fbpx

Monat: 12J

Pentingnya Reformasi Regulasi Hak Kekayaan Intellektuelle in Indonesien

Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah sati permasalahan besar di negara kita. Lemahnya penegakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual membuat fenomena pembajakan sangat marak dan umum terjadi di Indonesia, baik secara offline maupun secara wagemutig.

Kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mengamati peristiwa tersebut. Bila kita pergi ke pusat perbelanjaan yang berada di dekat rumah kita, dengan mudah kita bisa menemukan berbagai produk bajakan yang dijual bebas, mulai dari produk-produk mode, hingga produk-produk musik und film. Hal Yang sama juga bisa kita temukan dengan mudah di dunia maya.

Hal ini tentu merupakan masalah yang tidak kecil. Bila hak kekayaan intelektual tidak dilindungi, maka hal ini akan membawa kerugian yang besar bagi banyak pekerja kreatif dan inovator, khususnya mereka yang tinggal di Indonesia. Mereka menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat dengan susah payah.

Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang baik dan kuat, tentu industri kreatif menjadi sangat sulit atau bahkan hampir mustahil dapat berkembang.

Bila seorang inovator atau pekerja kreatif tidak bisa menikmati dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yag dihasilkannya, maka tidak mustahil insentif mereka untuk berkarya akan semakin berkurang, karena karya yang mereka hasilkan dengan mudah bisa dicuri oleh pihak-pihak bert tabak gung.

Untuk itu, perlindungan hak kekayaan yang kuat menjadi hal yang sangat krusial yang harus ditegakkan, agar ekonomi kreatif und inovasi di sebuah negara dapat semakin meningkat, termasuk juga tentunya di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya ekonomi kreatif, tentu juga akan semakin banyak lapangan kerja yang terbuka, yang akan meningkatkan kesejahteraan.

Ekonomi kreatif sendiri memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesien. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), industri kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan telah menyumbangkan 7,44% Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 14,28 tenaga kerja yang ada di Indoensia (ekonomi.bisnis .com, 3.9.2021). Dengan demikian, industri kreatif adalah sekto yang sangat penting, dan bila sektor ini berkembang, maka jutaan masyarakat Indonesia yang mendapatkan manfaatnya.

Penguatan terhadap penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya kebijakan penting yang harus diimplementasikan. Melindungi hak kekayaan intelektual para pekerja kreatif dan juga inovator, harus pula dibarengi dengan kepastian bahwa mereka bisa memanfaatkan kekayaan intelektual yang mereka miliki tersebut untuk mendapatkan biaya dan modal demi mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Bila hak kekayaan intelektual para pekerja kreatif dilindungi, dan segala bentuk praktik pembajakan dapat ditindak tegas, namun mereka yang membuat karya dan memiliki kekayaan intelektual tersebut tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang mereka miliki secara maksimal, maka tentu upaya untuk mendongkrak industri kreatif menjadi sangat sulit dilakukan. Kalau demikian keadaannya, maka akan sangat sulit bagi para pekerja kreatif dan para inovator untuk bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Untuk itu dibutuhkan reformasi yang sangat penting untuk memberikan kepastian agar para inovator dan pekerja kreatif bisa memanfaatkan kekayaan intelektual yang mereka miliki secara maksimal. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan bisnis yang dijalankannya, yang tentunya juga akan semakin membuka lapangan kerja bagi banyak orang.

Beberapa pejabat negara dan pembuat kebijakan juga menaruh harapan atas perihal kebijakan reformasi tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, misalnya, menyampaikan bahwa ia ingin agar reformasi perihal hak kekayaan intelektual it untuk dipercepat. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kekayaan intelektual yang dimiliki tersebut bisa dijadikan sebagai agunan pinjaman (nasional.sindonews.com, 31.8.2021).

Menteri Sandiaga sendiri juga mengatakan bahwa, Kemenparekraf sedang menyiapkan rancangan peraturan untuk pmelaksanakan Undang-Undang Ekonomi Kreatif tahun 2019. Undang-undang tersebut mengatur skema pembiayaan yang basisnya pada kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan mediaindonesia.com, 26.4.2021).

