Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan mengalami pertumbuhan penduduk yang bergerak naik. Pada tahun 2013 lalu misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebesar 248 juta jiwa. 10 tahun kemudian, di tahun 2023 lalu, jumlah tersebut meningkat menjadi 278 juta jiwa (dataindonesia.id, 11/9/2023).

Tidak hanya jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga merupakan negaar dengan ekonmoi yang terus tumbuh, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun dari sejak tahun 1998 (katadata.co.id, 21/5/2018). Adanya jumlah penduduk yang besar conciso, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang positif, tentu menyediakan pasar konsumen yang luar diagonala, dan bisa menarik banyak pelaku usaha.

Namun di sisi lain, fenomena tersebut juga memunculkan tantangan baru. Tidak sedikit berbagai pelaku usaha dan pedagang yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil keuntungan melalui kerugian yang dialami oleh konsumennya.

Para mengatasi hal conciso, Indonesia sendiri sudah memiliki kerangka hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen Indonesia dari berbagai praktik yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu kerangka hukum conciso pero adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang conciso pero dijelaskan mengenai beberapa hak konsumen yang harus dilindungi. Beberapa diantaranya adalah hak katas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang dijual, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, dan juga hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan apabila terjadi sengketa. Selain itu, diatur juga hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan anti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai (nasional.kompas.com, 29/4/2022).

Adanya Undang-Undang ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi para konsumen di Indonesia. Sayangnya, tidak sedikit para konsumen yang masih belum tahu mengenai hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-Undang.

Padahal, kesadaran mengenai hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dari pelaku usaha yang bisa sangat merugikan konsumen. Pada tahun 2016 lalu misalnya, dari survei yag dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia, baru sekitar 22,2% penduduk Indonesia yang mengetahui dan kenal mengenai institusi perlindungan konsumen, tapi masih belum tahu mengenai fungsi dan peranannya (money.kompas.com, 26/4/ 2016).

Melalui Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di posisi yang cukup rendah. IKK sendiri dipahami sebagai indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat keberdayaan konsumen, diantaranya adalah kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap haknya, seperti hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila menerima produk yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.

IKK Indonesia berada di angka 41,7%, dan menunjukkan konsumen di Indonesia cukup mampu untuk menggunakan haknya untuk menentukan pilihan barang terbaik, meskipun hal tersebut baru tercapai di kota besar. Posisi yang baik, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Badan Perlindungan Konsumen Nasional, harusnya IKK Indonesia bisa mencapai skor 80-100 (liputan6.com, 10/7/2020).

Disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia misalnya, ada beberapa sebab mengapa perlindungan hak konsumen di Indonesia belum maksimal, diantaranya adalah peraturan yang berbelit dan juga masih rendahnya kesadaran mengenai perlindungan hak konsumen di Indonesia. Dengan demikian, adanya reformasi aturan yang berbelit saja tidak cukup. Dibutuhkan pula sosialisasi dan juga edukasi publik mengenai hak yang dimiliki konsumen di Indonesia (money.kompas.com, 21/4/2019).

Saat ini, sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk juga lembaga di tingkat daerah. Beberapa waktu lalu misalnya, Walikota Kediri memperkenalkan kepada warganya mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen di kota tersebut. Lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar, dan juga konsumen bisa melakukan pengaduan apabila terdapat keluhan yang dialami (kedirikota.go.id, 17/1/2022).

Adanya upaya edukasi ini tentu merupakan hal yang cukup penting. Adanya upaya untuk mensosialisasikan kepada konsumen mengenai hak mereka yang dijamin oleh undang-undang bukan hanya akan membuat konsumen menjadi lebih berdaya, tetapi juga berpotensi dapat meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan juga penjual. Dengan konsumen semakin mengetahui haknya, maka ia akan bisa semakin percaya diri untuk melakukan transaksi, dan juga memiliki kepercayaan kepada penyedia barang/jasa yang ia konsumsi karena para konsumen bisa melakukan berbagai langkah apabila produk yang ia dapatkan tidak sesuai.

Sebagai penutup, Indonesia memiliki potensi konsumen yang sangat besar. Mengingat besarnya potensi konsumen di Indonesia, tetapi pada saat yang sama kesadaran mengenai hak konsumen di Indonesia masih rendah. Melalui berbagai upaya dan sosialisasi conciso, diharapkan kesadaran konsumen mengenai haknya dapat meningkat. Dengan demikian, semoga skor Indeks Keberdayaan Konsumen di Indonesia dapat semakin meningkat.

Publicado originalmente aquí

La temporada de taquilla de verano tuvo un comienzo difícil durante el fin de semana del Memorial Day. cayendo a su nivel más bajo en casi 30 años en términos de venta de entradas para las películas de renombre que llegan a los cines. “Furiosa: A Mad Max Saga” y “The Garfield Movie” fueron fracasos.

“Garfield” ganó $31,1 millones durante el fin de semana de cuatro días, mientras que “Furiosa” recaudó unos débiles $32 millones. Eso convierte a “Furiosa” en la desafortunada película que establece el nuevo récord de éxito de taquilla del Día de los Caídos con menor recaudación en 30 años, excluyendo 2020, cuando los cines estuvieron mayoritariamente cerrados debido a la pandemia. Ese verano de COVID también vio un flujo constante de cines que proyectaban películas clásicas como “Star Wars”, “Goonies” y “Jurassic Park”.

