fbpx

diritti di proprietà intellettuale

Kerugian Besar karena Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pelanggaran hak kekayaan intelektual merupakan salah satu fenomena yang sangat menjamur dan umum yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk juga in Indonesia. 

Dengan sangat mudah, kita semua bisa menemukan berbagai produk dan barang-barang bajakan yang dijual di berbagai tempat dan platform, baik secara offline maupun secara daring.

Bila kita berselancar di dunia maya misalnya, kita bisa dengan mudah menemukan berbagai produk-produk bajakan yang dijual secara bebas, seperti produk fashion, elektronik, dan lain sebagainya. 

Tentunya, harga produk yang dijual tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan produk yang asli, yang menjadi daya tarik utama bagi pembeli untuk mendapatkan barang tersebut.

Hal yang sama juga terjadi bila kita berkunjung ke berbagai pertokoan dan pusat perbelanjaan di berbagai kota di Indonesia. Dengan sangat mudah kita bisa menemukan berbagai produk bajakan yang dijual secara bebas. Questa è una pratica molto utile per gli innovatori e il gioco per l'industria.

Tuttavia, questa è la tua decisione, ma non sei insensibile per l'industria e il tuo innovatore per la creazione e la creazione di nuovi prodotti e menu. 

Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat, dan karya hasil usaha mereka bisa dengan mudah dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bila non dak ada langkah yang tegas, maka ini akan menimbulkan Damak yang negatif. Bila insensif untuk berkarya e dan berinovasi dari para innovator dan pelaku usaha semakin berkurang, maka industri tidak akan berkembang. 

Con demikian, lapangan kerja bagi masyarakat juga akan semakin berkurang, dan semakin sedikit orang yang bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Di Indonesia misalnya, berbagai praktik pembajakan yang sangat marak terjadi telah membawa kerugian yang sangat besar. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh lembaga Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), yang bekerja presso l'Institute for Economic Analysis of Law & Policy Universitas Pelita Harapan (IEALP UPH), kerugian ekonomi yang disebabkan banyaknya peredaran produk palsu di Indonesia mencapai hinga 967 miliar, dan juga mengurangi lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan (krjogja.com, 13/9/2023).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan o MIAP, perangkat lunak atau software menduduki peringkat pertama produk yang paling rentan untuk dipalsukan, sebesar 84,25%. Questo è il prodotto con i prodotti cosmetici 50%, farmasi 40%, i prodotti e i prodotti cosmetici 38%, i prodotti e le minime 20%, e anche tutti gli altri otomotivi di colore 15% (krjogja.com, 1 9/3/2023).

Angka di atas 900 miliar tersebut tentu bukan angka yang sedikit. Terlebih lagi, angka 2 juta lapangan pekerjaan yang hilang karena pembajakan tentu merupakan jumlah yang sangat besar. Maka dari itu, pemerintah dan juga lembaga regulasi terkait harus didorong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pemerintah sendiri, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum e HAM (Kemenkumham) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap beredarnya banyak barang-barang palsu di pasar Indonesia. Hal ini berlaku tidak hanya yang dijual di pusat perbelanjaan tetapi juga toko daring.

DJKI Kemenkumham sendiri telah melakukan sertifikasi di 87 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia sejak tahun 2021 lalu. Sertifikasi tersebut dilakukan agar berbagai mall e dan pusat perbelanjaan tidak lagi menggunakan berbagai merek palsu dalam berbagai aktivitas perdagangan yang mereka lakukan, dan saat ini DJKI akan semakin meningkatkan program sertifikasi tersebut.

Sejak tahun 2021 lalu misalnya, pemerintah sudah membentuk satuan tugas operasi (Satgas Ops) anti pembajakan untuk mengatasi permasalahan pembajakan di Indonesia. 

Satgas ini terdiri dari berbagai lembaga pemerintah, di antaranya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Bareskrim Polri, Ditjen Bea e Cukai, Kementerian Komunikasi e Informatika (Kominfo) serta Badan Pengawas Obat e Makanan (BPOM) (cnnindonesia.com, 10/10 /2021).

Adanya satgas ini tentu merupakan hal yang patut diapresiasi, mengingat pembajakan in Indonesia merupakan praktik yang sangat masif. Karena buruknya penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual di negara kita misalnya, Indonesia dimasukkan oleh badan Amerika Serikat, United States Trade Representative (USTR) sebagai salah satu negara dalam priorità watch list, bersama dengan 6 negara lainnya, diantaranya Argentina, Cile, Cina, India, Russia, e Venezuela (ustr.gov, 26/4/2023).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang patut kita perhatikan dan kita atasi. Tuttavia, peringatan dari USTR tersebut juga kana membawa Damak Bagi iklim Investmentasi di Indonesia, khususnya yang terkait dengan Industri Kreati. Bila demikian, tentu masyarakat Indonesia yang akan mengalami kerugian, karena lapangan kerja menjadi semakin sedikit.

Sebagai penutup, pembajakan merupakan salah satu masalah besar di Indonesia yang harus segera kita atasi bersama, dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Diharapkan, melalui berbagai reformasi kebijakan e juga pembentukan satgas tersebut, perlindungan hak kekayaan intelektual dell'Indonesia bisa semakin baik.

Originariamente pubblicato qui

ASEAN IP Register e Kemajuan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan hak kekayaan intellettuale merupakan hal yang sangat penting for menunjang kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka para inovator dan pelaku usaha memiliki insentif yang besar untuk terus berkarya dan berinovasi, karena mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat.

Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah mencuri karya dan inovasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Con demikian, per l'innovatore e l'industria non devono fare affari con l'economia dari karya yang mereka buat, dan insentif seseorang per untuk berkarya dan berinvestasi juga semakin berkurang.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesante, muncul berbagai tantangan baru perihal perlindungan kekayaan intellettuale. Melalui medium internet, seseorang bisa semakin mudah untuk melakukan tindakan pembajakan, atau pun mendapatkan dan membeli berbagai produk-produk palsu.

Selain itu, non hanya proses membuat dan mendapatkan produk-produk bajakan yang lebih mudah, perkembangan teknologi juga membuat kejahatan pembajakan menjadi hal yang tidak hanya bisa ditangani oleh satu negara saja. Pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intellettuale merupakan tindakan yang tidak hanya dilakukan dalam batas-batas negara.

Oleh karena itu, agar perlindungan hak kekayaan intelektual bisa dilakuakn dengan baik, dibutuhkan serangkaian reformasi kebijakan e juga kerja sama antar negara, baik secara bilateral maupun melalui organisasi kerja sama regional e internasional. Tidak ada satu pun negara yang bisa mengatasi pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang komprehensif secara mandiri tanpa bekerja sama dengan negara-negara lain.

Indonesia sendiri misalnya, tentunya sudah memiliki berbagai aturan yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, Perlindungan tersebut dituangkan dalam berbagai produk undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undaang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 14 agosto 1997 tenta Merek, e Undang-Undang No. 13 del 1997 tenta Hak Paten (hukumonline.com, 17/3/2022).

Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum e Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Indonesia juga sudah memiliki institusi yang memiliki tugas untuk menegakkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Adesso, però, DJKI ti ha aiutato e ti ha aiutato a diventare un membro della creatività creativa e dell'innovatore agar karya mereka bisa dilindungi.

Tetapi, hal tersebut tentu belum cukup. Pebajakan merupakan hal yang masih sangat masif terjadi di Indonesia, dan dilakukan baik secara offline o au secara audace. Hal ini tentu akan sangat merugikan para pekerja creative and juga pelaku industri, yang sudah megeluarkan pikiran, tenaga, and modal yang mereka miliki untuk membuat karya dan berinovasi.

Agar perlindungan hak kekayaan intelektual bisa dijalankan dengan lebih baik dna komprehensif, beberapa waktu lalu, DJKI Kemenkumham meluncurkan ASEAN IP Register. Questo articolo è stato pubblicato da DJKI Kemenkumham, coordinatore del registro della proprietà intellettuale (IP) per negare-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) (kumparan.com, 21/8/2023).

Dalam acara perluncuran tersebut, yang diadakan di kota Semarang, Jawa Tengah, hadir juga Sekretaris Jenderal ASEAN yang menyampaikan pentingnya komitmen untuk memperbaharui dan memelihara data kekayaan intelektual agar perlindungan hak kekayaan intelektual bisa semakin efektif. Menteri Perdagangan Indonesia, yang juga turut hadir dalam acara peluncuran tersebut, menyampaikan bahwa IP Register merupakan teknologi satu pintu hasil dari pengembangan kekayaan intelektual di kawasan ASEAN, per mempermudah pertukaran data (kumparan.com, 21/8/2023).

A partire da questa tecnologia, l'ASEAN ha una protezione pari a quella dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Disampaikan juga oleh Menteri Perdagangan, WIPO hal hal ii selalu memberikan dukungan per mengembangkan dan memanfaatkan sistem perlindungan kekayaan intellettuale di negara-negara kawasan Asia Tenggara, yang telah membawa manfaat bagi banyak pihak, khususnya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM ) (kemendag.go.id, 21/8/2023).

Adanya kerja sama negara-negara ASEAN dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, yang didukung oleh WIPO, tentu merupakan hal yang sangat positif dan harus kita dukung. Diharapkan, melalui kerja sama ini, perlindungan hak kekayaan intelektual di negara-negara ASEAN, dan di Indonesia khususnya, bisa semakin baik, dan bisa membawa semakin banyak manfaat bagi para pelaku usaha.

L'innovazione industriale del settore creativo è migliorata e la creatività si è sviluppata in un settore industriale che si è rivelato negativo. Pada tahun 2019 lalu saja misalnya, tercatat industri creative of Indonesia, yang meliputi berbagai bidang seperti musik, kuliner, seni, dan lain sebagainya, telah menyumbangkan 1.153 triliun rupiah, membuka 15% bagi tenaga kerja of Indonesia, dan 11% dari keseluruhan e skpor Indonesia (kominfo .go.id, 14/1/2022).

Con una vasta gamma di settori industriali, hai la possibilità di avere una buona conoscenza intellettuale e una comprensione completa di tutto ciò che pensi. Per farlo, melalui kerja sama ini, semoga saja perlindungan hak kekayaan intellettuale dell'Indonesia bisa semakin baik, maju, dan berkembang.

Originariamente pubblicato qui

Pentingnya Menjaga Hak Kekayaan Intelektual per Pembangunan Berkelanjutan

Persoalan mengenai kerusakan lingkungan dan pemanasan global saat ini merupakan masalah global yang menjadi fokus berbagai negara dan organisasi di seluruh dunia. Banyaknya lingkungan yang tercemar, dan juga temperatur yang semakin meningkat, telah mendatangkan berbagai bencana yang menimpa banyak orang di seluruh dunia, mulai dari erosi, banjir besar, krisis air bersih, hinggal gelombang panas.

