fbpx

Rechercher : china

Fabriqué en Chine – Vendu en Chine

Pendant des décennies, nous avons été habitués à voir presque tout ce que nous achetons avec le label "Made in China". C'était pratique pour toutes les parties, consommateurs et vendeurs. Cependant, ces derniers temps, les produits technologiques chinois ont suscité beaucoup d'inquiétude dans le monde libre.

TikTok est l'un des problèmes dont on parle le plus. La popularité de l'application jette une ombre sur le danger qu'elle représente concernant la collecte de données et le lien apparent entre l'entreprise et le Parti communiste chinois (PCC). Pas étonnant que plusieurs gouvernements aient déjà pris des mesures pour limiter l'utilisation de l'application. Premièrement, les États-Unis ont interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux, suivis par certaines universités faisant de même. Le Canada suivra probablement, et beaucoup de gens espèrent que la législation européenne lente et bureaucratique adoptera quelque chose de similaire.

Une autre préoccupation est le réseau Huawei 5G, auquel certains pays de l'UE ont déjà renoncé. Pourtant, la plupart des États membres dépendent de cette technologie chinoise, bien que de nombreux fournisseurs de services alternatifs viennent du monde libre. 

Dernièrement, cela a provoqué un tollé en Australie en apprenant que les sociétés chinoises notoires Hikvision et Dahua ont fourni des caméras de surveillance aux bâtiments gouvernementaux. Selon James Paterson, porte-parole de l'opposition pour la cybersécurité et la lutte contre l'ingérence étrangère, le Commonwealth était « criblé de logiciels espions du PCC », et il a exhorté le gouvernement à les supprimer immédiatement. Il y a quelques mois, la même chose s'est produite au Royaume-Uni, où ces deux sociétés ont été interdites en raison de problèmes de droits de l'homme et d'espionnage possible.

Les dernières nouvelles qui ont suscité l'inquiétude sont venues des utilisateurs d'Android en Chine, où les téléphones portables de fabricants chinois populaires comme Xiaomi, OnePlus et Oppo Realme collectent une quantité massive de données via leurs systèmes d'exploitation. Bien que, pour l'instant, nous ne disposions que d'informations indiquant que cela ne concerne que les téléphones en Chine, nous devons être prudents quant à l'utilisation de produits et services technologiques chinois similaires. Sinon, nous finirons par avoir nos données « vendues en Chine ».

Publié à l'origine ici

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk Membangun Ekosistem Digital yang Sehat

Perdagangan international saat ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dibendung apalagi diberhentikan. Dalam era globalisasi di abad ke-21 ini, hampir semua, atau setidaknya semua, negara yang ada di dunia niscaya melakukan transaksi économi dengan negara-negara lainnya.

Tidak ada negara yang bisa secara 100% menjalankan kegiatan ekonominya secara autarki, bahkan negara yang sangat otoriter seperti Corée Utara sekali jeu de mots misalnya. Mereka jeu de mots juga masih harus tetap melakukan perdagangan dan bertukar barang dan jasa dengan negara-negara lain.

Kegiatan ekspor dan impor ini telah membawa banyak manfaat bagi miliaran penduduk di seluruh dunia. Saat ini, para konsumen bisa dengan mudah mendapatkan berbagai produk yang berasal dari negara lain. Selain itu, dengan semakin terbukanya perdagangan, hal ini juga membuat pangsa pasar yang dimiliki oleh para pelaku usaha juga menjadi semakin luas.

Para pelaku usaha bisa menjangkau lebih banyak konsumen, yang akan semakin meningkatkan pendapatan, dan akhirnya juga akan semakin membuka banyak lapangan kerja.

Para konsumen juga bisa dengan mudah mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, dan para produsen juga akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk membuat produk yang akan mereka jual.

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positif, dan harus kita dorong. Sejarah sudah membuktikan bahwa, negara-negara yang menganut sistem ekonomi dan perdagangan yang terbuka relatif jauh lebih sejahtera. Sebaliknya, negara-negara yang menutup ekonomi mereka dari perdagangan internasional justru semakin membuat warganya hidup miskin dan menderita.

Tetapi, di sisi lain, meskipun membawa banyak manfaat dan dampak yang positif, kegiatan eskpor dan impor juga membawa hal lain yang patut kita waspadai. Salah satunya adalah, dengan perdagangan yang semakin terbuka, maka akan semakin mudah juga bagi para pembajak dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang mereka produksi, yang dibuat dengan melanggar kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain.

Hal ini pula yang terjadi d'Indonésie. Dengan sangat mudah misalnya, kita bisa menemukan banyak produk-produk bajakan yang dijual di berbagai pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Tidak sedikit dari produk-produk tersebut yang diproduksi dari negara-negara lain, dan diimpor ke negara kita.

Barang-barang bajakan yang dijual di berbagai macam pertokoan dan pusat perbelanjaan tersebut sangat beragam, mulai dari barang-barang fashion, seperti tas dan pakaian, hingga berbagai barang-barang elektronik seperti laptop et telepon genggam. Harga yang ditawarkan juga tentunya jauh di bawah dari barang-barang aslinya, yang tentunya menjadi daya tarik utama bagi jutaan pembeli untuk mengeluarkan uangnya demi mendapatkan barang-barang tersebut.

Salah satu negara yang menjadi negara produsen barang-barang bajakan misalnya, adalah Chine. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chine saat ini menjadi negara pusat produsen barang-barang bajakan dunia, dan barang-barang tersebut dieskpor ke hampir seluruh penjuru dunia. Setidaknya, 80% dari seluruh barang-barang konsomen bajakan di seluruh dunia diproduksi di China (daxueconsulting.com, 4/7/2021).

Indonésie sendiri juga menjadi salah satu negara sasaran penjualan barang-barang bajakan yang berasal dari Chine. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Indonésie merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang tentunya menyediakan pangsa pasar yang sangat besar untuk barang-barang tersebut. 

Hal ini tentu membuat lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah masuknya barang-barang tersebut. Pada bulan November tahun 2021 lalu misalnya, Bea Cukai kota Semarang misalnya, berhasil menyita lebih dari 200.000 pulpen merek Standard bajakan asal China (jateng.inews.id, 6/11/2021).

Bila hal tersebut tidak diatasi, maka fenomena tersebut akan sangat merugikan bagi Indonésie, apalagi bila yang dibajak tersebut adalah produk-produk yang diproduksi oleh produsen dalam negeri. Pulpen Standard yang dibajak di China dan disita oleh BEa Cukai tersebut misalnya, merupakan produk buatan dalam negeri, dan bila pembajakan tersebut tidak ditindak maka tentu akan sangat merugikan perusahaan Standard yang berasal dari Indonesia.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang akan dieskpor suatu negara, termasuk juga Indonesia, ke negara lain. Negara-negara yang mampu menyediakan ekspor barang-barang yang berkualitas tinggi memiliki potensi untuk tumbuh jauh lebih cepat, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan salah satu faktor yang menunjang hal tersebut (Gédéon, 2019).

