fbpx

Tag: 30. September 2021

Pentingnya Reformasi Regulasi Hak Kekayaan Intellektuelle in Indonesien

Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah sati permasalahan besar di negara kita. Lemahnya penegakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual membuat fenomena pembajakan sangat marak dan umum terjadi di Indonesia, baik secara offline maupun secara wagemutig.

Kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mengamati peristiwa tersebut. Bila kita pergi ke pusat perbelanjaan yang berada di dekat rumah kita, dengan mudah kita bisa menemukan berbagai produk bajakan yang dijual bebas, mulai dari produk-produk mode, hingga produk-produk musik und film. Hal Yang sama juga bisa kita temukan dengan mudah di dunia maya.

Hal ini tentu merupakan masalah yang tidak kecil. Bila hak kekayaan intelektual tidak dilindungi, maka hal ini akan membawa kerugian yang besar bagi banyak pekerja kreatif dan inovator, khususnya mereka yang tinggal di Indonesia. Mereka menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat dengan susah payah.

Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang baik dan kuat, tentu industri kreatif menjadi sangat sulit atau bahkan hampir mustahil dapat berkembang.

Bila seorang inovator atau pekerja kreatif tidak bisa menikmati dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yag dihasilkannya, maka tidak mustahil insentif mereka untuk berkarya akan semakin berkurang, karena karya yang mereka hasilkan dengan mudah bisa dicuri oleh pihak-pihak bert tabak gung.

Untuk itu, perlindungan hak kekayaan yang kuat menjadi hal yang sangat krusial yang harus ditegakkan, agar ekonomi kreatif und inovasi di sebuah negara dapat semakin meningkat, termasuk juga tentunya di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya ekonomi kreatif, tentu juga akan semakin banyak lapangan kerja yang terbuka, yang akan meningkatkan kesejahteraan.

Ekonomi kreatif sendiri memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesien. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), industri kreatif merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan telah menyumbangkan 7,44% Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 14,28 tenaga kerja yang ada di Indoensia (ekonomi.bisnis .com, 3.9.2021). Dengan demikian, industri kreatif adalah sekto yang sangat penting, dan bila sektor ini berkembang, maka jutaan masyarakat Indonesia yang mendapatkan manfaatnya.

Penguatan terhadap penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya kebijakan penting yang harus diimplementasikan. Melindungi hak kekayaan intelektual para pekerja kreatif dan juga inovator, harus pula dibarengi dengan kepastian bahwa mereka bisa memanfaatkan kekayaan intelektual yang mereka miliki tersebut untuk mendapatkan biaya dan modal demi mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Bila hak kekayaan intelektual para pekerja kreatif dilindungi, dan segala bentuk praktik pembajakan dapat ditindak tegas, namun mereka yang membuat karya dan memiliki kekayaan intelektual tersebut tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang mereka miliki secara maksimal, maka tentu upaya untuk mendongkrak industri kreatif menjadi sangat sulit dilakukan. Kalau demikian keadaannya, maka akan sangat sulit bagi para pekerja kreatif dan para inovator untuk bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Untuk itu dibutuhkan reformasi yang sangat penting untuk memberikan kepastian agar para inovator dan pekerja kreatif bisa memanfaatkan kekayaan intelektual yang mereka miliki secara maksimal. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan bisnis yang dijalankannya, yang tentunya juga akan semakin membuka lapangan kerja bagi banyak orang.

Beberapa pejabat negara dan pembuat kebijakan juga menaruh harapan atas perihal kebijakan reformasi tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, misalnya, menyampaikan bahwa ia ingin agar reformasi perihal hak kekayaan intelektual it untuk dipercepat. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kekayaan intelektual yang dimiliki tersebut bisa dijadikan sebagai agunan pinjaman (nasional.sindonews.com, 31.8.2021).

Menteri Sandiaga sendiri juga mengatakan bahwa, Kemenparekraf sedang menyiapkan rancangan peraturan untuk pmelaksanakan Undang-Undang Ekonomi Kreatif tahun 2019. Undang-undang tersebut mengatur skema pembiayaan yang basisnya pada kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan mediaindonesia.com, 26.4.2021).

Reformsi ini adalah hal yang sangat penting agar para pelaku ekonomi kreatif dan para inovator yang memiliki kekayaan intelektual tersebut dapat lebih mudah bila mereka ingin mendapatkan pembiayaan untuk dijadikan modal usaha, atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Regulasi ini bila berhasil disahkan maka akan menjadi terobosan baru yang besar untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia.

