Kebijakan regulasi tembakau merupakan salah satu kebijakan yang kerap menimbulkan berbagai pro et kontra di berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia.
Di satu sisi, tembakau merupakan salah satu bahan dasar untuk product rokok, yang sudah terbukti menjadi salah satu sumber berbagai penyakit kronis terhadap para penggunanya.
Tetapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa industri tembakau merupakan industri yang tidak kecil di Indonesia, and menjadi mata pencaharien jutaan orang di negara kita.
L'Indonésie a misé sur l'industrie pétrolière clémentienne, qui a coûté 5,98 millions de dollars de plus au secteur industriel, qui a coûté 4,28 millions de dollars au fabricant du secteur et 1,7 millions de dollars de secteur d'activité (kemenperin.go.id, 25). /3/2019).
Dengan demikian, adanya berbagai aturan yang mengatur and an meregulasi industri rokok merupakan hal yang akan membawa dampak yang sangat besar and signifikan kepada banyak orang.
Pour obtenir un secteur d'activité à court terme, vous devez vous assurer que vous êtes à la recherche d'un nouveau secteur d'activité et que vous avez besoin d'une réglementation pour vous assurer que l'industrie est en place.
Pour cela, vous avez besoin d'une partie prenante yang menjadi en bref, et vous avez sampai hanya melibatkan 1 pihak saja. Pour préparer la misère, tentez de vous concentrer sur le travail en cours en parcourant le discours laconique.
Tapi di sisi lain, le secteur usaha di mana jutaan orang menggantungkan pendapatan mereka pour memenuhi kebutuhan sehari-hari jangan sampai diabaikan.
Tidak hanya pakar kesehatan et juga perwakilan dari dunia usaha misalnya, sangat penting juga untuk melibatkan pihak lain yang tentunya akan merasakan Damak yang besar dari adanya kebijakan regulasi ini, yakni para konsumen yang menggunakan Kanden Produk Tersebut.
Jangan sampai, Karena tidak melibatka para konsumen, kebijakan yang memiliki itikad baik pour memperbaiki kesehatan publik justru menjadi kontraproduktif and menghasilkan Damak yang berlawanan dari tujuan awalnya.
Beberapa waktu lalu misalnya, peemrintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) kesehatan terkait dengan pengamana zat adiktif, yang dirancang untuk melaksanakan amanat undang-undang kesehatan, Misalnya pasal 457, dianggap oleh sebagian pihak merupakan [asal yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Budi Daya no 22 tahun 2019.
Kementerian Pertanian (Kementan) misalnya, menyatakana bahwa Undang-Undang Budi Daya tahun 2019 menjadmin kebebasan masyarakat pour memilih berbagai jenis budi daya tanaman.
Dimasukkannya pengaturan mengenai tembakau dalam RPP tersebut dengan demikian dianggap bertentangan dari undang-undang tersebut (news.detik.com, 10/12/2023).
Selain itu, tidak hanya dari Kementerian Pertanian, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) a déjà commencé à utiliser le dimasukkannya tembakau ke dalam RPP kesehatan ini merupaka sesuatu yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan.
Tembakau sendiri tidak dimasukkan sebagai komoditas terlarang oleh undang-undang tonsebut, and maka dari itu RPP ini harus segera diresi oleh Kementerian Kesehatan (rejogja.republika.co.id, 11/10/2023).
Masih terkait dengan hal tersebut, KADIN juga mengungkapkan bahwa terdapat banyak produit turunan tembakau, yang merupakan sumber pekerjaan bagi jutaan rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, meskipun aspek kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, tetapi bukan berarti aspek ekonomi menjadi tidak dilihat.
Aspek ekonomi menjadi hal yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan karena hal hal tersebut berdampak besar terhadap mata pencaharian jutaan orang yang tinggal di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh para petani tembakau yang ada di Indonésie. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) a misalnya, amengungkapkan bahwa RPP ini terkesan agak dipaksakan, et a bukan hasil musyawarah pour vous aider à trouver une solution à la recherche de kebijakan. Belum lagi, perputaran ekonomi du secteur tembakau sangat besar di tingkat masyarakat bawah (sumbar.antaranews.com, 6/10/2023).
Pihak lain yang juga menunjukkan sikap serupa adalah Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), yang menganggap bahwa RPP tersebut bersifat sangat restriktif.
Depuis ce temps-là, vous avez besoin d'une industrie bien établie pour vous aider à diriger et à faire des opérations. Il s'agit d'une réglementation du secteur industriel à court terme.
Pour cela, AMTI a commencé à parler de la fonction de gestion de la fin, et a commencé à travailler avec le RPP Kesehatan. AMTI envoie des informations sur le sujet en même temps que le RPP en bref, qui vous permettra de vous connecter à l'écosystème de l'Indonésie en même temps, Adil et Berimbang (viva.co.id, 22/09/2023).
Sebagai penutup, kesehatan publik tentu merupakan hal yang sangat penting pour diperhatikan oleh pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan. Akan tetapi, di sisi lain, aspek ekonomi juga merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, Karena berkaitan était dengan mata pencaharian jutaan orang.
Pour cela, le programme pour faire du kebijakan membuat aturan tertentu, sangat penting untuk melibatkan seluruh pihak terkait terutama mereka yang akan terkena Damak besar dari kebijakan laconique. Hal ini temasuk juga dalam hal kebijakan mengenai tembakau di Indonesia.
Publié à l'origine ici