Pelindungan kekayaan intelektual yang kuat memberikan setidaknya dua manfaat besar yang dapat menunjang peningkatan kualitas ekspor suatu negara. 

Pertama, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual, maka para produsen bisa dapat dengan lebih mudah untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki sebagai jaminan sebagaimana aset tangible lainnya untuk mendapatkan modal. 

Sementara yang kedua, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual secrara kuat, maka hal tesebut akan memberikan insentif lebih besar bagi para produsen untuk berani mengambil resiko lebih untuk berinovasi (Gideon, 2019).

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan di Indonesia, terlebih lagi di era globalisasi seperti di abad ke-21 ini, di mana arus perdagangan semakin bebas dan terbuka. 

Hal ini bukan hanya sangat penting untuk melindungi produsen dalam negeri di Indonesia dari pembajakan, namun juga untuk meningatkan kualitas ekspor barang-barang di Indonesia yang dijual ke luar negeri.

Publié à l'origine ici

Rokok, Vape, et Perang Terhadap Nikotin

Rokok merupakan salah satu masalah kesehatan publik terbesar yang hingga saat ini masih terus dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk juga Indonésie. Negara kita merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi perokok terbesar di dunia. Indonésie merupakan negara dengan jumlah populasi perokok ketiga terbesar di dunia setelah China dan India, dengan prevelensi 33,8%, atau 65,7 juta penduduk (jpnn.com, 29/4/2021).

Jumlah tersebut tentu merupakan angka yang sangat tinggi dan bukan masalah yang kecil. Tingginya jumlah perokok di Indonesia tentunya merupakan masalah kesehatan publik yang sangat besar. Tingginya angka perokok di Indonesia tentu menjadi penyebab berbagai penyakit kronis, seperti kanker, dan serangan jantung.

Rokok tidak bisa dipungkiri merupakan produk yang sangat berbahaya dan mengandung banyak bahan beracun. Untuk itu, tidak sedikit negara di dunia menerapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi konsumsi rokok, mulai dari kebijakan yang mengurangi insentif seseorang untuk mengkonsumsi rokok, hingga pelarangan total seluruh produksi dan konsumsi rokok.

Indonésie sendiri juga menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi dampak yang sangat négatif dari rokok. Salah satu kebijakan tersebut yang adalah melalui pengenaan cukai rokok yang tinggi terhadap produk-produk tembakau, untuk mengurangi insentif seseorang untuk merokok, karena harganya yang akan semakin mahal.

Salah satu aspek yang sangat berbahaya dari rokok yang tidak bisa kita pungkiri adalah rokok dapat menyebabkan para konsumennya mengalami kecanduan yang menyebabkan mereka sangat sulit untuk menghentikan kebiasaannya. Salah satu zat dalam rokok yang dikaitkan dengan perilaku kecanduan tersebut adalah nikotin yang terkandung di dalam rokok konvensional yang dibakar.

Untuk itu, berbagai pemerintah di dunia banyak mengeluarkan kebijakan yang bukan hanya dalam bentuk « perang terhadap rokok », tetapi juga « perang terhadap nikotin » secara umum. Dengan demikian, produk-produk yang kerap menjadi sasaran dari kebijakan yang ditujukan untuk "memitigasi" dampak yang sangat berbahaya dari rokok tersebut bukan hanya dikenakan terhadap rokok konvensional yang dibakar, tetapi juga produk-produk alternatif lain yang mengandung nikotin, salah rokok satunya adalah rokok satunya atau yang juga dikenal dengan nama vape.

Tidak sedikit pula negara-negara yang menerapkan kebijakan "perang terhadap vape" secara keras, bahkan lebih keras daripada terhadap rokok konvensional yang dibakar. Australie misalnya, melarang kegiatan jual beli rokok elektronik tanpa resep dokter. Ini berarti, sebagian besar masyarakat Australia tidak akan bisa untuk mengkonsumsi rokok elektronik (abc.net.au, 8/9/2021).

Indonésie sendiri menerapkan kebijakan vape atau rokok elektronik tidak seketat dengan aturan yang diberlakukan di Australia. Salah satu bentuk kebijakan regulasi terhadap rokok elektornik atau vape yang diberlakukan di Indonesia adalah pengenaan cukai terhadap produk-produk rokok elektronik tersebut.

Namun, bukan berarti lantas tidak ada pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk mengetatkan aturan tersebut. Beberapa kelompok dan organisasi di Indonesia misalnya, menginginkan agar produk-produk vape atau rokok elektronik untuk dilarang secara total di negara kita. Beberapa organisasi tersebut diantaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) et juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) (mediaindonesia.com, 26/09/2019).

Tetapi pendekatan tersebut bukanlah sesuatu yang tepat. Menyatakan perang terhadap rokok elektronik merupakan langkah yang kontra produktif untuk mengurangi dampak negatif dari rokok. Tidak bisa dipungkiri bahwa rokok merupakan produk yang sangat membahayakan kesehatan karena mengandung bahan beracun, namun bukan berarti melarang total produk-produk alternatif seperti rokok elektronik menjadi solusinya.

Salah satu aspek yang membuat sebagian kalangan menganggap bahwa rokok elektronik dengan rokok konvensional yang dibakar tidak jauh berbeda adalah kedua produk tersebut sama-sama mengandung nikotin. Padahal, yang membuat rokok konvensional sangat berbahaya bukan semata-mata karena nikotin yang terkandung di dalamnya, melainkan berbagai zat beracun yang bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis, seperti kanker dan serangan jantung (Consumer Choice Center, 2021).

Oleh karena itu, melarang produk vape, atau juga produk-produk nikotin lainnya seperti permen karet nikotin, justru akan sangat merugikan khususnya para perokok rokok konvensional yang dibakar. Hal ini dikarenakan mereka menjadi tidak memiliki produk-produk lainnya alternatif. Nikotin memang dapat membuat kecanduan, dan orang-orang yang tidak merokok memang sebaiknya tidak memulai untuk mengkonsumsi rokok. Tetapi, mereka yang sudah terlanjur kecanduan merokok harus diberikan kesempatan untuk memilih produk lain yang bisa membantu mereka untuk menghentikan kebiasaannya tersebut.