Maka dari itu, perlindungan kekayaan intelektual yang kuat dan adanya reformasi regulasi yang memungkinkan para inovator dan pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan kekayaan intelektual yang mereka miliki agar mampu membangun dan mengembangkan usahanya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agar kekayaan intelektual bisa dijadikan agunan pinjaman misalnya, tentu harus diikuti pula dengan perlindungan yang kuat agar kekayaan intelektual tersebut tidak bisa dicuri.

Sebagai penutup, kebijakan reformasi kekayaan intelektual ini merupakan hal yang sangat patut kita apresiasi. Diharapkan, dengan adanya reformasi regulasi ini, industri kreatif di Indonesia aka semakin berkembang, lapangan pekerjaan aka semakin meluas, dan Indonesia dapat menjadi negara yang semakin sejahtera.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Die EU sollte Interessengruppen, die Verbote von Chemikalien in Kosmetika fordern, nicht nachgeben

Ein kurzer Blick auf die Politik der Europäischen Union zeigt eine klare Tendenz zur Überregulierung, um der Vorsorge willen. Dies wird besonders deutlich – wenn auch nicht beschränkt auf – im Fall von Konsumgütern und modernen landwirtschaftlichen Praktiken. Die Beschränkung von GVO und Pestiziden war jedoch für grüne Aktivisten nicht genug. Chemikalien in Kosmetika und Körperpflegeprodukten könnten als nächstes dran sein.

Ähnlich wie Pestizide zum Schutz von Pflanzen verwendet werden, bewahren Chemikalien in Kosmetika Schönheitsprodukte, halten sie frei von Bakterien und Pilzen und sorgen dafür, dass sie länger halten. Chemikalien spielen eine wichtige Rolle, um Kosmetika kostengünstig zu machen. Darüber hinaus werden die meisten Chemikalien in sicheren Mengen verwendet und stellen keine Risiken für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden dar. Die maximal zulässige Parabenkonzentration beträgt laut dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU 0,8. Die meisten verwendeten Schönheitsprodukte liegen weit unter dieser Schwelle. Lippenstifte zum Beispiel enthalten nur bis zu 0,35 Prozent Parabene und 0,5 Prozent der Chemikalie sind in Badeölen, Tabletten und Salzen enthalten.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Der von den Vereinten Nationen angeführte Schachzug zur Eindämmung von Innovationen in den Entwicklungsländern blockiert nur den Wohlstand

Warum die risikovermeidende „Stockholmer Konvention“ schädliche Verbote befürwortet und Fortschritte dort hemmt, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Unter den Industrienationen war einer der wichtigsten Treiber für Wirtschaftswachstum und Wohlstand die Fähigkeit unserer Innovatoren, Wissenschaftler und Unternehmer, den Verbrauchern, die sie brauchen, großartige Produkte zu liefern.

Wir brauchen nur an die zu denken Fortschritte in der Waschmaschinentechnik, die stundenlange Hausarbeit freisetzt, Kunststoffe und Silikone, die es ermöglicht haben, Produkte billig herzustellen und länger zu halten, und mehr reichlicher Einsatz von Computerchips in unseren Geräten, was eine „intelligente“ Revolution bei Verbraucherprodukten ermöglicht hat, die uns zu Hause Zeit und Mühe sparen, was die Revolutionen in der künstlichen Intelligenz und Medizintechnik antreibt.

Während diese Innovationen beginnen, auch Entwicklungsländer zu erreichen, gibt es jedoch bestehende internationale Verträge und Regulierungsbehörden, die den Verkauf oder sogar den Zugang zu diesen Produkten schwieriger und kostspieliger machen. Dies wirkt sich erheblich auf das Leben eines Verbrauchers und seine Fähigkeit aus, für seine Familie zu sorgen.

Ein solcher Vertrag der Vereinten Nationen ist ein wenig bekannter globaler Pakt, bekannt als der Stockholmer Konvention, das darauf abzielt, langlebige oder „persistente“ chemische Substanzen zu regulieren, und ist zur inoffiziellen weltweiten Regulierungsbehörde für Industrie- und Konsumgüter und deren Zusammensetzung geworden.

