Izin usaha merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat investasi dan pembukaan lapangan kerja di suatu negara. Negara yang memiliki kebijakan ramah terhadap izin usaha tentu akan memberikan insentif bagi para investor dan pelaku bisnis untuk menaruh uang dan membuka usaha di tempat tersebut.

Sebaliknya, negara atau wilayah yang memiliki serangkaian aturan dan regulasi yang menyulitkan seseorang untuk membuka usaha tentu akan memiliki dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Mereka yang memiliki modal akan memilih untuk menginvestasikan uangnya di tempat lain, dan bukan tidak mungkin juga talenta-talenta yang ada di negara tersebut akan pergi untuk membukan usaha dan berinovasi di negara luar.

Di Indonesia sendiri, diskursus mengenai sulitnya membuka usaha merupakan hal yang sangat umum dibicarakan, dan menjadi pengetahuan umum. Proses yang berbelit-belit, dan juga pendaftaran yang memakan jangka waktu lama, merupakan beberapa contoh umum yang menghambat pembukaan usaha di Indonesia.

Untuk mendirikan usaha di Indonesia misalnya, dibutuhkan banyak izin dari berbagai lembaga pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, serta kantor pajak dan tenaga kerja merupakan beberapa lembaga negara yang harus dimintai izinnya oleh pelaku usaha demi mendapatkan berbagai izin, seperti izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, dan izin operasional. Belum lagi, izin ini juga berlapis tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga tingkat daerah seperti kota dan provinsi (seputarbirokrasi.com, 5/12/2024).

Masalah ini diakui oleh banyak pihak, bahkan oleh mantan kepala negara. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo misalnya, mengakui bahwa ketika masih menjadi pengusaha, dia juga harus mengalami berbagai kesulitan ketika mengajukan izin usaha. Bila tidak memiliki izin usaha, tentu akan sangat sulit bagi pemilik usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya karena ia tidak akan bisa mendapatkan pinjaman kredit dari bank (cnnindonesia.com, 13/7/2022).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh banyak pelaku usaha, bahkan oleh pengusaha besar sekali pun. Direktur Utama Maspion Group misalnya, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki masalah terkait dengan berbelitnya proses perizinan usaha. Adanya proses yang berlapis dan juga pembaruan izin berkala setiap tahun atau beberapa tahun merupakan beberapa isu yang harus dihadapi pelaku usaha (olenka.id, 31/12/2024).

Bila hal ini diakui oleh pelaku usaha yang besar, maka hal ini tentu akan semakin membebani pelaku usaha tingkat kecil dan menengah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk kepentingan usaha misalnya. Dari 6.000 triliun rupiah dana yang dikeluarkan oleh sektor perbankan untuk usaha di Indonesia, kurang dari 20%-nya yang terserap untuk usaha level mikro, kecil, dan menengah. Hal ini disebabkan para pemilik usaha tersebut tidak memiliki izin usaha karena izin yang sangat berbelit dan panjang (kompas.com, 12/8/2021).

Kamar Dagang provinsi Kepulauan Riau misalnya, menyampaikan bahwa untuk mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) misalnya, yang merupakan salah satu syarat dasar izin berusaha, memiliki proses yang sangat lambat hingga sampai 1 tahun. Belum lagi persetujuan lainnya, seperti persetujuan teknis (Pertek) yang memakan waktu tidak sebentar (batampos.co.id, 7/10/2024).

Terlebih lagi, kepulauan Riau merupakan provinsi perbatasan yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan juga negara bagian Johor, Malaysia. Adanya izin yang berbelit tentu akan semakin membuat investor enggan untuk menanamkan uangnya ke Indonesia, dan akan memiliki negara lain (batampos.co.id, 7/10/2024).

Untuk itu, adanya reformasi untuk mengubah dan mempercepat proses perizinan usaha adalah hal yang penting, Proses yang berbelit dan ditangani oleh berbagai lembaga pemerintah misalnya, dapat disederhanakan di satu pintu saja, dan dipercepat dengan melalui berbagai langkah seperti pemanfaatan sarana teknologi informasi, dan lain sebagainya.

Bila hal ini tetap dibiarkan, maka yang akan mengalami kerugian adalah berbagai lapisan masyarakat. Para pelaku usaha akan sangat sulit untuk membuka dan menjalankan bisnis. Akibatnya, lapangan kerja juga akan semakin sedikit, yang akan menyulitkan upaya untuk menurunkan pengangguran. Selain itu, konsumen juga akan terkena dampak karena akan semakin sedikit kompetisi dan mereka hanya akan bergantung ke sedikit perusahaan saja yang sudah established dan tidak memiliki kompetitor yang mampu bersaing.