Selain itu, sangat penting juga bagi kita untuk kembali berkaca kepada sejarah, bahwa kebijakan prohibisi produk-produk apapun niscaya akan menemui kegagalan. Kebijakan pelarangan produk-produk tertentu, sepeerti minuman beralkohol dan termasuk juga produk-produk nikotin, akan memunculkan pasar gelap yang tentunya akan menguntungkan berbagai organisasi kriminal.

Sebaiknya, nikotin diperlakukan sama dengan hal-hal lain seperti kafein, yang banyak digunakan oleh konsumen untuk rekreasi. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang tepat, yang dapat meminimalisir dampak négatif dari zat-zat tersebut, dan bukan pelarangan total yang sangat kontra produktif.

Publié à l'origine ici

La Prohibición de la Carne Es lo que Ocurre cuando el Alarmismo Climático se Impone

En février 2020, 243 personnes de la London School of Economics ont approuvé une motion du syndicat des étudiants para introducir la prohibición de la carne de vaca para todos sus 11.000 estudiantes, convirtiéndose en la tercera universidad del país en hacerlo. Y fue el ejemplo perfecto de cómo el alarmismo descarado sobre el cambio climático causa enormes problemas a todo el mundo. Sentir que se está poniendo un granito de arena para ayudar al mundo a solver sus problemas más acuciantes se ha convertido, al parecer, en algo más important que respetar la libertad fondamental de elegir.

Sin embargo, la única manera de hacer frente al cambio climático es aceptar esto último. Los estudiantes son los consumidores del mañana, y se merecen la misma elección de consumo.

Hay algo pretencioso en que una minoría intentione imponer sus puntos de vista a todos los demás mediante prohibiciones, especialmente cuando se trata de cuestiones de mercado. En estos casos, siempre deberíamos preguntarnos cómo es que un grupo de personas que probablemente nunca hemos conocido puede saber lo que es correcto para mí.

Esta lógica penetra en un amplio espectro de regulaciones de estilo de vida, desde fumar tabaco y cannabis hasta el azúcar. En el contexto del cambio climático, socava la responsabilidad individual a un nivel muy básico al implicar que nosotros, como individuos, no nos preocupamos lo suficiente por el medio ambiente como para ayudar a reducir las emisiones de CO2.

En realidad, para bien ou para mal, es difícil no hacerlo. Gracias a Greta Thunberg, a las extensas campañas mediáticas ya los acuerdos ecológicos que llegan de todas partes, el cambio climatique se ha convertido en un thème de gran preocupación en todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos que, a diferencia de China, no son los mayores contaminantes mundiales. Todos estamos de acuerdo en que debemos intentionar reducir las emisiones de carbono. Sólo diferimos en la forma de hacerlo.

La naturaleza humana tiene tendencia a ser impaciente. Se ha hecho popular pensar que si aprobamos una prohibición, el problema desaparecerá de la noche a la mañana. Es decir, se supone que si interdit la carne de vaca en el campus, todos los estudiantes dejarán pronto de comer carne y tomarán conciencia del clima. Este planteamiento puede tener cierto éxito a corto plazo a costa de la elección del consumidor, pero a largo plazo no es sostenible ni ayuda a salvar el planeta.

En cambio, Adoptar Soluciones Innovadoras es un camino mucho más gratificante. El desarrollo de substitutos de la carne es un ejemplo de ello.

En las últimas décadas hemos asistido a increíbles avances en el ámbito de la agricultura, que han contribuido a hacer más sostenibles la agricultura y el consumo. El potencial de la ingeniería genética se descarta a menudo debido a las afirmaciones de seguridad alimentaria no probadas ya los riesgos asociados a la alteración de la agricultura.

Sin embargo, hay muchas pruebas científicas que desmienten la creencia de que los alimentos editados genéticamente son menos seguros que los cultivados de forma convencional. Eliminar todos los productos cárnicos ahora significa rendirse ante los desafíos que tenemos por delante.

Aussi crucial educar a los estudiantes sobre los substitutos de la carne y su propensión a ayudar a mitigar el cambio climático. La retórica popular no científica junto con las restricciones de mercado existentes (actualmente, los productos que contienen OGM están etiquetados como tales) prétendent alejarnos de los productos más innovadores.

El marketing y la promoción son basices para dispersar la información sobre los productos, y tanto los productos con OGM como los que no lo son deben ser tratados por igual. Concienciar a los estudiantes sobre los beneficios de la modificación genética garantiezaría que, como consumidores, hicieran elecciones alimentarias basadas en la ciencia.

Interdire la carne de vaca en el campus de una institución educativa respetable es un paso atrás. El Reino Unido puede hacerlo mucho mejor. Debemos acoger la innovation y ofrecer a los consumidores la posibilidad de alejarse de los alimentos convencionales, no prohibiéndolos, sino fomentando el desarrollo de sustitutos de la carne.

Hacer de niñera a los estudiantes es fácil ; animarles a convertirse en consumidores responsables y conscientes de la importancia de su libertad de elección es más difícil, pero es la clave.

Publié à l'origine ici

ENTREVUES LIBERTÉ – FRED ROEDER

Fred Roeder est directeur général des Centre de choix des consommateurs. Er ist ein Sprachrohr für die Rechte und Bedürfnisse von Konsumenten. Roeder war auch in führenden Rollen bei den Students for Liberty aktiv.

Était-il Freiheit für Sie ?

Was mich wirklich motiviert ist die Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren – sowohl als Verbraucher als auch als Innovator. Viel zu oft mischt sich der Staat bei neuen Technologien und Dienstleistungen ein. Neue Dinge werden in alte sklerotische Regelwerke gepresst. Gutes Beispiel dafuer sind zum Beispiel Apps avec Uber ou Deliveroo. Wir haben hier ein ganz neues Ökosystem für Dienstleistungen, Kunden lieben es, aber Regulierer wollen es kaputt machen. Das nervt und schränkt Innovation und Wahlfreiheit ein. Das motiviert mich, aufzustehen und für Wahlfreiheit zu kämpfen.

Welches Buch (oder Bücher) haben Sie bisher am meisten verschenkt? Oder : welche ein bis drei Bücher hatten den größten Einfluss auf Ihr Leben ?

Sachbuecher: Capitalism and Freedom de M. Friedman, Human Action de Mises, Fiction: Dune de Frank Herbert, The Expanse Series de James Corey.

Était erwarten Sie in puncto Freiheit vom 21. Jahrhundert ?

