fbpx

Giorno: 17 marzo 2021

La crisi dell'obesità? L'innovazione, non la tata, ridurrà le nostre calorie

La crisi dell'obesità in Gran Bretagna è acuta e urgente. La decisione del governo di affrontare il problema come priorità numero uno per la salute pubblica ha una base empirica. I britannici sono più grassi che mai, con l'eccesso di grasso corporeo responsabile Di più morti rispetto al fumo ogni anno dal 2014. Ma per quanto valide possano essere le preoccupazioni per la salute pubblica, quando vengono tradotte in politica, ci troviamo a imbatterci in un mondo di problemi.

Qualche anno fa piaceva a Boris Johnson parlare sull'eliminazione del "continuo brivido dello stato balia". Lui una volta promesso porre fine alle “tasse sul peccato” sulle bevande zuccherate. Gli piaceva parlaresulla Gran Bretagna come “terra di libertà” e, per molti, ha rappresentato una rottura con il passato. Theresa May aveva denunciato quella che ha definito la "destra libertaria" al momento della sua elevazione al numero 10 di Downing Street, optando invece per "un nuovo centro". Boris, ci assicuravano, sarebbe stato qualcosa di completamente diverso.

Allora come siamo arrivati qui? In qualche modo siamo arrivati a un punto in cui i pilastri della strategia anti-obesità del governo sono i regressivo tassa sullo zucchero – che rimane saldamente in vigore – insieme a una pubblicità draconiana bandire su cibi ricchi di sale, zucchero o grassi. Più un bizzarro £ 100 milioni finanziare che, in un modo o nell'altro, presumibilmente aiuterà le persone a perdere peso e tenerle lontane.

Tra il vecchio Boris e il nuovo, l'uomo stesso è dimagrito dopo il suo stridente attacco di Covid-19. Dopo essere uscito dall'ospedale e essersi ripreso dal coronavirus, il Primo Ministro ha intrapreso un programma di dimagrimento personale, che gli ha permesso di diventare il ragazzo simbolo della campagna contro l'obesità del suo governo.

"Il motivo per cui ho avuto un'esperienza così brutta con la malattia", ha detto disse nell'ottobre dello scorso anno, “è che sebbene fossi superficialmente nel rosa della salute quando l'ho preso, avevo una condizione di base molto comune. Amici miei, ero troppo grasso. E da allora ho perso 26 libbre ... E continuerò quella dieta perché devi cercare l'eroe dentro di te nella speranza che quell'individuo sia considerevolmente più magro.

A parte le interpretazioni metanarrative dei testi delle canzoni degli anni '90, il punto di vista di Johnson qui è essenzialmente corretto. Tutti i dati conferma il fatto che l'obesità ha un effetto sostanziale sui pericoli posti da un'infezione da coronavirus. Ma non è chiaro perché ciò dovrebbe giustificare un abbandono dei principi di libertà a favore di un intervento statale gratuito e spesso casuale nella vita delle persone. Nessuno stato balia ha detto al primo ministro come tagliare le sue calorie. Quindi se Boris è riuscito a perdere peso da solo, perché non possiamo farlo anche noi?

Non è che non ci siano alternative sul tavolo, lasciando come unica opzione politiche costose e dannose come nuove tasse e divieti pubblicitari. Il menu di politiche anti-obesità discrete e discrete, gratuite per il contribuente, è infinito. Gli studi hanno dimostrato come semplici cambiamenti, come delimitare con nastro giallo una sezione sui carrelli spesa per ortofrutta, oppure rebranding cibi sani per renderli più appetibili ai bambini, possono avere un enorme effetto positivo in un breve periodo di tempo.

Inoltre, la Gran Bretagna ospita alcuni dei migliori scienziati e istituti di ricerca del mondo. Anche in tempi di ristrettezze economiche, grazie al lockdown, l'innovazione nel settore privato è in piena espansione. È stato di recente scoperto, ad esempio, che un farmaco per il diabete chiamato semaglutide può anche funzionare come una "cura miracolosa" per la perdita di peso. Qualcosa di semplice come la gomma da masticare senza zucchero può sopprimere l'appetito, riducendo gli spuntini malsani di a decimo, con pochissimo sforzo. Perché il governo non è entusiasta di questa pioggia costante di scoperte scientifiche?