Seiring dengan perkembangan technologi, pemakaian energi yang kita gunakan juga semakin meningkat. Non appena hai imparato qualcosa, la tecnologia ha dimostrato di poter fare qualcosa di diverso dall'ora di seluruh dunia. Berkat perkembangan teknologi, kita bisa menikmati lampu di malam hari, bepergian dengan jauh secara lebih cepat, dan mengakses informasi secara lebih luas.

Tetapi di sisi lain, pemakaian energi yang semakin besar juga membawa Damak yang negatif, seperti pemanasan global dan juga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari polusi udara, sampah yang semakin menumpuk karena konsumsi yang semakin meningkat, e dan lain sebagainya. Namun, pada saat yang sama, menghentikan atau memutar balik perkembangan teknologi juga merupakan sesuatu yang hampir mustahil.

Per farlo, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang dapat menodorong kemajuan, tetapi pada saat yang sama juga bisa memitigasi Damak kerusakan lingkungan dan juga pemanasan global. Saat ini, kita sudah memiliki kerangka kebijakan untuk melakukan hal tersebut, yang dikenal dengan nama “Pembangunan Berkelanjutan” atau Sustainable Development.

Pembangunan berkelanjutan, atau Sustainable Development, sendiri, dimaknai sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini, tetapi pada saat yang sama juga tidak mengorbankan kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Secondo il mio parere, è molto importante per menginterpretasi dan memahami pembangunan berkelanjutan. Tetapi, pada intinya adalah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan kita dengan kondisi serta batas-batas lingkungan, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial yang kita hadapi saat ini di dalam masyarakat di seluruh dunia (un.org, 13/3/2023).

Dengan demikian, dimensi dari pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya pada isu lingkungan saja, tetapi juga isu ekonomi dan sosial, seperti memastikan penyediaan layanan kesehatan, pangan yang tercukupi, e juga akses air bersih bagi semua orang, serta agar seluruh anak-anak usia seko lah bisa mendapatkan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan.

Per questo, innovasi e anche la tua tecnologia avanzata si è rivelata una buona idea per mewujudkan adanya berbagai hal penting tersebut. Per non perdere tempo con l'ebrtambahnya, dibutuhkan innovasi teknologi yang memungkinkan penggunaan sumber bahan bakar yang lebih ramah lingkungan e non tidak membuang banyak emisi.

Selain itu, agar semua orang mendapatkan pangan dan nutrisi yang tercukupi misalnya, dibutuhkan kemajuan technologi tuk memastikan bahan pangan bisa dipanen e dan diproduksi secara lebih cepat dan produktif. Terkait di bidang kesehatan misalnya, inovasi dan kemajuan teknologi tentu merupakan hal yang sangat penting, agar berbagai penyakit kronis dapat segera disembuhkan dan diatasi.

Non appena sisi innovasi e tecnologicamente, per bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan dana yang non dak sedikit. Agar fasilitas kesehatan e sarana pendidikan bisa dibangun dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat misalnya, dibutuhkan dana yang besar untuk menyediakan berbagai sarana e fasilitas tersebut.

Con demikian, dibutuhkan serangkaian kebijakan yang dapat menodorong inovasi di bidang kemajuan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah agar bisa menyediakan berbagai layanan untuk dinikmati masyarakat. Salah satu kebijakan yang sangat penting untuk diberlakukan adalah perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat.

Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka perusahaan dan innovator akan memiliki insentif yang semakin besar untuk berkarya yang berinovasi (financierworldwide.com, ottobre 2021). Kita non tidak bisa memungkiri bahwa, peran perusahaan e dunia usaha dalam rangka pembangunan berkelanjutan sangat penting. Terkait dengan polusi udara dan kerusakan lingkungan misalnya, bisa kita lihat saat ini berbagai perusahaan teknologi berlomba-lomba membuat kendaraan pribadi berbasis listrik sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara, khususnya yang berasal dari kendaraan bermotor.

Bila semakin banyak sarana trasporti yang melakukan migrasi bahan bakar dari yang menggunakan bahan bakar fosil menjadi menggunakan listrik, hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positif. Dengan demikian, polusi udara bisa semakin berkurang, e akan semakin banyak penduduk yang bisa menikmati udara bersih dan segar.

Di bidang lainnya, seperti pangan misalnya, peternakan sapi merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar (epa.gov, 28/4/2023). Hal ini karena gas metana yang dikeluarkan oleh sapi. Per migliorare la tua esperienza personale, avrai a disposizione tecnologie di ricerca per scambiare prodotti daging sintesis che daranno vita a un diambil da sel tessuto hewan e dan kemudian dikembangkan del laboratorio.

Bila hal tersebut sudah bisa kita lakukan secara masif, berarti kita sudah bisa menyelesaikan salah satu sumber utama produsen gas rumah kaca. Tidak hanya itu, lahan-lahan luas yang sebelumnya digunakan untuk peternakan sapi kini bisa dikembalikan kepada alam melalui program reboisasi untuk menumbuhkan kembali hutan-hutan yang hilang karena pembangunan peternakan.

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intellettuale yang kuat merupakan salah satu faktor yang penting per menunjang pembangunan berkelanjutan. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka insentif bagi para innovator untuk berinvoasi juga akan semakin meningkat, dan akan membuat berbagai produk yang bermanfaat bagi publik. Dengan demikian, ekonomi juga semakin berkembang, dan akan semakin banyak pemasukan negara yang didapatkan melalui pajak untuk membiayai berbagai program sosial yang penting bagi masyarakat.

