apple è un marchio di tecnologia consumer di grande successo che ispira la fedeltà dei consumatori come nessun’altra tecnologia. Allora, qual'è il problema?

Al centro della causa del Dipartimento di Giustizia c'è l'affermazione secondo cui Apple ha soffocato la concorrenza costruendo barriere che impediscono ai concorrenti sia di entrare nel mercato degli smartphone sia di funzionare sulla piattaforma Apple. 

L'Apple Watch fa parte del caso del Dipartimento di Giustizia. Hanno sostenuto che Apple non accetta smartwatch di altri fornitori per la sincronizzazione con iPhone e MacBook. Questa è una strana linea di attacco. 

Come ho scritto dentro La collina settimane prima che il caso fosse svelato:

“Immaginate il fannullone della classe che spiega all’insegnante che lo studente etero davanti alla classe è anti-competitivo non condividendo con loro gli appunti delle lezioni. Una cosa è penalizzare maliziosamente o cercare di disturbare i consumatori per il fatto di avere un assortimento misto di tecnologia di Apple, LG, Samsung, Nokia e Google. È tutta un'altra cosa per il governo dire che Apple deve progettare i suoi prodotti affinché Samsung possa portarli sulle spalle e poi offrirli ai propri clienti fedeli come vantaggio di non fare affari con Apple. Gli investigatori stanno spendendo i soldi dei contribuenti per scoprire perché l’Apple Watch funziona meglio con l’iPhone che con i marchi rivali”.

Non è anticompetitivo non costruire prodotti pensando ai concorrenti. Potrebbe limitare l'attrattiva del tuo prodotto, il tuo giardino recintato in cui ogni dispositivo Apple si sincronizza perfettamente con un altro. Ecco perché ho detto "Apple è un marchio di lifestyle". Questo approccio ha reso Apple molto popolare tra i consumatori. 

Una delle altre principali lamentele delineate nella causa è il controllo di Apple sul suo App Store, che secondo i critici dà alla società un vantaggio ingiusto rispetto ai rivali. Tuttavia, ciò che questi critici non riescono a riconoscere è che le rigorose linee guida dell'App Store di Apple sono progettate per sostenere i più alti standard di qualità e sicurezza per gli utenti.

Un utente Apple può sentirsi a proprio agio e sicuro sapendo che non sono presenti malware e app illecite sull'App Store. È controllato più strettamente. Questo va a vantaggio dei consumatori, anche se potrebbe frustrare gli sviluppatori di app, i produttori di giochi e i concorrenti tecnologici. 

L'ecosistema di Apple non è uno schema nefasto per vincolare gli utenti ai suoi prodotti, ma piuttosto una testimonianza dell'impegno costante dell'azienda nei confronti della privacy degli utenti e della sicurezza dei dati. E non commettere errori, la componente di sicurezza dei dati e privacy del marchio Apple li ha già messi in una posizione conflittuale con il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza Nazionale. Dovremmo credere che questo fattore non faccia parte della motivazione del Dipartimento di Giustizia? 

A differenza di altri giganti della tecnologia che sono stati criticati per il loro approccio lassista alla privacy, Apple ha costantemente dato priorità alla protezione dei dati degli utenti, anche se ciò significa sacrificare un certo grado di interoperabilità con dispositivi e servizi di terze parti. Questa posizione di principio dovrebbe essere lodata, non condannata, soprattutto in un’era segnata da dilaganti violazioni dei dati e della privacy. Apple fa del bene ai consumatori. 

Nel rispondere alla causa, Apple ha sottolineato che le azioni del Dipartimento di Giustizia minacciano di minare i principi aziendali che hanno reso i suoi prodotti sinonimo di qualità e innovazione. Al Centro di scelta dei consumatori, siamo propensi ad essere d'accordo. I consumatori hanno un ampio potere di mercato per utilizzare altri dispositivi e combinarli a loro piacimento. C'è di più in questo attacco del Dipartimento di Giustizia ad Apple di quanto sembri, e puoi scommettere che ha poco a che fare con il benessere dei consumatori.

Originariamente pubblicato qui

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Riset

Hak kekayaan intelektual mungkin merupakan istilah yang sangat akrab di telinga bagi sebagian masyarakat. Umumnya, hak kekayaan intelektual, atau yang sering juga disingkat sebagai HAKI, dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga atas karya dan inovasi yang mereka buat.

HAKI sendiri juga umumnya dipahami dalam ranah bisnis dan dunia usaha. Di dalam dunia usaha, HAKI memang merupakan hal yang sangat penting dan esensial, dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi.