Per qualsiasi motivo, ministri e funzionari non sono disposti a esplorare la ricchezza di opportunità per politiche di nudge gratuite e investimenti scientifici innovativi. È legato al suo modello di controllo centralizzato della dieta e sembra dipendere da ogni parola di Jamie Oliver. L'obesità si preannuncia come il prossimo disastro sanitario globale e se non stiamo attenti, se rimaniamo abbagliati da queste miopi politiche, potremmo trovarci impreparati alla prossima pandemia come lo eravamo per quella attuale.

Il governo deve farsi avanti ora e offrire soluzioni reali che funzionino. Questa è la nostra unica speranza di prevenire la catastrofe incombente.

Originariamente pubblicato qui.

Vape dan Pentingnya Mempromosikan Harm Reduction di Indonesia

Riduzione del danno merupakan istilah yang mungkin masih terdengar asing bagi banyak masyarakat Indonesia. Istilah ini umumnya merujuk pada advokasi dan upaya untuk mengurangi resiko dampak suatu hal atau perilaku yang bisa membahayakan kesehatan seorang individu, atau sebuah komunitas, seperti rokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang.

Saat ini, sudah hampir mustahil bisa dibantah lagi, bahwa obat-obatan terlarang seperti penggunaan narkoba dan zat-zat psikotropika, konsumsi rokok dan minuman beralkohol secara berlebihan, atau perilaku kegiatan seksual yang berganti-ganti pasangan adalah hal yang berbahaya. Rokok misalnya, secara ilmiah sudah terbukti dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti kanker dan serangan jantung, dan perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS.Untuk itu, advokasi riduzione del danno adalah hal yang sangat penting untuk digaungkan demi mencegah dampak buruk dari berbagai hal tersebut terhadap individu dan masyarakat. Terkait dengan penyebaran penyakit menular seksual misalnya, advokasi penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom merupakan salah satu advokasi riduzione del danno yang kerap digaungkan oleh berbagai aktivis dan organisasi-organisasi sipil.

Sementara itu, terkait dengan penggunaan zat-zat psikotropika, beberapa negara di dunia sudah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berujuan untuk riduzione del danno Damak dari zat-zat tersebut. Portogallo misalnya, pada tahun 2001 menjadi negara pelopor yang mengeluarkan kebijakan dekriminalisasi terhadap penggunaan seluruh narkoba. Tidak hanya itu, Pemerintah Portugal juga menyediakan layanan pemberian narkoba seperti heroin dan kokain kepada para pecandu dengan dosis yang dianggap aman (Time.com, 1/8/2018).

Sebagaimana dengan pengunaan obat-obatan terlarang dan perilaku seksual yang berganti-ganti pasangan, berbagai pihak juga mengusahakan upaya riduzione del danno untuk konsumsi produk tembakau seperti rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Sebagaimana yang sudah diketahui secara umum, rokok adalah salah satu produk yang pallido adiktif, dan mereka yang sudah menjadi penggunanya, terlebih yang sudah mengkonsumsi rokok setiap hari selama bertahun-tahun, sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan yang sangat berbahaya tersebut.

Indonesia sendiri misalnya, merupakan salah satu negara dengan persentase perokok aktif yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2020 lalu, 39,9% penduduk Indonesia, atau sekitar 57 juta orang, adalah perokok aktif (economy.okezone.com, 13/12/2020). Perokok di Indonesia juga didominasi oleh laki-laki dewasa, yakni sebanyak 62,9% laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok aktif (suara.com, 19/11/2020).Hal ini tentu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Konsumsi rokok yang tinggi di Indonesia telah menyebabkan banyak penyakit kronis hingga kematian yang disebabkan oleh konsumsi produk tersebut, Setiap tahunnya misalnya, di Indonesia, sekitar 225.000 orang meninggal disebabkan karena penyakit akibat penggunaan rokok (who.int, 30/5/2020).

Tingkat penggunaan rokok yang tinggi dell'Indonesia tentu juga tidak bisa dihilangkan atau diatasi dengan mudah, seperti dengan melarang paksa produk tersebut. Rokok merupakan bagian dari keseharian jutaan masyarakat Indonesia selama berhari-hari, dan pelarangan atau pembatasan penggunaan rokok tentu adalah kebijakan yang tidak efektif. Selain itu, bukan tidak mungkin langkah tersebut justru menjadi kebijakan yang kontra-produktif karena akan semakin meningkatkan penjualan rokok ilegal yang pastinya jauh lebih berbahaya karena peredarannya tidak diatur dan diregulasi oleh pemerintah.