Sebagai penutup, kemudahan izin usaha merupakan aspek yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inovasi, dan juga membuka banyak lapangan kerja baru. Bila izin untuk membuka usaha malah dipersulit, maka dampak negatifnya tidak hanya akan semakin sedikit pelaku usaha yang dapat membuka bisnis baru, tetapi juga akan merugikan konsumen karena pilihan mereka untuk mendapatkan barang terbaik dengan harga yang terjangkau menjadi semakin sedikit.

Publicado originalmente aqui

Beberapa waktu lalu, Indonésia berhasil menjalankan salah satu agenda demokrasi yang sangat penting, yakni pergantian kekuasaan secara damai. Prabowo Subianto dilantik secara resmi sebagai presidente Indonésia ke-8 menggantikan Presidente Joko Widodo, em 20 de outubro de 2024.

Dalam berbagai kampanyenya, o Presidente Prabowo kerap mengkampanyekan pertumbuhan ekonomi & pengentasan kemiskinan yang pesat. Não há nada que você possa fazer, e todos os dias, o presidente memiliki berbagai agenda para que você possa fazer com que o luar negeri e mengunjungi alguns negara sahabat para menjalin hubungan dagang yang lebih erat e meningkatkan investasi.

Di sisi lain, seja dengan pemerintahan sebelumnya, pendekatan perdagangan yang cenderung proteksionis merupakan langkah yang diambil dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini sendiri mencakup berbagai hal, seperti pengelolaan sumber daya mineral, pembatasan penjualan product fabrica dari luar negeri, dan lain sebagainya. Langkah juga dibela oleh Presidente Prabowo sebelum beliau menjabat sebagai kepala negara, dan masih menjadi Menteri Pertahanan (cnbcindonesia.com, 16/5/2024).

Terkait dengan pembatasan penjualan barang manufaktur dari luar negeri misalnya, alguns waktu lalu, pemerintah Indonésia mengeluarkan larangan para peredaran product terbaru Apple, iPhone 16, to diperjualbelikan di lalam negeri. Masyarakat tetap bisa menggunakan gadget tersebut jika memmbelinya di luar negeri, mas não boleh sampai diperjualbelikan di tanah air (kompas.com, 6/11/2024).

Pemerintah dalam hal ini menjustifikasi pelarangan peredaran produk tersebut karena produk terbaru Apple tersbeut belum memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pemerintah. Neste caso, a Apple anunciou o mínimo de 40% incluído em nenhum produto do iPhone 16 para ser vendido na Indonésia (kompas.com, 31/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, pihak Apple sendiri sudah mencoba mengirim surat kepada lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian RI. Dalam suratnya, pihak Apple mengajak kementerian tersebut untuk mengadakan pertemuan, namun hingga saat ini masih belum jelas tanggal pastinya kapan pertemuan antara pihak pemerintah dan Apple akan dilakukan (kompas.com, 31/10/2024).

Adanya aturan ini tentu merupakan bentuk kebijakan yang membatasi kebebasan konusmen para melhorar o produto sesuai com kebutuhan e keinginan mereka. Com uma grande quantidade de produtos fabricados para serem fabricados, você pode obter o que há de melhor em seu consumo, o que significa que você pode comprar o produto mais tarde, mas serta harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal.

Dampak dari pelarangan tersebut bagi konsumen tentu bukan hanya saja terkait dengan kesulitan to mendapatkan product and biaya tambahan yang dikeluarkan, tetapi juga to akses terhadap perangkat pendukung yang sangat dibutuhkan, misalnya bila ada masalah dari gadget tersebut. Salah seorang pengguna iPhone 16 terbaru yang tinggal di kota Tangerang misalnya, harus melakukan perjalanan bolak balik dari Indonésia ke Malásia untuk mengklaim gadget yang baru dibelinya karena tidak sesuai ekspektasi (tribunnews.com, 11/11/2024).

Hal tersebut tentunya merupakan hal yang bisa dimitigasi bila kebijakan proteksi terhadap produto iPhone 16 não diambil. A compra de um produto específico não é uma solução para qualquer distribuidor e distribuidor de gadgets e dispositivos móveis.

Não há nada disso, pihak lain yang berpotensi dirugikan dari kebijakan ini tentunya adalah para pelaku usehan dan distribuidor gadget yang ada di Indonesia, yang berpontensi kehilangan banyak pemasukan karena mereka tidak bisa menjual product gadget com peminat yang besar di Indonesia. Bila warga Indonésia terpaksa membeli produk tersebut dari luar negeri, maka hal tersebut sama saja dengan menghilangkan pendapatan yang harusnya bisa dinikmati oleh para distribuidor de tanah air.

A perda de produtos pode ser causada por produtos ilegais. Terlebih lagi, bila yang dilarang tersebut merupakan productk dengan brand ternama dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Um produto ilegal é meningkat, tente hal ini bukan hanya merugikan konsumen dan pedagang jujur & beroperasi sesuai dengan kerangka hukum, tetapi juga bisa menguntungkan pihak-pihak pedagang gelap yang tidak bertanggung jawab.

