fbpx

Month: November 2022

Improving America’s Teeth

When was the last time you went to the dentist? If you’re now opening your calendar to check your last appointment, chances are it has been too long. There is no general rule on the regularity that will apply to all patients, not least because we all have different lifestyles. That said, if you are someone who consumes tobacco, drinks alcohol regularly, or if you are in doubt about whether your daily oral hygiene is up to standards, a good rule of thumb is to make a dentist appointment every six months.

For many Americans, the rudimentary costs of seeing a dentist for a routine checkup are manageable. Despite the fact that most dental plans cover 100% of the costs for preventive visits, many Americans appear to lack awareness of their benefits. Even though 80% Americans have access to dental benefits, nearly 35% of adults didn’t visit a dentist in 2019, according to the National Association of Dental Plans. For both the 20% of Americans who are either not employed or whose employer’s chosen insurance plan doesn’t cover dental care, and the existing insured patients, it would be important to increase competition through subscription models. My colleague Yaël Ossowski has explained the advantages of such subscriptions in the Boston Herald.

Improving America’s oral hygiene doesn’t just happen through the policy level of increasing competition or, as some argue, through getting the government more involved in the field of healthcare. First and foremost, oral hygiene happens at home through brushing and flossing. Unfortunately, that is where some Americans’ habits are falling short.

A 2021 study commissioned by the American Association of Endodontists showed that 21% of respondents failed to brush their teeth in the morning, 23% never floss, and 28% didn’t schedule a dental appointment the entire year. A 2016 analysis of 5,000 men and women had found that 32 percent of Americans never floss. This is all paired with headlines of less representative surveys showing that Americans mostly only brush once a day, if at all.

A factor that is underestimated by many is the effectiveness of chewing sugar-free gum. The American Dental Association says that while chewing sugar-free gum is no substitute for brushing your teeth, those gums sweetened by non-cavity-causing sweeteners such as aspartame, xylitol, sorbitol or mannitol can help prevent tooth decay. The saliva produced through chewing washes away food debris and neutralizes acids, and also carries with it more calcium and phosphate to help strengthen tooth enamel.

The European Food Safety Authority (EFSA), known for its cautious assessments of product claims, seconded the assessment that sugar-free gum improved tooth mineralization and thus has overall oral health benefits. It remains important to reiterate that sugar-free gum is in no way a substitute for regular oral hygiene; however, it is an adjunct to oral hygiene that makes it more than just a lifestyle but in fact, a wellness product.

Oral hygiene is an important factor in our daily lives. Tooth decay and lasting problems with teeth plague many Americans, burdening them with high dental costs. Both on a policy level and on an individual level, a lot remains to be done to improve the oral health of all citizens.

Originally published here

Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Kebijakan Vape di Filipina?

Vape atau rokok elektrik saat ini merupakan salah satu produk konsumen yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Saat ini, dengan sangat mudah kita bisa menemukan berbagai orang yang menggunakan rokok elektrik di berbagai tempat, terlebih lagi bila kita tinggal di wilayah urban dan kota-kota besar.

DI negara kita sendiri, konsumsi vape atau rokok kelektrik oleh para konsumen merupakan fenomena yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 misalnya, diperkirakan ada sekitar 2,1 juta penduduk Indonesia yang menjadi pengguna vape. Angka tersebut meningkat di tahun 2020 menjadi 2,2 juta orang yang menjadi konsumen rokok elektrik (vapemagz.co.id, 24/1/2021).

Semakin meningkatnya pengguna vape di Indonesia tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap industri di sektor tersebut. Industri rokok eleektrik, atau produk-produk tembakau alternatif secara keseluruhan, yang meningkat, tentu akan memberikan lapangan kerja yang besar bagi banyak tenaga kerja di Indonesia. Saat ini, industri rokok elektrik di Indonesia setidaknya sudah berhasil menyerap 100.000 tenaga kerja di Indonesia (liputan6.com, 13/6/2022).

Akan tetapi, tidak semua pihak mengapresiasi adanya fenomena tersebut. Tidak sedikit yang berpandangan bahwa fenomena semakin meningkatnya industri vape di Indonesia merupakan hal yang sangat negatif, dan berbahaya bagi kesehatan publik. Hal ini dikarenakan, mereka menyandingkan rokok elektrik dengan rokok konvensional yang dibakar, dan memiliki dampak yang sama atau bahkan lebih berbahaya dari rokok konvensional yang dibakar.