Ich erhoffe mir viel von neuen Technologien. Kryptowährungen und Blockchain an soch bringen eine ganz neue Dimension in Innovation, Finance und Geldpolitik. Technologie kann natürlich auch vom Staat gegen Freiheit eingesetzt werden, aber ich bin da optimistisch : Innovation wird immer erst auf der Seite der Freiheit passieren. Ich hoffe auch, dass wir zu mehr Wettbewerb zwischen Städten kommen und verfolge das Konzept der Privatstädte mit hohem Interesse. Bei neuen Lebensmittel- und Biotechverfahren liegen auch Riesenchancen. Von dürreresistenten Getreidesorten dank Genschere bis hin zu Impfstoffen, die binnen Stunden und nicht Jahren entwickelt werden. Das ist schon alles ziemlich cool !

Wo sind für Sie die Grenzen der Freiheit ? Wann muss Freiheit eingeschränkt werden?

Aussi, ich komme ja aus der Verbraucherpolitik : Jemandem wissentlich vergiftetes Essen zu verkaufen oder Kunden aktiv zu täuschen ist nicht ok. Wenn ich als Produzent etwas als gesund bewerbe aber weiss, dass ich viel zu viel Quecksilber in meinem Essen habe, solllte das schon nicht legal sein bzw. kann und sollte von Gerichten geklärt werden. In kurz : Fär sein Handeln muss man haften.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Freiheit in den letzten 100 Jahren?

Aussi, ich bin ja kein Historiker… es gab richtig schlimme Ereignisse in den letzten 100 Jahren (Sowjetunion, Nazideutschland, das kommunistische China), aber eben auch deutlich mehr Wohlstand und Frieden in vielen Teilen der Erde.

Welchen Rat würden Sie einem klugen, motivierten Studenten geben, der gerade sein Studium abgeschlossen hat und in die Jobwelt eintritt? Welchen Rat würde Sie ihm raten zu ignorieren?

Mir hat es nach dem Studium wirklich geholfen, erst einmal für eine Zeit in einem grösseren Unternehmen zu arbeiten und einige Tricks and Abgebrühtheit von älteren Kollegen und Vorgesetzten zu lernen.

Lieber eine freie, aber arme Gesellschaft oder eine prosperierende Diktatur ?

Réponse C): Eine prosperierende und freie Privatstadt.

Publié à l'origine ici

BESTECHUNG GEGEN VAPING : LEAKS ÜBER DIE BLOOMBERG-FINANZIERTE "CAMPAGNE POUR LES ENFANTS SANS TABAC"

Den Menschen in Deutschland ist der Milliardär Michael Bloomberg vor allem als ehemaliger Bürgermeister von New York City bekannt, der eine Menge Geld für eine unglückliche Präsidentschaftskandidatur verpulvert hat.

Aber auf der ganzen Welt hat sein Netzwerk von Wohltätigkeitsorganisationen und Interessensgruppen, die er mit Millionen von Dollar an Zuschüssen versorgt, eine Art Privaregierung errichtet. Diese nimmt Einfluss auf Regierungschefs, finanziert Gehälter von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und schreibt sogar Gesetzentwürfe, die dann in die gesetzgebenden Prozesse rund um die Welt eingebracht werden – einschließlich des jüngsten Verbotes von E-Zigaretteden in Mexniko.

Einige dieser Organisationen werden direkt von Bloomberg geleitet und kontrolliert, darunter Bloomberg Philanthropies. Aber die meisten sind verschiedene Kampagnengruppen, die sich auf die Finanzierung und Führung durch den New Yorker Milliardär im Hintergrund stützen. Sie konzentrieren sich in der Regel auf Umwelt- und Bildungsthemen und sind besonders im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Tabakkontrolle aktiv.

Laut dem neuesten Article von Michelle Minton vom „Competitive Enterprise Institute“, die interne Dokumente der von Bloomberg finanzierten Organization „Campagne pour des enfants sans tabac« (CTFK) in die Hände bekam, geht der schädliche Einfluss der Kampagnen, die insbesondere Entwicklungsländer fokussieren, weit über Standardmaßnahmen zur Kontrolle des Tabakkonsums wie Steuern, Altersbeschränkungen und Werbebeschränkungen hinaus.

Einflussnahme auf klamme Regierungen

Es werden direkte Zahlungen an Regierungsstellen und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens angeboten, die im Gegenzug die CTFK-Wunschliste von Gesetzen umsetzen. Da Entwicklungsländer weniger für öffentliche Gesundheitsmaßnahmen und -programme ausgeben können als Industrienationen, wird ausländischen ONG im Austausch für Millionen von Dollar immenser Einfluss gewährt.

Anstelle von demokratisch legitimierten Maßnahmen zur Raucherentwöhnung, verabschieden diese Nationen Gesetze im Tausch gegen Zuschüsse von Bloomberg-Organisationen. Zuschüsse, die oft viel größer sind als die Budgets der Ministerien. In anderen Zusammenhängen würde man dies zu Recht als Bestechung bezeichnen.

Entsprechend der fast 700 Millionen Dollar, die Michael Bloombergs Wohltätigkeitsorganisationen weltweit ausgegeben haben, um ihre Forderungen in Gesetze umzuwandeln, hat der lange Arm der globalen Anti-Tabak-Bewegung bereits einige Erfolge zu verzeichnen.

Die Dokumente zeigen die Bemühungen der Aktivisten von CTFK, verschiedene Tabakkontroll- und Anti-Vaping-Maßnahmen in Ländern wie Brasilien, China und Nigeria zu verabschieden, einschließlich der "finanziellen Unterstützung" von Ministerien und Regierungsstellen.

Nicht nur Regierungsbeamte und Gesundheitseinrichtungen, sondern auch Universitäten und Medieninstitutionen werden mit exorbitanten Summen unterstützt, um die Kernbotschaften und Ziele der CTFK zu verbreiten, wie die Dokumente zeigen.

Die Nebelwand

Anstatt für allgemeine Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums einzutreten, konzentriert sich ein großer Teil der CTFK-Kampagnen auf das Verbot oder die starke Einschränkung neuer Technologien wie Vaping, und dies insbesondere in Entwicklungsländern wie Indien, den Philippinen, Peru, China, Uruguay Ouganda, Nigéria, Kenya et autres.

Im Gegensatz zu ihrer Mission, Kinder vom Tabak wegzubekommen, haben die mit Bloomberg verbundenen Organisationen stattdessen ihren Einfluss genutzt, um innovative und neuartige Technologien wie das Vapen, das nichts mit Tabak zu tun hat und nachgewiesen weniger schädlich als Rauchen ist, ins Visier ist, ins .

Organisationen wie „Campaign for Tobacco-Free Kids“ haben den Kampf gegen das Rauchen als Vorwand benutzt, um alle weniger schädlichen Alternativen zum Rauchen zu eliminieren oder stark einzuschränken – einschließlich E-Zigaretten, Heat-not-burn-Geräte, Nikotinbeutel und ähnliches.