Certifique-se de que o produto fabricado a partir de luar negeri enviei alguns berpotensi bisa membros sinyal yang terhadap negativo para pelaku usaha luar negeri, e também para pengambil kebijakan dari negara lain. Bisa jadi, dengan diberlakukannya kebijakan pelarangan produk, produk Indonesia juga bisa berpotensi mengalami kesulitan untuk masuk ke negara lain.

Selain itu, sangat penting to diingat bahwa, perusahaan multinasional besar seperti Apple tidak bisa membuat product yang sangat diminati and dan membagun brand yang sangat kuat dalam jangka waktu yang singkat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun to melakukan riset dan pengembangan, and jangan sampai nanti ketentuan 40% komponen dalam negeri justru berkonsekuensi pada kualitas product yang akan digunakan oleh para konsumen.

Caso contrário, a economia de dinheiro nacional será garantida por meio de proteção e a perda de produtos que possam causar consequências não intencionais. Embora seja uma boa ideia, a escolha do produto é um produto para o consumidor de um negócio e um aparelho para uso doméstico e distribuidor de gadgets de tanah air.

Selain itu, tidak hanya dari sisi konsumen, adanya kebijakan untuk membatasi produk konsumen dari luar negeri di Indonesia berpotensi bisa menimbulkan sentimen yang negatif dari para pelaku usaha dari negara lain. Com adanya aturan demikian, bukan tidak mungkin langkah dan misi pemerintah to membangun hubungan dagang e dan ekonomi dengan negara lain bisa terganggu dan terganjal, dan nantinya juga bisa berpengaruh pada pelaku usaha dalam negeri yang ingin merambah pasar internacional.


Publicado originalmente aqui

Era globalisasi yang semakin pesat saat ini telah membawa perubahan besar bagi kehidupan banyak penduduk dunia di berbagai aspek. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, perjalanan internacional yang semakin murah & pesat, serta lossgangan antarnegara yang semakin masif merupakan salah satu dari globalisasi yang semakin berkembang.

Berbagai dapak tersebut tentou membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Com muitas informações tecnológicas, você pode obter informações úteis e obter informações úteis.

Tetapi di sisi lain, tidak sedikit juga sebagian pihak yang mennjukkan sikap negatif dari dampak globalisasi. Dampak globaliasai terhadap perdagangan misalnya, dianggap berpotensi besar akan merugikan banyak pelaku useha dalam negeri yang harus bersaing dengan berbagai pelaku usaha dari luar.

Para isso, não há nenhum problema em que você possa se preocupar com isso, o que significa protecionismo e perda de importância no setor público. Hal ini dianggap dapat mencegah kerugian yang akan dialami oleh pelaku useha dalam negeri dari kompetisi dengan perusahaan internacional.

Padahal, adanya perdagangan bebas juga berpotensi mendatangkan banyak manfaat dan kesempatan bagi para pelaku usaha di Indonesia, termasuk juga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, para pelaku usaha di Indonesia bisa memiliki kesempatan untuk mengakses pasar yang jauh lebih besar dan luas di luar negeri untuk memasarkan product-produk mereka.

Perjanjian perdagangan bebas antara Indonésia e Coreia Selatan misalnya, telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas. Kesepakatan tersebut tertuang do Acordo de Parceria Econômica Abrangente Indonésia-Coreia (IK-CEPA), e tentunya berpotensi besar membuka ruang yang sangat luas bagi para pelaku usaha di Indonésia.

Desampaikan oleh wakil Menteri perdagangan, perserujuan tersebut dapat meningkatkan peluang para pelaku usaha UMKM untuk meraih pasar di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tersebut dapat mengekspor produk mereka ke Korea Selatan dengan tarif nol persen (kemendag.go.id, 17/9/2021).

Melalui perjanjian tersebut, setidaknya ada lebih dari 11 ribu jenis produk Indonesia yang bisa dipasarkan di Korea Selatan dengan tarif nol persen, Dari banyaknya produk tersebut, diprediksi ada berbagai produk dari Indonesia yang berpotensi besar mengalami peningkatan ekspor ke Korea Selatan, diantaranya adalah sepeda, sepeda motor, aksesori sepeda motor, rumput laut, olahan ikan, produk pakaian seperti kaos kaki, dan lain sebagainya (kemendag.go.id, 17/9/2021).

Não há perda de dinheiro na Coreia do Norte, Masyarakat Ekonomi ASEAN (Comunidade Económica da ASEAN), mas a maior parte do tempo é necessária para melhorar a área de perda de dinheiro na Ásia Tenggara antara negara-negara ASEAN. Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN este membro representa o que há de melhor para pelaku usaha na Indonésia para meluaskan pasarnya.

