Izin usaha merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat investasi dan pembukaan lapangan kerja di suatu negara. Negara yang memiliki kebijakan ramah terhadap izin usaha tentu akan memberikan insentif bagi para investor dan pelaku bisnis untuk menaruh uang dan membuka usaha di tempat tersebut.

Sebaliknya, negara atau wilayah yang memiliki serangkaian aturan dan regulasi yang menyulitkan seseorang untuk membuka usaha tentu akan memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Mereka yang memiliki modal akan memilih untuk menginvestasikan uangnya di tempat lain, dan bukan tidak mungkin juga talenta-talenta yang ada di negara tersebut akan pergi untuk membukan usaha dan berinovasi di negara luar.

Di Indonesia sendiri, diskursus mengenai sulitnya membuka usaha merupakan hal yang sangat umum dibicarakan, dan menjadi pengetahuan umum. Proses yang berbelit-belit, dan juga pendaftaran yang memakan jangka waktu lama, merupakan beberapa contoh umum yang menghambat pembukaan usaha di Indonesia.

Untuk mendirikan usaha di Indonesia misalnya, dibutuhkan banyak izin dari berbagai lembaga pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, serta kantor pajak dan tenaga kerja merupakan beberapa lembaga negara yang harus dimintai izinnya oleh pelaku usaha demi mendapatkan berbagai izin, seperti izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, dan izin operasional. Belum lagi, izin ini juga berlapis tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga tingkat daerah seperti kota dan provinsi (seputarbirokrasi.com, 5/12/2024).

Masalah ini diakui oleh banyak pihak, bahkan oleh mantan kepala negara. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo misalnya, mengakui bahwa ketika masih menjadi pengusaha, dia juga harus mengalami berbagai kesulitan ketika mengajukan izin usaha. Bila tidak memiliki izin usaha, tentu akan sangat sulit bagi pemilik usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya karena ia tidak akan bisa mendapatkan pinjaman kredit dari bank (cnnindonesia.com, 13/7/2022).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh banyak pelaku usaha, bahkan oleh pengusaha besar sekali pun. Direktur Utama Maspion Group misalnya, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki masalah terkait dengan berbelitnya proses perizinan usaha. Adanya proses yang berlapis dan juga pembaruan izin berkala setiap tahun atau beberapa tahun merupakan beberapa isu yang harus dihadapi pelaku usaha (olenka.id, 31/12/2024).

Bila hal ini diakui oleh pelaku usaha yang besar, maka hal ini tentu akan semakin membebani pelaku usaha tingkat kecil dan menengah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk kepentingan usaha misalnya. Dari 6.000 triliun rupiah dana yang dikeluarkan oleh sektor perbankan untuk usaha di Indonesia, kurang dari 20%-nya yang terserap untuk usaha level mikro, kecil, dan menengah. Hal ini disebabkan para pemilik usaha tersebut tidak memiliki izin usaha karena izin yang sangat berbelit dan panjang (kompas.com, 12/8/2021).

Kamar Dagang provinsi Kepulauan Riau misalnya, menyampaikan bahwa untuk mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) misalnya, yang merupakan salah satu syarat dasar izin berusaha, memiliki proses yang sangat lambat hingga sampai 1 tahun. Belum lagi persetujuan lainnya, seperti persetujuan teknis (Pertek) yang memakan waktu tidak sebentar (batampos.co.id, 7/10/2024).

Terlebih lagi, kepulauan Riau merupakan provinsi perbatasan yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan juga negara bagian Johor, Malaysia. Adanya izin yang berbelit tentu akan semakin membuat investor enggan untuk menanamkan uangnya ke Indonesia, dan akan memiliki negara lain (batampos.co.id, 7/10/2024).

Untuk itu, adanya reformasi untuk mengubah dan mempercepat proses perizinan usaha adalah hal yang penting, Proses yang berbelit dan ditangani oleh berbagai lembaga pemerintah misalnya, dapat disederhanakan di satu pintu saja, dan dipercepat dengan melalui berbagai langkah seperti pemanfaatan sarana teknologi informasi, dan lain sebagainya.

Bila hal ini tetap dibiarkan, maka yang akan mengalami kerugian adalah berbagai lapisan masyarakat. Para pelaku usaha akan sangat sulit untuk membuka dan menjalankan bisnis. Akibatnya, lapangan kerja juga akan semakin sedikit, yang akan menyulitkan upaya untuk menurunkan pengangguran. Selain itu, konsumen juga akan terkena dampak karena akan semakin sedikit kompetisi dan mereka hanya akan bergantung ke sedikit perusahaan saja yang sudah established dan tidak memiliki kompetitor yang mampu bersaing.