Hal ini tentu merupakan pandangan yang kurang tepat. Berbagai lembaga kesehatan dunia telah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa vape atau rokok elektrik merupakan produk yang jauh lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar. Lembaga kesehatan asal Britania Raya, Public Health England (PHE) misalnya, beberapa waktu lalu mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa rokok elektrik 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (theguardian.com, 28/12/2018).

Sangat penting ditekankan bahwa, menyatakan bahwa vape atau rokok elektrik 95% lebih aman bila dibandingkan dengan rokok konvensional bukan berarti bahwa vape merupakan produk yang 100% aman tanpa resiko. Hal ini berarti, tetap ada resiko kesehatan bagi konsumsi vape atau rokok elektrik, namun resiko tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar.

Oleh karena itu, beberapa negara di dunia telah secara resmi mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk memberi insentif bagi para perokok untuk berpindah ke rokok elektrik, atau yang dikenal dengan kebijakan harm reduction. Inggris misalnya, melalui lembaga kesehatan nasional National Health Service (NHS), mendorong warga Inggris yang perokok aktif untuk berpindah ke produk rokok elektrik yang jauh lebih tidak berbahaya (nhs.uk, 29/3/2019).

Inggris tentunya bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah tersebut. Tidak perlu jauh-jauh ke negeri tempat kelahiran Ratu Elizabeth II tersebut, negara kita sesama anggota ASEAN, Filipina, baru-baru ini juga mengeluarkan peraturan yang kurang lebih serupa. Pada bulan Januari tahun ini, lembaga legislasi FIlipina berhasil meloloskan undang-undang yang dikenal dengan nama The Vaporized Nicotine Products Regulation Act.

Salah satu aspek yang paling penting dari undang-undang tersebut adalah regulasi ini memberi jalan untuk menyusun strategi kebijakan harm reduction untuk menawarkan rokok elektrik sebagai pengganti rokok konvensional kepada para perokok. Filipina sendiri saat ini memiliki sekitar 16 juta perokok aktif yang tinggal di negara tersebut (vaping360.com, 27/7/2022).

Selain itu, undang-undang ini juga melakukan beberapa perubahan yang menerapkan regulasi yang tidak jauh berbeda antara rokok konvensional yang dibakar dan rokok elektrik. Misalnya, penyetaraan batas usia konsumsi rokok konvensional dengan rokok elektrik. Dengan demikian, akan semakin banyak orang yang memiliki opsi legal untuk mengkonsumsi produk yang jauh lebih tidak berbahaya. Akan ada pula sanksi yang diberlakukan kepada penjual yang menjual produk-produk hasil olahan tembakau kepada anak-anak di bawah usia.

Peraturan yang diberlakukan di Filipina ini merupakan hal yang cukup berbeda dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Singapura misalnya. Di Thailand dan Singapura, vape atau roko elektrik merupakan produk ilegal, di mana mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa denda maupun penjara, meskipun rokok elektrik merupakan salah satu produk yang telah digunakan oleh jutaan perokok untuk membantu mereka berhenti merokok.

Sebagai penutup, langkah kebijakan yang dilakukan oleh Filipina yang meloloskan regulasi agar para perokok bisa berpindah ke rokok elektrik yang jauh lebih tidak berbahaya merupakan hal yang bisa dipelajari oleh para pembuat kebijakan di Indonesia. Bila semakin banyak perokok yang bisa berpindah ke produk yang jauh lebih tidak berbahaya, maka dengan demikian diharapkan berbagai penyakit kronis yang melanda masyarakat juga dapat ditekan, dan akan membawa dampak yang positif terhadap kesehatan publik.

Originally published here

Memperkasa hak pengguna syarikat penerbangan

Setiap hari lebih daripada 100,000 penerbangan berlaku di seluruh dunia.

Dalam kesibukan itu, sudah tentu akan ada risiko gangguan seperti penerbangan ditunda atau dibatalkan, kehilangan atau kerosakan bagasi, dinafikan menaiki pesawat kerana lebihan tempahan, kehilangan tempahan atau masalah yang lain.

Semakin kerap penerbangan, semakin tinggi kebarangkalian masalah seperti itu timbul.

Oleh sebab itu, Kod Perlindungan Pengguna Penerbangan Malaysia (MACPC) diwujudkan pada 2016. Ia bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna dalam usaha untuk mewujudkan industri penerbangan yang berorientasikan pengguna.