Melalui HAKI , perusahaan dan pelaku usaha bisa mendapatkan perlindungan atas karya, inovasi, dan produk yang mereka buat. Perusahaan pesaing misalnya, non tidak bisa dengan mudah mencuri hal-hal seperti slogan, logo, e dan desain produk dari perusahaan lain secara tidak bertanggung jawab dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

HAKI memang sesuatu yang harus dilindungi dengan kuat. Negara-negara berpenghasilan tinggi misalnya, umumnya merupakan negara-negara yang memiliki perlindungan HAKI yang sangat kuat. Melalui perlindungan HAKI, para pelaku usaha memiliki insentif yang besar untuk terus berkarya dan berinovasi demi memberikan dan menyediakan produk yang terbaik bagi para konsumen.

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila HAKI non dak ada. Tentunya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan sangat mudah mencuri ide yang telah dibuat oleh pihak lain, e dan hal ini tentu bukan hanya akan merugikan pelaku usaha tetapi juga para konsumen. Kalau ada pihak tertentu yang mencuri brand sebuah perusahaan misalnya, maka tentu para konsumen dapat terkecoh mana brand yang memang originale dan asli.

Namun ternyata, HAKI juga tidak hanya penting dan esensial di dunia usaha, tetapi juga dalam dunia akademis dan penelitian. Sangat penting bagi para peneliti untuk bisa mendapatkan perlindungan atas karya e juga publikasi yang ia buat, salah satunya agar tidak bisa diklaim e dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka semata.

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) misalnya, menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para peneliti terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pertama misalnya, sangat penting bagi para peneliti untuk mengetahui bagaimana prosedur untuk pengajuan dan juga pencatatan hak kekayaan intelektual.

Kedua, para peneliti juga harus memiliki kemauan e juga motivasi per tuk dapat mengemas capaian e juga prestasi yang dimilikinya. Sementara itu, yang terakhir adalah para peneliti juga harus mampu untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki wewenang dan tugas terkait dengan pengajuan HAKI tersebut, agar dapat tercapai dengan baik (brin.go.id, 15/9/2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Novianty Muchar, SH, MH, di mana Beliau menyampaikan bahwa melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, nilai tambah dari riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat meningkat. Selain itu, adanya perlindungan hak kekayaan intelektual juga merupakan bentuk penghargaan atas hasil harya intelektual orang lain, yang tentunya tidak dicapai dengan proses yang mudah (unpad.ac.id, 03/08/2022).

Per questo, adanya dorongan e pendampingan kepada para pelaku riset dan peneliti per untuk mereka secara aktif dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual melalui inovasi yang dibuatnya adalah hal yang sangat penting. Melalui adanya dorongan e pendampingan yang tepat, tentunya proses untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari para peneliti dan pelaku riset di lembaga akademis di Indonesia dapat dilakukan secara lebih cepat dan komprehensif.

Lembaga pemerintah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) misalnya, yang memiliki tugas untuk menyelengarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan inovasi yang terintegrasi, berkomitmen untuk mendoron para pelaku riset agar dapat meraih hak atas kekayaan intellektual atas temuan il miajh mereka. Adanya dukungan kuat dari lembaga pemerintah yang memiliki tugas & fungsi yang luas seperti BRIN tentu merupakan hal yang sangat penting agar HAKI para pelaku riset di Indonesia bisa semakin ditingkatkan (antaranews.com, 7/5/2023).

Tidak hanya melalui BRIN, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum e HAM (Dirjen KI Kemenkumham) juga menyatakan bahwa pendaftaran HAKI bagi pelaku riset dan peneliti adalah sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi, jika hasil dari penelitian tersebut masuk ke dunia industri dan belum memiliki HAKI, maka hasil peenlitian tersebut bisa ditiru dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain secara tidak bertanggung jawab tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas (dgip.go.id, 8/10/ 2023).

Per farlo, Dirjen KI Kemenkumham può anche cambiare idea in HAKI presso le università di Indonesia, l'Università Gadjah Mada (UGM), l'Università di Diponegoro, l'Università di Hasanuddin e l'Università di Brawijaya (dgip.go.id, 8/10). /2023). Diharapkan, melalui adanya pendampingan tersebut, akan semakin banyak HAKI yang didaftarkan oleh para pelaku riset dan peneliti di Indonesia.

