fbpx

Tag: 3. Januar 2022

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Komunal in Indonesien

Ketika kita mendengar istilah hak kekayaan intelektual, apa yang pertama terlintas di benak kita?

Kemungkinan, yang terlintas di benak kita adalah karya-karya seni seperti lagu dan juga film, yang memang hak kekayaan intelektualnya dilindungi. Bila kita pergi untuk menonton di bioskop misalnya, dengan sangat keras kita dilarang untuk merekam film yang dimainkan, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

Contoh lain yang kemunginan muncul di benak kita adalah berbagai logo perusahaan yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti perusahaan rumah makan ataupun pakaian. Bila Kita Menggunakan Logo Perusahaan-Perusahaan Tersebut untuk Keuntungan Financial Misalnya, Kita Bisa Dituntut Oleh Perusahaan Tersebut Karena Telah Melanggar Hak Kekayaan Intellektual Yang Perusahaan Tersebut Miliki Terhadap Logo und Nama Yang Dibuatnya.

Hal tersebut memang sesuatu yang tidak salah. Logo atau nama perusahaan und juga karya-karya seni seperti lagu und juga film merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Bila tidak, maka pihak-pihak yang tidak bertanggung Jawab akan dapat dengan sangat mudah membajak karya-karya Tersebut, dan tentunya hal Tersebut akan merugikan para inovator dan kreator yang membuat karya Tersebut.

Tetapi, hak kekayaan intelektual tidak sebatas hal tersebut. Ada jenis-jenis hak kekayaan intelektual lainnya di Indonesia yang oleh sebagian kalangan kerap kurang menjadi perhatian. Salah satunya adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunitas tertentu, seperti komunitas tradisional, secara komunal oleh komunitas tersebut.

Jenis kekayaan intelektual tersebut dikenal dengan nama Kekayaan Intellektual Komunial (KIK). Secara garis besar, KIK sendiri didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan bukan pribadi. Hal ini umumnya muncul melalui warisan budaya tradisinal yang berkembang di masyarakat tertentu, yang tidak jarang menjadi bagian identitas dari masyarakkat tersebut, dan karena itu wajib dilindungi agar kekayaan intelektual tersebut dapat dilestarikan (jogja.kemenkumham.go.id, 11/8/200) .

Setidaknya, KIK sendiri dibagi menjadi 4 Jenis. Yang pertama adalah Pengetahuan Tradisional, yakni karya intelektual di bidang pengetahuan, teknik, keterampilan, dan praktik yang dikembangkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Beberapa contoh produk dari kekayaan intelektual komunal kategori pengetahuan tradisional diantaranya adalah pembuatan produk-produk makanan tradisional yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti pembuatan tempe (bappeda.purworejokab.go.id, 11/6/2021).

Kedua adalah Ekspresi Budaya Tradisional, yang mendakup bentuk-bentuk ekspresi budaya secara traditionell. Diantaranya adala kesenian atau musik traditionell, rituelles upacara adat, dan tarian traditionell. Ketiga adalah Sumber Daya Genetik, yakni tanaman atau hewan yang dipergunakan dan dimanfaatkan serta diyakini memiliki khasiat di masyarakat tertentu, seperti berbagai minuman hasil fermentasi tradisiona, seperti tuak dan lain sebagainya tempe (bappeda.purworejokab.go.id, 21/6/20) .

Yang terakhir adalah Potensi Indikasi Geografis, yang merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang dapat memberikan karakteristik tertentu dari barang tersebut. Beberapa dianara contohnya adalah Apel Batu dari Jawa Timur und Nanas Subang dari Jawa Barat (bappeda.purworejokab.go.id, 6.11.2021).

Berbagai hasil kekayaan intelektual komunal ini sangat penting untuk dilindungi karena bukan saja hanya karena untuk menjaga dan melestariakan kekayaan intelektual tersebut, tetapi juga sangat penting untuk mengembangkan ekonomi komunitas yang kekayaan intelektual tersebut. Berbagai KIK seperti tarian dan juga upacara adat misalnya, merupakan aset yang sangat besar untuk dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, yang tentunya akan membawa banyak manfaat ekonomi kepada masyarakat

