Pelanggaran hak kekayaan intelectual merupakan salah satu fenomena yang sangat menjamur dan umum yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia.
Com muito dinheiro, tudo o que você precisa é de um produto novo e de um produto de baixa qualidade que é oferecido em tempo e plataforma, muito tempo offline, muito ousado.
Seja qual for o seu caso, você pode usar o produto com mais facilidade para obter produtos de baixo custo que são usados para bebês, como produtos de moda, eletrônicos e muito mais.
Tentunya, harga produto yang dijual tersebut jauh lebih murah dibandingkan com o produto yang asli, yang menjadi daya tarik utama bagi pembeli to mendapatkan barang tersebut.
Hal yang sama juga terjadi bila kita berkunjung ke berbagai pertokoan e pusat perbelanjaan di berbagai kota di Indonésia. Com o dinheiro, você pode usar o produto desejado e secá-lo com segurança. Este é um negócio prático que é muito útil para inovadores e também para a indústria.
Kalau hal ini tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin nanti insentif for pelaku industri and juga inovator to berkreasi and berinovasi akan semakin berkurang and menurun.
Hal ini dikarenakan mereka tik bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang mereka buat, e karya hasil usaha mereka bisa dengan mudah dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Não há nada de errado com isso, mas isso pode significar um impacto negativo. É insensível para o desenvolvimento e a inovação dos inovadores e pela utilização de recursos sem precedentes, para que a indústria não possa ser prejudicada.
Com Demikian, você pode fazer uma grande coisa masyarakat também, e semákin sedikit orang yang bisa mendapatkan penghasilan to memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Na Indonésia misalnya, berbagai praktik pembajakan yang sangat marak terjadi telah membawa kerugian yang sangat besar. Berdasarkan estudi yang dilakukan oleh lembaga Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), yang bekerja sama dengan Institute for Economic Analysis of Law & Policy Universitas Pelita Harapan (IEALP UPH), kerugian ekonomi yang disebabkan banyaknya peredaran produk palsu di Indonesia mencapai hingga 967 miliar, dan Juga mengurangi lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan (krjogja.com, 13/9/2023).
Existem estudos que foram desenvolvidos pelo MIAP, para que o dinheiro ou o software menduduki peringkat pertama produto que não seja alugado para o dipalsukan, sebesar 84,25%. Hal ini diikuti dengan produk-produk kosmetik sebesar 50%, farmasi 40%, pakaian and barang kulit sebesar 38%, makanan and dan minuman sebesar 20%, dan juga suku cadang otomotif beserta pelumas sebesar 15% (krjogja.com, 1 09/03/2023).
Angka di atas 900 miliar tersebut tenteu bukan angka yang sedikit. Mais tarde, a 2 juta lapangan pekerjaan yang hilang karena pembajakan tentu merupakan jumlah yang sangat besar. Faça isso, pemerintah e juga lembaga regulasi harus didorong to menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pemerintah sendiri, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum e HAM (Kemenkumham) telah melakukan berbagai upaya para meningkatkan pengawasan terhadap beredarnya banyak barang-barang palsu di pasar Indonésia. Hal ini berlaku tidak hanya yang dijual di pusat perbelanjaan tetapi juga toko ousado.
DJKI Kemenkumham sendiri telah melakukan sertifikasi di 87 pusat perbelanjaan di seluruh Indonésia sejak tahun 2021 lalu. Sertifikasi tersebut dilakukan agar berbagai mall e pusat perbelanjaan tidak lagi menggunakan berbagai merek palsu dalam berbagai atividades perdagangan yang mereka lakukan, dan saat ini DJKI akan semakin meningkatkan program sertifikasi tersebut.
Sejak tahun 2021 lalu misalnya, pemerintah sudah membentuk satuan tugas operasi (Satgas Ops) anti pembajakan untuk mengatasi permasalahan pembajakan di Indonesia.
Satgas estes foram terdiri dari berbagai lembaga pemerintah, do antaranya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Komunikasi e Informatika (Kominfo) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (cnnindonesia.com, 10/10 /2021).
Adanya satgas ini tentu merupakan hal yang patut diapresiasi, mengingat pembajakan di Indonesia merupakan praktik yang sangat masif. Karena buruknya penegakan perlindungan hak kekayaan intelectual di negara kita misalnya, Indonésia dimasukkan oleh badan Amerika Serikat, Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) sebagai salah satu negara na lista de observação prioritária, bersama dengan 6 negara lainnya, diantaranya Argentina, Chile, China, Índia, Rússia e Venezuela (ustr.gov, 26/4/2023).
Hal ini tentou merupakan sesuatu yang patut kita perhatikan dan kita atasi. Mas não há muito que fazer com que o USTR tenha se tornado um grande investimento na Indonésia, o que é importante com a indústria criada. Bila demikian, tentei masyarakat Indonésia yang akan mengalami kerugian, karena lapangan kerja menjadi semakin sedikit.
Sebagai penutup, pembajakan merupakan salah satu masalah besar na Indonésia yang harus segera kita atasi bersama, dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Diharapkan, muitas vezes reformas kebijakan e também pembentukan satgas tersebut, perlindungan hak kekayaan intelectual da Indonésia bisa semakin baik.
Publicado originalmente aqui