Sebagai penutup, kemudahan izin usaha merupakan aspek yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inovasi, dan juga membuka banyak lapangan kerja baru. Bila izin untuk membuka usaha malah dipersulit, maka dampak negatifnya tidak hanya akan semakin sedikit pelaku usaha yang dapat membuka bisnis baru, tetapi juga akan merugikan konsumen karena pilihan mereka untuk mendapatkan barang terbaik dengan harga yang terjangkau menjadi semakin sedikit.

Originally published here

Beberapa waktu lalu, Indonesia berhasil menjalankan salah satu agenda demokrasi yang sangat penting, yakni pergantian kekuasaan secara damai. Prabowo Subianto dilantik secara resmi sebagai presiden Indonesia ke-8 menggantikan Presiden Joko Widodo, pada tanggal 20 Oktober 2024.

Dalam berbagai kampanyenya, Presiden Prabowo kerap mengkampanyekan pertumbuhan ekonomi & pengentasan kemiskinan yang pesat. Tidak mengherankan bahwa, di awal pemerintahannya, presiden memiliki berbagai agenda untuk melakukan perjalanan kenegaraan ke luar negeri dan mengunjungi beberapa negara sahabat untuk menjalin hubungan dagang yang lebih erat dan meningkatkan investasi.

Di sisi lain, sejalan dengan pemerintahan sebelumnya, pendekatan perdagangan yang cenderung proteksionis merupakan langkah yang diambil dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini sendiri mencakup berbagai hal, seperti pengelolaan sumber daya mineral, pembatasan penjualan produk manufaktur dari luar negeri, dan lain sebagainya. Langkah juga dibela oleh Presiden Prabowo sebelum beliau menjabat sebagai kepala negara, dan masih menjadi Menteri Pertahanan (cnbcindonesia.com, 16/5/2024).

Terkait dengan pembatasan penjualan barang manufaktur dari luar negeri misalnya, beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan untuk peredaran produk terbaru Apple, iPhone 16, untuk diperjualbelikan di dalam negeri. Masyarakat tetap bisa menggunakan gadget tersebut jika memmbelinya di luar negeri, tetapi tidak boleh sampai diperjualbelikan di tanah air (kompas.com, 6/11/2024).

Pemerintah dalam hal ini menjustifikasi pelarangan peredaran produk tersebut karena produk terbaru Apple tersbeut belum memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Apple belum memenuhi ketentuan minimum 40% komponen dalam negeri yang terdapat di produk iPhone 16 untuk bisa diperjualbelikan di Indonesia (kompas.com, 31/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, pihak Apple sendiri sudah mencoba mengirim surat kepada lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian RI. Dalam suratnya, pihak Apple mengajak kementerian tersebut untuk mengadakan pertemuan, namun hingga saat ini masih belum jelas tanggal pastinya kapan pertemuan antara pihak pemerintah dan Apple akan dilakukan (kompas.com, 31/10/2024).

Adanya aturan ini tentu merupakan bentuk kebijakan yang membatasi kebebasan konusmen untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan adanya larangan produk manufaktur tertentu untuk beredar, maka pihak yang paling terbebani adalah dari sisi konsumen, yang semakin sulit untuk bisa mendapatkan produk tersebut serta harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal.

Dampak dari pelarangan tersebut bagi konsumen tentu bukan hanya saja terkait dengan kesulitan untuk mendapatkan produk dan biaya tambahan yang dikeluarkan, tetapi juga untuk akses terhadap perangkat pendukung yang sangat dibutuhkan, misalnya bila ada masalah dari gadget tersebut. Salah seorang pengguna iPhone 16 terbaru yang tinggal di kota Tangerang misalnya, harus melakukan perjalanan bolak balik dari Indonesia ke Malaysia untuk mengklaim gadget yang baru dibelinya karena tidak sesuai ekspektasi (tribunnews.com, 11/11/2024).

Hal tersebut tentunya merupakan hal yang bisa dimitigasi bila kebijakan proteksi terhadap produk iPhone 16 tidak diambil. Konsumen yang mendapati membeli produk yang tidak sesuai bisa mengklaim dengan mudah melalui distributor dan toko-toko di dalam negeri sebagaimana gadget-gadget lainnya.

Tidak hanya itu, pihak lain yang berpotensi dirugikan dari kebijakan ini tentunya adalah para pelaku usaha dan distributor gadget yang ada di Indonesia, yang berpontensi kehilangan banyak pemasukan karena mereka tidak bisa menjual produk gadget dengan peminat yang besar di Indonesia. Bila warga Indonesia terpaksa membeli produk tersebut dari luar negeri, maka hal tersebut sama saja dengan menghilangkan pendapatan yang harusnya bisa dinikmati oleh para distributor di tanah air.