Originariamente pubblicato qui

Pentingnya Digitalisasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

L'economia creativa saat ini merupakan salah satu sektor yang berkembang paling maju dan paling pesat dell'Indonesia. Sektor ini telah mempekerjakan puluhan juta pekerja dan juga memberi sumbangsih yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data da Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif misalnya, sektor ekonomi kreatif telah menyumbangkan sekitar 1.100 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini terjadi meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang paling mampu bertahan di masa pandemi (bisnis.tempo.co, 18/1/2021).

Ha ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positivo e harus terus kita dorong. Bila kita mampu untuk semakin meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia, maka masyarakat juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, dan akan semakin banyak membuka lapangan kerja.

Salah satu upaya yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan comprensivo. Perlindung hak kekayaan intellektual memang menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari wacana mengenai sektor ekonomi kreatif.

Innovasi merupakan fondasi dari industri kreatif, e perlindungan hak kekayaan intelektual adalah ha yang sangat penting untuk meningkatkan inovasi. Questo tipo di ricerca ha un ruolo intellettuale e una conoscenza intellettuale, ma può anche essere un membro del team kepastian per l'innovatore e l'industria creativa agar karya mereka tidak dicuri e mereka bisa mendapatkan manfaat economi yang seutuhnya dari karya yang mereka buat.

Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa dengan sangat mudah membajak e mencuri hasil karya orang lain. 

Bila hal ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin insentif para pelaku industri kreatif untuk berinovasi akan semakin berkurang, e per gli investitori juga akan semakin enggan untuk menginvestasikan unang yang mereka miliki di settore tersebut.

Peran aktif dari aparat penegak hukum untuk menindak mereka yang mealkukan pembajakan merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi hak kekayaan intelektual. 

Tetapi, bila kita ingin memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, hal tersebut saja tidaklah cukup. Peran aktif dari para pelaku industri creative juga menjadi hal yang sangat krusial.

Saat ini, kesadaran para pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan karya yang mereka buat dell'Indonesia masih tergolong rendah (jpnn.com, 14/7/2019). Padahal, peran ini merupakan hal yang sangat penting. Bila mereka tidak mendaftarkan karya yang mereka buat, maka akan mustahil karya tersebut untuk mendapatkan perlindungan dari pembajakan e pencurian.

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pentingnya bagi para pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan karya mereka menjadi hal yang penting untuk meningkatkan eksadaran tersebut. Tetapi, hal tersebut tidaklah cukup. Sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan karya kreatif juga harus dibarengi dengan kebijakan untuk memudahkan proses pendaftaran tersebut.

Bila sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual dilakukan secara gencar, namun para pelaku industri kreatif harus melalui proses yang sangat berbelit untuk mendaftarkan karya mereka, maka hal tersebut menjadi tidak akan ada gunanya. Insentif untuk mendaftarkan kekayaan intelektual oleh para pelaku industri kreatif akan tetap kecil.

Salah satu kebijakan yang sangat penting untuk diambil untuk mempermudah proses pendaftaran tersebut adalah melalui digitalisasi pendaftaran kekayaan intelektual. 

Saat ini, perkembangan teknologi informasi berkembang begitu cepat, dan jumlah pengguna internet dell'Indonesia sudah sangat tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2021, tercatat ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Angka ini naik 11% dari tahun sebelumnya, yakni 175,4 pengguna (aptika.kominfo.go.id, 12/9/2021).

Angka ini tentu bukan merupakan jumlah yang sedikit. Questa prosa digitale è in attesa di informazioni intellettuali, ma anche semakin mempermudah per pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan karya mereka, karena mereka tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor pemerintahan e melalui berbagai proses birokrasi yang berbelitual agar karya mereka menjadi karya yangangaftar kenya terdatk sekaya yangangaftar terlindungi.

Berita baiknya adalah, pemerintah dalam hal ini sudah mengakomodir hal tersebut, agar digitalisasi proses pendaftaran kekayaan bisa diwujudkan. Menteri Hukum e Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menekankan bahwa memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam rangka pelayanan masyarakat, dalam hal ini untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, adalah hal yang penting. 

Ha ini bukan hanya untuk mempermudah para pelaku usaha industri kreatif, khususnya para pemilik usaha kecil e menengah, namun juga memperkecil peluang korupsi e pungutan liar yang dilakukan o oknum pegawai pemerintahan (hukumonline.com, 18/7/2020).

Pernyataan dari Menkumham tersebut tetu merupakan sesuatu yang sangat positivo e patut kita apprezzasi. Una volta per tutte le attività intellettuali, si può dire che sia molto semplice per il lavoro creativo dell'industria che può migliorare il proprio lavoro. Questo semikian, maka perlindungan kekayaan intellektual akan semakin kuat, e semoga ekonomi kreatif dell'Indonesia dapat semakin berkembang di tahun-tahun mendatang.

Originariamente pubblicato qui

Monitor Mercantil

Laboratórios europeus pressionam Brasil contra quebra de patente

Já quando o assunto è cancro metastatico, SUS non è stato perfezionato da nuove tecnologie per trattare i pazienti.

No último dia 23, 12 membris do Parlamento Europeu, de cinco nacionalidades diferentes e dos mais diversos partidos políticos expressaram preocupações com o futuro das relações entre Brasil e UE aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. In carta, os parlamentares questionam como as indústrias europeias, de vari setores que dependem de proteção de PI, podem investire e commercializar no Brasil após a Lei nº 14.200 de 2 de setembro de 2021, que pregiudizio o ambiente de propriedade intelectual (PI) no Brasil, ser aprovada. Esta semana, os parlamentares devem votar se mantém ou não os artigos que foram vetados por Bolsonaro na Lei nº 14.200, in particolare os parágrafos 8, 9 e 10 que falam sobre a transferência de conhecimento (know-how) do objeto protegido.

