fbpx

Tag: 28. Februar 2022

Redaktion: Augen zudrücken

In einer Legislaturperiode voller strittiger Themen fanden Republikaner und Demokraten aus Iowa kürzlich in mindestens einer Sache eine gemeinsame Basis: Sie lieben Ethanol.

Mit überwältigender Mehrheit verabschiedete der Gesetzgeber ein Gesetz, um die meisten Einzelhändler im Bundesstaat zu zwingen, mehr E-15 anzubieten, eine höhere Ethanolmischung als das übliche E-10. Gouverneur Kim Reynolds hat auf eine solche Anforderung gedrängt.

Seitdem haben einige Kommentatoren im Bundesstaat Iowas gemeinsame Ethanolpolitik in Frage gestellt, eine Richtung, die von Politikern beider Parteien eingeschlagen wurde. Und einige haben vorgeschlagen, dass die staatliche Unterstützung für Ethanol nicht ewig dauern wird; dass es vielleicht an der Zeit ist, sich auf das Wachstum von Elektrofahrzeugen vorzubereiten.

Wenn wir hier an der Grenze zwischen Iowa und Illinois sitzen, haben wir einen einzigartigen Blickwinkel auf diese Frage. Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, hat sich auf Elektrofahrzeuge konzentriert, im vergangenen Jahr ein Paket staatlicher Anreize durchgesetzt und die Bemühungen der Biden-Regierung in diesem Bereich bejubelt.

Pritzker hat stolz verkündet, dass er will, dass der Staat das „Silicon Valley“ der EV-Industrie wird.

In Iowa werden Sie das von den höchsten Regierungsebenen nicht hören.

Iowa behält weiterhin Richtlinien bei, die die Expansion von Elektrofahrzeugen behindern. In einer Kolumne für das Des Moines Register im vergangenen Jahr sagten Analysten des Consumer Choice Center, dass Iowa in einem Index für die Zugänglichkeit von Elektrofahrzeugen den letzten Platz belegte.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual für Membangun Ekosistem Digital und Sehat

Perdagangan internasional saat ini merupakan kegiatan yang tidak bisa dibendung apalagi diberhentikan. Dalam era globalisasi di abad ke-21 ini, hampir semua, atau setidaknya semua, negara yang ada di dunia niscaya melakukan transaksi wirtschaftlich dengan negara-negara lainnya.

Tidak ada negara yang bisa secara 100% menjalankan kegiatan ekonominya secara autarki, bahkan negara yang sangat otoriter seperti Korea Utara sekali pun misalnya. Mereka pun juga masih harus tetap melakukan perdagangan dan bertukar barang dan jasa dengan negara-negara gelegen.

Kegiatan ekspor dan impor ini telah membawa banyak manfaat bagi miliaran penduduk di seluruh dunia. Saat ini, para konsumen bisa dengan mudah mendapatkan berbagai produk yang berasal dari negara lain. Selain itu, dengan semakin terbukanya perdagangan, hal ini juga membuat pangsa pasar yang dimiliki oleh para pelaku usaha juga menjadi semakin luas.

Para pelaku usaha bisa menjangkau lebih banyak konsumen, yang akan semakin meningkatkan pendapatan, dan akhirnya juga akan semakin membuka banyak lapangan kerja.

Para konsumen juga bisa dengan mudah mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah, dan para produsen juga akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk membuat produk yang akan mereka jual.

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positiv, dan harus kita dorong. Sejarah sudah membuktikan bahwa, negara-negara yang menganut sistem ekonomi dan perdagangan yang terbuka relatif jauh lebih sejahtera. Sebaliknya, negara-negara yang menutup ekonomi mereka dari perdagangan internasional justru semakin membuat warganya hidup miskin dan menderita.

Tetapi, di sisi lain, meskipun membawa banyak manfaat dan Damak yang positiv, kegiatan eskpor und impor juga membawa hal lain yang patut kita waspadai. Salah satunya adalah, dengan perdagangan yang semakin terbuka, maka akan semakin mudah juga bagi para pembajak dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjual barang yang mereka produksi, yang dibuat dengan melanggar kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain.

Hal ini pula yang terjadi in Indonesien. Dengan sangat mudah misalnya, kita bisa menemukan banyak produk-produk bajakan yang dijual di berbagai pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Tidak sedikit dari produk-produk tersebut yang diproduksi dari negara-negara lain, dan diimpor ke negara kita.