In Anbetracht des nachgewiesenen Potentials zur Raucherentwöhnung, sollten die Hunderte von Millionen Dollar, die ausgegeben werden, um die Verbreitung dieser Alternativen in Entwicklungsländern mit hohen Raucherquoten zu untergraben, ein Skandal epischen Ausmaßes darstellen.

Aber leider werden diese Schlagzeilen kaum beachtet. Stattdessen werden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die die Konsumentenfreiheit und den Zugang zu Alternativen einschränken, ohne viel Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit.

Öffentliche Gesundheit effektiv verbessern

Was diese Enthüllungen besonders erschreckend macht, ist das Fehlen jeglicher Nuancen. Fraglich ist ja gerade, ob innovateur neue E-Zigaretten und ähnliche tabaklose Alternativen als Tabakprodukte angesehen werden sollten. Zum Beispiel behauptet die Convention-cadre pour la lutte antitabac der Weltgesundheitsorganisation, dass es keine Unterschiede gäbe.

Aber das ist falsch. Immer plus akademische Studien und Regierungsberichte zeigen, dass Vaping zu 95% weniger schädlich ist als Rauchen.

Die Tatsache, dass Millionen von Menschen durch den Konsum von E-Zigaretten mit dem Rauchen aufhören konnten, sollte Beweis genug dafür sein, wie der Markt Lösungen im Sinne der öffentlichen Gesundheit liefern kann. Und sie sollte auch zeigen, dass man Entwicklungsländern nicht Knüppel zwischen die Beine werfen und ihnen die reale Möglichkeit verwehren sollte, das Leben von Millionen ihrer Bürger zu verbessern und zu retten.

Aber wie Minton vom „Competitive Enterprise Institute“ feststellt, “scheint die Strategie von CTFK und der breiteren von Bloomberg finanzierten Anti-Tabak-Bewegung darauf abzuzielen, politischen Einfluss zu nehmen und Gesetze zu verabschieden, ohne Rücksicht darauf, ob sie zu einer tatsächlichen Verringerung des Rauchens oder einer Verbesserung der Gesundheit führen.

Wenn dies das Gesicht der modernen Anti-Tabak-Bewegung ist, dann wissen wir, dass die öffentliche Gesundheit nicht ihr wahres Ziel ist.

Publié à l'origine ici

Les faux produits créent de vraies difficultés

La protection des marques n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi une question de droits de l'homme…

Les difficultés rencontrées par les usines d'Asie du Sud-Est ne sont pas nouvelles pour les consommateurs de médias européens. Des milliers de travailleurs sur tout le continent sont touchés par des conditions de vie et de travail défavorables, en particulier dans les usines qui fabriquent des produits contrefaits. En 2016, les contrefaçons représentaient 6,8% des importations de l'UE en provenance des pays tiers, selon l'OCDE et l'Office européen de la propriété intellectuelle EUIPO. La Chine reste de loin le plus grand producteur de produits contrefaits au monde, tout en ayant l'un des pires bilans en matière de droits de l'homme.

"Dispersés dans le cœur industriel de la Chine, des consultants bien connectés aident les propriétaires d'usines à bafouer les lois du travail pour produire des marchandises qui se retrouvent dans les rayons des magasins occidentaux bien connus", écrit le South China Morning Post, basé à Hong Kong, dans un article qui décrit la corruption et les abus qui entourent le marché des produits contrefaits.

En Europe, il existe un mécanisme qui permet la surveillance et la responsabilisation des sites de production. Non, je ne parle pas de comités politiques ou d'institutions gouvernementales, mais : de marques. La reconnaissance de la marque et la responsabilité des entreprises permettent aux démocraties occidentales et à leurs consommateurs de garder un œil sur les produits et services qu'ils souhaitent soutenir avec leurs euros durement gagnés. S'il s'avère qu'une entreprise technologique produit des micropuces dans des usines qui acceptent le travail des enfants, des heures de travail inhumaines ou des environnements de travail dangereux, elle sera réprimandée par l'opinion publique, la couverture médiatique et la perte de sa clientèle. En conséquence, les décisions d'entreprise sont prises pour chercher à empêcher que cela ne se produise à l'avenir. Cependant, les spécialistes du marketing de la contrefaçon renoncent à cette responsabilité, souvent en ternissant la réputation d'une marque existante.

C'est pourquoi les marques jouent un rôle essentiel pour distinguer les bons acteurs des mauvais. En Europe, nous avons régulièrement des conversations sur l'étiquetage, ignorant que les marques sont avant tout des étiquettes en elles-mêmes. Les marques de confiance se bâtissent une réputation sur la responsabilité, quelque chose qu'elles ont l'intention légitime de protéger. Lorsqu'il s'agit de lutter contre la contrefaçon, les consommateurs, les producteurs et les acteurs gouvernementaux doivent être du même côté.

Bien que l'éradication des produits contrefaits n'élimine pas l'injustice, il s'agit d'un tremplin crucial dans la lutte contre le crime organisé. En dehors de la situation des ouvriers d'usine, les contrefaçons sont souvent liées à des organisations criminelles de la pire espèce. Un rapport de 2015 par l'Union française pour la production industrielle souligne que 20 % des ventes illicites de cigarettes financent le terrorisme international (selon le Centre d'analyse du terrorisme français en 2015). Ce nombre a été filtré sur un nombre total de 75 poursuites internationales impliquant une contrefaçon à grande échelle de produits du tabac.

Les éléments réalisables à prendre en compte sont vastes, mais avant tout, nous devons placer la lutte contre la contrefaçon en tête de liste des priorités des accords commerciaux dans le monde. Si nous cherchons à lutter contre le crime organisé, nous devons le faire avec nos partenaires commerciaux et non contre eux. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une voie à sens unique : lutter contre ces mauvais acteurs, c'est aussi s'opposer au caractère parasitaire de la corruption et de la fraude qui affligent autant les pays hôtes de ces organisations que ceux qui importent les marchandises.

Enfin, les contrefaçons représentent une menace active pour la santé. L'UE est inondée de faux produits de consommation. Selon un rapport annuel de la Commission européenne, il y a eu 2 253 alertes de produits dangereux sur le marché de l'UE en 2020, dont 10% étaient liées au COVID-19, comme par exemple les masques et les désinfectants pour les mains. De manière comique, la Commission Didier Reynders a brandi un singe en peluche lors d'une conférence de presse à Bruxelles, pour souligner que les faux jouets pour enfants représentent également une menace importante pour la santé des plus vulnérables de la société : les enfants.

La contrefaçon n'a pas sa place sur un marché mature. L'UE devrait intensifier son jeu pour trouver plus d'alliés dans son approche visant à éradiquer les produits contrefaits, afin que moins de consommateurs soient escroqués ou mis en danger.