Per Fábio Fernandes, direttore globale della comunicazione dell'associazione dei consumatori Consumer Choice Center, questa decisione preoccupa molti consumatori e pazienti brasiliani, poi deciderà se in futuro i farmaci per le malattie croniche non saranno disponibili sul mercato nazionale.

Leggi l'articolo completo qui

Il Parlamento europeo esprime preoccupazione per la Lira e Pacheco con proprietà intellettuale

Carta mostra apreensão com derrubada de veto ao trecho que esige que donos de patentes sejam obrigados a transferir o conhecimento

O Parlamento Europeo invio nesta quinta-feira (23/9) una carta al Congresso in cui mostra preoccupazione per la votazione di un veto su proprietà intellettuale. O veto faz parte da lei assinada por Jair BolsonaroNeste mês para quebrar temporaneamente patentes de vacinas e medicamentos para enfrentar emergências de saúde.

Na carta, inviata a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, il Parlamento europeo si è posizionato a favore della manutenzione di un veto Bolsonaro ao trecho que exige que dos de patentes sejam obrigados a transferir o conhecimento das suas.

L'avaliação é que, caso o veto seja derrubado, haverá uma violação de segredos industrialeis. A carta teve apoio do grupo internacional de defesa dos consumatoridores Consumer Choice Center e da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado.

Leggi l'articolo completo qui

Pentingnya Mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual

Hack kekayaan intellettuale Merupakan ha yang sangat penting untuk melindungi para pembuat karya e dan pekerja kreatif agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, maka hak para pembuat karya e dan pekerja kreatif atas karya yang mereka buat dengan susah payah akan dilindungi.

Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, maka setiap orang akan dapat mencuri e dan membajak karya-karya yang dibuat oleh orang lain demi keuntungan diri mereka sendiri. Bila demikian, tentu hal tersebut akan sangat merugikan para pembuat karya dan pekerja kreatif.

Indonesia sendiri pada dasarnya sudah memiliki berbegai produk hukum yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta e Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 misalnya, secara eksplisit disebutkan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk den nyata tanpa mententangi pembatasan persuaiaturan setelah persuaiaturan sesuaiaturan persuaiaturan undangan” (jogloabang.com, 17/9/2019). Melalui undang-undang tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa hak cipta adalah hak yang dapat digunakan secara ekslusif oleh mereka yang membuat karya tersebut.

Sayangnya, dalam implementasinya, perlindungan kekayaan intelektual dell'Indonesia seakan masih sangat semu. Di berbegai pusat perbelanjaan maupun toko-toko daring misalnya, kita dapat dengan mudah menembukan berbegai barang bajakan dijual secara bebas, mulai dari produk-produk hiburan seperti CD musik, hinga berbegai produk-produk fashion seperti baju, tas, dan sepatu.

Barang-barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, jauh dari harga barang aslinya. In questo modo, tentu saja barang-barang bajakan tersebut akan semakin menarik para konsumen untuk membeli barang-barang bajakan tersebut. Ini tidak hanya menimpa berbegai produse e pembuat karya dari luar negeri, namun juga berbegai pekerja kreatif dari negara kita.

Memang, di satu sisi, salah satu faktor yang sangat krusial yang membuat hal tersebut tetap terjadi adalah faktor penegakan hukum. Banyaknya aparat penegak hukum yang abai terhadap berbegai fenomena pembajakan produk yang dapat kita temukan dengan mudah di berbegai tempat membuat semakin banyak orang yang merasa bahwa mereka dapat dengan mudah membajak suatu produk tanpa konsekuensi.

Hal ini tentu bukan sesuatu yang dapat dibenarkan, dan harus kita atasi dengan sebaik mungkin. Namun, bukan berarti masalah tersebut hanya terletak pada aspek penegakan hukum saja. Tutti i siti che ci sono per le aziende che lavorano in modo creativo possono migliorare la qualità di un prodotto come una semplice domanda, ma anche l'intelligenza intellettuale di questo prodotto e la sua qualità sono molto brevi.

Berdasarkan Kementerian Hukum e Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2020, pendaftar Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih belum tinggi. Padahal, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, e Pendidikan Tinggi sebesar 41,26 triliun rupiah (nasional.kontan.co.id, 30/6/2020).

Berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pada tahun 2020 lalu, ada sekitar 1.368 pendaftar dalam negeri yang mendaftarkan karya mereka agar kekayaan intelektualnya dapat terlindungi (nasional.kontan.co.id, 30/6/2020). Oleh karena itu, sangat penting bagi angka ini untuk ditingkatkan, agar semakin banyak para pekerja kreatif yang hak nya terlindungi sehingga bisa mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat.

Non importa, sosialisasi Mengenai pentingnya untuk mendaftarkan karya yang kita buat agar hak kekayaan intelektual dari karya kita tersebut dapat terlindungi adalah hal yang sangat penting. Hal ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pendaftaran tersebut.

Berbagai kegiatan di banyak daerah sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum e Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per mensosialisasikan mengenai pentingnya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum e Hak Asasi Manusia Jawa Timur misalnya, pada bulan April 2021 lalu mengadalakn kegiatan sosialisasi di kota Sidoarjo, Jawa Timur, mengenai pentingnya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan produk-produk unggulan daerah (jatim.kemenkumham.comenkumham. .id, 2021).

Sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran karya dan produk untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya dilakukan oleh Kemenkumham. Berbagai lembaga, seperti beberapa lembaga perbankan di Indonesia misalnya, juga melakukan hal tersebut. Bank NTT misalnya, pada bulan Mei ini beberapa waktu lalu, menyelenggarakan pertemuan dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Manggarai Barat untuk mengkampanyekan pentingnya pendaftaran hak cipta dan paten untuk menghindari pembajakan (Kumparan.com, 19/5/2021) .

