fbpx

Día: 1 de abril de 2024

El caso antimonopolio del Departamento de Justicia contra Apple es un ataque a las preferencias del consumidor

La guerra entre el gobierno federal de Estados Unidos y las Big Tech continúa. El siguiente capítulo enfrenta al Departamento de Justicia (DOJ) de Biden, bajo la dirección de Merrick Garland, contra Apple, en el que el El Departamento de Justicia ha acusadoLa marca de consumo más innovadora de Estados Unidos con amplias violaciones antimonopolio. Esta acusación de conducta anticompetitiva merece un intenso escrutinio. Apple es una marca de tecnología de consumo tremendamente exitosa que inspira la lealtad de los consumidores como ninguna otra tecnología. ¿Entonces, cuál es el problema?

En el centro de la demanda del Departamento de Justicia está la afirmación de que Apple ha sofocado la competencia al construir barreras que impiden a los competidores ingresar al mercado de teléfonos inteligentes y funcionar en la plataforma de Apple. 

El Apple Watch es parte del caso del Departamento de Justicia. Argumentaron que Apple no admite relojes inteligentes de otros proveedores para sincronizarlos con iPhones y Macbooks. Esta es una extraña línea de ataque. 

Como escribí en La colina Semanas antes de que se revelara el caso:

“Imagínese al holgazán del aula explicándole al maestro que el estudiante sobresaliente al frente de la clase está siendo anticompetitivo al no compartir sus apuntes con él. Una cosa es penalizar maliciosamente o buscar incomodar a los consumidores por tener una variedad mixta de tecnología de Apple, LG, Samsung, Nokia y Google. Otra cosa completamente distinta es que el gobierno diga que Apple tiene que diseñar sus productos para que Samsung los aproveche y luego los ofrezca a sus clientes leales como un beneficio por no hacer negocios con Apple. Los investigadores están gastando dinero de los contribuyentes para descubrir por qué el Apple Watch funciona mejor con el iPhone que con marcas rivales”.

No es anticompetitivo no crear productos teniendo en cuenta a la competencia. Puede limitar el atractivo de su producto, su jardín amurallado donde cada dispositivo Apple se sincroniza muy bien con otro. Por eso dije "Apple es una marca de estilo de vida". Este enfoque ha hecho que Apple sea muy popular entre los consumidores. 

Una de las otras quejas clave descritas en la demanda es el control de Apple sobre su App Store, que según los críticos le da a la compañía una ventaja injusta sobre sus rivales. Sin embargo, lo que estos críticos no reconocen es que las estrictas pautas de la App Store de Apple están diseñadas para mantener los más altos estándares de calidad y seguridad para los usuarios.

Un usuario de Apple puede sentirse cómodo y seguro sabiendo que no hay malware ni aplicaciones ilícitas en la App Store. Está más controlado. Esto beneficia a los consumidores, aunque puede frustrar a los desarrolladores de aplicaciones, creadores de juegos y competidores tecnológicos. 

El ecosistema de Apple no es un plan nefasto para encerrar a los usuarios en sus productos, sino más bien un testimonio del compromiso inquebrantable de la empresa con la privacidad del usuario y la seguridad de los datos. Y no se equivoquen, el componente de privacidad y seguridad de los datos de la marca Apple los ha puesto antes en una posición de confrontación con el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional. ¿Se supone que debemos creer que este factor no es parte de la motivación del Departamento de Justicia? 

A diferencia de otros gigantes tecnológicos que han sido criticados por su enfoque laxo respecto de la privacidad, Apple ha priorizado constantemente la protección de los datos de los usuarios, incluso si eso significa sacrificar cierto grado de interoperabilidad con dispositivos y servicios de terceros. Esta postura de principios debe ser elogiada, no condenada, particularmente en una era marcada por violaciones rampantes de datos y de privacidad. Apple hace el bien a los consumidores. 

En respuesta a la demanda, Apple señaló que las acciones del Departamento de Justicia amenazan con socavar los principios de la empresa que han hecho de sus productos sinónimo de calidad e innovación. En el Centro de elección del consumidor, nos inclinamos a estar de acuerdo. Los consumidores tienen un amplio poder de mercado para utilizar otros dispositivos y combinarlos como quieran. Hay más en este ataque del Departamento de Justicia a Apple de lo que parece, y puedes apostar que tiene poco que ver con el bienestar del consumidor.