Barang-barang bajakan yang dijual di berbagai macam pertokoan dan pusat perbelanjaan tersebut sangat beragam, mulai dari barang-barang fashion, seperti tas dan pakaian, hingga berbagai barang-barang elektronik seperti laptop dan telepon genggam. Harga yang ditawarkan juga tentunya jauh di bawah dari barang-barang aslinya, yang tentunya menjadi daya tarik utama bagi jutaan pembeli untuk mengeluarkan uangnya demi mendapatkan barang-barang tersebut.

Salah satu negara yang menjadi negara produsen barang-barang bajakan misalnya, adalah China. Sudah menjadi rahasia umum bahwa China saat ini menjadi negara pusat produsen barang-barang bajakan dunia, dan barang-barang tersebut dieskpor ke hampir seluruh penjuru dunia. Setidaknya, 80% dari seluruh barang-barang konsumen bajakan di seluruh dunia diproduksi di China (daxueconsulting.com, 7.4.2021).

Indonesien sendiri juga menjadi salah satu negara sasaran penjualan barang-barang bajakan yang berasal dari China. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Indonesien merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang tentunya menyediakan pangsa pasar yang sangat besar untuk barang-barang tersebut. 

Hal ini tentu membuat lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah masuknya barang-barang tersebut. Pada bulan November tahun 2021 lalu misalnya, Bea Cukai kota Semarang misalnya, berhasil menyita lebih dari 200.000 pulpen merek Standard bajakan asal China (jateng.inews.id, 11.06.2021).

Bila hal Tersebut Tidak Diatasi, Maka Fenomena Tersebut Akan Sangat Merugikan Bagi Indonesien, Apalagi Bila Yang Dibajak Tersebut Adala Produk-Produk Yang Diproduksi Oleh Produsen Dalam Negeri. Pulpen Standard Yang Dibajak aus China und Disita Oleh BEa Cukai Tersebut Misalnya, Merupakan Produk Buatan Dalam Negeri, Dan Bila Pembajakan Tersebut Tidak Ditindak Maka Tentu Akan Sangat Merugikan Perusahaan Standard Yang Berasal Dari Indonesien.

Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk-produk yang akan dieskpor suatu negara, termasuk juga Indonesia, ke negara gelegen. Negara-negara yang mampu menyediakan ekspor barang-barang yang berkualitas tinggi memiliki potensi untuk tumbuh jauh lebih cepat, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan salah sati faktor yang menunjang hal tersebut (Gideon, 2019).

Pelindungan kekayaan intelektual yang kuat memberikan setidaknya dua manfaat besar yang dapat menunjang peningkatan kualitas ekspor suatu negara. 

Pertama, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual, maka para produsen bisa dapat dengan lebih mudah untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki sebagai jaminan sebagaimana aset tangible lainnya untuk mendapatkan modal. 

Sementara yang kedua, dengan dilindunginya hak kekayaan intelektual secrara kuat, maka hal tesebut akan memberikan insentif lebih besar bagi para produsen untuk berani mengambil resiko lebih untuk berinovasi (Gideon, 2019).

Sebagai penutup, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan di Indonesia, terlebih lagi di era globalisasi seperti di abad ke-21 ini, di mana arus perdagangan semakin bebas dan terbuka. 

Hal ini bukan hanya sangat penting untuk melindungi produsen dalam negeri di Indonesia dari pembajakan, namun juga untuk meningatkan kualitas ekspor barang-barang di Indonesia yang dijual ke luar negeri.

Ursprünglich veröffentlicht hier

¿Por qué es un error la guerra contra la nicotina?

Los gobiernos alrededor del mundo continúan declarando guerras sin fundamentos, ilógicas y que terminan causando graves daños a los individuos de la sociedad. Una de estas guerras es la poco conocida pero extremadamente padecida „guerra contra las drogas“, iniciada en los años setenta y continuada por prolongadas administraciones de los Estados Unidos con la finalidad de perseguir la producción, el consumo y el comercio de ciertas sustancias psicoactivas, generando con ello un caos de narcoviolencia a lo largo de América Latina (un proceso similar al que se vio en Estados Unidos en los años veinte, tras la famosa „Ley Seca“ o la prohibición del Alcohol, que desencadenó en la aparición de personalidades como Al Capone, Mafia und Gewalt).