Begitu pula hal lain seperti pembuatan makanan dan juga pakaian tradisional misalnya, juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kain tenun yang dibuat secara tradisional dan juga berbagai makanan tradisional dapat dimanfaatkan dan juga dijual akan perekonomian masyarakat dapat semakin berkembang. Jangan sampai, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membajak dan membuat klaim tertentu atas kekayaan intelektual komunal tersebut, dan memanfaatkannya demi keuntungan mereka sendiri, seraya merugikan kelompok yang memiliki KIK tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pencatatan KIK sebagai bagian dari upaya pelestarian kekayaan intelektual komunal juga merupakan hal yang menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai kementerian yang membawahi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intellektual (Dirjen HKI), yang memiliki ke untungi tugas dan welindungan Intellektuelles Yang Dimiliki Oleh Masyarakat. Hal in diungkapkan oleh Menteri Hukum und HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Menkumham Yasonna mengatakan bahwa KIK bukan hanya bisa mendorong pengembangan di daerah dan juga perekonomian masyarakat, namun warisan budaya tersbeut merupakan bagian dari identitas bangsa yang kita miliki. Maka dari itu, berbagai KIK tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan sehingga dapat dilindungi dan dilestarikan (beritasatu.com, 26/4/2020).

Sebagai penutup, kekayaan intelektual komunal di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan. Semoga, dengan semkain terlindunginya berbagai KIK dari segala penjuru tanah air, perekonomian daerah dapat semakin berkembang, dan akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Ursprünglich veröffentlicht hier

Was tun bei PFAS? Es ist kompliziert.

In den allgegenwärtigen Bemühungen, unsere Umwelt zu schützen, ist die nächste Grenze für Regulierungsbehörden Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS). Staaten im ganzen Land verengen ihre Sicht und vermeiden insbesondere ihre Verbreitung in Wasserquellen. Bundesweit die PFAS-Aktionsgesetz wurde im Haus verabschiedet, das alle PFAS für gefährlich erklärt, was zu einem Verbot der gesamten Klasse von fast 5.000 Chemikalien führen könnte.

Es scheint offensichtlich, dass eine Begrenzung von PFAS in der Wasserversorgung erforderlich ist. Wir wissen sowohl aus historischen Fällen als auch aus neueren Forschungen, dass PFAS eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen kann, wenn es in unserem Trinkwasser enthalten ist. Es ist die eigentliche Aufgabe der Regierung, dafür zu sorgen, dass Dumping verhindert wird, und die Verantwortlichen im vollen Umfang des Gesetzes zu bestrafen.

Aber es gibt gute Nachrichten in dieser Debatte, die die meisten ignorieren. Trotz alarmierender Schlagzeilen wurde der Einsatz von PFAS weitgehend eingestellt, wo es unnötig ist. A 2018 Toxicological Profile for Perfluoroalkyls by the Agency for Toxic Substances & Disease Registry besagt, dass „industrielle Freisetzungen zurückgegangen sind, seit Unternehmen Anfang der 2000er Jahre damit begannen, die Produktion und Verwendung mehrerer Perfluoralkyle einzustellen“. Außerdem eine CDC Berichtzeigt, dass seit 2000 „die mittleren Blutspiegel von zwei entsprechenden Verbindungen um etwa 84 Prozent zurückgegangen sind und die mittleren Blutspiegel von PFOA um etwa 70 Prozent zurückgegangen sind“, und kürzlich Berichte zeigen, dass Gewässer nur Spuren von PFAS enthalten, und zwar stetig rückläufig.

Das sind zwar großartige Neuigkeiten, aber das Gespräch in Bezug auf PFAS scheint in den frühen 2000er Jahren festgefahren zu sein, als eine Sammelklage gegen Dupont wegen eines am Ende ungeheuerlichen Falles von Chemikalien-Dumping eingeleitet wurde. Die gesundheitlichen Auswirkungen waren weit verbreitet, und das Unternehmen entschied sich für über $670 Millionen. Leider reagieren Bundesgesetzgeber auf Schlagzeilen vergangener Zeiten, anstatt einen maßvollen, evidenzbasierten Ansatz zu verfolgen.

Trotzdem wäre ein pauschales Verbot unglaublich fehlgeleitet, da separate Anwendungsfälle für diese Chemikalien unterschiedliche Risiken für die Amerikaner darstellen. Einige stellen kein Risiko für den Menschen dar und bieten tatsächlich einen großen Wert. Nehmen Sie zum Beispiel medizinische Geräte. PFAS wird bei der Herstellung von lebensrettenden medizinischen Geräten verwendet und ist von entscheidender Bedeutung für kontaminationsbeständige Kittel, implantierbare medizinische Geräte, Herzpflaster und mehr.