Kepala Pusat Studi ASEAN Fakultas Ilmu Sosial e Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) misalnya, mengatakan bahwa UMKM da Indonésia menjalankan peran strategis sebagai aktor utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA). Hal ini dikarenakan UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap lebih dari 60% produto doméstico bruto Indonésia (ugm.ac.id, 30/7/2020).

Melalui MEA, para pelaku usaha di Indonésia akan mendapatkan berbagai manfaat, tidak hanya melalui perluasan akses pasar di dalam pangsa pasar tunggal, tetapi juga transfer technology and juga harmonisasi kebijakan dan standard di berbagai sektor. Adanya hermonisasi kebijakan tentunya juga sangat bermanfaat dalam menarik investasi to menanamkan modal yang mereka miliki ke negara kita (asean2023.id, 7/7/2023).

Não há perda de dinheiro com negara-negara Kawasan Ásia, adanya perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di benua lain juga sangat berpotensi membawa manfaat bagi banyak pelaku usaha na Indonésia. Duta BEsar Indonésia para o Canadá misalnya, menyampaikan bahwa adanya perjanjian perdagangan bebas dapat mempermudah UMKM da Indonésia para mengakses pasar Canadá. Não há Canadá, adanya perjanjian tersebut juga memberikan potens pada UMKM di Indonesia to mengakses pasar negara lain di Amerika Utara, seperti Amerika Serikat (antaranews.com, 24/8/2020).

Bila Indonésia e Canadá menandatangani perjanjian perdagangan bebas, maka para pelaku usaha di Indonesia bisa lebih bebas dalam memasarkan berbagai product unggulan mereka seperti alas kaku, produk pakaian, dan perabotan tanpa tarif. Adanya tarif ini tentu menjadi penghalang to lebih banyak UMKM di Indonesia bisa memperluas pasar bagi product-produk mereka di Kanada (antaranews.com, 24/8/2020).

Kisah sukses para pelaku useha UMKM untuk memasarkan product-produk mereka ke luar negeri merupakan hal yang tidak sedikit, dan tentunya bisa sangat menginspirasi. Produk mie telur asal kota Sidoardjo misalnya, sudah berhasil menembus pasar luar negeri seperti Arab Saudi, e juga sudah mendapatkan izin dari lembaga regulador makanan dan obat Amerika Serikat (Food and Drugs Administration) para dijual ke negeri Paman Sam tersebut (alamisharia.co.id , 04/06/2023).

UMKM asal Bali, Bandar Mina misalnya, juga merupakan salah satu contoh kisah sukses UMKM Indonesia yang produknya. Berhasil menembus pasar internacional. UMKM tersebut menjual product-produk ikan kerapu baik yang masih segar ou pun produk olahannya, e a produção de produtos sudah dijual di berbagai negara seperti China, Tailândia, Japão, Coreia Selatan, e América Serikat (alamisharia.co.id, 6/4/ 2023).

Gendhis Bag, yang memproduksi berbagai jenis tas dari bahan-bahan alami seperti bamboo, rumput laut, dan rotan asal kota Yogyakarta juga merupakan salah satu contoh kisah sukses UMKM di Indonesia dalam menembus pasar internacional. Produto produzido pela UMKM tersebut sudah mencapai berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, e Spanyol (mebiso.com, 2/8/2024).

Beberapa contoh kisah kesuksesan UMKM asal Indonésia di atas tentu hanya segelintir dari banyak kisah sukses lainnya. Bila ada semakin banyak negara ou wilayah regional yang menjalin perdegangan bebas dengan Indonesia, tente pasar yang bisa dijangkau oleh para pelaku UMKM di Indonesia akan semakin luas. Com Demikian, usaha-usaha tersebut bisa semakin berkembang e membuka semakin banyak lapangan pekerjaan para masyarakat.

Perdagangan bebas tentu bukan hal yang patut ditakuti apalagi ditolak keras. Melalui perdegangan bebas, seperti di kawasan Ásia Tenggara saja misalnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, terdapat peluang potens yang sangat besar yang bisa diambil oleh Indonesia. A Indonésia tornou-se o maior PIB da ASEAN, e os berpotensi besar sebagai gerbang bagi perusahaan multinasional yang ingin merambah pasar na Ásia Tenggara (hsbc.co.id, 19/6/2024).

Terkait com Usaha Mikro, Kecil, e Menengah (UMKM) misalnya, Indonésia memiliki jumlah UMKM terbesar di kawasan Asia Tenggara. Adanya perdeu bebês de kawasan ASEAN tentando obter o máximo de dinheiro possível para pelaku usar UMKM tersebut para memperluas pasar mereka (liputan6.com, 22/7/2024).

Sebagai penutup, com adanya perdagangan bebas, maka bukan hanya konsumen yang mendapatkan manfaat melalui semakin banyak pilihan, tetapi para pelaku usaha dalam negeri juga akan mendapatkan manfaat melalui potens pasar yang lebih luas. Hal ini tentunya berlaku bukan hanya perdegangan bebas dengan negara-negara mitra di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara mitra di kawasan belahan dunia lainnya.