Sebagai penutup, hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting, tidak hanya di dunia industri e dan usaha, tetapi juga bagi para pelaku riset di dunia akademis. Diharapkan, melalui peningkatan HAKI di dunia akademis, riset dan penelitian di Indonesia dapat semakin berkembang dengan pesat, dan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Originariamente pubblicato qui

Classificati e valutati: i paesi migliori e peggiori d'Europa per i viaggi in treno

A tutti i viaggiatori piacciono i treni. I viaggiatori europei li adorano. Un viaggio InterRail è un rito di passaggio che rimane nella memoria. L’Eurostar rappresenta per i millennial ciò che i treni marittimi rappresentavano per la Gen X: un portale verso un intero continente. Le stazioni ferroviarie europee – solitamente importanti, spesso sontuose – suggeriscono storia e romanticismo. Sono presenti in film classici, romanzi e musica. In un mondo attento al clima, le ferrovie rimangono l’alternativa più verde. Sono più sicuri e causano meno stress rispetto alla guida. Per chiunque voglia vedere il mondo, c'è posto migliore che accanto al finestrino del treno?

Quindi, con questo in mente, abbiamo messo alla prova le reti ferroviarie dei 15 paesi (aperti) più grandi d'Europa, valutando ciascuna di esse in base ai fattori che contano di più. Continua a leggere per scoprire quali reti nazionali in difficoltà è meglio evitare (e quelle con un'attrazione che vale comunque la pena), e quali sono le migliori opzioni per una fuga ferroviaria di successo, che si tratti della tua prossima vacanza primaverile in città, o di un una gloriosa odissea lunga settimane che si snoda dalla costa alla campagna. 

15. Grecia

In fondo alla nostra classifica c'è questo paese serpeggiante di coste frastagliate, isole, montagne e peninsulari, che non è mai riuscito a far funzionare le ferrovie per la sua gente. Ci sono treni ogni poche ore che collegano Atene e Salonicco (meno di cinque ore), ma gran parte dell'orario è costellato di temuti autobus sostitutivi delle ferrovie. Le inondazioni nel 2023 hanno portato quasi al collasso della rete. I trenini circolano in alcune zone turistiche, come la ferrovia a cremagliera Odontotos, anche se recentemente è stata interrotta da frane. Atene era solita godere dei servizi per Berlino e un tempo era una filiale dell'Orient Express. C'erano treni per la Turchia via Pythio e la Macedonia del Nord via Idomeni. La pandemia ha interrotto quello che era già un servizio in diminuzione e le linee internazionali per Sofia, Skopje e Bucarest rimangono chiuse. Atene ha la stazione principale più deludente di qualsiasi altro paese europeo, il che in un certo senso riassume le cose.

Leggi il testo completo qui

Come i neoproibizionisti arrivarono a dare forma alla politica sull'alcol

NEL GENNAIO 2023, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato una notizia bomba: ha annunciato che non esisteva “nessun livello di sicurezza”1 del consumo di alcol.

Negli ultimi cinque anni, l’OMS ha trattato il consumo leggero di alcol come una grave emergenza sanitaria pubblica. Sembra una priorità sorprendente per la principale organizzazione sanitaria mondiale, finché una lettura più attenta dei loro documenti politici non rivela con chi stanno lavorando: i gruppi per la temperanza, che ora hanno trovato un modo per introdurre politiche di astinenza nell'arena sanitaria globale.

Come un conflitto nell’UE ha aperto la porta dell’astinenza 

Nel 2015, più di 20 organizzazioni sanitarie pubbliche si sono dimesse2 dal Forum dell'UE su alcol e salute.

Questo comitato è stato il luogo in cui legislatori, rappresentanti dell’alcol ed esperti di sanità pubblica hanno discusso su come ridurre i danni significativi legati all’alcol nell’UE:3 più di 120.000 morti premature e più di 125 miliardi di euro ($135,4 miliardi) in criminalità, sanità e costi sociali.

Ma le organizzazioni sanitarie sono diventate disgustate3 al fallimento dell'UE nello sviluppare una politica sull'alcol, vedendo il Forum fatalmente compromesso dall'industria dell'alcol.

“Il forum si è rivelato peggio che inutile, un fronte di pubbliche relazioni gratuito per l’industria”, disse all’epoca Nina Renshaw, allora segretaria generale dell’Alleanza europea per la sanità pubblica.

Il professor Sir Ian Gilmore, presidente del gruppo scientifico del Forum, è stato altrettanto severo, affermando che la Commissione ha dato priorità agli “interessi dell’industria dell’alcol rispetto alla salute pubblica”.

