Perlindung hak kekayaan intelektual merupakan salah satu strumen yang penting untuk meningkatkan innovasi dan juga industri kreatif. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka para innovator and pelaku industri kreatif memiliki jaminan untuk mendapatkan manfaat economi dari karya e innovasi yang dibuatnya.

Berinovasi e membuat karya orisinil yang diminati oleh konsumen dan bisa dijual kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah. Per questo, ci sono cose insensibili per l'innovatore e la perdita di creatività dell'industria solo perché possono migliorare l'economia per avere più soldi da fare ma anche darsi da fare.

Tanpa adanya insentif bagi para innovator and pekerja kreatif untuk berinovasi, maka tentunya akan membawa dampak yang negatif terhadap perkembangan inovasi di negara tersebut. Questo demikian, o sagat sulit bagi settor usaha untuk berkembang, e tentunya lapangan kerja yang dibuka kepada masyarakat juga akan semakin sedikit.

Itulah mengapa, perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat merupakan sesuatu yang sangat penting. Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah mencuri ide dan hasil karya orang lain. Questo demikian, per innovatore e mereka yang membuat karya tersebut tidak bisa mendapatkan manfaat dari karya yang telah dibuatnya.

Aspek penegakan hukum untuk menindak para criminale yang mencuri hasil karya dan inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk dalam rangka kebijakan untuk melindungi hak kekayaan intellettuale. Tetapi, penegakan hukum dalam bentuk penindakan tentu bukan sesuatu yang cukup untuk memberi insentif bagi para innovator untuk berkarya dan berinovasi.

Setelah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seorang inovator tersebut dilindungi, maka adanya ekosistem yang mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut secara ottimale juga harus dihadirkan. Kita harus bisa memastikan, bahwa para innovator e pekerja kreatif bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dibuatnya secara ottimale, untuk mendorong semakin banyak innovator e pekerja kreatif untuk berkarya dan berinovasi (wipo.int, Maret 2021).

Salah satu hal yang paling jelas misalnya adalah, para pemilik kekayaan intelektual tarsebut harus bisa untuk menjual karya yang dimilikinya dalam berbegai bentuk barang atau jasa kepada konsumen, sebagai salah satu cara per mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dibuatnya. Kegiatan ekonomi jual e beli ini juga harus dilakukan di dalam ekosistem yang bebas, seperti kompetisi yang adil e dan terbuka, serta lain sebagainya.

Namun, ada cara pemanfataan yang lain lagi, yang juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pemanfaatan dalam bentuk jual beli. Salah satunya adalah, menjadikan kekayaan inetelektual yang dimiliki tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan.

Menjadikan set sebagai jaminan kredit merupakan skema yang sangat umum yang dilakukan oleh berbegai pemilik usaha, baik untuk membuka usahanya, ataupun untuk memperluas pangsa pasar yang dimiliki. Saat ini, khususnya dell'Indonesia, aset-aset yang umumnya kerap dijadikan sebagai jaminan antara lain adalah apa yang dikenal dengan beni tangibili atau aset nyata, seperti properties misalnya.

Adanya ekosistem yang memungkinkan para pemilik propertyti untuk menggunakan asetnya sebagai jaminan pinjaman tentu merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi para pemilik propertyti tersebut. Questo semikian mereka bisa memiliki modal untuk berbegai hal, seperti membuka usaha baru, atau mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya.

Ini pula yang sangat penting untuk didorong, agar para pemilik hak kekayaan intelektual bsia menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya sebagai jaminan untuk pengajuan credit. Bila hal ini bisa dilakukan, maka insentif seseorang untuk berkarya e dan berinovasi juga akan semakin besar, karena kesempatan mereka per mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dibuatnya juga semakin luas.

Meskipun demikian, memang harus diakui bahwa, ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, yang memiliki wewenang selaku lembaga regolatore, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki fluktuasi nilai yang tinggi. Selain itu, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis hak kekayaan intelektual juga mengalami persaingan yang sangat kompetitif, sehingga berpotensi dapat mengalami kesulitan memasuki pasar (money.kompas.com, 01/09/2022).

Pemerintah sendiri belum lama ini sudah mengeluarkan aturan yang memperbolehkan lembaga keuangan seperti bank untuk menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk credit, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022. Salah satu persyaratan yang dibutuhkan adalah, kekayaan intelektual tersebut, sudaftarsebut did pemilik kekayaan intelektual tersebut sudah memiliki sertifikat resmi dari pemerintah (money.kompas.com, 25/7/2022).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positivo. D'harapkan, ha sviluppato un'attività di breve durata, l'industria creativa dell'Indonesia ha iniziato a lavorare semakin, e ha contribuito a innovare e a creare memiliki creativi in modo insensibile che lebih besar untuk berkarya e berinovasi, yang nantinya tentunya akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian.

Sebagai penutup, perlindungan kekayaan inetelektual yang kuat merupakan ha yang sangat penting untuk meningkatkan insentif bagi para innovator e pelaku industri kreatif untuk berkarya e berinovasi. Namun, pelindungan yang kuat saja tidak cukup. Harus harus juga dibarengi dengan membangun ekosistem agar para pelaku industri kreatif bisa memanfaatkan kekayaan intellettuale yang dimilikinya secara ottimale. Questo semikian, semoga innovasi e industri kreatif di Indonesia dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun di masa yang akan datang.