Setelah enam tahun dilaksanakan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Mavcom) menerima lebih daripada 22,000 aduan, dengan separuh pertama 2022 sahaja sebanyak 1,251 aduan direkodkan.

Sebanyak 99.1 peratus daripadanya melibatkan syarikat penerbangan.

Daripada jumlah itu 577 (46.1 peratus) aduan adalah mengenai pembatalan penerbangan, penjadualan semula dan tempahan dalam talian secara kolektif.

Read the full text here

War on Plastics Misguided

Do you feel bad when you see pictures of plastic waste in the world’s oceans? Most certainly, and any decent human being would. In fact, governments fail to do enough to stop the dumping of plastic waste into the environment and are still inefficient at holding companies to account for these ecological disasters.

That said, the solution of many environmental campaigners – banning all plastic items and packaging – is misguided.

A new report by Greenpeace outlines that a large section of plastic waste in the United States is not recycled and pairs this with its advocacy for banning single-use plastic items. In fact, campaigners have argued for the General Services Administration (GSA) to cease all acquisition of single-use plastic items.

This ignores the fact that we need plastic for many things: ranging from medical equipment to cleaning gear, from packaging to extend shelf-life to containers to keep our food intact for delivery. Neither the federal government nor individual consumers can afford to phase out plastic.

That said, we shouldn’t preserve plastic for plastics’ sake (even if it is associated with countless jobs). In fact, all too often, plastics outperform their substitute products in efficiency and environmental impact — as anyone who has tried to use a single-use paper bag in the rain can attest to.

As I’ve outlined for Newsmax before, single-use plastic shopping bags outperform all its alternatives when it comes to the environment, not least because cotton or paper bags are not reused as often as they should be, but also because consumers reuse plastic bags as an alternative to bin liners.

If we were to abandon plastic packaging, we would reduce the shelf-life of groceries and eliminate ready-made meals that consumers want. This would increase food waste. Since food production has a carbon footprint far higher than plastic packaging, this move would be counterproductive.

Let’s also not forget that about 11% of ocean plastic pollution results from microplastics, and 75%-86% of plastic in the Pacific Ocean garbage patch comes directly from offshore fishing, not consumer products. Not all waste is littered, and the same applies to plastic waste; it is thus misleading for activists to unfairly amalgamate both aspects of plastic waste disposal.

Of Americans living in cities with a population of over 125,000, 90% already have access to recycling facilities for single-use plastic items. What the United States needs is even more access to these facilities and the boosting of advanced recycling, which not just washes and compounds polymers, but dissolves plastics into their original compounds.

This aspect of the circular economy will make plastics a more sustainable consumer good. On top of the existing recycling rate, the Environmental Protection Agency (EPA) has the specific goal of increasing the recycling rate to 50% by 2030.

Any rule or regulation that restricts the choices of consumers is bad. However, it somehow is even worse when the suggested rule does not even achieve the results it intended. Banning plastics would not just deprive us of products we need but also increase our carbon footprint in many sectors.

Originally published here

Economía colaborativa y tres ciudades de la región

El Consumer Choice Center ha presentado su tercer índice anual de economía colaborativa, en el que clasifica algunas de las ciudades más dinámicas del mundo en función de su apertura a la economía colaborativa.

Este índice único en el mundo es la herramienta para que los consumidores tomen decisiones informadas sobre su próximo destino urbano.

El índice clasifica 60 ciudades de todo el mundo, 6 de ellas de América Latina. Las dos ciudades con mejor puntuación en el Índice de Economía Colaborativa de América Latina de 2021 (otro índice del Consumer Choice Center) fueron Bogotá y Santiago de Chile. Sin embargo, en la escena internacional, las dos ciudades tienen problemas para competir con destinos mundiales más abiertos (y por tanto más atractivos), por lo que han terminado en la mitad inferior del índice.

Por otra parte, tres ciudades latinoamericanas -São Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México- figuran en el TOP 10 mundial de las ciudades más favorables a la economía colaborativa. Estas ciudades demuestran una extraordinaria apertura a todos los servicios de economía colaborativa considerados en el estudio. En particular, todas ellas ofrecen aplicaciones de entrega ultrarrápida, una categoría totalmente nueva añadida al índice de este año.