La prohibición del Alcohol en los Estados Unidos fue un completo desastre que condujo a un mayor consumo de Alcohol, un consumo no seguro, y generó enormes cárteles. La guerra contra las drogas en todo el mundo es un completo fracaso y en muchos casos resultó en politicas contraproducentes. Restringir o incluso prohibir la nicotina para adultos impulsará las actividades del mercado negro y, al mismo tiempo, aumentará el consumo de productos ya prohibidos. 

Sigamos los ejemplos de política pública que han dado buenos resultados, como es el caso de Portugal, un país que ha despenalizado todas las drogas y en los últimos veinte años incluso ha reducido los niveles de consumo, llegando a ser uno de los países de la Union Europea con menor consumo de drogas como la heroína.

La equivocada guerra contra la nicotina

Este detalle trae a colación el informe publicado recientemente por el Consumer Choice Center y the World Vapers' Alliance, donde hacen énfasis en la declarada guerra contra la nicotina, señalando que hay razones empíricas para acabar con dicha guerra. Durante decadas, la nicotina ha sido sinónimo de fumar. Esto hizo que la mayoría de la gente creyera que la nicotina an sich es la razón principal de los efectos negativos para la salud causados ​​​​por fumar. Si bien está claro que la mayoría de las personas no deberían comenzar a consumir nicotina si aún no lo hacen, es hora de evaluar la nicotina de manera total.

„le han quitado a los consumidores la capacidad de elegir un método alternativo que podría ayudarlos a dejar un producto que causa todavía mayores daños a la salud“.

Como todas las guerras contra todo tipo de sustancias, esta guerra contra la nicotina ignora la evidencia científica. El Servicio Nacional de Salud Británico, que sigue un enfoque pragmático hacia el consumo de nicotina y el vapeo, afirma que „si bien la nicotina es la sustancia adictiva de los cigarrillos, es relativamente inofensiva. Casi todo el daño por fumar proviene de los miles de otros químicos en el humo del tabaco, muchos de los cuales son tóxicos”.

Los expertos están de acuerdo en que, a lo que al tabaquismo respekta, el enemigo es el humo y no la nicotina. Lo que debería llevarnos a preguntar: ¿cómo colaboramos a que las personas dejen de fumar?

Gobiernos nacionales o estatales a lo largo del mundo le han dado una respuesta (errónea y carente de respaldo científico) a dicha pregunta. ¿La solución? Pues verbieten die alternativen Methoden para dejar de fumar, como por ejemplo el vapeo, que han ayudado a muchas personas a dejar el cigarrillo tradicional. Esto a pesar de que los datos muestran que los riesgos del vapeo y del tabaco son muy diferentes.

Als es lo han hecho estados como Michigan y Massachusetts en los Estados Unidos, verbietet el acto de vapear o los productos de vapeo, mientras han dejado los cigarrillos tradicionales en venta libre. El problema aquí no es que „tampoco han prohibido el cigarrillo tradicional“, sino que le han quitado a los consumidores la capacidad de elegir un método alternativo que podría ayudarlos a dejar un producto que causa todavía mayores daños a la salud.

Cabe remarcar que esto no es una apología de las drogas, de la nicotina, del cigarrillo o de lo que fuera. Es, simplemente, como lo señaló el autor Thomas Szasz (1920-2012), „el derecho a consumir“.

En el informe titulado „Krieg gegen das Nikotin“ se señalan seis razones por las cuales la guerra contra la nicotina debe terminar: 

  1. La gente konsumiere Nikotin, pero fallece por fumar tabaco.
  2. La nicotina en parches y chicles no es un problema; tampoco debería serlo en una bolsa o un vaporizador.
  3. La adicción es compleja y no se resolverá combatiendo la nicotina.
  4. La nicotina tiene beneficios terapéuticos.
  5. La concepción errónea de la nicotina obstaculiza el progreso.
  6. La prohibición nunca funciona.

Gracias a la innovación, el consumo de nicotina puede por fin desvincularse de los efectos peligrosos del tabaquismo y, port tanto, ayudar a millones de fumadores a mejorar su salud. Nein obstante, la nicotina es demonizada. Lo mismo sucede con el vapeo, que, „como puede contener nicotina“, hay que prohibirlo. Entonces, ¿por qué los chicles y parches, que por cierto contienen nicotina, no son prohibidos? 

¿Cuál es la solución?

El punto está en que no hay que prohibir, hay que Permitir y respetar la plena libertad del consumidor y del que quiere buscar métodos alternatives como el vapeo para dejar de fumar, así como encabezar campañas desde organizaciones de la sociedad civil para ayudar a concientizar sobre los daños que causa a la salud el acto de fumar.

