Kebijakan yang mendukung globalisasi dan ekonomi terbuka saat ini seakan mengalami penurunan popularitas. Di berbagai negara, kelompok populis mendapatkan peningkatan suara, dan tidak sedikit yang berhasil memenangkan pemilu.

Globalisasi dan perdagangan bebas dianggap oleh sebagian pihak sebagai akar dari segala masalah ekonomi yang menimpa para pekerja dan pelaku usaha di berbagai negara. 

Untuk itu, kebijakan ekonomi terbuka harus dibatasi melalui berbagai kebijakan proteksionis, seperti tarif dan juga kuota, dengan dalih untuk melindungi kepentingan dalam negeri.

Tidak hanya di Amerika Serikat, Indonesia sendiri juga mengalami gelombang peningkatan skeptisisme hingga penolakan terhadap kebijakan ekonomi terbuka dan perdagangan bebas. 

Dengan mudah kita bisa menemukan berbagai politisi dan para pembuat kebijakan yang menolak keras kebijakan tersebut, dan mendukung adanya pembatasan perdagangan bebas.

Beberapa waktu lalu misalnya, muncul wacana mengenai kebijakan untuk menerapkan biaya tarif yang tinggi terhadap barang-barang impor, khususnya dari China. Tidak tanggung-tanggung, tarif yang dikenakan cukup tinggi, hingga mencapai 200 persen, untuk menyikapi banjirnya barang-barang dari China di tanah air (cnnindonesia, 5/7/2024).

Barang-barang yang berasal dari China tersebut sangat beragam, dan kebanyakan merupakan barang-barang konsumsi sehari-hari seperti pakaian dan produk-produk tekstil. Tidak hanya itu, barang-barang yang menjadi bahan industri seperti baja misalnya, juga berpotensi akan terkena biaya tarif sebesar 200 dari pemerintah (cnnindonesia, 5/7/2024).

Wacana mengenai kebijakan tersebut sendiri pada awalnya memang digaungkan pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, di beberapa bulan terakhir pemerintahan Beliau. Pada bulan Oktober lalu, Indonesia melantik presiden baru, yakni Prabowo Subianto. Namun, belum ada pernyataan eksplisit dari pemerintahan yang baru untuk menganulir atau membatalkan kebijakan tersebut.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa banyak pejabat tinggi seperti menteri yang sebelumnya menjabat di bawah Presiden Joko Widodo yang sekarang juga kembali menjabat. Oleh karena itu, wacana kebijakan tarif tersebut merupakan hal yang masih memiliki kemungkinan untuk diterapkan.

Adanya wacana mengenai kebijakan penerapan tarif 200% tersebut tentu merupakan hal yang sangat patut untuk kita perhatikan, karena dampaknya akan terasa langsung bagi banyak lapisan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berdampak kepada jutaan konsumen, tetapi juga ke berbagai pelaku usaha di Indonesia.

Barang-barang tekstil dari China yang terancam terkena tarif misalnya, bukan hanya barang-barang produksi, tetapi juga barang-barang konsumsi. Semakin meningkatnya harga barang-barang tekstil seperti pakaian yang disebabkan oleh tarif yang tinggi tentu akan semakin menambahkan beban bagi dompet konsumen di Indonesia, karena mereka harus membayar harga jauh lebih tinggi (kompas.com, 4/7/2024).

Tidak hanya dari sisi konsumen, para pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan pakaian misalnya, juga akan mengalami tantangan yang berat. Saat ini, tidak sedikit dari pedagang tersebut yang mendapatkan marjin keuntungan dari omset yang sangat kecil dari barang yang dijualnya. Pedagang pakaian di pasar Tanah Abang misalnya, yang merupakan salah satu pasar terbesar di Jakarta, mengalami pendapatan yang terus menurun hingga hanya mendapatkan omset sekitar 2-3 juta rupiah per hari (sindonews.com, 13/8/2024).

Dari angka omset tersebut, margin yang didapatkan rata-rata pedagang pakaian di pasar diperkirakan sekitar 20-30%, atau sekitar 400-900 ribu per hari (cekbeli.com, 8/1/2025). Adanya biaya tarif yang sangat tinggi tentu akan semakin memperkecil marjin tersebut, dan tidak mustahil akan mengancam berbagai pedagang pakaian di Indonesia untuk gulung tikar.

Wacana mengenai kebijakan untuk menerapkan tarif yang tinggi ini juga mendapat respon kritik di parlemen dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu anggota komisi 6 DPR misalnya, mengatakan bahwa kebijakan ini tidak menjamin akan menekan jumlah barang impor, dan justru akan berpotensi meningkatkan peredaran barang-barang impor ilegal (liputan6.com, 1/7/2024).

Dari aspek diplomasi, kebijakan pengenaan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor dari China tentu menimbulkan risiko yang tidak kecil. Lembaga think tank peneliti ekonomi dan politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) misalnya, kebijakan ini berpotensi bisa menjadi boomerang bagi perekonomian Indonesia (tempo.co, 1/7/2024).

Indonesia misalnya, merupakan salah satu negara anggota World Trade Organization (WTO). Penerapan kebijakan untuk mengenakan tarif yang tinggi tersebut berpotensi akan membuat Indonesia digugat oleh negara-negara anggota WTO lainnya, seperti China, atau pun negara lain yang barang ekspornya ke Indonesia dikenakan tarif yang tinggi oleh pemerintah (tempo.co, 1/7/2024).