Reformsi ini adalah hal yang sangat penting agar para pelaku ekonomi kreatif dan para inovator yang memiliki kekayaan intelektual tersebut dapat lebih mudah bila mereka ingin mendapatkan pembiayaan untuk dijadikan modal usaha, atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Regulasi ini bila berhasil disahkan maka akan menjadi terobosan baru yang besar untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia.

Maka dari itu, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat dan adanya reformasi regulasi yang memungkinkan para inovator dan pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan kekayaan intelektual yang mereka miliki agar mampu membangun dan mengembangkan usahanya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agar kekayaan intelektual bisa dijadikan agunan pinjaman misalnya, tentu harus diikuti pula dengan perlindungan yang kuat agar kekayaan intelektual tersebut tidak bisa dicuri.

Sebagai penutup, kebijakan reformasi kekayaan intelektual ini merupakan hal yang sangat patut kita apresiasi. Diharapkan, dengan adanya reformasi regulasi ini, industri kreatif di Indonesia aka semakin berkembang, lapangan pekerjaan aka semakin meluas, dan Indonesia dapat menjadi negara yang semakin sejahtera.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Die EU sollte Interessengruppen, die Verbote von Chemikalien in Kosmetika fordern, nicht nachgeben

Ein kurzer Blick auf die Politik der Europäischen Union zeigt eine klare Tendenz zur Überregulierung, um der Vorsorge willen. Dies wird besonders deutlich – wenn auch nicht beschränkt auf – im Fall von Konsumgütern und modernen landwirtschaftlichen Praktiken. Die Beschränkung von GVO und Pestiziden war jedoch für grüne Aktivisten nicht genug. Chemikalien in Kosmetika und Körperpflegeprodukten könnten als nächstes dran sein.

Ähnlich wie Pestizide zum Schutz von Pflanzen verwendet werden, bewahren Chemikalien in Kosmetika Schönheitsprodukte, halten sie frei von Bakterien und Pilzen und sorgen dafür, dass sie länger halten. Chemikalien spielen eine wichtige Rolle, um Kosmetika kostengünstig zu machen. Darüber hinaus werden die meisten Chemikalien in sicheren Mengen verwendet und stellen keine Risiken für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden dar. Die maximal zulässige Parabenkonzentration beträgt laut dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU 0,8. Die meisten verwendeten Schönheitsprodukte liegen weit unter dieser Schwelle. Lippenstifte zum Beispiel enthalten nur bis zu 0,35 Prozent Parabene und 0,5 Prozent der Chemikalie sind in Badeölen, Tabletten und Salzen enthalten.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Der von den Vereinten Nationen angeführte Schachzug zur Eindämmung von Innovationen in den Entwicklungsländern blockiert nur den Wohlstand

Warum die risikovermeidende „Stockholmer Konvention“ schädliche Verbote befürwortet und Fortschritte dort hemmt, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Unter den Industrienationen war einer der wichtigsten Treiber für Wirtschaftswachstum und Wohlstand die Fähigkeit unserer Innovatoren, Wissenschaftler und Unternehmer, den Verbrauchern, die sie brauchen, großartige Produkte zu liefern.

Wir brauchen nur an die zu denken Fortschritte in der Waschmaschinentechnik, die stundenlange Hausarbeit freisetzt, Kunststoffe und Silikone, die es ermöglicht haben, Produkte billig herzustellen und länger zu halten, und mehr reichlicher Einsatz von Computerchips in unseren Geräten, was eine „intelligente“ Revolution bei Verbraucherprodukten ermöglicht hat, die uns zu Hause Zeit und Mühe sparen, was die Revolutionen in der künstlichen Intelligenz und Medizintechnik antreibt.

Während diese Innovationen beginnen, auch Entwicklungsländer zu erreichen, gibt es jedoch bestehende internationale Verträge und Regulierungsbehörden, die den Verkauf oder sogar den Zugang zu diesen Produkten schwieriger und kostspieliger machen. Dies wirkt sich erheblich auf das Leben eines Verbrauchers und seine Fähigkeit aus, für seine Familie zu sorgen.