Untuk itu, adanya produk yang lebih aman untuk dapat menggantikan rokok merupakan sesuatu yang sangat penting, demi mereduksi dampak negatif yang disebabkan dari rokok. Salah satu dari produk tersebut yang terbukti jauh lebih aman daripada rokok adalah rokok elektronik, atau yang dikenal dengan nama vape.Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan publik Inggris, Sanità pubblica Inghilterra (PHE), rokok elektronik atau vape adalah produk yang 95% lebih aman daripada rokok konvensional yang dibakar (Sanità pubblica Inghilterra, 2015). Hal ini disebabkan karena dua bahan utama yang terkandung dalam cairan yang digunakan oleh rokok elektronik adalah bahan yang dikenal dengan nama glicole propilenico (PG) dan glicerina vegetale (VG).

PG e VG sendiri adalah bahan yang digunakan untuk membentuk uap dan menambah rasa di produk rokok elektronik. Kedua bahan tersebut merupakan bahan yang umum dan digunakan dalam berbagai makanan, seperti perasa kue, dan telah dinyatakan aman oleh berbagai lembaga regulator di seluruh dunia, salah satunya adalah oleh lembaga regulasi obat dan makanan Amerika Serikat, US Food and Drugs Administration (FDA) (Food and Drug Administration statunitense, 2019). Dengan melegalkan dan menyediakan produk alternatif yang lebih aman, diharapkan per perokok di Indonesia dapat semakin terbantu untuk mereka dapat menghilangkan kebiasaan merokok mereka, yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Kebijakan yang berorientasi pada riduzione del danno terhadap dampak negatif rokok sendiri merupakan kebijakan yang sudah diberlakukan di berbagai negara, salah satunya adalah di Inggris.

Pasca laporan PHE tahun 2015 mengenai dampak vape yang lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional yang dibakar, Pemerintah Inggris lantas memberlakukan kebijakan kesehatan publik yang berorientasi pada riduzione del danno. Lembaga kesehatan nasional Inggris, servizio sanitario nazionale (NHS) misalnya, mengadvokasi penggunaan vape kepada para perokok untuk membantu mereka berhenti dari kebiasaan merokoknya. Produk-produk vape juga dijual di berbagai rumah sakit di Inggris (Centro di scelta dei consumatori, 2020).

Hal ini pula yang diungkapkan oleh Direktur Alleanza mondiale degli svapatori (WVA), Michael Landl. WVA sendiri merupakan organisasi pegiat hak-hak vapers di seluruh dunia dan untuk melawan berbagai miskonsepsi terhadap produk-produk vape, dan mendukung regulasi yang baik.Landl, dalam salah satu interview yang saya lakukan, mengatakan bahwa saat ini, Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan pallido baik terkait dengan regulasi vape. Pemerintah Inggris secara aktif mengadvokasi warganya yang perokok, yang belum siap berhenti, untuk mengganti kebiasaannya ke rokok elektronik atau vape (Landl, 2021). Dampak dari kebijakan tersebut sangat positif. Kebijakan kesehatan publik yang berorientasi pada riduzione del danno Damak rokok melalui advokasi penggunaan vape telah berhasil membuat 1,5 juta perokok di Inggris menghentikan kebiasaan merokoknya (Centro di scelta dei consumatori, 2020).

Di Indonesia sendiri, agar upaya riduzione del danno dapat berhasil, ada beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi, menulis bahwa setidaknya ada empat poin penting agar upaya riduzione del danno dapat berjalan dengan baik di negeri kita (vapemagz.co.id, 18/9/2020).

Pertama, harus ada sistem dan rezim pemerintahan yang berorientasi pada resiko untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut merupakan prasyarat pokok yang sangat penting. Kedua, harus ada sistem kelembagaan yang dapat mendukung pemberlakuan dari upaya riduzione del danno, dan harus ada sinergia yang baik antar sektor kelembagaan tersebut.

