Peningkatan kesejahteraan bisa dikatakan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dicapai oleh berbegai pemerintahan di seluruh dunia. Meningkatnya kesejahteraan di sebuah negara, merupakan salah satu tolak ukur yang paling umum dan mutlak untuk menentukan apakah sebuah pemerintahan berhasil dalam mengelola negara yang dipimpinnya.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga merupakan salah satu fondasi yang sangat penting bagi stabilitas politik. Tanpa adanya peningkatan kesejahteraan, terlebih lagi bila standar hidup masyarakat di sebuah negara terus menurun dari tahun ke tahun, tidak mustahil hal tersebut justru akan membawa pada pergolakan sosial, yang berujung pada instabilitas politik yang sangat berrahaya bagi keamanan e kegiatan economi.

Untuk itu, adanya kebijakan publik yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan merupakan ha yang wajib menjadi fokus dan diberlakukan oleh berbegai pemerintahan e per pengambil kebijakan di seluruh dunia. Bila suatu pemerintahan atau pengambil kebijakan membuat product hukum yang tidak dapat menunjang peningkatan kesejahteraan, tentu upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut akan mustahil dapat tercapai, e dan bukan tidak mungkin justru akan membawa kemunduran serta peningkatan kemiskinan di negara tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, sejarah sudah membuktikan bahwa, kebebasan ekonomi merupakan fondasi yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan di sebuah negara. Ogni volta che ci si imbatte in qualcosa di più importante, si può pensare a seluruh seluruh potenzi e creatività yang dimiliki o masyarakat di sebuah negara, yang akan mendorong inovasi e meningkatkan kegiatan yang ekonomi yang akan manfaat bagi penduduk di negara tersebut.

Salah satu lembaga think tank yang memiliki fokus pada aspek kebebasan ekonomi adalah lembaha think tank asal Amerika Serikat, The Heritage Foundation. Setiap tahunnya, lembaga think tank tersebut merilis laporan mereka mengenai indici kebebasan ekonomi negara-negara di dunia, yang dikenal dengan nama Index of Economic Freedom. Indeks tersebut mengukur kebebasan ekonomi berbegai negara di dunia, dan membuat peringkat berdasarkan indicatore-indicatore yang mereka gunakan.
Setelah itu, negara-negara tersebut dibagi menjadi lima kategori, yakni libero, per lo più libero, moderatamente libero, per lo più non libero, dan represso. Negara-negara yang menduduki peringkat free diduduki negara-negara yang di mana memiliki kerangka hukum yang mendukung kegiatan ekonomi secara bebas, serta institusi yang transparan e bebas dari korupsi. Sebaliknya, negara-negara yang membatasi kegiatan ekonomi masyarakatnya secara ketat, serta memiliki institusi yang tertutup dan korup, maka mereka menduduki peringkat yang rendah.

Setelah peringkat tersebut disusun, terbukti bahwa, secara rata-rata, negara-negara yang menduduki peringkat free memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Sebaliknya, negara-negara yang menduduki peringkat bawah dalam indici tersebut, atau masuk dalam kategori repressi, cenderung memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang rendah. Pada tahun 2019 misalnya, rata-rata negara-negara yang masuk dalam kategori free memiliki PDB per kapita sebesar USD63.588, semera negara-negara yang menduduki peringkat terbawah rata-rata PBD per kapitanya hanya USD7.716 (The Heritage Foundation, 2020) .

Hasil dari penelitian ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh berbegai pembuat kebijakan di seluruh dunia. Kebebasan ekonomi merupakan pilar yang sangat penting sebagai dasar peningkatan kesejahteraan di sebuah negara.

The Heritage Foundation sendiri menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kebebasan ekonomi di sebuah negara dalam indeks mereka. Salah satu dari indikator tersebut yang sangat penting adalah perlindungan terhadap kepemilikan pribadi (diritti di proprietà privata).

Adanya kerangka hukum dan sistema kelembagaan yang melindungi kepemilikan seseorang merupakan ha yang sangat krusial untuk menunjang kebebasan ekonomi. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan, tentu attività economiche tidak dapat berjalan dengan lancar, karena setiap orang dapat merampas hak milik orang lain dengan mudah.

Perlindung hak kepemilikan pribadi ini bukan hanya mencakup dengan aset-aset yang nyata, atau yang dikenal juga dengan beni tangibili, namun juga harus mencakup hak kekayaan intellettuale. Perlindung hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi for innovator and orang-orang yang creative agar mereka bisa mendapatkan manfaat economi dari karya yang mereka buat dengan bersusah payah e Kerja Keras.