Publicado originalmente aqui

O nacionalismo econômico merupakan salah satu gagasan yang secara politik sangat popular di berbagai nigera di dunia. Não há muitas oportunidades que envolvam o nacionalismo econômico e a solução que pode ser usada para fazer negócios e fazer com que o dinheiro seja negado.

Secara umum, nasionalisme ekonomi dipahami sebagai sebuah gagasan di mana pemerintah sebuah negara harus memprioritaskan para pelaku dalam negeri dalam bentuk kebijakan intervensionis. Essas intervenções devem ser feitas em termos de custos, como tarifas de kebijakan, discriminasi harga, kuota importa, subsidi bagi pelaku usaha dalam negeri, dan lain sebagainya.

Na Indonésia, sendiri misalnya, kebijakan yang bernuansa nasionalisme ekonomi merupakan hal yang sangat umum di banyak sektor. Di bidang pangan misalnya, pemerintah Indonésia memberlakukan kebijakan kuota importante para membatasi peredaran bahan-bahan pangan di pasar dalam negeri, seperti daging dan juga nasi. Selain itu, kebijakan nasionalisme ekonomi lainnya yang cukup dikenal di Indonesia dibidang industri adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN envia merupakan ketentuan persentase dari komponen berbagai produksi dalam negeri di Indonesia. Pemerintah Indonesia desde hal ini memberikan ketentuan mengenai berapa besar persentase komponen dari dalam negeri para o produto tertentu yang beredar di pasar Indonesia (sucofindo.com, 3/7/2023).

Tingkat persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri sangat beragam, e disesuaikan com tingkat prioritasnya. Tingkat prioritasi yang lebih tinggi berarti pemerintah menetapkan persentase yang tinggi juga e dan getu juga sebaliknya.

Para que o setor não seja prejudicado, as prioridades são definidas >60%. Hal ini berarti to alat-alat tersebut, mínimo 60% komponennya harus dari bahan-bahan ou diolah di dalam negeri. Sektor lain seperti alat-alat pertanian misalnya, ditetapkan prioritas >43%, sementara to industri listrik nasional ditetapkan nilai prioritas sebesar >40% (sucofindo.co.id, 3/7/2023).

Bagi para pendukungnya, e alguns pengambil kebijakan yang menyetujui implementasi hal tersebut, ada alguns manfaat yang diklaim bisa kita dapatkan dari penerapan TKDN. Beberapa diantaranya é adalah adanya TKDN dianggap bisa membuka lapangan kerja baru melalui semakin banyaknya usaha dalam negeri, bisa mendukung ekonomi dalam negeri, dan juga bisa meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap produto yang dibuat di Indonesia (sucofindo.co.id, 07/03/2023).

Klaim ini, bila dilihat secara singkat, sepertinya terlihat masuk akal. Com o produto ou a indústria em desenvolvimento, você pode se preparar para qualquer coisa, o que significa que ele pode se tornar um fator positivo para a indústria e usar muito na Indonésia.

No entanto, não há necessidade de fazer isso. Dalam banyak kasus, TKDN justru kerap menjadi gargalo yang menghambat kemajuan dan perkembangan indústria dalam negeri di Indonesia di berbagai bidang, diantaranya seperti sektor penerbangan dan juga energi.

Kewajiban menggunakan komponen dalam negeri misalnya, justru mengganjal sejumlah proyek pembangkit listrik yang dijalankan melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dikarenakan, banyak dari proyek tersebut mendapatkan pendanaan dari luar negeri, yang nilainya mencapai 51,5 triliun rupiah, e dijadwalkan bisa beroperasi no mês de 2026 (industri.kontan.co.id, 25/1/2024).

PLN menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian dalam hal ini mau melonggarkan aturan TKDN to pembiayaan luar negeri. Beberapa proyek pembangkit listrik yang terhambat tersebut diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan PS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Matenggeng PS, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, dan lain sebagainya (industri.kontan.co. id, 25/01/2024).

Secara total, ada sekitar 20 pembangkit listrik yang menjadi terhambat karena jumlah komponennya tidak sesuai dengan aturan TKDN, dan hampis emua pembangkit listrik tersebut merupakan pembangkit yang menggunakan energi terbarukan (cnbcindonesia.com, 29/5/2024). Pihak yang paing dirugikan dari adanya hal tersebut tentou ser masyarakat yang menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari pembangkit tersebut.

Não há nenhum setor de energia, o TKDN também está trabalhando para melhorar a indústria. Hal ini dikarenakan banyak dari perusahaan penerbangan di Indonesia yang kesulitan to mengimpor suku cadang pesawat yang disebabkan adanya aturan TKDN. Belum lagi, pemerintah juga mengenakan pajak import terhadap komponen suku cadang pesawat, yang tentunya berperan terhadap tingginya harga ticket untuk penerbangan dalam negeri di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).