Ein solcher Vertrag der Vereinten Nationen ist ein wenig bekannter globaler Pakt, bekannt als der Stockholmer Konvention, das darauf abzielt, langlebige oder „persistente“ chemische Substanzen zu regulieren, und ist zur inoffiziellen weltweiten Regulierungsbehörde für Industrie- und Konsumgüter und deren Zusammensetzung geworden.

Viele der Substanzen und Verbindungen zuerst gezielt von der Konvention waren Pestizide, Industriechemikalien und Nebenprodukte, die bekanntermaßen schädliche Auswirkungen auf Menschen oder die Umwelt hatten. Dazu gehörten Aldrin, Chlordan und am umstrittensten die malariatötendes Insektizid bekannt als DDT.

Die Hauptidee hinter diesen Beschränkungen und der UN-Konvention selbst ist, dass diese Verbindungen ewig brauchen, um in der Umwelt abgebaut zu werden und schließlich durch Lebensmittel- oder Wasserverunreinigung in unseren Körper gelangen und eine eventuelle Gefahr für Organismen darstellen könnten.

Leider hat sich das Übereinkommen seit seiner Einführung im Jahr 2001 vom Verbot und der Beschränkung bekannter gefährlicher Substanzen zu vorsichtigen Kennzeichnungen oder ganzen Unterlassungsverfügungen für Chemikalien entwickelt, die im normalen Leben und mit verwendet werden kein bekannter oder gemessener Risikofaktor bei Menschen oder Tierarten.

Darüber hinaus, mit einem großen internationalen Budget und begrenzter Aufsicht, Forscher haben festgestellt wie die finanzielle Umsetzung der Konvention Entwicklungsländer oft dazu gedrängt hat, Beschränkungen oder Verbote allein wegen der Garantie der Finanzierung zu verabschieden, was bei UN-bezogenen Verträgen beobachtet wurde Dampfprodukte, und kann einige haben Komplikationen für den Welthandel.

In seinem 20. Jahr hat sich der Konvent wiederholt auf die „Vorsorgeprinzip”-Ansatz, wenn es um die Bestimmung des Risikos geht, was bedeutet, dass jede allgemeine Gefahr, unabhängig vom Risikofaktor, aus Vorsicht aufgegeben werden muss. Dies vernachlässigt den normalen wissenschaftlichen Rahmen des Abwägens von Risiko und Exposition.

Das Beispiel des Herbizids Dichlordiphenyltrichlorethan – bekannt als DDT – ist einer der eklatantesten Fälle. Obwohl es gewesen ist verboten In vielen entwickelten Nationen und Blöcken wie den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union wird es immer noch in vielen Entwicklungsländern verwendet, um Insekten auszurotten, die Malaria und andere Krankheiten übertragen. In diesen Ländern, einschließlich Südafrika und Indien, ist der mögliche Schaden „weit überwogen“ durch seine Fähigkeit, das Leben von Kindern zu retten.

Der derzeitige Mechanismus berücksichtigt daher die Wünsche der entwickelten Nationen, die sich nicht mit Tropenkrankheiten wie Malaria auseinandersetzen müssen, und zwingt diesen Standard denjenigen auf, die dies tun müssen. Die wissenschaftliche Analyse, die auf den globalen Tagungen der Stockholmer Konvention zu finden ist, berücksichtigt diesen Faktor und viele andere nicht.

Mit einem Vorsorgeprinzip wie diesem, das einen mehr von der Politik als von der Wissenschaft geleiteten Prozess umfasst, kann man leicht erkennen, wie das Wirtschaftswachstum in Ländern vereitelt werden kann, die Verbrauchern noch Zugang zu Produkten haben, die wir täglich in Industrieländern verwenden.

Ob es sich um Pestizide, Haushaltschemikalien oder Kunststoffe handelt, es ist klar, dass eine globale Regulierungsbehörde zur Regulierung dieser Substanzen eine erwünschte Kraft für das Gute ist. Wenn jedoch eine internationale Organisation Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen eine schlechte Politik aufzwingt, dann ist das eine Kalkulation, die dem potenziellen Fortschritt und der Innovation in den Entwicklungsländern schadet.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Europe’s Nuclear Power Divide

Climate activists oppose its use even as alternatives lead to increased emissions and rising electricity prices.