Como señala Vaping Today, „defendamos la reducción de daños para salvar vidas y opongámonos al paternalismo que privat a los consumidores de la posibilidad de elegir“.

Reducir el número de fumadores y Permissionirles cambiar de forma rápida y eficaz a una alternativa menos perdirectional debería ser una de las principales prioridades de los gobiernos y los organismos de salud pública de todo el mundo. Por este motivo, nos tocará seguir persistiendo en acabar con las incongruentes prohibiciones al vapeo ya cualquier otra alternativa que ayude a la gente. Menos prohibiciones, más soluciones.

Ursprünglich veröffentlicht hier

„นิโคติน“ แพะรับบาป ความเข้าใจที่ยังไม่เข้าใจ

" ทั่วโลกจะคลี่คลายลง

แต่ สถานการณ์ ด้าน สาธารณสุข ยัง คง เป็น ปัญหา มา อย่าง ต่อเนื่อง คือ คือ คือปัญหาจากการสูบบุหรี่ ที่ ทุก ประเทศ ทั่ว โลก ทั้ง ประเทศ ไทย ต่าง พยายามหาวิธี แก้ไข กัน มา ตลอด หลาย ทศวรรษ ทศวรรษ

" ร้อยละ 25 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มกลายเป็นที่นิยม ในขณะที่ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา จำนวนยอดขายบุหรี่ในประเทศญี่ปุ่นลดลงถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีอันตรายน้อยกว่า เช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิด ไม่ เผา ไหม้ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ เพิ่ม เพิ่ม เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ใน พ พ. 2562

ตัวเลขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชี้ได้ว่า ผู้ ที่ ต้องการ นิโคติน จะ ยัง คง ใช้ นิโคติน ต่อ ไป แต่ อาจ จะ ทาง เลือก ที่ เป็น อันตราย น้อย กว่า มา การ สูบ สูบ บุหรี่ “

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Die hektische Täuschung der Demokraten über Forever Chemicals

Die Amerikaner sehen sich mit höheren Preisen für fast alles konfrontiert, was sie verwenden, von Lebensmitteln bis hin zu üblichen Haushaltsprodukten. Anstatt nach Lösungen zu suchen, sind die Demokraten dabei, die Dinge noch schlimmer zu machen, indem sie eine Klasse von Chemikalien verbieten, die in der Herstellung verwendet werden und Produkte besser und billiger machen. Mit anderen Worten, aufgepasst, Verbraucher. Sie sind dabei, weniger für Ihr bereits belagertes Geld zu bekommen.

Per- und Polyfluoralkyl-Substanzen (PFAS), auch bekannt als menschengemacht oder, wie die Aktivisten sie gerne nennen, „Forever Chemicals“, sind die neueste Ergänzung der langen Liste von Umwelt-Boogeymen, die für alles verantwortlich gemacht werden verursacht Krebs bis hin zu Unfruchtbarkeit, Schilddrüsenproblemen und einer Vielzahl anderer Gesundheitsprobleme. Auf der Suche nach einer schnellen Lösung bewegen sich die demokratischen Gesetzgeber auf ein vollständiges PFAS-Verbot zu, das eine vielfältige Gruppe von mehr als 4.000 Chemikalien verbieten würde, unabhängig von ihren individuellen Risiken, Vorteilen und der Verfügbarkeit zuverlässiger Ersatzstoffe.

Das PFAS Action Act war eingeführt im April 2021 und im Juli vom Haus verabschiedet. Rep. Debbie Dingell (D-Mich.), eine Sponsorin der Rechnung, genannt PFAS „eine dringende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt“. Dennoch ist es Alarmismus – nicht Beweis – der die PFAS-Gesetzgebung der Demokraten antreibt. Die Annahme hinter ihrem Ansatz ist, dass PFAS-Chemikalien alle die gleichen Risiken tragen. Sie nicht. PFAS-Chemikalien haben ein breites Anwendungsspektrum und werden je nach Umgebung unterschiedlich abgebaut.