Adanya aturan TKDN para a indústria penerbangan ini dimaksudkan para membanttu e mendukung indústria komponen dalam negeri. Tetapi kenyataannya, banyak industri komponen di dalam negeri tersebut yang belum siap, dan hal ini semakin menyulitkan para pelaku usaha penerbangan yang ada di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).

Certifique-se de que o uso de um produto de qualidade superior com um produto seja feito com base em alguns casos de atas, na prática de kebijakan TKDN apenas com capacidade de absorção de umidade do contraproduto do que é diinginkan. Cada setor industrial seperti sektor energi terbarukan menjadi terhambat misalnya, karena investasi dan pendanaan luar negeri susah untuk masuk, maka akan sedikit lapangan kerja yang akan terbuka bagi masyarakat.

Selain itu, mendukung industri dalam negeri, tetapi bila industrinya belum siap, seperti industri komponen suku cadang pesawat, tenteunya akan membawa dampak yang negatif. Hal ini akan menyusahkan para pelaku industri lainnya yang sangat bergantung pada industrial tersebut.

Sebagai penutup, kebijakan regulasi dengan menetapkan jumlah mínimo komponen dalam negeri yang tertuang dalam TKDN merupakan bentuk kebijakan nasionalisme ekonomi yang keliru dan merugikan banyak pihak. Sudah seharusnya, di era globalisasi yang semakin pesat, kita meninggalkan berbagai kebijakan yang menutup diri, dan mengadopsi langkah kebijakan ekonomi yang semakin terbuka. 

Publicado originalmente aqui

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling fundamental to menunjang dan mendukung kemajuan sebuah negara. Adanya masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik merupakan modal manusia (capital humano) yang sangat penting, karena melalui pendidikan, maka masyarakat akan memiliki tidak hanya keterampilan untuk bekerja, tetapi juga kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik.

Tanpa adanya pendidikan yang baik, tenteunya akan sangat sulit bagi masyarakat bisa berkembang dan beradaptasi com a tecnologia perkembangan. Para isso, kebijakan mengenai pendidikan umumnya merupakan salah satu kebijakan paling krusial yang sangat diperhatikan oleh nigera.

Na Indonésia, sendiri, isu pendidikan juga menjadi isu yang kerap menjadi perbincangan e perhatian berbagai kalangan. Hal ini meliputi berbagai hal, mulai dari permasalahan biaya yang tinggi, gaji tenaga pendidik yang masih terlalu kecil, hingga permasalahan akses yang jauh dan sulit bagi para siswa untuk mencapai sekolah, khususnya siswa yang tinggal di daerah terpencil.

Isu mengenai ketimpangan akses misalnya, merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus untuk diatasi Bagi banyak anak-anak Indonésia, khususnya yang dari kelas menengah ke bawah, pendidikan merupakan pintu bagi mereka para keluar dari kemiskinan dan menaiki tangga sosial. Não é possível que você precise de mais dinheiro para pagar, mas você pode fazer isso para obter mais dinheiro antes de mais nada

Beberapa waktu lalu, para mengatasi masalah tersebut, Menteri Pendidikan Republik Indonesia (Mendikbud) mengeluarkan aturan baru para mengatur zonasi sekolah negeri di Indonesia (sindonews.com, 30/4/2024). Não há necessidade de que isso aconteça, mas isso será feito contra e contra-ataque. Salah satu alasan keberatan sebagian pihak, khususnya dari anak dan orang tua adalah, anak-anak yang mendapatkan nilai tinggi namun tinggalnya tidak di wilayah yang terdapat sekolah favorit, maka terpaksa harus memilih sekolah lain yang berada di dekat rumahnya.

Besarnya masalah akses pendidikan di Indonesia tersebut tentu akan sulit bila kita hanya bergantung pada pemerintah saja. Para isso, não há tempo para o pihak-pihak penyelenggara pendidikan swasta yang berinisiatif yang berinisiatif to mendirikan mengembangkan sekolah swasta berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau to masyarakat.

Bahkan, não sedikit dari sekolah-sekolah tersebut yang tidak meminta bayaran sama sekali para siswa yang memang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Berdasarkan penelitian tahun 2016 terkait dengan sekolah swasta terjangkau di Jacarta misalnya, ada 9 sekolah yang diteliti yang, antara hanya mengenakan biaya sekitar 30.000 - 130.000 rupias, ou sekitar 2 - 10 USD por bulan hingga keringanan grátis para siswa dari uarga menengah ke bawa, atau não mengenakan biaya sama sekali. (Centro de Estudos Políticos da Indonésia, 2016).

