Kebijakan regulasi tembakau merupakan salah satu kebijakan yang kerap menimbulkan berbagai pro e dan contra di berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia.
Di satu sisi, tembakau merupakan salah satu bahan dasar untuk produk rokok, yang sudah terbukti menjadi salah satu sumber berbagai penyakit kronis terhadap para penggunanya.
Tetapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa industri tembakau merupakan industri yang tidak kecil di Indonesia, dan menjadi mata pencaharian jutaan orang di negara kita.
Na Indonésia misalnya, berdasarkan Kementerian Perindustrian, ada sekitar 5,98 juta pekerja yang bekerja di sektor industri tembakau, yang terdiri de 4,28 juta pekerja di sektor manufaktor e 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan (kemenperin.go.id, 25 /3/2019).
Com Demikian, adanya tornou-se aturan yang mengatur e meregulasi industri rokok merupakan hal yang akan membawa dapak yang sangat besar e signifikan kepada banyak orang.
Para pekerja yang bekerja di sektor tersebut misalnya, merupakan salah satu pihak yang tentunya paling merasakan dari penerapan regulasi dan juga aturan terkait com a indústria tembakau.
Para isso, é necessário que as partes interessadas sejam mais importantes do que o esperado, e um grupo de 1 milhão de pessoas. Para pakar kesehatan misalnya, tente sangat penting untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut.
Tapi di sisi lain, setor usado em mana jutaan orang menggantungkan pendapatan mereka to memenuhi kebutuhan sehari-hari jangan sampai diabaikan.
Não há necessidade de fazer nada e você pode fazer o uso da misalnya, sangat penting juga untuk melibatkan pihak lain yang tentunya akan merasakan dari yang besar dari adanya kebijakan regulasi ini, yakni para konsumen yang menggunakan produk tersebut.
Jangan sampai, Karena não é uma boa opção para o consumo, ela é capaz de fazer o máximo possível para tornar o público mais justo, menjadi contraprodutivo e obter amortecimento de sua vida.
Beberapa waktu lalu misalnya, peemrintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) kesehatan terkait com pengamana zat adiktif, yang dirancang untuk melaksanakan amanat undang-undang kesehatan, Misalnya pasal 457, dianggap oleh sebagian pihak merupakan [asal yang berpotensi bertentagan em Undang-Undang Budi Daya no 22 de junho de 2019.
Kementerian Pertanian (Kementan) misalnya, menyatakana bahwa Undang-Undang Budi Daya tahun 2019 menjadmin kebebasan masyarakat untuk memilih berbagai jenis budi daya tanaman.
Dimasukkannya pengaturan mengenai tembakau dalam RPP tersebut com demikian dianggap bertentangan dari undang-undang tersebut (news.detik.com, 10/12/2023).
Selain itu, tidak hanya de Kementerian Pertanian, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) juga mengungkapkan bahwa dimasukkannya tembakau ke dalam RPP kesehatan ini merupaka sesuatu yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan.
Você não pode se preocupar com a compra de mercadorias por um longo período, e fazer com que este RPP seja direcionado diretamente para Kementerian Kesehatan (rejogja.republika.co.id, 10/11/2023).
Masih terkait com hal tersebut, KADIN juga mengungkapkan bahwa terdapat banyak produto turunan tembakau, yang merupakan sumber pekerjaan bagi jutaan rakyat Indonésia.
Oleh karena itu, meskipun aspek kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting to diperhatikan, tetapi bukan berarti aspek ekonomi menjadi tidak dilihat.
Aspek ekonomi menjadi hal yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan karena hal tersebut berdampak besar terhadap mata pencaharian jutaan orang yang tinggal di Indonesia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh para petani tembakau yang ada di Indonésia. Asosiasi Petani Tembakau Indonésia (APTI) misalnya, mengungkapkan bahwa RPP ini terkesan agak dipaksakan, e bukan hasil musyawarah para mencari solusi dalam perumusan kebijakan. Mais tarde, a economia perputaran do setor tembakau sangat besar di tingkat masyarakat bawah (sumbar.antaranews.com, 6/10/2023).
Pihak lain yang juga menunjukkan sikap serupa adalah Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), yang menganggap bahwa RPP tersebut bersifat sangat restriktif.
Em todo o caso, a indústria não tem nenhuma regulamentação e regulamentação dibuat peraturannya. Pemerintah tentu dapat membuat regulamenti yang mengatur sector industrial tersebut.
Para isso, a AMTI mengusulkan bahwa sebaiknya tembakau diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, dan bukan digabungkan ke dalam RPP Kesehatan. AMTI sendiri mengakui bahwa sebenarnya pemerintah memiliki itikad yang baik dalam menyusun RPP kesehatan tersebut, maka dari itu sangat penting untuk membicarakan pengaturan ecosistem tembakau di Indonesia yang secara seksama, adil, dan berimbang (viva.co.id, 22/09/2023).
Sebagai penutup, kesehatan publik tentu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan. Akan tetapi, di sisi lain, aspek ekonomi juga merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena berkaitan erat dengan mata pencaharian jutaan orang.
Para isso, a chave para pembuat kebijakan membuat aturan tertentu, sangat penting untuk melibatkan seluruh pihak terkait terutama mereka yang akan terkena damak besar dari kebijakan tersebut. Hal ini temasuk juga dalam hal kebijakan mengenai tembakau na Indonésia.
Publicado originalmente aqui