Viele der Substanzen und Verbindungen zuerst gezielt von der Konvention waren Pestizide, Industriechemikalien und Nebenprodukte, die bekanntermaßen schädliche Auswirkungen auf Menschen oder die Umwelt hatten. Dazu gehörten Aldrin, Chlordan und am umstrittensten die malariatötendes Insektizid bekannt als DDT.

Die Hauptidee hinter diesen Beschränkungen und der UN-Konvention selbst ist, dass diese Verbindungen ewig brauchen, um in der Umwelt abgebaut zu werden und schließlich durch Lebensmittel- oder Wasserverunreinigung in unseren Körper gelangen und eine eventuelle Gefahr für Organismen darstellen könnten.

Leider hat sich das Übereinkommen seit seiner Einführung im Jahr 2001 vom Verbot und der Beschränkung bekannter gefährlicher Substanzen zu vorsichtigen Kennzeichnungen oder ganzen Unterlassungsverfügungen für Chemikalien entwickelt, die im normalen Leben und mit verwendet werden kein bekannter oder gemessener Risikofaktor bei Menschen oder Tierarten.

Darüber hinaus, mit einem großen internationalen Budget und begrenzter Aufsicht, Forscher haben festgestellt wie die finanzielle Umsetzung der Konvention Entwicklungsländer oft dazu gedrängt hat, Beschränkungen oder Verbote allein wegen der Garantie der Finanzierung zu verabschieden, was bei UN-bezogenen Verträgen beobachtet wurde Dampfprodukte, und kann einige haben Komplikationen für den Welthandel.

In seinem 20. Jahr hat sich der Konvent wiederholt auf die „Vorsorgeprinzip”-Ansatz, wenn es um die Bestimmung des Risikos geht, was bedeutet, dass jede allgemeine Gefahr, unabhängig vom Risikofaktor, aus Vorsicht aufgegeben werden muss. Dies vernachlässigt den normalen wissenschaftlichen Rahmen des Abwägens von Risiko und Exposition.

Das Beispiel des Herbizids Dichlordiphenyltrichlorethan – bekannt als DDT – ist einer der eklatantesten Fälle. Obwohl es gewesen ist verboten In vielen entwickelten Nationen und Blöcken wie den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union wird es immer noch in vielen Entwicklungsländern verwendet, um Insekten auszurotten, die Malaria und andere Krankheiten übertragen. In diesen Ländern, einschließlich Südafrika und Indien, ist der mögliche Schaden „weit überwogen“ durch seine Fähigkeit, das Leben von Kindern zu retten.

Der derzeitige Mechanismus berücksichtigt daher die Wünsche der entwickelten Nationen, die sich nicht mit Tropenkrankheiten wie Malaria auseinandersetzen müssen, und zwingt diesen Standard denjenigen auf, die dies tun müssen. Die wissenschaftliche Analyse, die auf den globalen Tagungen der Stockholmer Konvention zu finden ist, berücksichtigt diesen Faktor und viele andere nicht.

Mit einem Vorsorgeprinzip wie diesem, das einen mehr von der Politik als von der Wissenschaft geleiteten Prozess umfasst, kann man leicht erkennen, wie das Wirtschaftswachstum in Ländern vereitelt werden kann, die Verbrauchern noch Zugang zu Produkten haben, die wir täglich in Industrieländern verwenden.

Ob es sich um Pestizide, Haushaltschemikalien oder Kunststoffe handelt, es ist klar, dass eine globale Regulierungsbehörde zur Regulierung dieser Substanzen eine erwünschte Kraft für das Gute ist. Wenn jedoch eine internationale Organisation Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen eine schlechte Politik aufzwingt, dann ist das eine Kalkulation, die dem potenziellen Fortschritt und der Innovation in den Entwicklungsländern schadet.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Europas nukleare Machtteilung

Klimaaktivisten lehnen seine Verwendung ab, auch wenn Alternativen zu erhöhten Emissionen und steigenden Strompreisen führen.