Da PFAS eine Gesundheitsbedrohung darstellt, stützen Studien diese Behauptung nicht. Im Dezember 2021 die Australian National University veröffentlicht eine bahnbrechende Studie über PFAS. Eines der wichtigsten Ergebnisse war, dass die Exposition gegenüber PFAS in betroffenen Gemeinden fast ausschließlich aus Wasser und Löschschaum stammt. Das ist ein Problem, denn diejenigen, die kontaminiertes Wasser trinken oder kontaminierte Lebensmittel aus lokalem Anbau essen, sind dem höchsten Risiko von PFAS-assoziierten Gesundheitsproblemen ausgesetzt. Das Problem ist jedoch nicht die Existenz oder Verwendung der Chemikalie. Es sind unverantwortliche und illegale Produktionsprozesse. Die Sicherstellung, dass diese Chemikalien ordnungsgemäß verwendet werden, sollte die Regulierung vorantreiben.

Während die australische Studie herausfand, dass die PFAS-Exposition (PFOA und PFOS) den Cholesterinspiegel erhöhte, wurden andere Risiken nicht bestätigt. Trotzdem neue Forschung veröffentlicht in der Fachzeitschrift Environmental Research stellt fest, dass es oft unzureichende Daten gibt, die die PFAS-Exposition bei einer bestimmten Krankheit belegen.

PFAS kann in Haushaltsgegenständen und anderen gängigen Konsumgütern gefunden werden – wie Mobiltelefonen, medizinischen Geräten und Lebensmittelverpackungen. Diese Chemikalien werden auch in Krankenhäusern gefunden. OP-Kittel, antimikrobielle Vorhänge und Bodenbeläge enthalten alle PFAS, um Ärzte, Krankenschwestern und anderes medizinisches Personal während Operationen vor Infektionen zu schützen. Wasser-, Säure- und Ölbeständigkeit sind einige der Hauptmerkmale, die PFAS schwer zu ersetzen machen.

Anstatt Verbote zu erlassen, wäre ein klügerer Weg, PFAS anzugehen, diese Chemikalien einzeln zu bewerten, damit diejenigen Chemikalien, die ein erhebliches Risiko für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden darstellen, angemessen reguliert werden können.

Um den Einsatz von PFAS zu reduzieren, bedarf es nicht der überbordenden Hand der Regierung – das geschieht bereits. Dank der Selbstregulierung der Industrie ist die Verwendung von PFAS zurückgegangen. Und laut einem toxikologischen Profil für Perfluoralkyle aus dem Jahr 2018 der Agency for Toxic Substances & Disease Registry „waren industrielle Freisetzungen rückläufig seit Unternehmen in den frühen 2000er Jahren damit begannen, die Produktion und Verwendung mehrerer Perfluoralkyle einzustellen.“ Auch trotz Alarmismus hat der Bericht keinen kausalen Zusammenhang zwischen Perfluoralkylen und schwangerschaftsinduziertem Bluthochdruck, verminderter Antikörperreaktion auf Impfstoffe oder anderen berichteten Zusammenhängen gefunden.

Es ist wichtig, Behauptungen über den Zusammenhang zwischen PFAS und gesundheitlichen Auswirkungen mit einer Prise Salz zu nehmen. Über 200 Versuchstierstudien fanden den auf den ersten Blick überzeugenden Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber PFAS und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Bedeutung dieser Schlussfolgerungen für die Politikgestaltung wird jedoch überschätzt. Eine Überprüfung der Laborstudien gefunden Sie verwendeten viel höhere PFAS-Expositionswerte als die in der Allgemeinbevölkerung beobachteten. Mit anderen Worten, diese Studien replizieren nicht, wie Menschen mit diesen Chemikalien in Kontakt kommen.

Amerikanische Verbraucher werden die Rechnung für den PFAS-Alarmismus der Demokraten bezahlen müssen. Angesichts der steigenden Inflation würde man erwarten, dass sich die Regulierungsbehörden von Beweisen leiten lassen. Die Risiken, die mit PFAS-haltigen Konsumgütern verbunden sind, bestehen nicht, aber das vorgeschlagene Verbot ignoriert dies bequem. Die gestiegenen Produktionskosten – und die Schwierigkeit, Ersatzstoffe für PFAS zu finden – werden an die Verbraucher weitergegeben.