Penerapan kebijakan pelarangan produk tertentu juga berpotensi besar bisa meningkatkan penjualan produk ilegal di pasar. Terlebih lagi, bila produk yang dilarang tersebut merupakan produk dengan brand ternama dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Bila produk ilegal meningkat, tentu hal ini bukan hanya merugikan konsumen dan pedagang jujur & beroperasi sesuai dengan kerangka hukum, tetapi juga bisa menguntungkan pihak-pihak pedagang gelap yang tidak bertanggung jawab.

Kebijakan pelarangan produk manufaktur dari luar negeri sendiri juga berpotensi bisa memberi sinyal yang negatif terhadap para pelaku usaha luar negeri, dan juga para pengambil kebijakan dari negara lain. Bisa jadi, dengan diberlakukannya kebijakan pelarangan produk, produk Indonesia juga bisa berpotensi mengalami kesulitan untuk masuk ke negara lain.

Selain itu, sangat penting untuk diingat bahwa, perusahaan multinasional besar seperti Apple tidak bisa membuat produk yang sangat diminati dan membangun brand yang sangat kuat dalam jangka waktu yang singkat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukan riset dan pengembangan, dan jangan sampai nanti ketentuan 40% komponen dalam negeri justru berkonsekuensi pada kualitas produk yang akan digunakan oleh para konsumen.

Sebagai penutup, kebijakan ekonomi yang nasionalis dalam bentuk proteksi dan pembatasan peredaran produk tertentu merupakan hal yang mengandung banyak unintended consequences. Melalui kebijakan tersebut, pihak yang paling dirugikan tentunya adalah para konsumen di dalam negeri dan juga para pelaku usaha dan distributor produk gadget di tanah air.

Selain itu, tidak hanya dari sisi konsumen, adanya kebijakan untuk membatasi produk konsumen dari luar negeri di Indonesia berpotensi bisa menimbulkan sentimen yang negatif dari para pelaku usaha dari negara lain. Dengan adanya aturan demikian, bukan tidak mungkin langkah dan misi pemerintah untuk membangun hubungan dagang dan ekonomi dengan negara lain bisa terganggu dan terganjal, dan nantinya juga bisa berpengaruh pada pelaku usaha dalam negeri yang ingin merambah pasar internasional.


Originally published here

Era globalisasi yang semakin pesat saat ini telah membawa perubahan besar bagi kehidupan banyak penduduk dunia di berbagai aspek. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, perjalanan internasional yang semakin murah & pesat, serta perdagangan antarnegara yang semakin masif merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang semakin berkembang.

Berbagai dampak tersebut tentu membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, kita bisa semakin mudah dan cepat dalam mencari dan mendapatkan berbagai informasi.

Tetapi di sisi lain, tidak sedikit juga sebagian pihak yang menunjukkan sikap negatif dari dampak globalisasi. Dampak globaliasai terhadap perdagangan misalnya, dianggap berpotensi besar akan merugikan banyak pelaku usaha dalam negeri yang harus bersaing dengan berbagai pelaku usaha dari luar.

Untuk itu, tidak sedikit kalangan yang mengadvokasi agar pemerintah menerapkan kebijakan proteksionisme dan pembatasan impor di berbagai sektor. Hal ini dianggap dapat mencegah kerugian yang akan dialami oleh pelaku usaha dalam negeri dari kompetisi dengan perusahaan internasional.

Padahal, adanya perdagangan bebas juga berpotensi mendatangkan banyak manfaat dan kesempatan bagi para pelaku usaha di Indonesia, termasuk juga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, para pelaku usaha di Indonesia bisa memiliki kesempatan untuk mengakses pasar yang jauh lebih besar dan luas di luar negeri untuk memasarkan produk-produk mereka.

Perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Korea Selatan misalnya, telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan tentunya berpotensi besar membuka ruang yang sangat luas bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Disampaikan oleh wakil Menteri perdagangan, perserujuan tersebut dapat meningkatkan peluang para pelaku usaha UMKM untuk meraih pasar di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tersebut dapat mengekspor produk mereka ke Korea Selatan dengan tarif nol persen (kemendag.go.id, 17/9/2021).

Melalui perjanjian tersebut, setidaknya ada lebih dari 11 ribu jenis produk Indonesia yang bisa dipasarkan di Korea Selatan dengan tarif nol persen, Dari banyaknya produk tersebut, diprediksi ada berbagai produk dari Indonesia yang berpotensi besar mengalami peningkatan ekspor ke Korea Selatan, diantaranya adalah sepeda, sepeda motor, aksesori sepeda motor, rumput laut, olahan ikan, produk pakaian seperti kaos kaki, dan lain sebagainya (kemendag.go.id, 17/9/2021).