Ketiga, harus ada langkah yang menguatkan keterlibatan dari komunitas agar upaya tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir, harus ada sumber daya personil yang terampil dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan serta meyakinkan for pemangku kepentingan agar upaya riduzione del danno tersebut dapat berjalan dengan baik. Melalui keempat aspek tersebut, diharapkan upaya riduzione del danno dalam rangak mengurangi dampak negatif dari rokok bisa berjalan lancar di Indonesia.

Sebagai penutup, upaya riduzione del danno sangat penting untuk meminimalisir Damak negatif dari berbagai produk atau perilaku yang dapat membahayakan kesehatan seseorang atau komunitas. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Indonesia serta berbagai kelompok masyarakat di Indonesia dapat mendukung berbagai upaya tersebut, untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat di masa yang akan datang.

Originariamente pubblicato qui.

Lo zucchero è il nuovo tabacco. Ecco cosa dovremmo fare al riguardo!

Da qualunque parte la si guardi, la Gran Bretagna sta affrontando una crisi di obesità. UN studia sulla salute pubblica a lungo termine in Inghilterra e Scozia pubblicato all'inizio di questo mese ha raggiunto la sorprendente conclusione che l'obesità sta causando più morti del fumo, con quasi due terzi degli adulti britannici ora sono in sovrappeso.

Lo scorso anno ha messo a fuoco l'aumento dei livelli di obesità a causa dell'effetto che il sovrappeso sembra avere sulla fatalità del Covid-19. Secondo ricerca dalla World Obesity Federation, nove decessi su dieci per coronavirus si sono verificati in paesi con alti livelli di obesità, il che potrebbe in qualche modo spiegare perché il Regno Unito ha visto un aumento sproporzionato alto bilancio delle vittime.

Questo problema non è passato dal governo. Guidato da un uomo che è stato eletto su a piattaforma di fermare "il continuo strisciare dello stato balia", questo governo conservatore ha svelato una serie di politiche progettate per allentare la pressione sulle bilance britanniche, compreso lo zucchero imposta, una pubblicità di "cibo spazzatura". bandire e anche un finanziare - con un prezzo di 100 milioni di sterline - apparentemente progettato per corrompere le persone a perdere peso.

I problemi con queste politiche sono troppo numerosi per essere contati. Le tasse sul peccato colpiscono i poveri Più forte di chiunque altro, rendendo il giro di shopping settimanale più costoso per le famiglie che sono già in difficoltà. Il divieto di pubblicità di cibo spazzatura è impostato per rimuovere circa 1,7 calorie, o metà dell'apporto energetico di Smartie, dalle diete dei bambini al giorno - secondo il governo analisi della propria politica. E la versione finanziata dallo stato di Slimming World suona come qualcosa che esce da un libro pop-up di politiche. Sì, e ho!

Non è chiaro perché Boris Johnson, che è stato in grado di perdere peso dopo aver affrontato il Covid senza nessuna di queste nuove iniziative sponsorizzate dal governo, sia ora così fermamente convinto che il governo debba reprimere l'alimentazione malsana se vogliamo avere qualche speranza di rallentare l'aumento dei tassi di obesità, specialmente quando il settore privato sta facendo la maggior parte del duro lavoro volontariamente.

Tesco, ad esempio, ha recentemente ceduto alle pressioni esterne di commettere stessa ad aumentare le sue vendite di cibi sani a 65% delle vendite totali entro il 2025. Di volta in volta, quando c'è un problema che interessa alle persone, le aziende fanno di tutto per fare la loro parte, anche a scapito dei loro profitti. Abbiamo visto accadere la stessa cosa quando il mondo si è svegliato alla realtà del cambiamento climatico, con le imprese con entusiasmo iscrizione a costosi piani net-zero.

Mosse positive come questa da giganti in carica sono integrate dalla ricchezza dell'innovazione in atto intorno all'obesità. Semaglutide, un farmaco per il diabete, è stato recentemente fondare essere straordinariamente efficace nell'aiutare le persone a perdere peso. Anche qualcosa di così innocuo come la gomma da masticare senza zucchero potrebbe rappresentare solo una parte della soluzione. Datisuggerisce che il semplice atto di masticare oziosa sopprime l'appetito, risultante in una riduzione di 10% nel consumo di snack dolci e salati.