“Para sacar el máximo partido al índice, puedes utilizarlo como un menú de opciones que te ayude a elegir la ciudad que mejor se adapte a tu estilo de vida. Si te gusta el transporte compacto y respetuoso con el medio ambiente, en nuestro índice puedes ver que los patinetes eléctricos ya no se pueden alquilar en la capital de Colombia, pero que sí puedes disfrutar de ellos en las concurridas calles de Ciudad de México”, señala Anna Arunashvili, Knowledge Management Associate del Consumer Choice Center.

Read the full article here

Democrats’ ‘newest megadonor’ plummets on Election Day, forced to sell crypto company to biggest rival

Sam Bankman-Fried, the CEO of crypto exchange FTX and considered the Democrats’ “newest megadonor” ahead of the 2022 midterm elections, reportedly saw around $6 billion of withdrawals within 72 hours before Tuesday morning, forcing him to sell the company to its biggest rival on Election Day. 

Reuters reported that Changpeng Zhao, the leader of competitor Binance, said the company signed a nonbinding agreement on Tuesday to buy FTX’s non-U.S. unit to help cover a “liquidity crunch” at the rival exchange. The stunning bailout came about as American voters simultaneously went to the polls. 

“This is a truly crazy event in startup world. Dot-com bust level event,” tech reporter Eric Newcomer tweeted of the sale. 

Bankman-Fried, 30, was the second-biggest individual Democratic donor this election cycle behind top-ranking liberal billionaire contributor George Soros. He ranked sixth on the overall list of individual donors for the 2022 midterms regarding federal contributions. 

Read the full article here

Orban’s Price Caps on Food and Fuel will lead to shortages

Budapest, HU: This week, Hungarian Prime Minister Viktor Orban’s ruling party announced that the third wave of price caps would be introduced by having a fixed price on potatoes and eggs. Commenting on this move, Consumer Choice Center’s Government Affairs Manager Zoltán Kész:

“Hungarians experienced state-controlled price caps under communism, and we don’t have good memories of that. It leads to shortages that we already see emerging again, the rise of black markets and poverty.”

“In the past year, we have seen petrol stations close down, empty supermarket shelves, and soaring prices of other products. It is very bad for consumers to experience an increase of close to 50% in food prices and to be faced with one of the worst devaluations of the Hungarian currency”, says Kész.

“Fixing the prices of fuel, chicken, or mortgage rates will not help tackle inflation, which is expected to reach 25% by the end of the year. We have the world’s highest VAT with a rate of 27%, but our government still manages to blame everyone else for skyrocketing consumer prices. Before freezing prices at the expense of availability and business closures, we should first bring down our sales taxes by a third. This would massively reduce the burden on consumers”, concludes Kész.

An Overzealous FTC Isn’t Good for Consumers or Startups

Last month, Facebook’s parent Meta Platforms asked an American judge to dismiss the Federal Trade Commission (FTC)’s lawsuit attempting to block Meta’s proposed acquisition of virtual content producer Within Unlimited- maker of the Supernatural virtual reality fitness app. The lawsuit makes the tenuous, speculative claim that since VR platform Meta already owns many VR apps, including movement-based ones like Beat Saber that compete for users with Supernatural, a “monopoly” will “tend to be created” and competition and consumers will be worse-off if the deal proceeds. Never mind that Supernatural faces competition from more similar squarely fitness-focused VR apps that Meta doesn’t own, like Liteboxer and FitXR, as well as non-VR fitness apps like those offered by Apple and Peloton.

It’s the latest in the FTC’s many efforts, under current chairperson Lina Khan, to more aggressively contest tech acquisitions on the basis that tech giants have too much power and influence, even where harm to consumers is spurious or non-existent. Although large tech giants like Meta, Google and Amazon may indeed be guilty of wrongdoings that warrant legal sanction, the stifling of legitimate business deals by unelected bureaucrats will only harm consumers and the viability of start-ups by deterring competition and innovation in the cutthroat, investment-intensive tech world.

Since the 1970s, antitrust enforcement has focused on whether a business practice actually hurts consumers, rather than harming their competitors or some other stakeholder. After all, elected officials are capable of passing laws that target concrete harms corporations inflict on workers and the public. And private businesses shouldn’t expect protection from cutthroat competition since it’s a consequence of doing business. Consumers benefit from companies having to deliver new, better or cheaper products to attract and retain customers. So long as a firm doesn’t use its position to harm consumers by restricting output relative to prices, there’s no reason why antitrust regulators like the FTC should stifle its expansion. Especially when that expansion benefits consumers.