Tidak hanya perdagangan bebas dengan Korea Selatan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), merupakan sebuah visi besar untuk mendirikan area perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara antara negara-negara ASEAN. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini memberikan peluang yang besar bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk meluaskan pasarnya.

Kepala Pusat Studi ASEAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) misalnya, mengatakan bahwa UMKM di Indonesia menjalankan peran strategis sebagai aktor utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA). Hal ini dikarenakan UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia (ugm.ac.id, 30/7/2020).

Melalui MEA, para pelaku usaha di Indonesia akan mendapatkan berbagai manfaat, tidak hanya melalui perluasan akses pasar di dalam pangsa pasar tunggal, tetapi juga transfer teknologi dan juga harmonisasi kebijakan dan standar di berbagai sektor. Adanya hermonisasi kebijakan tentunya juga sangat bermanfaat dalam menarik investasi untuk menanamkan modal yang mereka miliki ke negara kita (asean2023.id, 7/7/2023).

Tidak hanya perdagangan bebas dengan negara-negara Kawasan Asia, adanya perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di benua lain juga sangat berpotensi membawa manfaat bagi banyak pelaku usaha di Indonesia. Duta BEsar Indonesia untuk Kanada misalnya, menyampaikan bahwa adanya perjanjian perdagangan bebas dapat mempermudah UMKM di Indonesia untuk mengakses pasar Kanada. Tidak hanya Kanada, adanya perjanjian tersebut juga memberikan potensi pada UMKM di Indonesia untuk mengakses pasar negara lain di Amerika Utara, seperti Amerika Serikat (antaranews.com, 24/8/2020).

Bila Indonesia dan Kanada menandatangani perjanjian perdagangan bebas, maka para pelaku usaha di Indonesia bisa lebih bebas dalam memasarkan berbagai produk unggulan mereka seperti alas kaku, produk pakaian, dan perabotan tanpa tarif. Adanya tarif ini tentu menjadi penghalang untuk lebih banyak UMKM di Indonesia bisa memperluas pasar bagi produk-produk mereka di Kanada (antaranews.com, 24/8/2020).

Kisah sukses para pelaku usaha UMKM untuk memasarkan produk-produk mereka ke luar negeri merupakan hal yang tidak sedikit, dan tentunya bisa sangat menginspirasi. Produk mie telur asal kota Sidoardjo misalnya, sudah berhasil menembus pasar luar negeri seperti Arab Saudi, dan juga sudah mendapatkan izin dari lembaga regulator makanan dan obat Amerika Serikat (Food and Drugs Administration) untuk dijual ke negeri Paman Sam tersebut (alamisharia.co.id, 6/4/2023).

UMKM asal Bali, Bandar Mina misalnya, juga merupakan salah satu contoh kisah sukses UMKM Indonesia yang produknya. Berhasil menembus pasar internasional. UMKM tersebut menjual produk-produk ikan kerapu baik yang masih segar atau pun produk olahannya, dan produk-produknya sudah dijual di berbagai negara seperti China, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (alamisharia.co.id, 6/4/2023).

Gendhis Bag, yang memproduksi berbagai jenis tas dari bahan-bahan alami seperti bamboo, rumput laut, dan rotan asal kota Yogyakarta juga merupakan salah satu contoh kisah sukses UMKM di Indonesia dalam menembus pasar internasional. Produk-produk dari UMKM tersebut sudah mencapai berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Spanyol (mebiso.com, 2/8/2024).

Beberapa contoh kisah kesuksesan UMKM asal Indonesia di atas tentu hanya segelintir dari banyak kisah sukses lainnya. Bila ada semakin banyak negara atau wilayah regional yang menjalin perdagangan bebas dengan Indonesia, tentu potensi pasar yang bisa dijangkau oleh para pelaku UMKM di Indonesia akan semakin luas. Dengan demikian, usaha-usaha tersebut bisa semakin berkembang dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Perdagangan bebas tentu bukan hal yang patut ditakuti apalagi ditolak keras. Melalui perdagangan bebas, seperti di kawasan Asia Tenggara saja misalnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, terdapat peluang potensi yang sangat besar yang bisa diambil oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara penyumbang GDP terbesar di ASEAN, dan berpotensi besar sebagai gerbang bagi perusahaan multinasional yang ingin merambah pasar di Asia Tenggara (hsbc.co.id, 19/6/2024).

Terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) misalnya, Indonesia memiliki jumlah UMKM terbesar di kawasan Asia Tenggara. Adanya perdagangan bebas di kawasan ASEAN tentu akan memberikan potensi yang sangat besar bagi para pelaku usaha UMKM tersebut untuk memperluas pasar mereka (liputan6.com, 22/7/2024).