Letzte Woche war eine große Woche für Fridays For Future, die von Greta Thunberg inspirierte Umweltgruppe. Thunberg sprach am Freitag bei einer großen Kundgebung in Berlin vor Hunderttausenden von Anhängern und startete das scheinbar große Comeback der Klimaschutzbewegung in Europa nach monatelangen Beschränkungen großer Versammlungen aufgrund der Pandemie. Im Jahr 2019 hatten sich etwa 6 Millionen Demonstranten der Bewegung auf den Straßen angeschlossen und radikalere politische Änderungen zur Bekämpfung des Klimawandels gefordert. „Wir dürfen nicht aufgeben, es gibt jetzt kein Zurück mehr“, sagte Thunberg und appellierte an ihre Unterstützer, den Druck auf die europäischen Regierungen aufrechtzuerhalten.  

Aber ein Vorfall bei der Demonstration zeigt eine große Kluft in Europa darüber, wie die Ziele der Umweltbewegung erreicht werden können. Ein nuklearer Umweltschützer wurde gewaltsam angegriffen von der umliegenden Menge, wobei ihr Schild entfernt und zerstört wurde. Auch wenn Klimaaktivisten darauf drängen, kohlenstoffbasierte fossile Brennstoffe zu eliminieren, bleiben viele in der Bewegung gegen Atomkraft. 

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Die Argumente für und gegen Universal-Ladegeräte

Die Europäische Kommission drängt darauf, USB-C als Standard für alle Telefone zu etablieren

Die Europäische Kommission steht unter Beschuss des Technologieriesen Apple, nachdem er Pläne enthüllt hat, USB-C-Anschlüsse zum Standard-Ladeanschluss für alle in der EU verkauften Telefone und kleinen elektronischen Geräte zu machen. 

Die Exekutive des Blocks „glaubt, dass ein Standardkabel für alle Geräte den Elektroschrott reduzieren wird“, berichtete er Frankreich 24. Aber Apple und andere Kritiker argumentieren, dass „ein Ladegerät in Einheitsgröße Innovationen verlangsamen und mehr Umweltverschmutzung verursachen würde“, fährt die Nachrichtenseite fort.

Die neuen Regeln könnten „den gesamten globalen Smartphone-Markt betreffen“, wenn sie vom Europäischen Parlament und den Mitgliedsstaaten der EU genehmigt werden, in denen mehr als 450 Millionen Menschen leben, darunter „einige der reichsten Verbraucher der Welt“.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Die EU will Ladegeräte wieder vereinheitlichen und zielt speziell auf Apple ab

Vor einigen Jahren hat die Europäische Union angekündigt, mobile Ladegeräte herstellerübergreifend vereinheitlichen zu wollen. Das Ziel war, Elektroschrott zu eliminieren, da ein vorheriger Telefonwechsel oft bedeutet, ein neues und völlig anderes Ladegerät zu erwerben. Aber als die EU sich einmischte, verwendeten fast alle großen Hersteller bereits Micro-USB. Jetzt versucht die EU, die Anforderung zu aktualisieren, für USB-C zu modernisieren und die verbleibende Lücke zu schließen.

Wie ist die aktuelle Situation?

Derzeit verlangen die EU-Vorschriften, dass alle Telefone über ein universelles Ladegerät (ursprünglich Micro-USB, aber auch USB-C) aufgeladen werden können. Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Vorschriften war Apple der einzige große Hersteller, der den Micro-USB-Ladeanschluss nicht verwendete, der bekanntermaßen seinen proprietären Lightning-Anschluss verwendet. Die Universalität des Micro-USB-Anschlusses ist attraktiv für den Austausch zwischen Telefonen, aber Apple argumentierte, dass sein Lightning-Anschluss ihm Fähigkeiten verleiht, die Micro-USB nicht bietet.

Dieses Argument ermöglichte es Apple, einen Mittelweg mit den EU-Aufsichtsbehörden zu finden – indem allen iPhone- und iPad-Besitzern ein Micro-USB-auf-Lightning-Adapter zur Verfügung gestellt wurde. Dies würde es ihnen ermöglichen, die Ladegeräte, die sie bereits besitzen, mit ihren neuen Telefonen zu verwenden, und genau das wollte die EU erreichen. Aber in den letzten Jahren haben sich die Dinge in der Branche geändert, was zu einigen Änderungen in den Vorschriften geführt hat.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Parlamento Europeu expressa preocupação a Lira e Pacheco com propriedade intellectual

Carta mostra apreensão com derrubada de veto ao trecho que exige que donos de patentes sejam obrigados a transferir o conhecimento

Ö Europäisches Parlament enviou nesta quinta-feira (23/9) uma carta ao Congresso em que mostra preocupação com a votação de um veto sobre proprietade intellektuell. O veto faz parte da lei assinada por Jair Bolsonaroneste mês para quebrar temporariamente patentes de vacinas e medicamentos para enfrentar emergências de saúde.