Publié à l'origine ici.

Mise au point instantanée

L'Inps ha (di nuovo) viole la vie privée des millions d'italiens

In queste ore si chiedono a gran voce nomi e dimissioni di tutti e cinque parlamentari che hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro. Nonostante questa scelta possa essere considerata inopportuna : "L'Inps e il suo presidente questa volta hanno superato ogni limite della legalità, violando la privacy di milioni di italiani". Questa è l'avis de Luca Bertoletti, responsable Europeo del Consumer Choice Center.

Inps et confidentialité. Stavolta qualcosa proprio non va. In queste ore si chiedono a gran voce nomi e dimissioni di tutti e cinque parlementaires che hanno chiesto il prime Inps à 600 euros. Nonostante questa scelta possa essere considerata inopportuna, e sicuramente è l'ennesima prova di una class politica inadeguata :

“l'Inps e il suo presidente Pasquale Tridico questa volta hanno superato ogni limite della legalità, violando la privacy di milioni di italiani“.

Questa è l'opinion de Luca Bertoletti, responsable europeo del Centre de choix des consommateurs, associazione internazionale di consumeri attiva soprattutto tra Stati Uniti e Canada, ma anche nell'America Latina e in Europa.

Trovando i nomi dei 5 politici, l'Inps ha violato anche la nostra privacy 

Non c'è stata nessuna violazione della legge e, seppur in modo quantomeno inopportuno, i tre parlamentari hanno ottenuto i soldi superando regolarmente tutti i controlli dell'Inps.

“Ma quindi -continua Bertoletti- adesso la domanda è: come mai l'Inps li ha segnalati? E soprattutto con quale potere l'Inps ha controllato il lavoro che questi individui fanno, violandone così la vie privée?”.

"Dimissioni del presidente dell'Inps e indagine interna su come e chi ha violato la privacy dei cittadini"

Secondo il Centre de choix des consommateurs, attivo anche sull'Asia e che si occupent principalement la vie privée, ma anche di nuove tecnologie (en particulier dello sviluppo sul 5G), per come stanno le cose diventa necessaria non solo un'indagine interne all'Inps, su come e chi ha controllato la vita privata di cittadini, scoprendo il lavoro che fanno, e facendolo trapelare ai media, ma anche le démission immédiate du Président de l'Inps Pasquale Tridico:

Tutela della privacy, cosa avrebbe dovuto fare l'Inps

"Da legge gouvernativa l'Inps avrebbe dovuto semplicemente verificare i codici Ateco per ciascuna partita Iva. E basta ». E invece… “Par carità, in realtà l'Inps è stato bravissimo a recuperare l'identità dei parlamentari. Ma la legge non prevedeva in alcun modo di risalire a nomi e cognomi di ciascun codice Ateco ».

E allora la domanda è: con quali mezzi è riuscita a scoprire l'identità dei titolari della partita Iva, con buona pace della privacy, attraverso l'incrocio dei dati delle occupazioni vere dei titolari?

"Par farlo è evidente che è stato fatto un check a tappeto esteso su tutti i codici Ateco. Non essendoci tetti o palette nella richiesta del bonus –poteva chiederlo chiunque avesse una partita iva attiva NdR– questi controlli non erano necessari ». 

Inps, che velocità nel risalire ai nomi ea consegnarli alla stampa !

L'altro aspetto della vicenda riguarda la velocità con cui i nomi sono stati consegnati alla stampa: "Con veline tipiche della prima repubblica, come se fosse stata una conferenza stampa -continua Bertoletti di Consumer Choice Center-. Se si considera il fatto che per ricevere la cassa integrazione e gli stessi bonus molti italiani, in questo caso gente che di soldi ne aveva bisogno per davvero, ha douto fare una trafila infinita e addirittura c'è chi ancora non ha ricevuto niente, altre che si sono ritrovati cognomi diversi o dati che appartenevano ad altre persone ».

En somme, tun organo come l'Inps, è così che la pensa Bertoletti, avrebbe dovuto fare una cosa sola. Abbinare il bonus al codice Ateco. E facture ha indagato nella vie privée di ciascun codice e ciascuna partita Iva. Risalendo all'identità di ciascun codice e risalendo al titolare di ciascuna partita Iva, arrivando a scoprire i nomi dei parlamentari e dei politici, necessariamente andando ad abbinare un nome, un cognome e un volto di tutti i professionisti autonomi che avevano fatto richiesta. Un grand lavoro. Ma che la legge non prevedeva. Un travail inopportun. 

Tra un mese il referendum : sarà un caso ?

Le président de l'Inps Pasquale Tridico lo ha già detto e ribadito più volte in questi giorni: "Nessun collegamento tra il referendum di settembre e la comunicazione dei 5 parlamentari che hanno chiesto il bonus. Non è un caso montato. Chi proverà ad accusarci ancora sarà querelato“.

Luca Bertoletti di Consumer Choice Center répond ainsi :

« Beh, allora sicuramente è una coïncidnza così evitiamo di essere querelati. Ma è una coïncidenza che avviene il giorno dopo che la consulta ha detto si all'Election Day, accorpando Elezioni Regionali e Referendum. E il giorno stesso in cui alcuni sondaggi davano in vantaggio il No dei cittadini al taglio dei parlamentari. Ma sicuramente est une coïncidence ».

Il ruolo dell'organo Inps sull'antifrode, anticorruzione e trasparenza

Altro paradosso : a scoprire i nomi dei parlamentari è stato l'organo dell'Inps sull'antifrode, anticorruzione e che tutela la transparenza. Ma in questo caso non c'è frode né corruzione. I politici avevano tutto il diritto di chiedere il bonus. E neanche di mancanza di trasparenza si può parlare perché la trasparenza non era necessaria. Bastava le code. E la partita iva aperta :

Aggunge Bertoletti : "La narrativa mainstream est totalement contrôlée et cinque deputati ei vari migliaia di politici locali e regionali che piano piano si stanno autodenunciando. Ora, abbiamo scoperto che l'ufficio antifrode che controlla dati sensibili li ha rilasciati al pubblico. Ma la domanda è : non avrebbe dovuto invece semplicemente controllare che le partite iva fossero attive ? E' quei che sta una basilare violazione della privacy dei cittadinje. Inps può fare tutti i controlli che vuole ma non è che se le mie idee sono contrarie a un comportamento considerato etico dalla maggior parte delle persone allora è autorizzata a dare il mio nome in pasto alla stampa ». 