Sebagai penutup, dengan adanya perdagangan bebas, maka bukan hanya konsumen yang mendapatkan manfaat melalui semakin banyak pilihan, tetapi para pelaku usaha dalam negeri juga akan mendapatkan manfaat melalui potensi pasar yang lebih luas. Hal ini tentunya berlaku bukan hanya perdagangan bebas dengan negara-negara mitra di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara mitra di kawasan belahan dunia lainnya.

Originally published here

Nasionalisme ekonomi merupakan salah satu gagasan yang secara politik sangat popular di berbagai negara di dunia. Tidak sedikit kalangan yang berpandangan bahwa nasionalisme ekonomi merupakan solusi yang bisa melahirkan kemajuan dan membawa kesejahteraan bagi negara mereka.

Secara umum, nasionalisme ekonomi dipahami sebagai sebuah gagasan di mana pemerintah sebuah negara harus memprioritaskan para pelaku dalam negeri dalam bentuk kebijakan intervensionis. Kebijakan intervensionis ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti kebijakan tarif, diskriminasi harga, kuota impor, subsidi bagi pelaku usaha dalam negeri, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri misalnya, kebijakan yang bernuansa nasionalisme ekonomi merupakan hal yang sangat umum di banyak sektor. Di bidang pangan misalnya, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan kuota impor untuk membatasi peredaran bahan-bahan pangan di pasar dalam negeri, seperti daging dan juga nasi. Selain itu, kebijakan nasionalisme ekonomi lainnya yang cukup dikenal di Indonesia dibidang industri adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN sendiri merupakan ketentuan persentase dari komponen berbagai produksi dalam negeri di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini memberikan ketentuan mengenai berapa besar persentase komponen dari dalam negeri untuk produk-produk tertentu yang beredar di pasar Indonesia (sucofindo.com, 3/7/2023).

Tingkat persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri sangat beragam, dan disesuaikan dengan tingkat prioritasnya. Tingkat prioritasi yang lebih tinggi berarti pemerintah menetapkan persentase yang tinggi juga dan begitu juga sebaliknya.

Untuk sektor alat keseharan misalnya, ditetapkan prioritas >60%. Hal ini berarti untuk alat-alat tersebut, minimum 60% komponennya harus dari bahan-bahan atau diolah di dalam negeri. Sektor lain seperti alat-alat pertanian misalnya,  ditetapkan prioritas >43%, sementara untuk industri listrik nasional ditetapkan nilai prioritas sebesar >40% (sucofindo.co.id, 3/7/2023).

Bagi para pendukungnya, dan juga pengambil kebijakan yang menyetujui implementasi hal tersebut, ada beberapa manfaat yang diklaim bisa kita dapatkan dari penerapan TKDN. Beberapa diantaranya adalah adanya TKDN dianggap bisa membuka lapangan kerja baru melalui semakin banyaknya usaha dalam negeri, bisa mendukung ekonomi dalam negeri, dan juga bisa meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap produk yang dibuat di Indonesia (sucofindo.co.id, 3/7/2023).

Klaim ini, bila dilihat secara singkat, sepertinya terlihat masuk akal. Dengan mewajibkan produk-produk atau industri tertentu untuk menggunakan kompoenen dalam negeri, hal ini dianggap akan membawa dampak positif terhadap industri dan juga usaha yang ada di Indonesia.

Namun, pada penerapannya tidak sebaik yang dibayangkan. Dalam banyak kasus, TKDN justru kerap menjadi bottleneck yang menghambat kemajuan dan perkembangan industri dalam negeri di Indonesia di berbagai bidang, diantaranya seperti sektor penerbangan dan juga energi.

Kewajiban menggunakan komponen dalam negeri misalnya, justru mengganjal sejumlah proyek pembangkit listrik yang dijalankan melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dikarenakan, banyak dari proyek tersebut mendapatkan pendanaan dari luar negeri, yang nilainya mencapai 51,5 triliun rupiah, dan dijadwalkan bisa beroperasi pada tahun 2026 mendatang (industri.kontan.co.id, 25/1/2024).

PLN menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian dalam hal ini tidak mau melonggarkan aturan TKDN untuk pembiayaan luar negeri. Beberapa proyek pembangkit listrik yang terhambat tersebut diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan PS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Matenggeng PS, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, dan lain sebagainya (industri.kontan.co.id, 25/1/2024).

Secara total, ada sekitar 20 pembangkit listrik yang menjadi terhambat karena jumlah komponennya tidak sesuai dengan aturan TKDN, dan hampis emua pembangkit listrik tersebut merupakan pembangkit yang menggunakan energi terbarukan (cnbcindonesia.com, 29/5/2024). Pihak yang paing dirugikan dari adanya hal tersebut tentu adalah masyarakat yang menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari pembangkit tersebut.