Hasil dari sekolah swasta tersebut terbukti memuaskan. Nilai matematika dari para siswa di sekolah swasta terjangkau tersebut misalnya, bisa melampaui nilai para siswa di sekolah negeri di Jacarta com rata-rata 23,84%. Sekolah-sekolah tersebut juga memiliki kelebihan dibandingkan com sekolah negeri, yakni mereka memiliki kebebasan untuk sumber daya financeira yang mereka miliki com cara yang efisien.

Selain itu, berbagai sekolah swasta terjangkau untuk anak-anak di daerah terpencil dan berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah juga hadir di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, e juga Nusa Tenggara Timur. Anak-anak yang belajar e dididik di sekolah-sekolah tersebut hasilnya juga bisa bersaing, bahkan lebih baik dari sekolah negeri.

Tidak hanya di pendidikan dasar misalnya, di pendidikan menengah, berbagai sekolah swasta berkualias juga tersebar di seluruh Indonésia. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wisudha Karya di kota Kudus misalnya, merupakan sekolah SMK yang memiliki fokus pada bidang robotik and technology. Sekolah this juga haan mendulang berbagai prestasi dan tah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar seperti perusahaan otomotif Japonês, Mitsubishi (betanews.id, 25/4/2021).

Kerja sama antara sekolah swasta dengan pelaku industri, terlebih lagi industri besar misalnya, merupakan salah satu inovasi dari sekolah swasta yag harus diapresiasi, karena hal ini akan mempermudah para ex-alunos para masuk ke dunia kerja. Dengan demikian, para siswa, khususnya dari kalangan menengah ke bawah bisa lebih mudah untuk mengalami mobilitas social ke atas, dan membantu keluarga mereka.

Este é o lugar onde você está, sekolah swasta dibandingkan com sekolah negeri. Karena não mendapatkan dana yang pasti pemerintah, hal ini mendorong dan memberi insentif kepada setiap sekolah swasta para melakukan berbagai inovasi dan memperbaiki kurikulum serta program dan fasilitas untuk menarik para orangtua mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah tersebut.

Sebagai penutup, dibandingkan com “memaksa” para orangtua untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah tertentu sesuai wilayah tempat mereka tinggal, sudah semestinya pemerintah memperluas kebebasan bagi para orangtua untuk memilih sekolah bagi anak mereka, termasuk juga tenunya sekolah swasta berkualitas.

Melalui sekolah swasta terjangkau, yang diuntungkan juga bukan hanya para orang your dan anak-anak dari keluarga kelas menengah ke bawah karena mereka memiliki lebih banyak pilihan. Masyarakat secara umum juga akan diuntungkan karena com demikian kompetisi akan semakin sehat dan kuat antar lembaga pendidikan, yang tentunya akan meningkatkan inovasi mengenai cara dan metodo terbaik to mendidik dan mencerdaskan anak-anak Indonesia.

Publicado originalmente aqui

Beras merupakan bahan makanan pokok yang sangat penting bagi jutaan penduduk di Indonésia. Oleh Karen itu, a política kebijakan terkait com beras kerap menjadi isu yang sangat sensitif, karena kebijakan tersebut akan membawa damak yang sangat besar bagi keseharian jutaan orang di Indonesia.

Terkait com kebijakan beras, salah satu aspek yang paling menjadi perhatian adalah kebijakan beras yang bisa diakses oleh masyarakat. Sebagai salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia, tidak mengherankan kalau banyak orang yang berharap adanya pasokan beras yang cukup sehingga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Para tujuan tersebut, pemerintah memberlakukan serangkaian kebijakan, salah satunya adalah yang dikenal com kebijakan swasembada. Swasembada ini menitikberatkan pada kemampuan negara untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (autossuficiente), misalnya melalui pembatasan ou pelarangan import. Tetapi, kebijakan yang diambil ini bukan tanpa konsekuensi, salah satunya adalah terkait dengan harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Bila dibandingkan negara-negara tetangga misalnya, yang juga menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok mereka, harga beras di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi. Dados Berdasarkan bulan Februari lalu misalnya, harga beras di Indonesia berkisar Rp.18.000-18.500 por quilograma. Harga ini jauh di atas negara tetangga, seperti di Malaysia, yang bila dikonversi dengan rupiah, harga beras di negara tersebut sekitar Rp.6.240-9.984 por quilograma, sementara di Singapura sekitar Rp12.324 por quilograma (cnnindonesia.com, 20/2/ 2024).

Sementara itu, di negara tetangga lainnya, seperti Vietnam and Thailand misalnya, yang merupakan negara penghasil beras di Kawasan Asia Tenggara, harga beras di kedua negara tersebut juga jauh di bawah Indonesia. DI Tailândia misalnya, harga beras yang dijual sebesar 9.417 por quilograma, e também 9.091 quilogramas no Vietnã (conversation.com, 27/5/2024).