Publicado originalmente aquí

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Riset

Hak kekayaan intelectual mungkin merupakan istilah yang sangat akrab di telinga bagi sebagian masyarakat. Umumnya, hak kekayaan intelektual, atau yang sering juga disingkat sebagai HAKI, dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga atas karya dan inovasi yang mereka buat.

HAKI sendiri juga umumnya dipahami dalam ranah bisnis dan dunia usaha. Di dalam dunia usaha, HAKI memang merupakan hal yang sangat penting dan esensial, dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi.

Melalui HAKI, perusahaan dan pelaku usaha bisa mendapatkan perlindungan atas karya, inovasi, dan produk yang mereka buat. Perusahaan pesaing misalnya, tidak bisa dengan mudah mencuri hal-hal seperti slogan, logo, dan desain produk dari perusahaan lain secara tidak bertanggung jawab dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

HAKI memang sesuatu yang harus dilindungi dengan kuat. Negara-negara berpenghasilan tinggi misalnya, umumnya merupakan negara-negara yang memiliki perlindungan HAKI yang sangat kuat. Melalui perlindungan HAKI, para pelaku usaha memiliki insentif yang besar untuk terus berkarya dan berinovasi demi memberikan dan menyediakan produk yang terbaik bagi para konsumen.

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila HAKI tidak ada. Tentunya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan sangat mudah mencuri ide yang telah dibuat oleh pihak lain, dan hal ini tentu bukan hanya akan merugikan pelaku usaha tetapi juga para konsumen. Kalau ada pihak tertentu yang mencuri brand sebuah perusahaan misalnya, maka tentu para konsumen dapat terkecoh mana brand yang memang original dan asli.

Namun ternyata, HAKI juga tidak hanya penting dan esensial di dunia usaha, tetapi juga dalam dunia akademis dan penelitian. Sangat penting bagi para peneliti untuk bisa mendapatkan perlindungan atas karya dan juga publikasi yang ia buat, salah satunya agar tidak bisa diklaim dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan mereka semata.

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) misalnya, menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para peneliti terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pertama misalnya, sangat penting bagi para peneliti untuk mengetahui bagaimana prosedur untuk pengajuan dan juga pencatatan hak kekayaan intelektual.

Kedua, para peneliti juga harus memiliki kemauan dan juga motivasi untuk dapat mengemas capaian dan juga prestasi yang dimilikinya. Sementara itu, yang terakhir adalah para peneliti juga harus mampu untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki wewenang dan tugas terkait dengan pengajuan HAKI tersebut, agar dapat tercapai dengan baik (brin.go.id, 15/9/2023).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Novianty Muchar, SH, MH, di mana Beliau menyampaikan bahwa melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, nilai tambah dari riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat meningkat. Selain itu, adanya perlindungan hak kekayaan intelektual juga merupakan bentuk penghargaan atas hasil harya intelektual orang lain, yang tentunya tidak dicapai dengan proses yang mudah (unpad.ac.id, 08/03/2022).

Para ello, adanya dorongan dan pendampingan kepada para pelaku riset dan peneliti untuk mereka secara aktif dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual melalui inovasi yang dibuatnya adalah hal yang sangat penting. Melalui adanya dorongan dan pendampingan yang tepat, tentunya proses untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari para peneliti dan pelaku riset di lembaga akademis di Indonesia dapat dilakukan secara lebih cepat dan komprehensif.

Lembaga pemerintah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) misalnya, yang memiliki tugas untuk menyelengarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan inovasi yang terintegrasi, berkomitmen untuk mendorong para pelaku riset agar dapat meraih hak atas kekayaan intelektual atas temuan ilmiajh mere ka. Adanya dukungan kuat dari lembaga pemerintah yang memiliki tugas & fungsi yang luas seperti BRIN tentu merupakan hal yang sangat penting agar HAKI para pelaku riset di Indonesia bisa semakin ditingkatkan (antaranews.com, 5/7/2023).

Tidak hanya melalui BRIN, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen KI Kemenkumham) juga menyatakan bahwa pendaftaran HAKI bagi pelaku riset dan peneliti adalah sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi, jika hasil dari penelitian tersebut masuk ke dunia industri dan belum memiliki HAKI, maka hasil peenlitian tersebut bisa ditiru dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain secara tidak bertanggung jawab tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas (dgip.go.id, 8/10/ 2023).