Tidak hanya sektor energi, TKDN juga menjadi penghambat terhadap industri penerbangan. Hal ini dikarenakan banyak dari perusahaan penerbangan di Indonesia yang kesulitan untuk mengimpor suku cadang pesawat yang disebabkan adanya aturan TKDN. Belum lagi, pemerintah juga mengenakan pajak impor terhadap komponen suku cadang pesawat, yang tentunya berperan terhadap tingginya harga tiket untuk penerbangan dalam negeri di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).

Adanya aturan TKDN untuk industri penerbangan ini dimaksudkan untuk membantu dan mendukung industri komponen dalam negeri. Tetapi kenyataannya, banyak industri komponen di dalam negeri tersebut yang belum siap, dan hal ini semakin menyulitkan para pelaku usaha penerbangan yang ada di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).

Kembali dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan manfaat, berdasarkan beberapa kasus di atas, dalam praktiknya kebijakan TKDN justru berpotensi menghasilkan dampak yang kontraproduktif dari yang diinginkan. Bila sektor industri seperti sektor energi terbarukan menjadi terhambat misalnya, karena investasi dan pendanaan luar negeri susah untuk masuk, maka akan semakin sedikit lapangan kerja yang akan terbuka bagi masyarakat.

Selain itu, mendukung industri dalam negeri, tetapi bila industrinya belum siap, seperti industri komponen suku cadang pesawat, tentunya akan membawa dampak yang negatif. Hal ini akan menyusahkan para pelaku industri lainnya yang sangat bergantung pada industri tersebut.

Sebagai penutup, kebijakan regulasi dengan menetapkan jumlah minimum komponen dalam negeri yang tertuang dalam TKDN merupakan bentuk kebijakan nasionalisme ekonomi yang keliru dan merugikan banyak pihak. Sudah seharusnya, di era globalisasi yang semakin pesat, kita meninggalkan berbagai kebijakan yang menutup diri, dan mengadopsi langkah kebijakan ekonomi yang semakin terbuka. 

Originally published here

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling fundamental untuk menunjang dan mendukung kemajuan sebuah negara. Adanya masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik merupakan modal manusia (human capital) yang sangat penting, karena melalui pendidikan, maka masyarakat akan memiliki tidak hanya keterampilan untuk bekerja, tetapi juga kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik.

Tanpa adanya pendidikan yang baik, tentunya akan sangat sulit bagi masyarakat bisa berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk itu, kebijakan mengenai pendidikan umumnya merupakan salah satu kebijakan paling krusial yang sangat diperhatikan oleh negara.

Di Indonesia sendiri, isu pendidikan juga menjadi isu yang kerap menjadi perbincangan dan perhatian berbagai kalangan. Hal ini meliputi berbagai hal, mulai dari permasalahan biaya yang tinggi, gaji tenaga pendidik yang masih terlalu kecil, hingga permasalahan akses yang jauh dan sulit bagi para siswa untuk mencapai sekolah, khususnya siswa yang tinggal di daerah terpencil.

Isu mengenai ketimpangan akses misalnya, merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus untuk diatasi Bagi banyak anak-anak Indonesia, khususnya yang dari kelas menengah ke bawah, pendidikan merupakan pintu bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan dan menaiki tangga sosial. Bila mereka tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai, tentu akan sulit bagi mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik

Beberapa waktu lalu, untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Pendidikan Republik Indonesia (Mendikbud) mengeluarkan aturan baru untuk mengatur zonasi sekolah negeri di Indonesia (sindonews.com, 30/4/2024). Tidak mengherankan, adanya aturan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu alasan keberatan sebagian pihak, khususnya dari anak dan orang tua adalah, anak-anak yang mendapatkan nilai tinggi namun tinggalnya tidak di wilayah yang terdapat sekolah favorit, maka terpaksa harus memilih sekolah lain yang berada di dekat rumahnya.

Besarnya masalah akses pendidikan di Indonesia tersebut tentu akan sulit bila kita hanya bergantung pada pemerintah saja. Untuk itu, tidak sedikit dari pihak-pihak penyelenggara pendidikan swasta yang berinisiatif untuk mendirikan mengembangkan sekolah swasta berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Bahkan, tidak sedikit dari sekolah-sekolah tersebut yang tidak meminta bayaran sama sekali untuk siswa yang memang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Berdasarkan penelitian tahun 2016 terkait dengan sekolah swasta terjangkau di Jakarta misalnya, ada 9 sekolah yang diteliti yang, antara hanya mengenakan biaya sekitar 30.000 — 130.000 rupiah, atau sekitar 2 — 10 USD per bulan hingga keringanan gratis untuk siswa dari keluarga menengah ke bawa, atau tidak mengenakan biaya sama sekali. (Center for Indonesian Policy Studies, 2016).