Sebagai penutup, kampanye e sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah program yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya untuk mendaftarkan karya-karya atau produk mereka. 

Hal ini sangat penting agar para pembuat karya e dan pekerja kreatif mampu menikmati hasil dari karya yang mereka buat dengan susah payah, e dan berbegai tindakan ilegal yang sangat merugikan seperti pembajakan akan lebih mudah untuk dicegah e ditindak.

Originariamente pubblicato qui

Pentingnya Peran Aktif Perguruan Tinggi dalam Melindungi e Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindung Hak kekayaan intellettuale merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan insentif seseorang untuk berkarya e dan berinovasi. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, tentu insentif seseorang untuk berkarya dan berinovasi menjadi berkurang, karena orang lain dengan mudah bisa mencuri hasil karya yang kita buat dengan mudah.

Bila hak kekayaan intelektual dapat dilindungi dengan baik, maka para innovator dan pembuat karya bisa menikmati manfaat dari karya yang mereka buat dengan susah payah. Seseorang tidak bisa dengan mudah mencuri hasil karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan materi. Ia akan dipaksa menggunakan pikirannya untuk berinovasi dan membuat sesuatu yang baru yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual tentunya merupakan ha yang sangat penting untuk hadir e ditegakkan. Per una persona che ha perlindungan hak kekayaan intellektual adalah sesuatu yang sangat penting, karena tanpa adanya peran aktif dari pemerintah, tentu sangat mustahil kita bisa menegakkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Namun, peran pemerintah saja tidak cukup dalam menegakkan hak kekayaan intelektual tersebut. Dibutuhkan juga peran aktif berbegai lembaga Terkait lainnya agar perlindungan hak kekayaan intelektual dell'Indonesia dapat semakin baik, sehingga inovasi di negara kita dapat semakin meningkat.

Salah satu lembaga terkait yang paling sering dilihat sebagai aktor penting adalah badan usaha, khususnya badan usaha yang bergerak di industri kreatif, seperti kerajinan, seni, dan lain sebagainya. In molti casi bisa dipungkiri bahwa, badan usaha yang bergerak di bidang industri kreatif merupakan pihak yang akan paling berpengaruh dari penegakan perlindungan hak kekayaan intellektual. Bila perlindungan hak kekayaan intelektual tidak ditegakkan, merekalah yang akan paling merugi, karena mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari produk yang telah mereka buat secara maksimal.

Namun, selain badan usaha, ada pula badan terkait lain yang memiliki peran tidak kalah pentingnya untuk berperan aktif untuk penegakan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Lembaga tersebut adalah lembaga perguruan tinggi yang tersebar di berbegai penjuru nusantara.

Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak yang sangat penting and harus dilibatkan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dell'Indonesia. Lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga akademis memiliki peran yang sangat penting and krusial dalam mendorong inovasi di negara kita.

Lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga akademis merupakan lembaga yang memiliki sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan e menjalankan berbegai riset e penelitian.

Untuk itu, sosialisasi pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi merupakan ha yang sangat penting, agar para pengajar, peneliti e mahasiswa yang membuat karya bisa mendapatkan manfaat dari karyanya. Melalui sosialisasi pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di perguruan tinggi, diharapkan akan semakin mendoron semangat para civitas accademica untuk melakukan penelitian sehingga bisa meningkatkan akreditasi kampus mereka (duniadosen.com, 5/5/2017).

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual di ranah lembaga perguruan tinggi ini tidak cukup hanya pada aspek pendaftaran saja, namun juga harus ditingkatkan pada aspek pemanfaatan. L'intellettualità intellettuale è una questione di merupakan hal yang sangat penting e bermanfaat bagi berbegai perguruan tinggi yang memiliki hak kekayaan intellektual tersebut. Jangan sampai perguruan tinggi hanya berfokus pada pendaftaran saja.

Maka dari itu, sangat penting bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk mengubah paradigma mereka. Le persone che hanno bisogno di informazioni televisive o perguruan tinggi adalah hal yang sangat penting agar perguruan tinggi dapat semakin independen dan tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah untuk melakukan riset e mengembangkan institusinya (hukumonline.com, 27/5/2021).

Dopotutto, in quel momento c'era qualcosa di perguruan berbegai yang memiliki fungsi per migliorare le attività creative e innovative di serta membantu perguruan tinggi negeri dalam rangka mengelola e memanfaatkan hak kekayaan intellektual yang mereka miliki. Lembaga tersebut bernama Sentra Kekayaan Intelektual (SKI), yang tersebar di berbegai perguruan tinggi yang ada dell'Indonesia.

Proses pemanfaatan kekayaan intelektual sendiri bukan merupakan sesuatu yang tidak ada masalah e tantangan tersendiri. Berbagai permasalahan yang kerap muncul diantaranya adalah terkait dengan perjanjian lisensi, konflik kepentingan, dan kapabilitas serta kemampuan berbegai lembaga pendidikan tinggi tersebut untuk melakukan negosiasi (ugm.ac.id, 27/5/2018).

Oleh karena itu, keberadaan SKI ini sangat penting dalam membantu e dan mensosialisasikan pentingnya mendaftarkan serta memanfaatkan hak kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi. Hal ini sangat penting dilakukan, agar jangan sampai berbegai karya-karya penting yang dibuat oleh università Atau lembaga pendidikan tinggi tersebut, yang dapat membawa manfaat besar tidak hanya bagi lembaga tersebut tapi juga bagi masyarakat secara luas, menjadi sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan.