Last week was a big week for the Fridays For Future, the environmentalist group inspired by Greta Thunberg. Thunberg spoke at a large rally in Berlin on Friday before hundreds of thousands of followers, launching what seems to be the big comeback for the climate-action movement in Europe following months of restrictions on large gatherings due to the pandemic. In 2019, about 6 million protesters had joined the movement on the streets, demanding more radical policy changes to tackle climate change. “We must not give up, there is no going back now,” said Thunberg, appealing to her supporters to keep pressure on European governments.  

But one incident from the demonstration illustrates a large divide in Europe over how to achieve the goals of the environmental movement. A pro-nuclear environmentalist was violently attacked by the surrounding crowd, having her sign removed and destroyed. Even as climate activists push to eliminate carbon-based fossil fuels, many in the movement remain opposed to nuclear power. 

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

The arguments for and against universal chargers

European Commission pushing to establish USB-C as standard for all phones

The European Commission is under fire from tech giant Apple after unveiling plans to make USB-C connectors the standard charging port for all phones and small electronic devices sold across the EU. 

The bloc’s executive body “believes a standard cable for all devices will cut back on electronic waste”, reported France 24. But Apple and other critics argue that “a one-size fits all charger would slow innovation and create more pollution”, the news site continues.

The new rules could “affect the entire global smartphone market” if approved by the European Parliament and member states of the EU, which is home to more than 450 million people including “some of the world’s richest consumers”.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

EU wants to unify chargers again, specifically targeting Apple

Several years ago, the European Union announced that it wanted to unify mobile chargers across all manufacturers. The goal was to eliminate electronic waste because previously switching phones often means getting a new and completely different charger. But, by the time the EU got involved, almost all major manufacturers were already using micro-USB. Now, the EU is looking to update the requirement, modernizing for USB-C and removing the remaining loophole.

What is the current situation?

Currently, EU regulations require that all phones be able to charge via a universal charger (originally micro-USB, but USB-C also qualifies). At the time of the original regulations, the only major manufacturer not using the micro-USB charging port was Apple, which famously uses its proprietary Lightning connector. The universality of the micro-USB connector is attractive for swapping between phones, but Apple argued that its Lightning connector gave it capabilities not afforded by micro-USB.

This argument allowed Apple to find a middle ground with the EU regulators – making a micro-USB to Lightning adapter available to all iPhone and iPad owners. This would allow them to use the chargers they already own with their new phones, which is exactly what the EU was trying to accomplish. But, in the past few years, things have changed in the industry, leading to some changes in the regulations.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Parlamento Europeu expressa preocupação a Lira e Pacheco com propriedade intelectual

Carta mostra apreensão com derrubada de veto ao trecho que exige que donos de patentes sejam obrigados a transferir o conhecimento

Ö Europäisches Parlament enviou nesta quinta-feira (23/9) uma carta ao Congresso em que mostra preocupação com a votação de um veto sobre proprietade intellektuell. O veto faz parte da lei assinada por Jair Bolsonaroneste mês para quebrar temporariamente patentes de vacinas e medicamentos para enfrentar emergências de saúde.

Na carta, enviada a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, o Parlamento Europeu se posiciona a favor da manutenção de um veto Bolsonaro ao trecho que exige que donos de patentes sejam obrigados a transferir o conhecimento das suas.

A avaliação é que, caso o veto seja derrubado, haverá uma violação de segredos industriais. A carta teve apoio do grupo internacional de defesa dos consumidores Consumer Choice Center e da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Das Problem mit der Pestizidpolitik der EPA

Wenn Sie regelmäßig Memes konsumieren, haben Sie wahrscheinlich schon von dem weit verbreiteten Herbizid Atrazin gehört. Der Verschwörungstheorie-Sender Alex Jones erwähnte die Chemikalie in einem jetzt viralen Segment und behauptete, sie mache „den Frosch schwul“. Jones hatte seine Behauptungen auf Untersuchungen eines Biologieprofessors aus Berkeley namens Tyrone Hayes gestützt. Im Jahr 2002 veröffentlichte Hayes eine Studie, die behauptete, „hermaphroditische, entmannte Frösche nach Exposition gegenüber dem Herbizid Atrazin in niedrigen ökologisch relevanten Dosen“ zu finden.