Hasil dari sekolah swasta tersebut terbukti memuaskan. Nilai matematika dari para siswa di sekolah swasta terjangkau tersebut misalnya, bisa melampaui nilai para siswa di sekolah negeri di Jakarta dengan rata-rata 23,84%. Sekolah-sekolah tersebut juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah negeri, yakni mereka memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya finansial yang mereka miliki dengan cara yang efisien.

Selain itu, berbagai sekolah swasta terjangkau untuk anak-anak di daerah terpencil dan berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah juga hadir di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur. Anak-anak yang belajar dan dididik di sekolah-sekolah tersebut hasilnya juga bisa bersaing, bahkan lebih baik dari sekolah negeri.

Tidak hanya di pendidikan dasar misalnya, di pendidikan menengah, berbagai sekolah swasta berkualias juga tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wisudha Karya di kota Kudus misalnya, merupakan sekolah SMK yang memiliki fokus pada bidang robotik dan teknologi. Sekolah ini juga telah mendulang berbagai prestasi dan telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar seperti perusahaan otomotif Jepang, Mitsubishi (betanews.id, 25/4/2021).

Kerja sama antara sekolah swasta dengan pelaku industri, terlebih lagi industri besar misalnya, merupakan salah satu inovasi dari sekolah swasta yag harus diapresiasi, karena hal ini akan mempermudah para alumni untuk masuk ke dunia kerja. Dengan demikian, para siswa, khususnya dari kalangan menengah ke bawah bisa lebih mudah untuk mengalami mobilitas sosial ke atas, dan membantu keluarga mereka.

Ini lah salah satu kelebihan utama sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Karena tidak mendapatkan dana yang pasti pemerintah, hal ini mendorong dan memberi insentif kepada setiap sekolah swasta untuk melakukan berbagai inovasi dan memperbaiki kurikulum serta program dan fasilitas untuk menarik para orangtua mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah tersebut.

Sebagai penutup, dibandingkan dengan “memaksa” para orangtua untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah tertentu sesuai wilayah tempat mereka tinggal, sudah semestinya pemerintah memperluas kebebasan bagi para orangtua untuk memilih sekolah bagi anak mereka, termasuk juga tentunya sekolah swasta berkualitas.

Melalui sekolah swasta terjangkau, yang diuntungkan juga bukan hanya para orang tua dan anak-anak dari keluarga kelas menengah ke bawah karena mereka memiliki lebih banyak pilihan. Masyarakat secara umum juga akan diuntungkan karena dengan demikian kompetisi akan semakin sehat dan kuat antar lembaga pendidikan, yang tentunya akan meningkatkan inovasi mengenai cara dan metode terbaik untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak Indonesia.

Originally published here

Beras merupakan bahan makanan pokok yang sangat penting bagi jutaan penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, politik kebijakan terkait dengan beras kerap menjadi isu yang sangat sensitif, karena kebijakan tersebut akan membawa dampak yang sangat besar bagi keseharian jutaan orang di Indonesia.

Terkait dengan kebijakan beras, salah satu aspek yang paling menjadi perhatian adalah ketersediaan beras yang bisa diakses oleh masyarakat. Sebagai salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia, tidak mengherankan kalau banyak orang yang berharap adanya pasokan beras yang cukup sehingga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk tujuan tersebut, pemerintah memberlakukan serangkaian kebijakan, salah satunya adalah yang dikenal dengan kebijakan swasembada. Swasembada ini menitikberatkan pada kemampuan negara untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (self-sufficient), misalnya melalui pembatasan atau pelarangan impor. Tetapi, kebijakan yang diambil ini bukan tanpa konsekuensi, salah satunya adalah terkait dengan harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Bila dibandingkan negara-negara tetangga misalnya, yang juga menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok mereka, harga beras di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi. Berdasarkan data bulan Februari lalu misalnya, harga beras di Indonesia berkisar Rp.18.000-18.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas negara tetangga, seperti di Malaysia, yang bila dikonversi dengan rupiah, harga beras di negara tersebut sekitar Rp.6.240-9.984 per kilogram, sementara di Singapura sekitar Rp12.324 per kilogram (cnnindonesia.com, 20/2/2024).

Sementara itu, di negara tetangga lainnya, seperti Vietnam dan Thailand misalnya, yang juga merupakan negara penghasil beras di Kawasan Asia Tenggara, harga beras di kedua negara tersebut juga jauh di bawah Indonesia. DI Thailand misalnya, harga beras yang dijual sebesar 9.417 per kilogram, dan juga 9.091 kilogram di Vietnam (conversation.com, 27/5/2024).