Eine weitere Tatsache, die von den Demokraten ignoriert wird, ist, dass dieses Verbot die Produktion oder Verwendung von PFAS-Chemikalien nicht einstellen wird. Es wird es einfach in Länder wie China verlagern, wo die Vorschriften lockerer sind. Das bedeutet, dass das PFAS-Gesetz nichts weiter tun wird, als die Amerikaner ärmer und weniger sicher zu machen.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Bewitterung des Wandels: Warum Regierungen Innovation priorisieren müssen

Innovation ist ein Treibstoff, der die erfolgreichsten Organisationen des Privatsektors antreibt. Ihr unermüdliches Streben nach neuen Produkten, Prozessen und Systemen im Wettbewerb hat Privatunternehmen zum Synonym für Agilität, Fortschritt und Proaktivität gemacht. Indem sie das gleiche Maß an Innovation in den öffentlichen Sektor einbringen, können Regierungen die Effizienz steigern, Ausgaben reduzieren und Krisen meistern.

Die Pandemie hat einige Länder und Regierungen auf See gelassen. Es hat die Notwendigkeit widerstandsfähigerer Regierungsmodelle aufgezeigt, die schnell und entschlossen handeln können. Technologien wie Big-Data-Analysen, Drohnen und künstliche Intelligenz können die Entscheidungsfindung informieren und unterstützen und gleichzeitig dazu beitragen, Richtlinien umzusetzen und ihren Erfolg zu messen.

„Regierungsinnovation ist die Grundlage jeder Entwicklung und ein Motor für die Gestaltung der Zukunft“, sagt Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai. „Ich glaube, dass die VAE viel Erfahrung und Fachwissen auf diesem Gebiet teilen können.“

Im Januar wurden die VAE für ihre Reaktion und Widerstandsfähigkeit gegen Covid-19 von der weltweit an erster Stelle eingestuft Pandemie-Resilienz-Index 2022, das von der in den USA ansässigen Interessenvertretung Consumer Choice Centre finanziert wird. Und während wir aus der Gesundheitskrise herauskommen, zeigt auch unsere Wirtschaft eine solide Erholung.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Pentingnya Memahami Langkah Mengurangi Dampak Buruk dari Rokok

Rokok saat ini merupakan salah satu permasalahan Kesehatan Publik Terbesar Yang Dihadapi Oleh Berbagai Negara di Dunia, Termasuk Juga Indonesien. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, rokok merupakan sumber berbagai penyakit kronis yang sangat berbahaya, seperti kanker penyakit jantung.

Di negara kita sendiri, rokok sebagai salah satu masalah kesehatan öffentlich yang sangat besar merupakan pengetahuan yang sudah sangat umum. Indonesien Sendiri Merupakan Salah Satu Negara Dengan Tingkat Perokok Yang Paling Tinggi di Dunia. Di negara kita pada tahun 2021 lalu, diestimasi setidaknya ada 65 juta perokok dewasa di tanah air. Angka ini belum termasuk para perokok di bawa umur (finance.detik.com, 22.8.2021).

Angka yang tinggi ini tentu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jumlah perokok yang sangat tinggi di Indonesia sendiri tentunya telah memberikan beban biaya yang sangat besar terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2021 lalu misalnya, berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, biaya yang dikeluarkan oleh sistem kesehatan publik di Indonesia (atau BPJS) karena penyakit yang disebabkan oleh rokok sebesar 10-15 triliun rupiah (finansial.bisnis.com, 13/12 /2021).

Jumlah ini tidak mencakup biaya yang dikeluarkan selain dari sistem BPJS. Secara total, diperkiarakan biaya medis yang dikeluarkan untuk pengobatan berbagai penyakit yang disebabkan karena rokok sebesar 17-27 triliun rupiah. Jumlah uang yang harus dikeluarkan tersebut tentu merupakan jumlah yang tidak kecil.

Untuk itu, tidak mengherankan bila berbagai pemerintahan di banyak negara di dunia memberlakukan berbagai aturan yang ditujukan untuk mengurangi hingga melarang warganya untuk mengkonsumsi produk-produk rokok. Berbagai aturan tersebut sangat bervariasi dari berbagai negara, mulai dari pengenaan kebijakan cukai atau pajak yang tinggi, larangan rokok dengan rasa tertentu, hingga larangan total untuk seluruh kegiatan produksi dan konsumsi rokok.

Pemerintah Indonesia sendiri juga menerapkan berbagai aturan und kebiajkan publik yang ditujuan untuk mendorong seseorang berhenti merokok, atau setidaknya mengurangi insentif seseorang untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk tersebut. Salah satu kebijakan yang diberlakukan untuk hal tersebut adalah melalui kebijakan cukai rokok yang tinggi.