Umarmung eines „eine Grösse passt allen”-Ansatz zu PFAS ohne Bewertung des mit jeder Anwendung verbundenen Risikos gefährdet lebensrettende medizinische Technologien und die Patientensicherheit. Das ist das grundsätzliche Problem möglicher Verbote, unabhängig davon, wie diese Chemikalien verwendet werden und unabhängig davon, ob sie ein Risiko für die Amerikaner darstellen oder nicht. Bei einer verantwortungsbewussten Herstellung, bei der die Verunreinigung von Wasserquellen vermieden wird, ist die Verwendung von PFAS für medizinische Geräte ein positives Ergebnis für die Amerikaner.

Aber nicht nur die Verfügbarkeit medizinischer Geräte ist gefährdet, wenn die Verbote andauern. Diese Verbindungen sind grundlegend für den Produktionsprozess von Smartphones, die täglich von 290 Millionen Amerikanern verwendet werden. Die gewaltsame Entfernung dieser Chemikalien aus dem Produktionsprozess würde die Lieferketten stören, die Kosten für die Verbraucher in die Höhe treiben, was unglaublich regressiv ist, während dieser Anwendungsfall von PFAS nur ein geringes Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt.

Leider schleicht sich dieser fehlgeleitete Ansatz jetzt in die FDA und ihren wissenschaftlichen Beirat (SAB) ein. Während ihres kommenden Dezembers treffenplant das SAB die Veröffentlichung der ersten Runde von Testdaten nach der Veröffentlichung der Nationalen PFAS-Teststrategie im Oktober 2021. Das Problem dabei ist, dass diese Testanordnungen weit vor dem PFAS-Kategorisierungsrahmen der Agentur erteilt wurden, der unbedingt zu erhalten ist Daten, die entscheidend sind, um die Agentur über Gefahren, Exposition und Risiken von PFAS zu informieren.

Im Wesentlichen wird der SAB seine Ergebnisse vor dem Rahmen veröffentlichen, der umreißt, was angemessene Schwellenwerte sind und wie Vorschriften entsprechend strukturiert werden sollten. Infolgedessen werden die Daten, die voraussichtlich präsentiert werden, ohne Anweisungen zu den Expositionsrisiken präsentiert und werden wahrscheinlich zu einem verzerrten Ergebnis führen, das die PFAS-Panik und die Forderung nach Verboten noch verstärkt.

Zum Glück einige Stimmen von Grund sind im Kongress aufgetaucht, wie der Abgeordnete Larry Buschon aus Indiana. Als gelernter Herzchirurg hat er zu Recht darauf hingewiesen, dass der ungeschickte Ansatz lebensrettende medizinische Technologien gefährden würde. Hoffentlich werden mehr zuhören, und der Kongress kann sowohl die PFAS-Exposition dort begrenzen, wo es gefährlich ist, als auch zulassen, dass es weiterhin dort verwendet wird, wo es sicher ist.

Ursprünglich veröffentlicht hier

6 Gründe, warum Nikotin nicht dein Feind ist

Das diesmonatige Weihnachtsfest hat großartige Neuigkeiten zur öffentlichen Gesundheit. In Ländern, die Strategien zur Reduzierung von Tabakschäden gefördert und akzeptiert haben, ist die Zahl der Raucher erheblich zurückgegangen.

In Großbritannien beispielsweise ist die Raucherquote seit 2013 (als E-Zigaretten populär wurden) um 251 TP2T gesunken. In den letzten vier Jahren sind die Zigarettenverkäufe in Japan um 341 TP2T zurückgegangen, während die Verkäufe von schadstoffreduzierten Alternativen wie Tabak zum Erhitzen ohne Verbrennung im Jahr 2019 auf 301 TP2T gestiegen sind.

Dies wurde erreicht, weil Menschen, die normalerweise nach Nikotin suchen, dies auf harmlose Weise tun.

Aber während diese Zahlen wichtige Gewinne für die Verbraucher sind, untergräbt die gesamte Armee der unwissenschaftlichen Sündenböcke von Nikotin ihren Erfolg. Dieser Ansatz hat schlimme Folgen: Weniger Menschen wechseln zu weniger schädlichen Alternativen wie Dampfen, Nikotinbeuteln oder Tabakgeräten, die nicht brennen.

Auf den Philippinen werden weitere Kategorien der Schadensminderung legalisiert, erreichen aber immer noch nicht die erforderliche breite Akzeptanz.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier

Scrolle nach oben
de_DEDE