Sebagaimana dengan perlindungan hak kepemilikan pribadi terhadap aset-aset yang tangibile, tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intellettuale, maka kebebasan ekonomi akan sulit untuk dicapai. Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, maka setiap orang dapat dengan mudah membajak e mencuri hasil karya orang lain untuk keuntungan diri mereka sendiri, tanpa harus menaruh usaha e bekerja keras per membuat e menciptakan karya tersebut.

La maggior parte delle persone che cercano di ottenere informazioni intellettive è una delle principali opportunità di cui hai bisogno per ottenere informazioni o un'attività commerciale. Pada tahun 2017 misalnya, settore-settore yang bertumpu pada hak kekayaan teleh berkontribusi pada lebih dari 30% dari tenaga kerja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari Eropa, e telah berkontribusi terhadap 40% PDB dari Amerika Serikat e Uni negara-negara Eropagara (Forbes.com, 26/4/2017).

Perlindung yang lemah terhadap hak kekayaan inteletual juga telah membawa kerugian e malapetaka di negara-negara yang berpenghasilan rendah e menengah. L'esecutivo diretto dell'organizzazione ha sostenuto l'intellettualità intellettuale, Property Rights Alliance, Lorenzo Montanari, mencatat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual yang buruk di negara-negara berpenghasilan rendah e menengah telah merugikan banyak pelaku ekonomi locale (Forbes.com, 26/4/2017).

Montanari mencatat hal yang terjadi della Nigeria misalnya, merupakan salah satu contoh dari hal tersebut. Nigeria Merupakan salah satu negara yang memilki industri perfilman yang sangat maju, yang dikenal dengan julukan Nollywood. Industri perfilman of Nigeria juga telah melahirkan banyak attore-attore ternama yang memiliki base penggemar dari seluruh dunia.

Namun, karena negara tersebut tidak memiliki perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang kuat, maka para produser dan pembuat film of Nigeria tidak bisa mendapatkan investasi yang besar untuk menunjang industri perfilman mereka, karena banyaknya pembajakan. Ini tentu merupakan hal yang sangat merugikan bagi industri perfilman della Nigeria, e besar kemungkinan hal tersebut akan menghambat perkembangan industri perfilman di negara tersebut.

Sebagai penutup, perlindungan hak kepemilikan pribadi, termasuk juga hak kekayaan intelektual, merupakan salah satu pilar penting kebebasan ekonomi, yang merupakan fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, bila sebuah negara ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, sebagai bagian dari perlindungan hak kepemilikan pribadi, merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan di sebuah negara.

Originariamente pubblicato qui.

Industri rokok elektronik, atau yang dikenal dengan nama vape, merupakan salah satu industri yang kini terus berkembang di berbegai negara di dunia, termasuk juga dell'Indonesia. Bagi kita yang tinggal di wilayah urban di kota-kota besar misalnya, dengan mudah kita bisa menemukan berbegai orang yang menggunakan rokok elektronik, khususnya mereka yang berasal dari kalangan muda.

Konsumen vape dell'Indonesia sendiri bukan dalam jumlah yang sedikit. Pada tahun 2020 lalu misalnya, berdasarkan daya dari Asosiasi Vaper Indonesia (AVI), setidaknya ada 2 juta masyarakat Indonesia yang secara aktif mengkonsumsi rokok elektronik (rm.id, 24/4/2020).
Meningkatnya pengguanan vape dell'Indonesia sendiri bisa kita lihat disebabkan oleh berbegai hal. Fino a quando non ci sono titoli di coda, rokok elektronik menyediakan berbegai fitur yang tidak disediakan oleh berbegai produk rokok convenzionale. Salah satunya adalah, rasa yang sangat variatif, seperti rasa buah-buahan, yang jarang atau bahkan mustahil bisa kita dapatkan di produk-produk rokok yang dibakar convenzionale. Hal ini tentu membuat vape memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi kalangan muda yang tinggal di perkotaan.

Namun, tidak semua orang menyambut baik adanya fenomena tersebut. Berbagai kalangan dell'Indonesia mengadvokasi e mendukung agar seluruh produk vape dell'Indonesia dapat dilarang secara penuh.

Organisasi dokter di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) misalnya, mengadvokasi dan menuntut pemerintah agar segera melarang seluruh produk rokok elektronik. IDI beralasan bahwa rokok elektronik dianggap sebagai produk yang berahaya bagi kesehatan, dan tidak jauh berbeda dari rokok konvensional yang dibakar (CNN Indonesia, 24/9/2019).