Na carta, enviada a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, o Parlamento Europeu se posiciona a favor da manutenção de um veto Bolsonaro ao trecho que exige que donos de patentes sejam obrigados a transferir o conhecimento das suas.

A avaliação é que, caso o veto seja derrubado, haverá uma violação de segredos industriais. A carta teve apoio do grupo internacional de defesa dos consumidores Consumer Choice Centre e da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Das Problem mit der Pestizidpolitik der EPA

Wenn Sie regelmäßig Memes konsumieren, haben Sie wahrscheinlich schon von dem weit verbreiteten Herbizid Atrazin gehört. Der Verschwörungstheorie-Sender Alex Jones erwähnte die Chemikalie in einem jetzt viralen Segment und behauptete, sie mache „den Frosch schwul“. Jones hatte seine Behauptungen auf Untersuchungen eines Biologieprofessors aus Berkeley namens Tyrone Hayes gestützt. Im Jahr 2002 veröffentlichte Hayes eine Studie, die behauptete, „hermaphroditische, entmannte Frösche nach Exposition gegenüber dem Herbizid Atrazin in niedrigen ökologisch relevanten Dosen“ zu finden.

Obwohl es als Wissenschaft verkleidet und schließlich zu einem Mem wurde, waren diese Behauptungen nicht peer-reviewed, und Hayes hat nie Daten bereitgestellt um seine Schlussfolgerungen zu untermauern. Seltsamerweise kam keine der anderen über 7.000 wissenschaftlichen Studien, die die Sicherheit von Atrazin belegten, jemals zu dem gleichen Ergebnis.

Dieses Herbizid hat jedoch Gegner jenseits der Verschwörungstheoretiker, nicht wegen seiner inhärenten Eigenschaften, sondern weil Umweltaktivisten zunehmend versuchen, alle Pestizide zu verbieten. Im Gegensatz zur Europäischen Union haben die USA einen angemessenen Standard für untersuchte Substanzen aufrechterhalten, die für die Verwendung in der modernen Landwirtschaft zugelassen sind, da die USA das Ziel nicht verfolgen Förderung einer „Nur-Bio-Lebensmittel“-Politik . Leider scheint sich das zu ändern.

Als die Environmental Protection Agency 2019 Atrazin erneut genehmigte, tat sie dies gemäß a Mandat durch das Bundesgesetz über Insektizide, Fungizide und Rodentizide, um sowohl die Risiken als auch die Vorteile zu berücksichtigen, die sich aus der Registrierung ergeben. Die Behörde hat den sogenannten Konzentrationsäquivalentwert der Besorgnis überprüft, einen konservativen regulatorischen Schwellenwert, der aquatische Ökosysteme vor Schäden durch das Herbizid schützen soll. Die EPA genehmigte Atrazin praktisch erneut für die Verwendung durch Landwirte, nachdem eine EPA-Bewertung von 2016 vorgeschlagen hatte, den Schwellenwert von 10 Teilen pro Milliarde auf 3,4 Teile pro Milliarde zu senken. Bei der Schwelle von 3,4 ppb ist Atrazin praktisch nicht anwendbar, was die CELOC so restriktiv macht, dass die Substanz nicht auf dem heimischen Markt zugelassen worden wäre.

Für Landwirte spielen Atrazin und andere Herbizide wie Glyphosat, Glufosinat und 2,4-D eine entscheidende Rolle beim Abtöten von Unkräutern, die sonst durch verstärkte Bodenbearbeitung behandelt werden müssten. Diese sogenannte „konservierende Bodenbearbeitung“ reduziert Bodenerosion und Abfluss. Eine verstärkte Bodenbearbeitung wäre insgesamt schlechter für die Umwelt, da auch die Bodenbearbeitung abnimmt Ernterückstände, die helfen, die Wucht von Regentropfen abzufedern.