Obwohl es als Wissenschaft verkleidet und schließlich zu einem Mem wurde, waren diese Behauptungen nicht peer-reviewed, und Hayes hat nie Daten bereitgestellt um seine Schlussfolgerungen zu untermauern. Seltsamerweise kam keine der anderen über 7.000 wissenschaftlichen Studien, die die Sicherheit von Atrazin belegten, jemals zu dem gleichen Ergebnis.

Dieses Herbizid hat jedoch Gegner jenseits der Verschwörungstheoretiker, nicht wegen seiner inhärenten Eigenschaften, sondern weil Umweltaktivisten zunehmend versuchen, alle Pestizide zu verbieten. Im Gegensatz zur Europäischen Union haben die USA einen angemessenen Standard für untersuchte Substanzen aufrechterhalten, die für die Verwendung in der modernen Landwirtschaft zugelassen sind, da die USA das Ziel nicht verfolgen Förderung einer „Nur-Bio-Lebensmittel“-Politik . Leider scheint sich das zu ändern.

Als die Environmental Protection Agency 2019 Atrazin erneut genehmigte, tat sie dies gemäß a Mandat durch das Bundesgesetz über Insektizide, Fungizide und Rodentizide, um sowohl die Risiken als auch die Vorteile zu berücksichtigen, die sich aus der Registrierung ergeben. Die Behörde hat den sogenannten Konzentrationsäquivalentwert der Besorgnis überprüft, einen konservativen regulatorischen Schwellenwert, der aquatische Ökosysteme vor Schäden durch das Herbizid schützen soll. Die EPA genehmigte Atrazin praktisch erneut für die Verwendung durch Landwirte, nachdem eine EPA-Bewertung von 2016 vorgeschlagen hatte, den Schwellenwert von 10 Teilen pro Milliarde auf 3,4 Teile pro Milliarde zu senken. Bei der Schwelle von 3,4 ppb ist Atrazin praktisch nicht anwendbar, was die CELOC so restriktiv macht, dass die Substanz nicht auf dem heimischen Markt zugelassen worden wäre.

Für Landwirte spielen Atrazin und andere Herbizide wie Glyphosat, Glufosinat und 2,4-D eine entscheidende Rolle beim Abtöten von Unkräutern, die sonst durch verstärkte Bodenbearbeitung behandelt werden müssten. Diese sogenannte „konservierende Bodenbearbeitung“ reduziert Bodenerosion und Abfluss. Eine verstärkte Bodenbearbeitung wäre insgesamt schlechter für die Umwelt, da auch die Bodenbearbeitung abnimmt Ernterückstände, die helfen, die Wucht von Regentropfen abzufedern.

Der Streit um Atrazin hat die neue EPA in einen Rechtsstreit verwickelt. Nach Klagen von Umweltorganisationen gegen die erneute Zulassung von Atrazin fordert die EPA nun das 9. Berufungsgericht in San Francisco auf, sich selbst anzuweisen, die vorherige Bewertung zu überdenken. Damit entfernt sich die EPA vom wissenschaftlichen Ansatz der Risiko- und Nutzenbewertung, indem sie die wiederkehrenden Neubewertungsfristen umgeht. Bei der Auswahl eines politisch geeigneten Gerichts, um einen „Neustart“ des Prozesses zu ermöglichen, folgt die EPA der Politik, nicht der wissenschaftlichen Strenge.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die EPA dies tut. In einem ähnlich beunruhigenden Schritt hat die Agentur im Mai Gebraucht eine Klage von Umweltorganisationen gegen die Registrierung von Glyphosat, um ein 9. Bezirksgericht aufzufordern, die EPA aufzufordern, bestimmte frühere Entscheidungen bezüglich der ökologischen Auswirkungen des weit verbreiteten Herbizids zu überdenken. Die Nutzung des Gerichtssystems zur Überprüfung festgelegter Regulierungsentscheidungen birgt die Gefahr, einen Prozess zu politisieren, in diesem Fall die regelmäßige Überprüfung der Registrierung von Herbiziden und Pestiziden, der so konstruiert und konzipiert ist, dass er unpolitisch ist und unabhängig davon, wer im Weißen sitzt, auf die gleiche Weise funktioniert Haus.