La questione della privacy: così il Garante ha sbugiardato l'Inps

Il passaggio successivo allo scoperchiamento del vaso di pandora, e cioè la notizia della richiesta del bonus da parte di parlamentari e Governori regionali, con l'Inps che si è difesa dicendo: "Non diamo i nomi perché dobbiamo tutelare la vie privée” è quel relativo al Garantie. Che di fatto ha smentito categoricamente l'Inps.

Essendo personaggi pubblici, e siccome si parla di soldi pubblici, la loro identità, per come si sono messe le cose, si possono e si devono rivelare. Tantôt però ha anche aperto un'istruttoria per capire con quali metodi si è risaliti alla scoperta dell'esistenza di una "classe" politica così ampia che ha fatto richiesta del bonus: "Un altro, l'ennesimo paradosso di questa storia: da una parte il Garante ha le mani légat. Perché in questo caso la privacy non vale più. Il problema sta alla radice, con la domanda da cui abbiamo iniziato la nostra riflessione, e cioe : come ha fatto l'Inps ha scoprire la loro identità?”.

Privacy violata: una delle pagine più tristi dell'Inps

Par Consumer Choice Center, si tratta di una delle pagine più tristi dell'Inps e che funge da perfetta fotografia di una macchina statale talmente contorta su se stessa che non è plus neanche in grado di capire se quello che fa è lecito oppure no.

"Si parlava di organo che tutela e garantit la transparence. Ma in questo caso chi si è macchiato di mancanza di trasparenza è proprio l'Inps, non politique ».

Politici che, questa è la sensazione, riusciranno a farla franca anche questa volta. Probablement saranno cacciati dai loro partiti, questa è una delle Minacce du leader della Lega Matteo Salvini. Ma in qualche modo riusciranno a mantenere il loro posto in Parlamento. “Non dimentichiamoci che questo caos sarebbe venuto ugualmente fuori a dicembre -conclure Bertoletti- quando i deputati sono obbligati a pubblicare i loro guadagni e il loro 730, dove ovviamente i 600 euro dell'Inps sarebbero stati necessariamente segnalati. 

Publié à l'origine ici.

L’agence pour le choix du consommateur est le groupe de défense des consommateurs qui soutient la liberté de style de vie, l'innovation, la confidentialité, la science et le choix des consommateurs. Les principaux domaines politiques sur lesquels nous nous concentrons sont le numérique, la mobilité, le style de vie et les biens de consommation, ainsi que la santé et la science.

Le CCC représente les consommateurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous surveillons de près les tendances réglementaires à Ottawa, Washington, Bruxelles, Genève et d'autres points chauds de la réglementation et informons et incitons les consommateurs à se battre pour #ConsumerChoice. En savoir plus sur consumerchoicecenter.org

En telcolobby hekelt netneutraliteit in coronatijd

Europees afknijpverzoek aan Netflix est 'onnodig, en de schuld van netneutraliteit'.

"De EU dwingt het internet om langzamer te zijn, dankzij netneutraliteit", luidt de boodschap van het Consumer Choice Center. Het beperken van de snelheid en kwaliteit van online-diensten zoals Netflix zou niet alleen onnodig zijn, maar ook schadelijk voor alle Europese consumenten die nu thuiszitten en thuiswerken. Aldus deze Amerikaanse lobbygroep die de belangen behartigt van onder meer sigarettenfabrikanten en telecomaanbieders.

Het verzoek van Eurocommissaris Thierry Breton aan Netflix om videokwaliteit terug te schroeven, wordt door het Consumer Choice Center geïnterpreteerd als EU-bevel wat onnodig en schadelijk is. Breton heeft afgelopen week en een tweet laten mouiller dat hij Netflix-CEO Reed Hastings heeft verzocht om naar standaardresolutie 'terug te schakelen' wanneer HD-video niet echt nodig is. Dit uit voorzorg om mogelijke overbelasting te voorkomen door thuiswerken en videostreamen bij zelf-quarantine en lockdowns in EU-landen.

Lobbygroep Consumer Choice Center stelt in een rondgemaild persbericht vandaag dat de Eurocommissaris voor de internet markt digital streamingdiensten en dienstverleners heeft gevraag om hun bandbreedte te beperken tijdens de COVID-19 crisis. «Dit bevel is gegeven ondanks bewijs dat breedbandcapaciteit nog lang niet aan zijn grenzen zit», aldus de in Brussel gevestigde organisatie. Bij deze stellingname over bandbreedtegrenzen verwijst het lobbycentrum naar een article à Engadget sur le tweet des Bretons.

'Geen problemen in UK, India en China'

Daarin stellen Vodafone UK en Telecom Italia data er toenemend internetverkeer met andere pieken in de netwerkbelasting zijn, maar geen berichten van wijdverbreide uitval. Ook een tweet van de Britse, l'expert en sécurité Kevin Beaumont au-dessus de la bande à Manchester wordt aangehaald door Engadget, wat weer wordt aangehaald door het Consumer Choice Center. De groupe de pression pour onder meer de tabaks- en telecomindustrie linkt in zijn protesterende persbericht tegen het afknijpverzoek van de EU ook naar een Article dans L'Indian Express.

Daarin worden meetresultaten van snelheidsmeetdienst Ookla belicht, voor vaste en mobiele breedbandverbindingen in bepaalde Aziatische landen. Daaronder China, waar het nieuwe coronavirus voor het eerst is losgebarsten, in India, Japan in Maleisië. In die landen was er vooralsnog geen sprake van grote stijgingen in het gebruik van bandbreedte sinds het uitbreken van COVID-19. "Zelfs in Italië, dat al weken in lockdown verkeert, zijn er geen meldingen van wijdverbreide storageen", vervolgt het Consumer Choice Center zijn boodschap.

Marktwerking et netneutraliteit

Volgens topman Luca Bertoletti a donné tous les gros télécomproviders en Europe aan dat ze stabiele, sterke en snelle verbindingen leveren aan consumenten, en dat die dat zeer waarderen. "Tegelijkertijd vragen de Europese beleidsmakers bedrijven om hun internetdiensten te vertragen voor alle Europeanen, wat duidelijk onnodig is en schadelijk voor alle consumenten die vertrouwen op snelle internetverbindingen voor hun werk en hun privé bestaan", aldus Bertoletti die ook couvercle est van een rechtse denktank die vóór vrije marktwerking est. De pour financer voor het Consumer Choice Center zou ook vanuit rechtse hoek komen.

Adjunct-director Yaël Ossowski van het Consumer Choice Center wijst in het ook online gepubliceerde persbericht nu Europese netneutraliteit aan als de boosdoener. "Ce scénario dans Europa est exact de reden waarom de Verenigde Staten en 2018 netneutraliteitsregulering heeft herroepen." Hij spreekt van 'beleefde dwang' die overheidsinstanties uitoefenen op digitale bedrijven om streamingdiensten van lagere kwaliteit te leveren.