Para ello, demi mendorong hal tersebut, Dirjen KI Kemenkumham juga menggelar berbagai pendampingan pendaftaran HAKI di berbagai universitas di Indonesia, diantaranya Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro, Univesitas Hasanuddin, dan Univesitas Brawijaya (dgip.go.id, 8/10 /2023). Diharapkan, melalui adanya pendampingan conciso, akan semakin banyak HAKI yang didaftarkan oleh para pelaku riset dan peneliti di Indonesia.

Sebagai penutup, hak kekayaan intelectual adalah hal yang sangat penting, tidak hanya di dunia industri dan usaha, tetapi juga bagi para pelaku riset di dunia akademis. Diharapkan, melalui peningkatan HAKI di dunia akademis, riset dan penelitian di Indonesia dapat semakin berkembang dengan pesat, dan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Publicado originalmente aquí

Clasificados y valorados: los mejores y peores países de Europa para viajar en tren

A todos los viajeros les gustan los trenes. A los viajeros europeos les encantan. Un viaje InterRail es un rito de iniciación que permanece en la memoria. El Eurostar es para los millennials lo que los trenes-barco fueron para la Generación X: un portal a todo un continente. Las estaciones de tren europeas (generalmente prominentes, a menudo palaciegas) sugieren historia y romance. Aparecen en películas clásicas, novelas y música. En un mundo consciente del clima, los ferrocarriles siguen siendo la alternativa más ecológica. Son más seguros y causan menos estrés que conducir. Para cualquiera que desee ver mundo, ¿hay algún lugar mejor que junto a la ventanilla de un tren?

Entonces, con esto en mente, hemos cuestionado las redes ferroviarias de los 15 países (abiertos) más grandes de Europa, calificando cada una según los factores que más importan. Continúe leyendo para descubrir qué redes nacionales en problemas es mejor evitar (y aquellas con un punto destacado que, sin embargo, vale la pena) y cuáles son las mejores opciones para una escapada exitosa en tren, ya sea su próxima escapada urbana de primavera o una gloriosa odisea de una semana de duración que serpentea de la costa al campo. 

15. Grecia

En último lugar de nuestra clasificación se encuentra este país serpenteante de costas escarpadas, islas, montañas y penínsulas, que nunca ha conseguido que los ferrocarriles funcionen para su gente. Hay trenes cada pocas horas que unen Atenas y Salónica (menos de cinco horas), pero gran parte del horario está salpicado de temidos autobuses de reemplazo ferroviario. Las inundaciones de 2023 han provocado el casi colapso de la red. En algunas zonas turísticas circulan trenes de juguete, como el cremallera de Odontotos, aunque recientemente fue detenido por deslizamientos de tierra. Atenas solía disfrutar del lujo de los servicios a Berlín y alguna vez fue una sucursal del Orient Express. Había trenes a Turquía vía Pythio y Macedonia del Norte vía Idomeni. La pandemia cerró lo que ya era un servicio cada vez menor y las líneas internacionales a Sofía, Skopje y Bucarest permanecen cerradas. Atenas tiene la estación principal más decepcionante de todos los países de Europa, lo que en cierto modo resume las cosas.

Leer el texto completo aquí

Cómo llegaron los neoprohibicionistas a dar forma a la política sobre el alcohol

EN ENERO DE 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una bomba: anunció que no había “ningún nivel seguro”del consumo de alcohol.

Durante los últimos cinco años, la OMS ha tratado el consumo ligero de alcohol como una grave emergencia de salud pública. Parece una prioridad sorprendente para la principal organización de salud del mundo, hasta que una lectura más cercana de sus documentos políticos revela con quién están trabajando: los grupos de templanza, que ahora han encontrado una manera de introducir políticas de abstinencia en el ámbito de la salud global.

Cómo un conflicto en la UE abrió la puerta a la abstinencia 

En 2015, más de 20 organizaciones de salud pública dimitierondel Foro sobre Alcohol y Salud de la UE.

Este comité fue el lugar donde legisladores, representantes del alcohol y expertos en salud pública debatieron cómo reducir los daños relacionados con el alcohol en la UE, que fueron significativos:más de 120.000 muertes prematuras y más de 125.000 millones de euros ($135.400 millones) en costes sociales, sanitarios y delictivos.