Hal ini semakin memprihatinkan mengingat bahwa alguns negara tetangga kita di atas memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi daripada Indonésia. Malásia misalnya, memiliki tingkat pendapatan per kapita 3 kali lipat lebih tinggi bila dibandingakan dengan Indonésia (statista.com, 07/04/2024). Selain itu, kalau Singapura não perlu dibahas lagi. Negara kota tersebut merupakan salah satu negara dengan tingkat pendapatan 17 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita (statista.com, 4/7/2024).

Harga beras yang lebih murah, dan juga penghasilan yang lebih tinggi, membuat for penduduk di negara-negara tetangga kita di atas memiliki pendapatan yang siap dibelanjakan (renda disponível) yang lebih tinggi, Dengan demikian, mereka memiliki uang yang lebih para digunakan ou ditabung . Tingginya harga beras da Indonésia dibanding dengan negara-negara lain tentunya berpotensi membuat masyarakat Indonésia memiliki renda disponível yang lebih kecil dibandingkan comngan penduduk di negara-negara lain di ASEAN.

Terkait dengan hal ini, para pembuat kebijakan na Indonésia sepertinya juga menyadari adanya fakta tersebut, e membros justifikasi bahwa penting agar bisa menyenangkan semua pihak, salah satunya adalah melalui control harga. Padahal, adanya kebijakan dari pemerintah para mengontrol harga merupakan hal yang tidak tepat karena bisa merusak mekanisme permintaan dan penawaran, e muito sangat sulit bagi pemerintah para bisa memiliki seluruh informasi yang cukup agar bisa menentukan harga komoditas tertentu dengan tepat.

Terkait dengan menjaga kepentingan produsen misalnya, hal ini tentu merupakan sesuatu yang penting, tetapi bukan berarti hal tersebut harus mengorbankan hak dari konsumen untuk mendapatkan bahan pokok pangan yang sangat penting seperti beras dengan yang murah. Tailândia misalnya, juga merupakan salah satu negara negara produsen nasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi di negara tersebut, harga beras bisa lebih murah karena proses pengolahan beras di Tailândia bisa lebih efisien dengan bantuan teknologi (finance.detik.com, 9/7/2019).

Não há nada que menyediakan beras com o trabalho mais terjangkau, tecnologia inovadora e inovadora também membuat kualitas beras menjadi lebih baik, seperti tidak cepat busuk, dan lain sebagainya. Hal ini diakui sendiri oleh Direktur Utama Bulog, yang memiliki peran untuk mengelola ketersediaan bahan pangan essencial di Indonesia, seperti beras, gula, terigu, dan lain sebagainya (merdeka.com, 17/1/2022).

Selain itu, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, kebijakan pembatasan import juga berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan pangan yang berdaulat merupakan salah satu platform kebijakan yang sangat popular di Indonesia, dan didukung oleh tidak hanya sedikit pihak.

Tetapi tentunya hal ini merupakan pandangan yang sangat keliru. Ekonom Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) misalnya, Manuntun Hutagol, menyatakan bahwa yang menjadi masalah bagi para petani na Indonésia é adalah para petani diharuskan menjual gabahnya langsung ketika dipanen (republika.id, 1/2/2024).

Hal ini dikarenakan para petani da Indonésia banyak yang petani kecil e tidak memiliki akses terhadap credit bank, sehingga harus meminjam uang kepada rentenir. Agar bisa melunasi hitang tersebut, mereka akhirnya diharuskan untuk menjual hasil panennya comngan cepat. Apabila pemerintah melalui Bulog não memiliki cukup gudang para membeli hasil panen tersebut, maka hasil panen petani tersebut akan dijual kepada para agen e operador penggilingan padi com harga murah.

Com a importação de beras dilarangnya, maka yang menguasai pasar beras na Indonésia é para pedagang dan agen serta para operador penggilingan padi dalam negeri. Mereka bisa mengendalikan harga beras di pasar, dan juga mendapat untung besar dengan cara membeli beras dengan harga rendah dari petani e dan menjualnya dengan harga yang tinggi kepada konsumen (republika.id, 1/2/2024).

Oleh Karena itu, kebijakan penutupan import beras merupakan kebijakan yang keliru dan tidak tepat, dan justru membawa masalah seperti tingginya harga beras di Indonesia bagi para konsumen. Persaingan pasar yang bebas merupakan cara yang efektif agar pra produsen mengutamakan efisiensinsi nalam produksinya.

Sebagai penutup, beras merupakan bahan pangan yang sangat esensial bagi masyarakat Indonésia. Com demikian, adanya kebijakan pangan e dan pertanian beras yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, dan harus memfokuskan pada puluhan juta rakyat yang menjadi konsumen dan mengonsumsi nasi setiap hari para memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru merugikan masyarakat hanya para menguntungkan segelintir pihak.

Publicado originalmente aqui