Fondamentalmente, questi notevoli passi verso una Gran Bretagna meno obesa possono avvenire senza alcun costo per il contribuente, liberi dalla morsa della burocrazia di Whitehall ea un ritmo sorprendente. Abbiamo appena vissuto un anno in cui il Governo ha pompato miliardi in un quasi inutile sistema di "test and trace" e ripetutamente non è riuscito a chiarire se bere caffè su una panchina del parco sia o meno illegale. Se c'è una lezione incontrovertibile che possiamo sicuramente trarre da ciò, è che non dovremmo lasciare compiti così importanti allo Stato.

Lo zucchero è il nuovo tabacco, quindi dobbiamo essere intelligenti nel modo in cui lo affrontiamo. Interventi governativi sporadici e mal pensati come divieto Le pubblicità della marmite non sono la risposta. L'innovazione del settore privato, non la politica centralizzata, è la migliore speranza della Gran Bretagna di dimagrire.

Originariamente pubblicato qui

Le comunità DelVal fanno causa per il diritto di vietare i sacchetti di plastica. Ma cosa dice la scienza?

All'inizio di questo mese, una manciata di comunità della Delaware Valley ha citato in giudizio lo stato per il proprio diritto di scegliere di vietare la vendita e l'uso di borse della spesa in plastica. La questione solleva interrogativi sull'autorità locale rispetto al potere statale, uno che è rimasto invischiato nelle politiche pubbliche sulla gestione della minaccia di COVID-19.

È interessante notare che la domanda che poche persone si pongono è "Cosa dice la scienza?" La risposta è molto più complicata di quanto abbiano riconosciuto gli oppositori del sacchetto di plastica.

Il 3 marzo, Filadelfia, West Chester, Narberth e Lower Merion hanno intentato causa affermando che i legislatori statali del GOP hanno violato la costituzione quando hanno inserito nel bilancio l'anno scorso il divieto di vietare sacchetti di plastica, cannucce e altri prodotti di plastica monouso. Tuttavia, gli sforzi di Philly per vietare le borse risalgono a ben prima del dicembre 2019, quando il consiglio comunale ha approvato un'ordinanza anti-borsa. Quattro precedenti tentativi di vietare l'uso di sacchetti di plastica in città sono falliti.

Quel divieto è stato bloccato, non solo dai legislatori statali, ma dalla pandemia di coronavirus, che ha dato una seconda vita alle borse della spesa in plastica.

Le preoccupazioni per il "contagio superficiale" hanno reso le borse di stoffa riutilizzabili, trasportate dentro e fuori da case e negozi, un paria portatore di agenti patogeni. Il sindaco di Filadelfia Jim Kenney ha annunciato il 22 aprile - Giornata della Terra, ironia della sorte - la città stava posticipando la data di inizio del 1 luglio 2020 per il suo divieto di borsa.

“Questo non è un annuncio che vogliamo fare durante la Settimana della Terra. Sappiamo che la crisi climatica e l'inquinamento da plastica rimangono due minacce molto gravi per il nostro pianeta e la società, anche durante la pandemia globale", ha affermato il sindaco.

I politici di tutto il paese hanno adottato misure simili. Il governatore del New Hampshire, Chris Sununu, ha emesso un ordine esecutivo esortando i residenti a "tenere borse riutilizzabili a casa dati i potenziali rischi per i bagger, i droghieri e i clienti". A New York, un senatore dello stato ha chiesto la sospensione del divieto statale di sacchetti di plastica per ragioni simili.

Nel frattempo, ad Harrisburg, i legislatori nel 2020 hanno esteso una moratoria del 2019 sui divieti sui sacchetti di plastica inserendola in un disegno di legge sul bilancio (HB1083) poche ore prima di una votazione completa da parte dell'Assemblea generale. La misura ha vietato ai comuni di imitare tasse o restrizioni sulla plastica monouso, come borse e utensili.

La misura, in effetti, ha impedito a Filadelfia di attuare il divieto dei sacchetti di plastica del 2019. Ha anche rinviato i divieti sui sacchetti a West Chester e Narberth e ha bloccato un divieto simile a Lower Merion. Se lasciato incontrastato, ciò significava che i divieti sui bagagli in tutti e quattro i comuni non potevano essere attuati fino a novembre 2021.

E così ora fanno causa.