Kebijakan cukai rokok ini tentu merupakan kebijakan yang sudah diketahui oleh banyak warga Indonesien. Angka cukai rokok in Indonesien juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di awal tahun 2022 ini misalnya, pemerintah kembali meningkatkan cukai hasil tembakau, yang tentunya termasuk juga produk-produk rokok, sebesar 12% (newssetup.kontan.co.id, 24.12.2021).

Kebijakan ini tentu merupakan hal yang bisa dimengerti. Secara sekilas, bila pemerintah menaikan harga suatu barang untuk dijual, sangat rasional bagi kita untuk beranggapan bahwa hal tersebut akan mengurangi insentif seseorang untuk membeli produk tersebut. Tetapi, ternyata ada pula kebijakan lain yang bisa diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi Damak buruk, atau yang dikenal dengan nama „Schadensminderung“.

Schadensminderung sendiri merupakan kebijakan yang diberlakukan bukan dengan melalui semakin mempersulit konsumen produk-produk tertentu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti rokok, untuk mendapatkan produk tersebut. Tetapi, hal tersebut dilakukan melalui dengan memberikan alternatif produk-produk lain yang lebih tidak berbahaya dan memiliki Damak buruk yang lebih kecil bagi para konsumen tersebut, agar mereka bisa perlahan-lahan menghilangkan kebiasaannya untuk mengkonsumi produk-produk yang sangat berbahaya.

Selama 15 tahun terakhir, kita sudah menyaksikan munculnya berbagai teknologi yang ditujukan untuk mengurangi Damak buruk dari konsumsi rokok konvensioanl yang dibakar. Beberapa teknologi dan produk-produk tersebut diantaranya adalah roko elektronik, alat untuk memanaskan tetapi tidak membakar tembakau (Heat-not-burn), dan permen yang mengandung nikotin tetapi tidak mengandung tembakau sama sekali (Consumer Choice Center, 2022).

Tetapi, tidak sedikit kebijakan yang diberlakukan di berbagai negara yang justru menyamakan seluruh produk alternatif tersebut dengan produk rokok tembakau konvensional yang dibakar, meskipun berdasarkan penelitian produk-produk tersebut memiliki Damak negatif yang jauh lebih kecil dengan rokok konbavensional yang. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan öffentlich asal Inggris, Public Health England (PHE) misalnya, menyatakan bahwa rokok elektronik atau vape 95% lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar (theguardian.com, 28.12.2018).

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan dan membuat kebijakan publik yang dapat mempermudah mereka yang kecanduan rokok terhadap akses kepada produk-produk lain yang lebih tidak berbahaya. Pada saat yang sama, kita perlu juga mengkampanyekan mereka yang tidak merokok untuk tidak mengkonsumsi produk-produk tembakau, meskipun itu produk-produk tembakau alternatif yang lebih aman.

Sebagai penutup, hak untuk hidup sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Menyediakan dan mempermudah fragt terhadap produk-produk tembakau dan nikotin alternatif yang jauh tidak berbahaya merupakan salah satu bagian untuk membantu mereka yang sudah kecanduan rokok untuk menghentikan kebiasaannya yang sangat berbahaya.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Blockierung von Zigarettenalternativen als Ursache für den Anstieg der Raucherquote in den USA

Das Rauchen von Zigaretten in den Vereinigten Staaten stieg zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten inmitten der hartnäckigen Lobby der öffentlichen Gesundheit gegen weniger schädliche Alternativen wie E-Zigaretten und erhitzte Tabakprodukte, so eine internationale Verbrauchervertretung.

„Nichts war in unserem heutigen Zeitalter ungeheuerlicher und schädlicher als die anhaltende Leugnung des Schadensminderungswertes von Nikotinverdampfungsprodukten und anderen Alternativen zu Zigaretten durch die Lobby des öffentlichen Gesundheitswesens“, sagte der stellvertretende Direktor des Consumer Choice Center (CCC), Yaël Ossowski, in einem Blogbeitrag auf der Website der Organisation.

Der Cigarette Report 2020 der Federal Trade Commission zeigte, dass die Zigarettenverkäufe in den Vereinigten Staaten den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten erreichten. Die Gesamtzahl der von den großen Herstellern verkauften Zigaretten stieg im Jahr 2020 um 0,4 Prozent auf 203,7 Milliarden Einheiten gegenüber 2019. Dies war der erste Anstieg des Zigarettenabsatzes seit 20 Jahren.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Scrolle nach oben
de_DEDE