Wenn es das Ziel der Bundesregierung ist, einen Fahrplan nach europäischem Vorbild zu verfolgen, um den ökologischen Landbau zu fördern, obwohl nur 4% der amerikanischen Verbraucher diese Produkte tatsächlich nachfragen, dann ist das ein politisches Gespräch, das offen und transparent geführt werden sollte.

Den konventionellen Landwirten jedoch zunehmend die wesentlichen Werkzeuge vorzuenthalten, die sie zum Schutz vor natürlichen Bedrohungen ihrer Ernte benötigen, ist eine Hintertür, um Landwirten und Verbrauchern gleichermaßen zu schaden, ohne zu einer fruchtbaren Diskussion beizutragen.

Das Öffnen der Schleusen des administrativen Flip-Flops und einer Lawine von Gerichtsverfahren kommt niemandem zugute, außer einigen wohlhabenden Anwaltskanzleien. Stellen Sie sich die Szene des ökologischen Landbaus vor, die der gleichen Art von Prüfung unterzogen wird. Wäre es produktiv für eine spätere Regierung und NGOs, die ihr nahe stehen, Kupfersulfat, ein in der ökologischen Landwirtschaft häufig verwendetes Pestizid, unerbittlich anzugreifen?

Vielfalt in der Landwirtschaft ermöglicht es landwirtschaftlichen Unternehmern, die Produktionsmethoden zu wählen, mit denen sie sich am wohlsten fühlen, während Verbraucher die Lebensmittel auswählen können, die ihnen am besten gefallen. In dieser Gleichung besteht die Rolle der Umweltschutzbehörden darin, die Wissenschaft unvoreingenommen und losgelöst von den politischen Prioritäten des Tages zu bewerten. Zumindest derzeit ist dies ein Ziel, das die EPA eher annehmen als beiseite schieben sollte.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Why Philly businesses should welcome Amazon’s expansion

Crony capitalism is the real threat to small business success

Amazon’s Philadelphia-area hiring blitz, announced last week, has generally been met with approval. Philadelphia Mayor Jim Kenney called Amazon’s plan to hire 4,800 employees a “big step on the road to recovery.” But the nation’s second-largest company is not without its critics. Amazon’s sheer bigness is considered reason enough to justify suspicion and constant interrogation.

But our tendency to associate big with bad is partly based in make-believe. Movies routinely depict moguls, like Amazon’s Jeff Bezos, as monsters (think of any rich villain from a Marvel film), and big retailers are always portrayed as swallowing up small shops (think Tom Hanks in You’ve Got Mail or Danny DeVito in Other People’s Money).

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Europarlamentares enviam carta à Brasília em defesa da PI

Na última quinta-feira, 23 de Setembro, 12 membros do Parlamento Europeu, de 5 nacionalidades diferentes e dos mais diversos partidos políticos expressaram suas sinceras preocupações com o futuro das relações entre Brasil e UE aos Presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

Na carta, os parlamentares questionam como as indústrias europeias, de vários setores que dependem de proteção de PI, podem investir e comercializar no Brasil após a Lei nº 14.200 de 2 de setembro de 2021, que prejudica o ambiente de propriedade intelectual (PI) no Brasil, ser aprovada.

Esta semana, os parlamentares devem votar se mantém ou não os artigos que foram vetados por Bolsonaro na Lei nº 14.200, em especial os parágrafos 8, 9 e 10 que falam sobre a transferência de conhecimento (know-how) do objeto protegido.

A carta está disponível na íntegra AQUI

Scrolle nach oben