This is especially true for tech. Start-ups depend on millions in investment to develop and deploy their products. Investors value these firms based not only on the viability of their products, but on the firm’s potential resale value. Larger firms also often acquire smaller ones to apply their resources, existing expertise and economies of scale to further develop their ideas or to expand them to more users.

Making mergers and acquisitions more expensive, without strong evidence they’ll hurt consumers, makes it tougher for start-ups to attract the capital they need and will only deter innovators from striking out on their own or developing ideas that could improve our lives in an environment where 90% of start-ups eventually fail and 58% expect to be acquired.

It doesn’t matter that the FTC’s merger challenges may fail in court or even before their own internal administrative judges, including recently under chair Khan. The risk and cost of lawsuits themselves deter investment and beneficial deals. Especially given the uncertainty posed by incorporating vague, amorphous concepts like “fairness” into antitrust analysis that could lead to arbitrary decisions inconsistent with the rule of law. As noted by the late Supreme Court Justice Stewart, the only consistency in antitrust cases when there’s no clear guiding principle like the consumer welfare standard is that “the government always wins.”

Conversely, opponents of the “consumer welfare” standard, including Khan, argue that it fails prevent the concentration of economic and political power. However, this prioritizes speculative harm from a firm growing too big over real harm from giving governments and regulators ability to wield power for political ends or of those lobbying them.

Former presidents Johnson and Nixon both used threats of antitrust enforcement to coerce media outlets into favorably covering their governments. And it’s no secret or surprise that the FTC is frequently approached by firms urging it to deploy taxpayer resources towards antitrust suits against their competitors. More recently, Mark Zuckerberg, who has openly asked for politicians to tell him what content to censor, admitted that Facebook suppressed the Hunter Biden laptop story after government agency pressure. Conservatives should be especially conscious about encouraging agencies to target companies on vague or speculative grounds.

The FTC has the resources it needs to go after malicious actors that definitively harm consumers, as evinced by its multimillion-dollar settlement with extramarital affair website Ashley Madison over poor cybersecurity and data privacy practices and consumer deception, and other successful cases including chair Khan’s commendable pursuit of businesses that illegally collect and misuse children’s data. These are a far better use of the agency’s time and taxpayer funding than a zealous approach to blocking acquisitions and other legitimate business practices that could benefit consumers and that the innovative start-up ecosystem depends on.

Originally published here

Europe’s Food Protectionism Is Taking on a New Dimension

The war in Ukraine has affected Europe’s agricultural sector and slowed the ambitions of the European Union to enact sweeping new farming rules. Reforms in Brussels are modeled on the so-called Farm-to-Fork strategy, a roadmap through which the union wants to slash pesticide use, reduce farmland and push organic agriculture well beyond its current market share. In the wake of Ukraine’s inability to export food to its European counterparts, some countries, including France, have argued that the EU should take a step back on the planned legislative changes, which had already come under fire from farmers.

In the Netherlands, thousands of livestock farmers protested the government for weeks over its new rules to reduce nitrous oxide, a byproduct created when manure decomposes. The Dutch government’s approach was to minimize livestock farms, even if it meant buying out farmers.

Farming representatives cautioned the European Union that Farm-to-Fork will undermine the European food sector and that more data is needed on the effect of the strategy on the farming sector. When the U.S. Department of Agriculture studied the European plans, it found a food price inflation risk of 20 percent to 53 percent and even a high risk of a drop in gross domestic product as a direct result of the policy. According to Politico, the European Parliament’s agriculture committee asked the European Commission to revise its impact assessment, as it does not consider the effects of COVID-19, food price inflation or the war in Ukraine.

Despite the internal fights over agricultural reforms, the European Commission is going ahead with its policy of banning certain imports into Europe. It announced that imports of products containing residues of insecticides belonging to the neonicotinoid group will be banned from 2026. According to the EU, there is a risk of those compounds harming bees.

Whether that is the case warrants its own scientific discussion, but more important, this move marks a significant and worrying turn in Europe’s approach to agricultural regulation. More than just following a political goal of reducing crop protection chemicals in Europe, it now tries to impose those rules on its trade partners. It is most certainly one of the more transparent attempts at policy through trade, but it isn’t a very believable one. 