Il crollo del Forum ha lasciato un buco nella politica europea sull’alcol. Secondo Ignacio Sanchez Recarte, fu allora che arrivò l’OMS, “con quello che io chiamo cavallo di Troia, dicevano che l’alcol è pericoloso perché provoca il cancro”.

Sanchez Recarte è il direttore generale del Comite Europeen des Entreprises Vins4 (CEEV), la voce dei produttori di vino europei. Con sede a Bruxelles, "cerchiamo di difendere gli interessi delle aziende vinicole e dei commercianti di vino europei su tutti i temi che possono toccarli", ha spiegato. “Uno dei gruppi di lavoro che sta diventando sempre più importante nell’ultimo anno è quello che cerca di seguire tutti gli attacchi”.

Questi attacchi stanno diventando implacabili.

Leggi il testo completo qui

La finanza contenziosa espone il nostro sistema giudiziario allo sfruttamento straniero

Ora che il Congresso ha ripreso i sensi riguardo a piano di cessione forzata disaccoppiare Tic toc dal Partito Comunista Cinese, saremmo negligenti se non esplorassimo altri esempi di come potenze come la Cina influenzano le istituzioni americane. Diamo un'occhiata al nostro sistema giudiziario.

In una manciata di casi giudiziari locali in tutto il paese, una società con sede a Shenzhen ha finanziato clandestinamente cause legali sulla proprietà intellettuale per contribuire a ribaltare un importante marchio di consumo.

Quella società, Purplevine IP, è una società cinese di consulenza sulla brevettabilità fornito i soldi per la società tecnologica della Florida Staton Techiya nelle sue cause legali contro Samsung. La società rivendica l'azienda elettronica sudcoreana usato la sua proprietà intellettuale nei suoi popolari prodotti audio.

Come facciamo a saperlo? Perché il giudice del Delaware in questo caso informazioni richieste sugli accordi finanziari di terzi che riguardano le parti in causa. Nel novembre 2022, il giudice capo Connelly ha emesso un ordine permanente richiedendo che i casi portati a lui richiedessero che tutti i finanziamenti esterni fossero divulgati per intero prima di esaminare un reclamo.

Questo accordo, noto come finanziamento del contenzioso da parte di terzi, è una tendenza in forte espansione nei tribunali civili statunitensi e lo è stimato essere un’industria da $13,5 miliardi.

I finanziatori delle controversie sono hedge fund, istituti di credito e venture capitalist che si fanno carico delle spese legali in cambio di una percentuale di qualsiasi ricompensa monetaria. Offrono finanziamenti a studi legali e querelanti che combattono importanti azioni legali collettive e casi di illeciti civili che normalmente non potrebbero permettersi.

Proponenti e leader del settore reclamo questi accordi di finanziamento aiutano a dare potere alle parti in causa più piccole contro le grandi aziende che hanno fatto loro un torto e che potrebbero averlo fatto qualche merito. Ma sta anche spingendo gli strumenti della giustizia verso territori sconosciuti che potrebbero essere vulnerabili allo sfruttamento.

Nella cultura popolare, un esempio infame di finanziamento di contenziosi da parte di terzi è il caso di Terry Bodea, il wrestler noto come Hulk Hogan, contro il merlato tabloid online Gawker. 

Dopo che un sex tape di Hogan è trapelato ai media, Hogan ha intentato una causa contro Gawker, sostenendo una violazione della privacy. L'uomo d'affari che sostiene questa causa, abbiamo appreso in seguito, era il finanziere miliardario Peter Thiel, che aveva un ascia per frantumare con il sito di gossip. 

La sentenza da $115 milioni contro Gawker si è rivelata un importante svolta culturale sulla libertà di parola, sulla cattiveria dei media e su quanto l'interesse pubblico possa sbirciare nella vita delle celebrità private.

Tuttavia, ha anche rivelato la rapidità con cui il settore in rapida crescita del finanziamento delle controversie di terze parti sposta l’equilibrio della giustizia nelle cause civili, siano esse buone o cattive. Ancor di più quando le aziende straniere inizieranno a utilizzarli stesse tattiche intentare causa contro le aziende americane.

Ciò preoccupa almeno alcuni a Capitol Hill, incluso il presidente della Camera Mike Johnson (R-LA), che l'anno scorso ha presentato un disegno di legge per imporre la divulgazione in tribunale di tutti i finanziatori stranieri di controversie di terze parti. Il disegno di legge metterebbe anche al bando il finanziamento delle controversie, diretto o indiretto, da parte di qualsiasi governo estero o fondo sovrano.