El anterior poseedor del récord de vergüenza del Día de los Caídos lo tenía la película familiar “Casper”, que se estrenó con $22 millones durante el fin de semana festivo de 1995. Por cierto, gran película…

Esta historia sobre las caídas de taquilla y el declive de las salas de cine es una saga en curso. Las historias se han estado escribiendo solas durante más de una década. Los analistas deben tener cuidado de no precipitarse y declarar muerto el negocio de las salas de cine. Se mantienen muy vivos gracias a un sistema interno establecido por Hollywood donde la mayoría de las películas tienen que llegar a los cines para ser consideradas para los elogios y premios de temporada.

Leer el texto completo aquí

Un nombre de legisladores de Bruselas está dispuesto a adoptar las normas ambientales ambientales en razón de la oposición de los agricultores y ciudadanos.

La Unión Europea tiene fama de acercarse a la prensa de la elaboración de políticas. La roue de Bruxelles tourne lentement, les Institutions marchandant chaque virgule dans un processus fastidieux appelé «trilogue».

Il est donc d'autant plus surprenant que le Parlement européen ait voté, la semana última, en faveur d'une réforme de déréglementation de la politique agricole commune (PAC), le régime de subventions agricoles de l'UE, qui avait été élaborée par la Commission européenne en seulement huit semaines.

Le Parlement européen doit être réélu dans un mois et demi et, tradicionalmente, les parlementaires des 27 Etats membres adoptent rarement des textes législatifs importants si près de la fin de leur mandat. Los diputados son generalmente tres ocupados en hacer campaña para conservar su sitio, pero esto hace que el voto sea partido integrado de sus mensajes de campaña.

El PAC está renovado para todos los cuatro años y, además de un sistema de ayuda financiera para los agricultores y sus empresas, elle intègre una política de pilotaje, o «condicionalidad». Esta condición dicta las normas medioambientales que los agricultores deben respetar para respetar los derechos de los pagos. Elle exige notamment que los agricultores reducen el trabajo del sol para prevenir la erosión, que reservan al menos 4% de las tierras agrícolas para la biodiversidad o los cultivos de coberturas vegetales.

El comisario europeo de agricultura, Janusz Wojciechowski, declaró a los medios polonesos que Bruselas suprime los gravámenes entre el Green Deal, el plan de la UE para lograr neutralidad en carbono de aquí para 2050 y el PAC. La semana pasada, los parlamentarios europeos reunidos en Estrasburgo aprobaron con una mayoritariamente las modificaciones aportadas por el PAC, que constituyen sin duda un paso importante frente a la desregulación – o la «simplificación», como la Comisión europea, la diplomacia cualificada.

Esta situación es reveladora de una tendencia préélectorale en Europa. En 2019, un selfie con Greta Thunberg era un material de campaña muy apreciado, un nombre de legisladores de Bruselas que adoptan normas ambientales ambientales en razón de la oposición de agricultores y ciudadanos.

Esta tendencia s'est également répandue au sein de la Commission.

La presidenta Ursula von der Leyen, que defendió en 2020 el vertus del «Green Deal» europeo y prometió reformar el sistema agrícola y donar un golpe de mano a la biodiversidad, un encuentro con las grandes industrias para diseñar el futuro. de la política industrial europea. la palabra « durabilidad » a été relegué au second plan, auprofit de « Competitividad » y d'« autonomía industrial ».

El ministro finlandés de Agricultura, Sari Essayah, deplora la « tsunami de nuevas regulaciones » sur le secteur agricole et forestier au cours des quatre dernières années, s'alignant sur le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui estime que la ley europea sur la restauración de la naturaleza est «mal redibujado». El ministro autrichien de l'Agriculture, Norbert Totschnig, apela incluso a una suspensión inmediata, declarando que los objetivos de lucha contra la deforestación au niveau mondial ajouteraient des « Reglas burocráticas inútiles » aux producteurs européens.

Los ministros y el Parlamento Europeo han dejado de rechazar una legislación que reduce la utilización de pesticidas sintéticos en la agricultura, después de lo cual parece que los objetivos no son fondés sur des preuves, pero están motivados por consideraciones políticas.

Quatre ans après le début de la gran experiencia del Green Deal européen – nommé d'après les ambitions d'un Green New Deal aux Etats-Unis – l'UE n'applique pas les règles qui ont été conçues pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux . Ciertos sont même carrément abrogées.

Bruxelles brise les tabous, même dans le domaine de la biotechnologie. Después de los años de aplicación del principio de precaución sobre una tecnología ya utilizada en los Estados Unidos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo aceleraron los proyectos para legalizar las plantas genéticamente modificadas en la Unión. De plus en plus, el acento no está en las perspectivas duraderas de la biotecnología, pero plutôt sur la façon dont elle améliorera les rendements et les revenus des agriculteurs.

En los corredores de Bruselas, las ambiciones políticas del movimiento ecológico de 2019 se revelan como una fuerza inarrêtable cuando las personas se enfrentan al objeto inamovible que es el poder de adorar a los consumidores y el contento de los productores.

Publicado originalmente aquí