Der Streit um Atrazin hat die neue EPA in einen Rechtsstreit verwickelt. Nach Klagen von Umweltorganisationen gegen die erneute Zulassung von Atrazin fordert die EPA nun das 9. Berufungsgericht in San Francisco auf, sich selbst anzuweisen, die vorherige Bewertung zu überdenken. Damit entfernt sich die EPA vom wissenschaftlichen Ansatz der Risiko- und Nutzenbewertung, indem sie die wiederkehrenden Neubewertungsfristen umgeht. Bei der Auswahl eines politisch geeigneten Gerichts, um einen „Neustart“ des Prozesses zu ermöglichen, folgt die EPA der Politik, nicht der wissenschaftlichen Strenge.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die EPA dies tut. In einem ähnlich beunruhigenden Schritt hat die Agentur im Mai Gebraucht eine Klage von Umweltorganisationen gegen die Registrierung von Glyphosat, um ein 9. Bezirksgericht aufzufordern, die EPA aufzufordern, bestimmte frühere Entscheidungen bezüglich der ökologischen Auswirkungen des weit verbreiteten Herbizids zu überdenken. Die Nutzung des Gerichtssystems zur Überprüfung festgelegter Regulierungsentscheidungen birgt die Gefahr, einen Prozess zu politisieren, in diesem Fall die regelmäßige Überprüfung der Registrierung von Herbiziden und Pestiziden, der so konstruiert und konzipiert ist, dass er unpolitisch ist und unabhängig davon, wer im Weißen sitzt, auf die gleiche Weise funktioniert Haus.

Wenn es das Ziel der Bundesregierung ist, einen Fahrplan nach europäischem Vorbild zu verfolgen, um den ökologischen Landbau zu fördern, obwohl nur 4% der amerikanischen Verbraucher diese Produkte tatsächlich nachfragen, dann ist das ein politisches Gespräch, das offen und transparent geführt werden sollte.

Den konventionellen Landwirten jedoch zunehmend die wesentlichen Werkzeuge vorzuenthalten, die sie zum Schutz vor natürlichen Bedrohungen ihrer Ernte benötigen, ist eine Hintertür, um Landwirten und Verbrauchern gleichermaßen zu schaden, ohne zu einer fruchtbaren Diskussion beizutragen.

Das Öffnen der Schleusen des administrativen Flip-Flops und einer Lawine von Gerichtsverfahren kommt niemandem zugute, außer einigen wohlhabenden Anwaltskanzleien. Stellen Sie sich die Szene des ökologischen Landbaus vor, die der gleichen Art von Prüfung unterzogen wird. Wäre es produktiv für eine spätere Regierung und NGOs, die ihr nahe stehen, Kupfersulfat, ein in der ökologischen Landwirtschaft häufig verwendetes Pestizid, unerbittlich anzugreifen?

Vielfalt in der Landwirtschaft ermöglicht es landwirtschaftlichen Unternehmern, die Produktionsmethoden zu wählen, mit denen sie sich am wohlsten fühlen, während Verbraucher die Lebensmittel auswählen können, die ihnen am besten gefallen. In dieser Gleichung besteht die Rolle der Umweltschutzbehörden darin, die Wissenschaft unvoreingenommen und losgelöst von den politischen Prioritäten des Tages zu bewerten. Zumindest derzeit ist dies ein Ziel, das die EPA eher annehmen als beiseite schieben sollte.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Warum Unternehmen in Philadelphia die Expansion von Amazon begrüßen sollten

Crony-Kapitalismus ist die wahre Bedrohung für den Erfolg kleiner Unternehmen

Amazons Einstellungsblitz im Raum Philadelphia, letzte Woche angekündigt, ist allgemein auf Zustimmung gestoßen. Der Bürgermeister von Philadelphia, Jim Kenney, nannte den Plan von Amazon, 4.800 Mitarbeiter einzustellen, einen „großen Schritt auf dem Weg zur Erholung“. Aber das zweitgrößte Unternehmen des Landes ist nicht ohne Kritiker. Die schiere Größe von Amazon wird als Grund genug angesehen, Verdacht und ständige Verhöre zu rechtfertigenogation.

Aber unsere Tendenz, groß mit schlecht zu assoziieren, basiert teilweise auf Vorspiegelung. Filme zeigen Mogule wie Jeff Bezos von Amazon routinemäßig als Monster (denken Sie an irgendwelche reicher Bösewicht aus einem Marvel-Film), und große Einzelhändler werden immer so dargestellt, als würden sie kleine Läden verschlingen (denken Sie an Tom Hanks in Sie haben Post oder Danny DeVito rein Das Geld anderer Leute).

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Scrolle nach oben
de_DEDE