"A Filadelfia e in tutto il Commonwealth, i governi locali sono sempre più preoccupati per gli effetti sulla salute e sull'ambiente dei sacchetti di plastica", ha affermato il sindaco Kenney. "Eppure, ancora una volta, ci troviamo di fronte a una legislatura statale che si concentra più sul legare le mani a città e paesi che a risolvere i problemi reali che la Pennsylvania deve affrontare".

Secondo un rapporto WHYY, la causa del tribunale del Commonwealth contesta “il divieto dello stato sui divieti, almeno fino al 1 luglio 2021, o sei mesi dopo che il governatore Tom Wolf ha revocato lo stato di emergenza COVID-19. Nell'attuale stato di emergenza, ciò ritarderebbe l'attuazione dei divieti comunali almeno fino a novembre di quest'anno”.

I funzionari di Filadelfia affermano che emaneranno il divieto di borsa il 1 luglio, indipendentemente dalla legge statale. Se ciò accade, il risultato potrebbe essere il procuratore generale della Pennsylvania, il democratico Josh Shapiro, che rappresenta lo stato contro la roccaforte liberale di Filadelfia e su una questione che i democratici hanno ampiamente abbracciato.

Nel frattempo, il rappresentante dello stato John Hershey (R-Juniata County), che sostiene le azioni dello stato, ha affermato che i divieti avrebbero un effetto negativo sui mezzi di sussistenza delle famiglie che vivono e lavorano vicino allo stabilimento di plastica Novolex a Milesburg.

Ciò pone il GOP del "piccolo governo" in una lotta contro la governance locale, un principio che i repubblicani tendono ad abbracciare.

In mezzo alla complessa politica, tuttavia, una questione più ampia rimane ampiamente ignorata: i divieti sui sacchetti di plastica sono una politica ambientale intelligente?

Se l'obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra, la scienza è risolta: No. Diversi studi lo hanno confermato, come Lo ha detto la rivista Stanford, "i sacchetti di plastica monouso hanno la più piccola impronta di carbonio." Un rapporto dell'Office of Sustainability del MIT ha concluso: "Sulla base delle emissioni di gas serra della produzione di materiale, il sacchetto di carta richiederebbe cinque utilizzi per avere un impatto inferiore per utilizzo rispetto al sacchetto di polietilene, mentre il sacchetto di iuta ne richiederebbe 19".

E non è solo negli Stati Uniti David Clement del Consumer Choice Center ha scritto per InsideSources: “Quando la Danimarca ha preso in considerazione il divieto dei sacchetti della spesa in plastica monouso, i suoi studi hanno scoperto che erano di gran lunga superiori rispetto alle alternative. I danesi sono arrivati a questo conclusione sulla base di 15 parametri ambientali, tra cui il cambiamento climatico, la tossicità, l'esaurimento dell'ozono, l'esaurimento delle risorse e l'impatto sull'ecosistema. Hanno calcolato che i sacchetti di carta dovrebbero essere riutilizzati 43 volte per avere lo stesso impatto totale di un sacchetto di plastica".

Ma per quanto riguarda i rifiuti e l'inquinamento da plastica nell'acqua? Delaware Valley Journal ha recentemente riportatosu uno studio del gruppo di difesa ambientale senza scopo di lucro PennEnvironment Research and Policy Center che ha scoperto che campioni di ognuno dei 53 corsi d'acqua popolari dello stato contenevano microplastiche.

Ma nonostante le lamentele sui sacchetti di plastica che inquinano le strade e le fogne, lo studio definitivo della lettiera- il sondaggio Keep America Beautiful del 2009 - ha rilevato che tutti i sacchetti di plastica al dettaglio (inclusi sacchetti per sandwich, sacchetti per la pulizia a secco, ecc.) rappresentano solo lo 0,6% dei rifiuti visibili a livello nazionale.

ha rivelato un recente studio gli Stati Uniti sono responsabili di circa l'1% dei rifiuti di plastica negli oceani del mondo.

Jenn Kocher, portavoce del senatore dello stato repubblicano Jake Corman, ha affermato che il desiderio dei comuni locali di emanare divieti sulla plastica monouso dovrebbe essere bilanciato con le preoccupazioni economiche, nonché con la perdita di posti di lavoro. Corman ha affermato che "i divieti danneggiano l'economia" e che "i datori di lavoro che producono queste borse forniscono lavori a sostegno della famiglia nelle comunità di tutta la Pennsylvania".

Originariamente pubblicato qui

Descrizione
it_ITIT