Hal ini semakin memprihatinkan mengingat bahwa beberapa negara tetangga kita di atas memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi daripada Indonesia. Malaysia misalnya, memiliki tingkat pendapatan per kapita 3 kali lipat lebih tinggi bila dibandingakan dengan Indonesia (statista.com,  4/7/2024). Selain itu, kalau Singapura tidak perlu dibahas lagi. Negara kota tersebut merupakan salah satu negara dengan tingkat pendapatan 17 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita (statista.com, 4/7/2024).

Harga beras yang lebih murah, dan juga penghasilan yang lebih tinggi, membuat para penduduk di negara-negara tetangga kita di atas memiliki pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) yang lebih tinggi, Dengan demikian, mereka memiliki uang yang lebih untuk untuk digunakan atau ditabung. Tingginya harga beras di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain tentunya berpotensi membuat masyarakat Indonesia memiliki disposable income yang lebih kecil dibandingkan dengan penduduk di negara-negara lain di ASEAN.

Terkait dengan hal ini, para pembuat kebijakan di Indonesia sepertinya juga menyadari adanya fakta tersebut, dan memberi justifikasi bahwa penting agar bisa menyenangkan semua pihak, salah satunya adalah melalui kontrol harga. Padahal, adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengontrol harga merupakan hal yang tidak tepat karena bisa merusak mekanisme permintaan dan penawaran, dan juga sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa memiliki seluruh informasi yang cukup agar bisa menentukan harga komoditas tertentu dengan tepat.

Terkait dengan menjaga kepentingan produsen misalnya, hal ini tentu merupakan sesuatu yang penting, tetapi bukan berarti hal tersebut harus mengorbankan hak dari konsumen untuk mendapatkan bahan pokok pangan yang sangat penting seperti beras dengan harga yang murah. Thailand misalnya, juga merupakan salah satu negara negara produsen nasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi di negara tersebut, harga beras bisa lebih murah karena proses pengolahan beras di Thailand bisa lebih efisien dengan bantuan teknologi (finance.detik.com, 9/7/2019).

Tidak hanya mampu menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau, penggunaan teknologi yang inovatif juga membuat kualitas beras menjadi lebih baik, seperti tidak cepat busuk, dan lain sebagainya. Hal ini diakui sendiri oleh Direktur Utama Bulog, yang memiliki peran untuk mengelola ketersediaan bahan pangan esensial di Indonesia, seperti beras, gula, terigu, dan lain sebagainya (merdeka.com, 17/1/2022).

Selain itu, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, kebijakan pembatasan impor juga berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan pangan yang berdaulat merupakan salah satu platform kebijakan yang sangat popular di Indonesia, dan didukung oleh tidak hanya sedikit pihak.

Tetapi tentunya hal ini merupakan pandangan yang sangat keliru. Ekonom Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) misalnya, Manuntun Hutagol, menyatakan bahwa yang menjadi masalah bagi para petani di Indonesia adalah para petani diharuskan menjual gabahnya langsung ketika dipanen (republika.id, 1/2/2024).

Hal ini dikarenakan para petani di Indonesia banyak yang petani kecil dan tidak memiliki akses terhadap kredit bank, sehingga harus meminjam uang kepada rentenir. Agar bisa melunasi hitang tersebut, mereka akhirnya diharuskan untuk menjual hasil panennya dengan cepat. Apabila pemerintah melalui Bulog tidak memiliki cukup gudang untuk membeli hasil panen tersebut, maka hasil panen petani tersebut akan dijual kepada para agen dan operator penggilingan padi dengan harga murah.

Dengan dilarangnya impor beras, maka yang menguasai pasar beras di Indonesia adalah para pedagang dan agen serta para operator penggilingan padi dalam negeri. Mereka bisa mengendalikan harga beras di pasar, dan juga mendapat untung besar dengan cara membeli beras dengan harga rendah dari petani dan menjualnya dengan harga yang tinggi kepada konsumen (republika.id, 1/2/2024).

Oleh karena itu, kebijakan penutupan impor beras merupakan kebijakan yang keliru dan tidak tepat, dan justru membawa masalah seperti tingginya harga beras di Indonesia bagi para konsumen. Persaingan pasar yang bebas merupakan cara yang efektif agar pra produsen mengutamakan efisiensi dalam kegiatan produksinya.

Sebagai penutup, beras merupakan bahan pangan yang sangat esensial bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan pangan dan pertanian beras yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, dan harus memfokuskan pada puluhan juta rakyat yang menjadi konsumen dan mengonsumsi nasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru merugikan masyarakat hanya untuk menguntungkan segelintir pihak.

Originally published here