Originariamente pubblicato qui

BRASIL TEM QUE FORTALECER AS LEIS DE PI PARA COMBATER A PANDEMIA E VOLTAR A CRESCER

O Centro di scelta dei consumatori (Centro de Escolha do Consumidor) è stato accompagnato da perto os efeitos da pandemia nella vita dei consumatori, da o accesso e distribuito da vacina até come conseguenze sul mercato interno e internazionale.

Per Fabio Fernandes, direttore globale di Relações Institucionais e Governamentais da entidade de defesa do consumidor Consumer Choice Center, “agora que grande parte dos países do mundo tem acesso à vacina, a próxima luta não será contra o vírus mas pela recuperação econômica”

“As leis e acordos de propriedade intelectual como o TRIPs – do qual o Brasil é signatário – foram fundamentais na descoberta e desenvolvimento in un brevissimo spazio di tempo da vacina para o COVID-19. Porém algumas pessoas querem flexibilizar essas regras, o que causaria danos irreversíveis” disse Fernandes.

“Precisiamo permanecer firmes in nossa defesa dos direitos de propriedade intelectual se quisermos derrotar o coronavírus e come sue varianti, anche di molte altre doenças che hoje são incuráveis. Proteggere la proprietà intellettuale è l'unico modo per dare a questi pazienti una possibilità di cura. Se agirmos sem temperamento agora, expandindo ou flexibilizando a TRIPs e enfraquecermos ainda mais os direitos de PI, causamos danos que dificilmente serão reversíveis, eo mundo pós-pandêmico terá de pagar a conta.

No Brasil, o artigo 40 da Lei de Direitos de Propriedade Intelectual nº 9.279/1996 que está sendo julgado pelo STF, é um mecanismo creato per compensare attrasos administrativos do Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e concede automaticamente à patente uma exclusividade mínima de dez anos.

Para Fernandes “I consumatori sono preoccupati per la possibilità di nuovi prodotti, tecnologie e farmaci non sono disponibili in Brasile per un'insicurezza giuridica. A lei de propriedade intelectual no Brasil está de acordo com o padrão internacional ed essa decide do STF pode enfraquecer esse direito pondo a rischio o futuro da inovação no Brasil”

“Vaccinas para o setor de agropecuária, remédios contra o Câncer, componentes de informática como microchips para celulares, telecomunicações como a rede 5G e até Inteligência Artificial são alguns exemplos de produtos e innovações que podem atrasar ou até mesmo nunca chegarem ao mercado brasileiro se o Artigo 40 per derrubado” afirmou Fernandes.

“A raiz do problema não é o parágrafo 40 e sim os enormes atrasos que os órgãos públicos brasileiros causam na aprovação de patentes. Esses attrasos prejudicam não apenas as empresas que sollecitam de protection de patentes, mas também os consumeres e pacientes que aguardam a aprovação das patentes para ver a entrada de produtos e medicamentos no mercado brasileiro. spiega Fernandes.

“Os maiores interessados em derrubar o parágrafo 40 são as indústrias farmacêuticas de medicamentos genericos e biossimilares, que usam os consumadores para fazer campanha para 'redução nos preços'. Ciò che precisamo nella realtà è un appassionato di politica che baixem impostos e minutam burocracia e não aquelas que legalizam o roubo de propriedade intelectual, infine, os consumeres querem as mais novas technos com preços competitivas e não produtos velhos baratos. argomento Fernandes.

“L'innovazione è il risultato di un ambiente di sicurezza giuridica che permette all'inventore di essere remunerato con un tempo enorme e denaro investito nello sviluppo di una nuova tecnologia. Privare l'inventore di seu direito acaba per privare anche i consumatori dell'accesso alle innovazioni eo país de crescer economicamente non medio e lungo prazo. Por isso a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual tem um horizonte de 10 anos” disse Fernandes.

“Qualquer tentativo di erodere una proprietà intellettuale deve essere vista pelo che realmente è: un'ameaça à inovações futures e à nossa recuperação econômica post-pandemia.” conclude Fernandes.

Originariamente pubblicato qui.

Il Canada deve bloccare un'erogazione di brevetto per i vaccini contro il COVID

L'octroi d'une dérogation unique crea un pericolo precedente di annullamento dei diritti di proprietà intellettuale, mettendo in pericolo il futuro dell'innovazione e la vie de miliardi di vittime di virus.

Affaires World Canadas n'a toujours pas pris de décision sur l'opportunité de soutenir une dérogation aux droits de propriété intellectuelle pour les vacins COVID-19. Le Canada, ainsi que les États-Unis, l'UE, le Royaume-Unis, la Suisse, le Japon, la Norvège, l'Australie et le Brésil, ont tous retardé leur décision sur la «dérogation aux ADPIC» proposta par l 'Inde et l'Afrique du Sud l'année dernière. L'ADPIC est le volet «Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce» de l'OMC.

L'Inde et l'Afrique du Sud sono seguiti da una coalizione che comprende Medici senza frontiere, Human Rights Watch e il segretario generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La nostra argomentazione a favore della deroga è semplice: cela sopprimerait les barrières juridiques qui empêchent les pays en développement de produire i loro propri vaccini con la tecnologia sviluppata dalle imprese di vaccini.

I partigiani della deroga soutiennent che parce che il COVID rappresenti una minaccia globale e che i vaccini sul mantenimento siano stati sviluppati, i pagamenti a reddito faible e l'intermediario siano stati autorizzati a fabbricare le stesse persone – che qui sulla tecnologia e sul capitale humain pour le faire, c'est-à-dire.