Pero las organizaciones sanitarias se indignaron.por el fracaso de la UE a la hora de desarrollar una política sobre el alcohol, considerando que el Foro está fatalmente comprometido por la industria del alcohol.

“El foro ha resultado peor que inútil, un frente de relaciones públicas gratuito para la industria”, dijo en ese momento Nina Renshaw, entonces secretaria general de la Alianza Europea de Salud Pública.

El profesor Sir Ian Gilmore, presidente del grupo científico del Foro, fue igualmente mordaz y dijo que la Comisión había priorizado “los intereses de la industria del alcohol por encima de la salud pública”.

El colapso del Foro dejó un enorme vacío en la política europea sobre el alcohol. Según Ignacio Sánchez Recarte, fue entonces cuando llegó la OMS, “con lo que yo llamo ese caballo de Troya, decían que el alcohol es peligroso porque causa cáncer”.

Sánchez Recarte es el director general del Comité Europeo de Empresas Vins(CEEV), la voz de los productores de vino de Europa. Con sede en Bruselas, “tratamos de defender los intereses de las empresas y comerciantes vitivinícolas europeos en todos los temas que puedan afectarles”, explicó. "Uno de los grupos de trabajo que está adquiriendo cada vez más importancia en el último año es el que intenta seguir todos los ataques".

Esos ataques son cada vez más implacables.

Leer el texto completo aquí

La financiación de litigios expone nuestro sistema judicial a la explotación extranjera

Ahora que el Congreso ha entrado en razón sobre una plan de desinversión forzosa desacoplar Tik Tok del Partido Comunista Chino, sería negligente no explorar otros ejemplos de cómo potencias como China influyen en las instituciones estadounidenses. Miremos nuestro sistema de justicia.

En un puñado de casos judiciales locales en todo el país, una empresa con sede en Shenzhen ha estado financiando clandestinamente demandas de propiedad intelectual para ayudar a cambiar una importante marca de consumo.

Esa empresa, Purplevine IP, es una firma china de consultoría en materia de patentes que proporcionó el dinero para la empresa tecnológica de Florida Staton Techiya en sus demandas contra Samsung. La empresa afirma que la firma de electrónica surcoreana usado su propiedad intelectual en sus populares productos de audio.

Cómo sabemos esto? Porque el juez de Delaware en este caso información exigida sobre acuerdos financieros de terceros que afecten a los litigantes. En noviembre de 2022, el juez principal Connelly emitió una Orden permanente exigir que los casos que se le presenten requieran que se revele en su totalidad toda la financiación externa antes de escuchar un reclamo.

Este acuerdo, conocido como financiación de litigios de terceros, es una tendencia en auge en los tribunales civiles de Estados Unidos y es estimado ser una industria de $13.5 mil millones.

Los financiadores de litigios son fondos de cobertura, prestamistas de crédito y capitalistas de riesgo que afrontan los costos legales a cambio de un porcentaje de cualquier recompensa monetaria. Ofrecen financiación a firmas legales y a demandantes que luchan contra importantes demandas colectivas y casos de agravios que normalmente no podrían permitirse.

Defensores y líderes de la industria reclamar Estos acuerdos de financiación ayudan a empoderar a los litigantes más pequeños contra corporaciones masivas que los perjudicaron y que pueden tener algún mérito. Pero también está empujando las herramientas de la justicia hacia territorio desconocido que podría ser vulnerable a la explotación.

En la cultura popular, un ejemplo infame de financiación de litigios por parte de terceros es el caso de Terry Bodea, el luchador conocido como Hulk Hogan, contra el en orden de batalla tabloide en línea Gawker. 

Después de que un video sexual de Hogan se filtrara al medio de comunicación, Hogan presentó una demanda contra Gawker, alegando invasión de la privacidad. El hombre de dinero que respalda esta demanda, luego aprendimos, era el financiero multimillonario Peter Thiel, que tenía una hacha para moler con el sitio de chismes. 

La sentencia de $115 millones contra Gawker ha demostrado ser una importante punto de inflexión cultural sobre la libertad de expresión, la malicia de los medios y hasta qué punto el interés público puede asomarse a las vidas de las celebridades privadas.