Meskipun demikian, penelitian oleh lembaga kesehatan dari berbegai negara di dunia justru menunjukkan hasil yang sebaliknya. Pada tahun 2015 lalu misalnya, lembaga kesehatan public asal Inggris, Public Health England (PHE), mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa rokok electronic merupakan product yang jauh lebih aman bila dibandingkan dengan rokok yang dibakar convenzionale, yakni hingga 95% lebih aman (gov.uk, 19/8/2015).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positivo. Bila semakin banyak para konsumen rokok yang dapat beralih e dan berpindah ke produk-produk rokok elektronik yang terbukti jauh lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional, maka tentu akan lebih sedikit orang-orang yang terkena penyakit cronis, e biaya kesehatan juga menjadi dapat ditekan e menu.

Untuk itu, kebijakan pelarangan vape, seperti yang diadvokasi oleh IDI e berbegai lembaga lainnya, adalah kebijakan yang tidak tepat e justru akan membawa banyak kerugian. Questo tipo di attività per l'Indonesia potrebbe anche essere considerato un prodotto mencari che richiede molto tempo a qualsiasi persona, che potrebbe essere considerato come membahayakan mereka. Belum lagi, pelarangan tersebut tidak mustahil akan memunculkan berbegai produk-produk ilegal yang justru sangat berbehaya bagi konsumen.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah, industri vape di negeri kita sendiri sudah menyumbangkan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) misalnya, pada tahun 2020 lalu, setidaknya ada 50.000 orang yang secara langsung bekerja di industri rokok elektronik di Indonesia (vapemagz.co.id, 6/6/2020).

Angka ini, berdasarkan data APVI, belum termasuk tenaga kerja yang bekerja di berbegai toko retail rokok elektronik di seluruh Indonesia. APVI memperkirakan, bahwa setidaknya ada 3.500 toko retail rokok elektronik yang tersebar di seluruh nusantara. 2.300 diantara toko tersebut setidaknya tersebar di pulau Jawa, semntara sisanya tersebar di berbegai pulau lainnya, seperti Kalimanta, Sumatera, Bali, dan Sulawesi (vapemagz.co.id, 6/6/2020).

Hal ini tentu merupakan perkembangan yang pesat, mengingat industri vape merupakan industri yang tergolong baru berkembang dell'Indonesia. Industri rokok elektronik di Indonesia sendiri baru berkembang setidaknya sejak 4 tahun terakhir, atau sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 misalnya, pengguna vape di Indonesia berjumlah 900.000 pengguna. Angka tersebut meningkat menjadi 1,2 juta pengguna pada tahun 2019, dan 2,2 juta pengguna pada tahun 2020 (vapemagz.co.id, 6/6/2020).

Hal tersebut tentunya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Bisa dipastikan, di tahun-tahun setelahnya, industri vape atau rokok elektronik dell'Indonesia akan terus meningkat, yang pastinya akan semakin meningkatkan lapangan kerja. Questo demikian, kebijakan pelarangan vape dell'Indonesia tentu bukan saja merupakan kebijakan yang dapat membahayakan konsumen, namun juga akan menutup lapangan kerja banyak orang, serta akan menutup pintu pembukaan lapangan kerja lain, yang sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat dell'Indonesia.

Semakin meningkatnya penggunaan vape atau rokok elektronik ini juga telah menyumbang pendapatan cukai yang tinggi bagi pemerintah. Pada tahun 2019 saja misalnya, industri rokok elektronik telah menyumbangkan setidaknya 427 miliar rupiah. Angka ini tentu merupakan jumlah yang sangat besar, dan bisa digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbegai program-program publik (vapemagz.co.id, 6/6/2020).

Sebagai penutup, industri vape telah menyumbang banyak tenaga kerja dan juga pendapatan cukai yang tidak sedikit bagi pemerintah e negara Indonesia. Belum lagi, produk rokok elektronik merupakan produk sudah terbukti jauh lebih aman bila dibandingkan dengan rokok yang dibakar convenzionale tentu merupakan ha yang sangat positivo. Questo tipo di svapo è stato progettato per essere utilizzato in modo indipendente da altri tipi di contenuti che hanno già avuto problemi con il tempo, karena bukan hanya o semakin membahayakan kesehatan publik, ma non è ancora possibile negare il pendapatan, e può anche essere utilizzato per ottenere banyak orang.

Originariamente pubblicato qui.