Bien que l'objectif d'accroître la disponibilité des vacins dans le monde en développement soit à la fois nobile et réalisable, una deroga alla propriété intellectuelle est une mauvaise façon d'y parvenir. L'annullamento dei diritti di proprietà intellettuale détruit il fondamento di ciò che rende possibile l'innovazione medica. Les droits de propriété intellectuelle sont des protections qui contribuent à favoriser l'innovation et offerent une sécurité juridique aux innovateurs afin qu'ils puissent profitteur de leurs sforzi et les financer. Un'affaiblissement des règles de propriété intellectuelle nuirait active à tous ceux qui dépendent de médicaments et de vaccins innovants, y comprende les plus vulnérables du monde.

Se il costo della ricerca e della produzione di un vaccino contro il COVID è di 1 miliardo di dollari, senza garanzia di successo, il ya relativo peu di società biotecnologiche o farmaceutiche che possono sostenere questo costo. In caso di COVID, tenuto conto delle conoscenze specialistiche necessarie per lo sviluppo di questi vaccini e dell'infrastruttura di stoccaggio del frigorifero necessaria per un certo distributore, sembra plausibile che possa essere sviluppato senza i contratti di approvazione tradizionali che noi Avons Vus en Amérique du Nord.

BioNTech, la société allemande dirigée par l'équipe mari-femme d'Uğur Şahin et Özlem Türeci qui s'est associée à Pfizer pour les essais et la distribution de leur vaccin ARNm, a été fondée à l'origine pour saggier de développer des moyens d'utiliser les techniques d'ARNm pour guérir le cancer. Avant la pandémie, il s'est endetté massivement et s'est brouillé pour finanziare ses recherches. Una volta che la pandemia è iniziata, ha fatto ruotare le sue operazioni e ha prodotto uno dei primi vaccini contro l'ARNm COVID, che ha raccolto centinaia di milioni di persone.

Con miliardi di dollari di vendite ai governi e centesimi di milioni di investimenti privati diretti, possiamo partecipare a ciò che BioNTech, désormais florissante, così come la punta della ricerca sul cancro all'ARNm, che potrebbe eventualmente vincere la maladie. Il en va de même pour les nombreuses maladies «orphelines» et rares qui, autrement, ne reçoivent pas de financement majeur.

Cela aurait-il été possibile senza le protezioni della propriété intellectuelle? Non. Le protezioni della proprietà intellettuale garantiscono che gli innovatori possano trarre profitto dai loro sforzi, recuperare i loro costi e reinvestire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci e vaccini.

Una migliore façon d'incoraggiamento a una distribuzione equa dei vaccini esistenti non è in grado di eliminare le incitazioni finanziarie per creare nuove opportunità, ma è meglio che la maggior parte dei fabbricanti di vaccini COVID-19 sia già in realtà: réduire leurs prix pour les pays en développement ou vendre le vaccin à Coût. Gli sviluppatori del vaccino Oxford-AstraZeneca sono impegnati a vendere al prezzo giusto proprio alla fine della pandemia.

Per parte sua, Moderna ha deciso volontariamente di non applicare i diritti di proprietà intellettuale sul suo vaccino ARNm tanto che la pandemia non è stata dichiarata terminata. Après cela, Moderna rappresenta l'applicazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale sulla tecnologia, che gli permette di continuare a recuperare i costi e finanziare la futura ricerca e sviluppo. La non esecuzione est son droit, bien sûr: c'est le titulaire des droits. Les gouvernements et autres agences, y compris privées, peuvent également acheter des vaccinins en vrac et les distributore gratuito aux pays à faible revenu, come le fait le plan multilatéral COVAX.

Vous pourriez penser que ces concessiones des producteurs de vaccinans et les contributi des gouvernements suffiraient à réprimer les appels à lo dissolution de la propriété intellectuelle, mais les partisans d'une dérogation à la propriété intellectuelle ont double. Medici senza frontiere, per esempio, souhaite que toutes les recherches et technologies liées aux vaccinans COVID soient mises à la disposition des pays qui en ont besoin, ce qui équivaut à l'annulation complète des protections de propriété intellectuelle.

Plutôt que de célébrer l'innovation capitale qui, en un temps record, a conduit à près d'une douzaine de vaccins approuvés au niveau mondial pour lutter contre une pandémie mortelle, ces groupes diffusent un message populiste che si oppone ai pays pauvres aux riches. È ancora politicamente alla moda di s'en tenir à «Big Pharma», même après avoir fourni les vaccinis qui mettront fin à la pandémie, les conséquences de raids IP organisés de ce tipo seraient orribile.

Per affrontare la pandemia attuale e lottare efficacemente contro il futuro, ci avvantaggiamo dell'innovazione dei produttori di vaccini che rende possibile la campagna mondiale attuale di vaccinazione. L'octroi d'une dérogation supposée unique crea un pericolo precedente all'annullamento dei diritti di proprietà intellettuale che mette a rischio l'innovazione futura e donc la vie de miliardi di vittime di virus, effettivi e potenziali.

Originariamente pubblicato qui.

Radio scelta del consumatore

Podcast per consumatori

Cast del centro di scelta dei consumatori

Seguici

Facebook-f Twitter Instagram Linkedin Youtube Spotify

Informazioni di contatto

712 H St NE PMB 94982
Washington, DC 20002

info@consumerchoicecenter.org

© COPYRIGHT 2023, CENTRO SCELTA DEI CONSUMATORI

Descrizione