'Verkeer overlaten aan telcombedrijven'

"Ce n'est niet alleen slecht publiek beleid, maar het toont ook aan waarom breedbandproviders en niet overheidsregelgevers het beste gepositioneerd zijn om ons online-verkeer te dirigeren, of dat nu in normal tijden is of in tijden van crisis." Ossowski uit de hoop dat dit mensen tot nadenken zet wat betreft steun voor verdere overheidsregulering van het internet en digitale diensten.

Publié à l'origine ici.

L’agence pour le choix du consommateur est le groupe de défense des consommateurs qui soutient la liberté de style de vie, l'innovation, la confidentialité, la science et le choix des consommateurs. Les principaux domaines politiques sur lesquels nous nous concentrons sont le numérique, la mobilité, le style de vie et les biens de consommation, ainsi que la santé et la science.

Le CCC représente les consommateurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous surveillons de près les tendances réglementaires à Ottawa, Washington, Bruxelles, Genève et d'autres points chauds de la réglementation et informons et incitons les consommateurs à se battre pour #ConsumerChoice. En savoir plus sur consumerchoicecenter.org

DIE WELTGESUNDHEITSORGANISATION VERSAGT MAL WIEDER : DIESMAL CORONAVIRUS

Letzte Woche, während des Weltwirtschaftsforums in Davos, konnte man den Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus noch lachend und entspannt über die Davoser Promenade schlendern sehen. Zu diesem Zeitpunkt sah die WHO noch keine internationale Gefahr in dem chinesischen Coronavirus. Trotz Berichten aus China von rapid ansteigenden Ansteckungen und Unklarheit darüber, wie offen die kommunistische Regierung in Peking mit den wirklichen Zahlen umgeht, gab sich der Chef der Genfer Behörde entspannt.

Mittlerweile hat die WHO ihre ursprüngliche Einschätzung der Lage revidiert. So wird nun weltweit von einem hohen Risiko ausgegangen. Geschichte scheint sich hier wieder einmal zu wiederholen, schon 2014 reagierte die WHO mit monaten Verzögerung beim Ausbruch des tödlichen Ebolavirus in Westafrika.

Die wichtigste Aufgabe der WHO sollte in der internationalen Bekämpfung von Epidemien gesehen werden. Doch leider verbringt sie zu viel Zeit mit Konferenzen und thematischen Auseinandersetzungen in ganz anderen Bereichen.

Nächste Woche tagt der geschäftsführende Vorstand der WHO vom 3. bis 8. Februar in Genf. Anstelle sich nun wirklich auf die wichtigsten Themen zu konzentrieren, wie zum Beispiel eine zeitnahe und fehlerfreie Antwort auf den sich ausbreitenden Coronavirus, zeigt die Tagesordnung dieser Sitzung, wie die Behörde Zeit und Steuergelder mit peripheren Themen verschwendet.

Die Tagesordnung verbringt eine ganze erste Seite mit Reformvorschlägen für Gesundheitssysteme hin zu universellen Krankenkassen. Solche Themen sollten zwar eher Teil von Innenpolitik sein, die WHO scheint aber ideologische Grabenkämpfe wichtiger zu finden als die global Bekämpfung von Killerviren.

Auf den hinteren Seiten der Tagesordnung findet sich dann neben « gesundem Altern » und der « Renovierung der WHO Zentrale » auch ein Krisenplan für global Pandemien.

Bevor es zu Krisenbewältigung auf der Agenda kommt, wird es wahrscheinlich erstmal einige Tage und die Bekämpfung von Patenten und geistigem Eigentum gehen. In den letzten Jahren hat sich die WHO zu einem zentralen Sprachrohr gegen Innovation und Privatwirtschaft gemausert. Die Verwässerung und langsame Abschaffung von Patenten auf Medikamenten sieht die WHO als bestes Mittel um steigende Gesundheitskosten zu verhindern. Dass Einfuhrzölle und Verbrauchssteuern auf Medikamente gerade in Schwellenländern oft 40% des Preises ausmachen, erwähnt die WHO lieber nicht. Allein in China geben Patienten über 5 Milliarden Euro pro Jahr nur für Zölle auf importierte Medikamente aus. Gerade in Zeiten eines massifn Virusausbruchs sollten solche unethischen Steuern in Frage gestellt werden.

Es war auch die Privatwirtschaft die parallel vier unterschiedliche Ebolaimpfstoffe in den letzten Jahren schnell und effektiv entwickelt hat. Ähnliches wird nun beim Coronavirus benötigt. Die Strategie der WHO Anreize bei der Medikamentenentwicklung zu entfernen könnte extrem negative Auswirkungen für die Weltbevölkerung haben.

Es wäre dem WHO Vorstand zu raten, sich weniger mit der Verschönerung seiner Büroräume auszusetzen, sondern eher mit der sofortigen Antwort auf massive Bedrohungen für die weltweite Gesundheit und global Handelsströme, wie Ebola und das Coronavirus. Mit einem Budget von 2 Milliarden Euro pro Jahr und über 10% davon für Reisekosten veranschlagt, muss sich die WHO die berechtigte Frage stellen, ob die Behörde nicht massiv geschrumpft und auf ihre Kernaufgaben ausgerichtet werden muss.

Selbst als Befürworter des schlanken Staates sollte man die Notwendigkeit eines internationalen Koordinierungs- und Aktivierungsorgans im Bereich transnationale Epidemien sehen. Leider kommt die WHO dieser Aufgabe nur wenig nach.

Publié à l'origine ici.

L’agence pour le choix du consommateur est le groupe de défense des consommateurs qui soutient la liberté de style de vie, l'innovation, la confidentialité, la science et le choix des consommateurs. Les principaux domaines politiques sur lesquels nous nous concentrons sont le numérique, la mobilité, le style de vie et les biens de consommation, ainsi que la santé et la science.

Le CCC représente les consommateurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous surveillons de près les tendances réglementaires à Ottawa, Washington, Bruxelles, Genève et d'autres points chauds de la réglementation et informons et incitons les consommateurs à se battre pour #ConsumerChoice. En savoir plus sur consumerchoicecenter.org

Police amusante

Podcast ConsEUmer

Distribution du Centre de choix des consommateurs

Suivez-nous

Facebook-f Twitter Instagram Linkedin Youtube Spotify

Informations de contact

712, rue H NE PMB 94982
Washington, DC 20002

info@consumerchoicecenter.org

© COPYRIGHT 2024, CENTRE DE CHOIX DU CONSOMMATEUR

proche
fr_FRFR
en_USEN it_ITIT pt_BRPT es_ESES de_DEDE fr_FRFR