Selain itu, bukan tidak mungkin pula, kebijakan tarif ini akan menimbulkan tindakan pembalasan dari negara lain seperti China untuk menerapkan tarif yang tinggi bagi barang-barang dari Indonesia. Dengan demikian, hal ini berpotensi akan menimbulkan lanskap perang dagang baru, yang tentunya tidak akan menguntungkan siapa pun, dan justru akan merugikan para konsumen dan juga berbagai pelaku usaha (tempo.co, 1/7/2024).

Hal yang harus menjadi fokus Indonesia harusnya adalah bukan membatasi perdagangan dan menerapkan kebijakan proteksionisme yang ketat, melainkan harus beruapaya untuk memperkuat kualitas dan daya saing industri domestik. Hal ini mencakup berbagai langkah, seperti inovasi, meningkatkan teknologi, dan juga mengembangkan keterampilan.

Sebagai penutup, di era globalisasi dan interdependesi ekonomi antar negara yang semakin kuat, tentu Indonesia harus mampu berkompetisi dengan negara-negara lain untuk menyediakan produk dan jasa yang inovatif dna berkualitas. Hal tersebut tentu harus dicapai dengan memperbaiki kualitas manusia agar dapat semakin inovatif dan meningkatkan keterampilan, bukan dengan menutup dan membatasi perdagangan yang nantinya akan menimbulkan dampak yang kontraproduktif.

Originally published here

Today, on the day of President-elect Trump’s second inauguration, his proposed Day One actions are beginning to take shape. Axios reportsTrump is now weighing immediate tariffs on Canada and Mexico under the guise of a “national economic emergency.” With Canada ramping up its plans for retaliatory tariffs to slam America “dollar for dollar,” cooler heads in the new Trump administration must prevail if Americans are going to be spared the blow to their household budgets. 

Trump understands the practical politics of having leverage over both allies and opponents, but he risks losing all of it in a North American trade war.  

Trump ran in 2024 on his plan to saddle Canada and Mexico with a 25 percent tariff as leverage to get their help on his immigration agenda, but the fact remains that Trump’s voters will be the ones feeling the direct impact. Day 1 tariffs would make February’s Super Bowl the most expensive for consumers in recent history.  

Trump ally and fellow TV star Kevin O’Leary of the hit show Shark Tank has been making the rounds on air, telling Trump to be “hardcore” with tariffs on China. He even suggested China could see “riots in the streets” if Trump targeted China’s consumer exports, which explains the massive influx of Chinese goods into the U.S. in December.  

North America as a trading block is uniquely positioned to thrive during the Trump administration, but instead of promoting growth and lower costs for Americans, framing a destructive trade war is all that’s being discussed. The sophisticated supply chain integration between the U.S. and Canada has resulted in lower prices for consumers, especially when it comes to automobiles. In 2022, Canada exported $12.9 billion in motor vehicle parts and accessories, with $11.4 billion of that flowing directly to the U.S.  

In Michigan, 13 percent of the state’s gross state product is reliant on Canadian automotive trade. What’s the point of expanding U.S. oil production and lowering the price of gas at the pump if cars and auto parts are just going to get more expensive nationwide? Considering that $132 billion in oil and petroleum flows from Canada into the U.S. every year, it’s highly unlikely the Trump administration could replace that oil with American product fast enough to avoid sticker shock at gas stations.

Trump and his Canadian bargaining partners don’t seem very committed to rolling back the painfully high costs of living that marked the Biden years; instead, they’re shifting the costs to new sectors.  

Everyday Canadians would face significant hardships from a 25 percent tariff on exports to the U.S. Even without the almost certain costs of retaliation, bread in Canada could climb from $3.50 to $5.00 per loaf. Spread across the grocery sector, it amounts to thousands lost annually to price hikes. Atop inflated prices, job losses due to corporate cost-saving measures could spell catastrophe for Canada.  

Trump’s hardball mindset is that this is Canada’s problem and that it can be solved simply by submission to his demands, but it’s more likely that the U.S. will then be thrown into a “shallow recession” before he’s even finished decorating the West Wing. As O’Leary warned about potential unrest in China, unhappy Americans dissolve any leverage Trump and Republicans in Congress may have in this trade standoff.  

To get a better look at the potential repercussions, we can look at the effects of the 1930 Smoot-Hawley Tariff Act, which imposed tariffs on tens of thousands of imported goods in an attempt to protect American farmers and industry during the Great Depression. The result was an international trade war that caused global trade to fall by 66 percent and U.S. exports and imports by about two-thirds, effectively worsening and prolonging the Great Depression in the U.S.  

Of course, Canada responded to Smoot-Hawley in the same way Ottawa is planning right now, sparking their own economic depression north of the border. It’s the epitome of the phrase “cutting off your nose to spite your face.”  

At the very least, President Trump should not pursue rash day-one tariffs after his inauguration is over. The market shock will be severe. At best, trade negotiations should proceed with caution and tariffs should be recognized as the tax on consumers that history has shown them to be.  

Reality must be our guide if North America is going to rebound and unlock its economic potential in the years to come. Canada and the U.S. can both thrive, and that means we must come together.  

Originally published here