Un disegno di legge del Senato introdotto dei senatori John Kennedy (R-LA) e Joe Manchin (D-WV) hanno rivolto lo sguardo alle cause legali finanziate dall’estero “che minano la nostra sicurezza economica e nazionale”.

Al di là delle implicazioni sulla sicurezza nazionale, il finanziamento del contenzioso è un modo creativo e unico per rendere ludici i procedimenti legali, trasformando la giustizia in un gioco di rispecchiamento casuale scommesse prop e scommesse sportive.

Ma più che scommettere su azioni basate sugli utili aziendali o su giochi basati sulle statistiche dei giocatori, i finanziatori delle controversie hanno la possibilità di consigliare gli avvocati su testimoni, inquadrare argomentazioni o altro. pubblicizzare persino i casi per attirare più partecipanti ad azioni collettive di grandi dimensioni. A meno che giudici e tribunali non facciano richieste dirette di trasparenza, c’è la possibilità che gran parte di ciò possa accadere senza sosta. È questo ciò che vogliamo per il futuro della giustizia civile?

Le cause legali non sono il Monday Night Football o Wall Street. Sono strumenti a disposizione dei cittadini e delle parti lese in una democrazia liberale per garantire la giustizia.

Come Business Insider scrive, il finanziamento delle controversie è passato da una parte umile dell’economia a una “classe di attività” di alto livello, mettendo in ombra l’obiettivo principale dei nostri tribunali civili.

Gli Stati Uniti offrono un mercato libero e lo stato di diritto per gli innovatori globali. Questo è un grande vantaggio per i consumatori che beneficiano di un’offerta più abbondante di beni e servizi.

Tuttavia, come abbiamo visto di recente con Gli abusi della privacy e della sicurezza da parte di TikTok e i crescenti casi di proprietà intellettuale da parte di aziende ben finanziate in Cina, si può abusare dell’apertura a scapito dei consumatori.

La divulgazione dei finanziamenti per contenziosi di terzi è necessaria e realizzabile. Molti stati hanno già approvato leggi attorno a questo problema, mentre molti giudici lo richiedono nei loro tribunali. I progetti di legge presentati alla Camera e al Senato rappresenterebbero un ragionevole e adeguato appello alla trasparenza che aiuterebbe a salvaguardare il nostro sistema giudiziario.

Se vogliamo sostenere la vera giustizia in America e mantenere il nostro sistema giusto e accessibile, dobbiamo trasformare a riflettore sul finanziamento del contenzioso di terzi. Abbiamo tutti un interesse in questo. 

Originariamente pubblicato qui

Gli Stati Uniti fanno causa ad Apple, sostenendo il monopolio dell'iPhone

Giovedì il Dipartimento di Giustizia e 16 procuratori generali statali e distrettuali hanno citato in giudizio Apple, accusando il gigante della tecnologia di violare la legge antitrust federale creando un ecosistema che non consente ad altre società di competere con l'iPhone, soffocando l'innovazione nel mercato degli smartphone. 

"Apple ha consolidato il suo potere monopolistico non migliorando i propri prodotti, ma peggiorando altri prodotti", ha detto giovedì il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland in una conferenza stampa. “I consumatori non dovrebbero essere costretti a pagare prezzi più alti perché le aziende infrangono la legge”.

La denuncia affermava che la società mantiene il monopolio degli smartphone impedendo ad altri di creare applicazioni che competono con i prodotti di base di Apple, come il portafoglio digitale. Il colosso della tecnologia rende anche più difficile l’abbinamento della tecnologia di altre aziende con i prodotti Apple, come esemplificato dalle bolle verdi che l’iPhone mostra quando invia un messaggio a un utente Android.

Garland ha affermato che Apple è disposta a “rendere l’iPhone meno sicuro e meno privato per mantenere il suo potere monopolistico”.

Rispondendo alla causa, Apple ha affermato che essa minaccia “i principi che distinguono i prodotti Apple in mercati fortemente competitivi” e che “costituirebbe un pericoloso precedente, consentendo al governo di esercitare un controllo pesante nella progettazione della tecnologia delle persone”.

Leggi il testo completo qui

Polizia divertente

Podcast per consumatori

Cast del centro di scelta dei consumatori

Seguici

Facebook-f Twitter Instagram Linkedin Youtube Spotify

Informazioni di contatto

712 H St NE PMB 94982
Washington, DC 20002

info@consumerchoicecenter.org

© COPYRIGHT 2024, CENTRO SCELTA DEL CONSUMATORE

Descrizione
it_ITIT
en_USEN pt_BRPT fr_FRFR es_ESES de_DEDE it_ITIT