Sin embargo, también reveló con qué rapidez la industria de financiación de litigios de terceros, en rápido crecimiento, cambia el equilibrio de la justicia en los casos civiles, ya sean buenos o malos. Más aún una vez que las empresas extranjeras comiencen a utilizar estos mismas tácticas presentar demandas contra empresas estadounidenses.

Eso preocupa al menos a algunos en el Capitolio, incluido el presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-LA), quien el año pasado presentó un proyecto de ley para obligar a la divulgación de todos y cada uno de los terceros financiadores de litigios extranjeros en los tribunales. El proyecto de ley también prohibiría la financiación de litigios, directa o indirecta, por parte de cualquier gobierno extranjero o fondo soberano.

Un proyecto de ley del Senado introducido Los senadores John Kennedy (R-LA) y Joe Manchin (D-WV) prestaron atención a las demandas con financiación extranjera que “socavan nuestra seguridad económica y nacional”.

Más allá de las implicaciones para la seguridad nacional, la financiación de litigios es una forma creativa y única de ludificar los procedimientos legales, transformando la justicia en un juego de azar que refleja apuestas de utilería y apuestas deportivas.

Pero más que apostar en acciones basadas en las ganancias de la empresa o en juegos según las estadísticas de los jugadores, los financiadores de litigios tienen la capacidad de asesorar a los abogados sobre los testigos, formular argumentos o incluso anunciar casos para atraer a más participantes en grandes demandas colectivas. A menos que los jueces y tribunales exijan directamente transparencia, existe la posibilidad de que gran parte de esto siga sucediendo sin cesar. ¿Es esto lo que queremos para el futuro de la justicia civil?

Las demandas no son Monday Night Football o Wall Street. Son herramientas disponibles para que los ciudadanos y las partes agraviadas en una democracia liberal hagan justicia.

Como Business Insider escribe, la financiación de litigios ha pasado de ser una parte humilde de la economía a convertirse ahora en una “clase de activos” de primer nivel, eclipsando el objetivo principal de nuestros tribunales civiles.

Estados Unidos ofrece un mercado libre y el Estado de derecho para los innovadores globales. Esta es una gran ventaja para los consumidores que se benefician de una oferta más abundante de bienes y servicios.

Sin embargo, como hemos visto recientemente con Los abusos de privacidad y seguridad de TikTok y los crecientes casos de propiedad intelectual de empresas bien financiadas en China, también se puede abusar de la apertura en detrimento de los consumidores.

La divulgación de la financiación de litigios de terceros es necesaria y factible. Muchos estados ya han aprobado leyes en torno a este tema, mientras que muchos jueces lo exigen en sus tribunales. Los proyectos de ley presentados en la Cámara y el Senado serían llamados razonables y adecuados a la transparencia que ayudarían a salvaguardar nuestro sistema judicial.

Si queremos defender la verdadera justicia en Estados Unidos y mantener nuestro sistema justo y accesible, debemos dar un paso atrás. destacar sobre la financiación de litigios por terceros. Todos tenemos un interés en ello. 

Publicado originalmente aquí

Estados Unidos demanda a Apple, alegando monopolio del iPhone

El Departamento de Justicia y 16 fiscales generales estatales y de distrito demandaron el jueves a Apple, acusando al gigante tecnológico de violar la ley federal antimonopolio al crear un ecosistema que no permite a otras empresas competir con el iPhone, sofocando la innovación en el mercado de teléfonos inteligentes. 

"Apple ha consolidado su poder de monopolio no mejorando sus propios productos, sino empeorando otros productos", dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una conferencia de prensa el jueves. "Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas infringen la ley".

La denuncia alega que la compañía mantiene un monopolio en los teléfonos inteligentes al impedir que otros creen aplicaciones que compitan con los productos básicos de Apple, como la billetera digital. El gigante tecnológico también hace que la tecnología de otras empresas sea más difícil de combinar con los productos Apple, como lo demuestran las burbujas verdes que muestra el iPhone cuando envía mensajes de texto a un usuario de Android.

Garland dijo que Apple estaba dispuesta a "hacer que el iPhone fuera menos seguro y menos privado para mantener su poder de monopolio".

En respuesta a la demanda, Apple dijo que amenaza "los principios que distinguen a los productos Apple en mercados ferozmente competitivos" y que "sentaría un precedente peligroso, al permitir al gobierno tomar una mano dura en el diseño de la tecnología de las personas".

Leer el texto completo aquí

Vuelve al comienzo
es_ESES