In Europe, numerous countries are not respecting the EU’s ban on neonics: France has a three-year derogationon neonics because its sugar beet industry would have been wiped out without it. Belgium also uses neonics for its sugar beet production. Denmark produces neonics for the EU and the non-EU markets. Whenever EU rules don’t reflect what is needed in farming, individual EU member states can implement emergency provisions to re-authorize a chemical compound.

Even though the European Commission says that it consulted with our World Trade Organization members on the move, it is likely that its decision will be contested. The United States formed opposition earlier this year against a similar decision of the EU to ban the import of products treated with the insecticide sulfoxaflor, a neonic substitute.

The unfortunate reality is that EU leaders have promised more ambitious targets than they can keep. The Farm-to-Fork strategy was unveiled in May 2020, when the full scale of the COVID-19 pandemic was unknown, inflation was stable and there was no full-scale war in Ukraine. 

The commission is facing the dilemma of having set a political, not scientific, pesticide-reduction target without a strategy of substitution, surrounded by crises it can hardly control. However, instead of walking back its ambitious targets, it now sets the stage for another needless trade war, the likes of which we have seen enough over the last few years.

Originally published here

Consumers Stand to Lose From Swipe Card Regulations

Politicians and a coalition of powerful retail giants are pushing bills intended to limit the fees that businesses pay when a customer buys things with a credit or debit card. 

Bipartisan Senate Amendment 6201 would require cards to allow businesses to route payments through networks unaffiliated with Visa or Mastercard — the nation’s two biggest card issuers and would force issuers to make all payment networks available to retailers for routing transactions, regardless of which one the customer wants.

The amendment’s proponents argue that it will undermine Visa and Mastercard’s hold on the card sector, where they collectively hold 80 percent of the market share while providing some inflation relief to consumers by lowering transaction costs that businesses typically pass on to them. 

But the reality is murkier. The amendment doesn’t mention consumers, and there’s no guarantee we’ll face lower prices at the store or online. Instead, consumers stand to lose from fewer choices, less credit access, less secure transactions, and the evaporation of reward programs and other benefits.

Card interchange fees typically account for just 1 percent to 3 percent of the final price, even when passed on to consumers. Previous restrictions, like the 2010 debit card interchange fee cap, didn’t even lead to cost savings for most businesses. Smaller businesses often saw their costs increase. Only a small number of large retailers experienced lower costs. And 22 percent of retailers increased prices charged to the consumers, while 1 percent lowered prices. 

A lack of significant perceived benefits for most retailers could partly explain why Australia, where financial institutions have allowed merchants to choose lowest cost payment networks for routing customer transactions since 2018, has seen low take-up rates for this functionality.

Moreover, interchange fees help pay for various services, including rewards programs, interest-free periods, and payment guarantees, so merchants don’t have to worry about a customer’s credit history, security protocols, and other banking services. Forcing card issuers to reduce the fees they can levy means cuts to these benefits and programs — reducing consumer choice while deterring fraud protection and cybersecurity innovation

It’s not just the wealthy who rely on these benefits. Eighty-six percent of credit cardholders have active rewards cards, including 77 percent with a household income lower than $50,000.

Australia’s 2003 interchange fee restrictions resulted in fewer services, fewer benefits and higher annual fees. Americans could soon feel similar pain.

Cardholders are also likely to bear at least some of the estimated $5 billion cost of the technical infrastructure needed for issuers to comply with the amendment. Banks have also responded to previous interchange fee restrictions by hiking the feesthat Americans are charged for opening and using checking accounts, with fewer banks offering no-fee accounts.

Lower-income Americans could be harshly affected by reduced access to credit. Credit unions that serve underbanked communities are already expressing concerns about the policy. Credit unions and community-owned banks also rely more on interchange fees to stay afloat than larger banks, which depend more on interest rates. Lower interchange fees could force these institutions to raise interest rates on credit cards, even though they serve a higher proportion of cardholders who don’t carry a balance or don’t pay penalty fees.

Congress can provide long-term inflation and cost-of-living relief by repealing costly, counterproductive regulations that benefit moneyed special interests at ordinary Americans’ expense. 

This makes more sense than a misguided payment system regulation that will lower choice, benefits and payment security for cardholders while putting pressure on banks and credit unions to hike interest rates and fees.

Originally published here

Scroll to top
en_USEN