Originariamente pubblicato qui

Le persone condivideranno questo articolo sui canali dei social media, che indirizzeranno il traffico verso il sito web di Newsmax. Più traffico su un sito Web significa più utenti che probabilmente fanno clic e consumano contenuti su quello stesso sito Web, generando entrate pubblicitarie.

In questo senso, Facebook o Twitter fungono da moltiplicatori di esposizione per le società di media. Ma non è così che la vede la senatrice Amy Klobuchar.

Suo Legge sulla concorrenza e la conservazione del giornalismo del 2021 (JCPA) afferma di proteggere i media locali consentendo alle emittenti di unirsi per negoziare i termini sulla distribuzione dei contenuti. In sostanza, consentirebbe alle società di media di fissare i prezzi su qualcosa di cui beneficiano: società di social media che consentono la condivisione di collegamenti.

Il disegno di legge esonera le società di media dalle leggi antitrust per quattro anni, anche se le società di social media continuerebbero a essere interessate da tali leggi. Secondo Klobuchar, ciò dirotterebbe i profitti dei giganti dei social media a quelle società di media che hanno lottato negli ultimi decenni, anche a causa della loro incapacità di adattarsi al modello online.

Il disegno di legge di Klobuchar non va così lontano come alcuni legislatori in Europa sono stati disposti ad andare. Nel 2018, la Commissione europea (il braccio esecutivo dell'UE) ha presentato una nuova legislazione sul copyright che imporrebbe una tassa sui collegamenti. Ciò richiederebbe alle piattaforme di social media di pagare l'editore per l'uso di frammenti (miniatura e breve estratto di testo) o di non consentire affatto la pubblicazione del collegamento.

Questa proposta ha scatenato proteste su larga scala in tutta Europa, sostenendo che ridurrebbe l'accesso alle informazioni, limiterebbe la libertà di espressione e aumenterebbe le fake news. Alla fine, l'UE ha annacquato la proposta e, fino ad oggi, molti paesi membri dell'UE stanno ritardando l'attuazione degli aspetti della riforma del diritto d'autore.

Il JCPA è un argomento meno raffinato dell'approccio europeo al diritto d'autore. Per Amy Klobuchar e i suoi co-sponsor bipartisan si tratta semplicemente di ridistribuire i mezzi finanziari da un attore economico a un altro, non attraverso la tassazione ma attraverso la creazione di cartelli. Questo creerebbe una miriade di problemi.

L'esenzione di un settore economico dalle norme antitrust crea un precedente a cui altri settori faranno pressioni per accedere. Dopotutto, se le società di media possono unirsi per combattere Meta e Twitter, perché i conglomerati alberghieri non possono colludere per limitare la disponibilità di Airbnb?

Il governo che sceglie vincitori e vinti non ha mai una buona fine ed espone i legislatori a un'influenza indebita. Alla fine la domanda potrebbe benissimo essere: Amy Klobuchar non cerca di beneficiare di una copertura mediatica positiva attraverso questo disegno di legge e i suoi effetti?

Coloro che sono preoccupati per la concentrazione del mercato nel regno dei media dovrebbero vedere questo disegno di legge in modo molto critico. Mentre alcuni possono trarre vantaggio dai cartelli, i cittadini ei consumatori non lo fanno mai.

È inoltre improbabile che il disegno di legge di Klobuchar aiuti efficacemente le società di media in difficoltà. Molte piattaforme generano la maggior parte del traffico del loro sito Web e quindi le loro entrate attraverso i clic sui social media, quindi una tassa sui collegamenti dovrebbe essere proibitiva per ottenere risultati.

Ciò potrebbe portare le società di social media a bloccare semplicemente la condivisione di collegamenti a siti di notizie, cosa che è accaduta in Australia quando ha implementato regole simili. Quando la Spagna ha tentato la tassazione dei link, Google News ha chiuso i suoi servizi nel paese (e solo recentemente riaperto dopo che l'UE ha annacquato la legislazione locale).

Le premesse alla base del disegno di legge di Klobuchar sono duplici. Da un lato, presume che la difficile situazione delle aziende sia dovuta a giganti dei social media come Meta o Twitter. Il fatto che Facebook abbia interrotto la condivisione di link di notizie in Australia lo scorso anno dimostra che la piattaforma non ha bisogno di contenuti di notizie per sopravvivere; i media hanno bisogno di Facebook molto più di quanto Facebook abbia bisogno di loro.

L'altro presupposto è che l'economia sia statica. È improbabile che Facebook e Twitter, a meno che non innovino, rimangano gli attori più importanti nel regno dei social media. Sanno meglio di chiunque altro fino a che punto possono diventare ridondanti agli occhi dei loro utenti: pensa a MySpace.

Sebbene questo sia qualcosa che accettiamo per le società di social media, non applichiamo lo stesso pensiero allo spazio dei media. Perché non ci si dovrebbe aspettare che i giornali e le emittenti si adattino allo spazio digitale in modo finanziariamente sostenibile senza l'intervento del governo?

Originariamente pubblicato qui