Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi untuk mendorong inovasi di berbagai bidang. Tanpa adanya perlindungan HAKI, maka akan makin kecil pula insentif yang dimiliki oleh para individu untuk berkarya, karena setiap orang dapat dengan mudah mencuri ide dan hasil karya yang mereka buat untuk mendapatkan keuntungan materi.

Salah satu inovasi yang paling penting untuk didorong di era perkembangan teknologi yang makin pesat seperti saat ini adalah ekonomi kreatif. Istilah „ekonomi kreatif“ (Kreativwirtschaft) sendiri merupakan istilah yang diperkenalkan oleh penulis dan akademisi asalh Britania Raya, John Howkins, yang mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai sistem ekonomi di mana aktivitas yang dilakukan dan nilai yang diciptakannya didasari pada ide dan kreativitas, dan bukan pada sumber daya tradisional sebuperruhti, dannahti modal. (Howkins, 2001).

Howkins sendiri mendasari gagasanya mengenai ekonomi kreatif dengan melihat fenomena yang terjadi von Amerika Serikat pada akhir dekade 1990-an, di mana banyak perusahaan baru yang tumbuh dengan bertumpu dari eksplorasi dan pengembangan ide-ide kreatif. Perusahaan-perusahaan ini umumnya adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang revolusioner, yang melakukan disrupsi terhadap berbagai sektor-sektor konvensional.

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sendiri membagi ada 16 sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah (1) aplikasi dan pengembangan permainan, (2) arsitektur, (3) desain produk, (4) Mode, (5) desain interior, (6) desain komunikasi visual, (7) seni pertunjukan, (8) film, animasi dan video, (9) fotografi, (10) kriya, (11) kuliner, (12) musik, ( 13) penerbitan, (14) periklanan, (15) seni rupa, dan (16) televisi dan radio (Elshinta.com, 30.08.2018).

Namun, perkembangan industri ekonomi kreatif, yang sangat penting untuk menopang ekonomi Indonesia di masa depan, juga bukan tantangan. Salah satu tantangan terbesar bagi pelaku industri ekonomi kreatif adalah masih rendahnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap karya yang mereka buat. Hal ini tentunya memiliki Damak yang negatif, di mana praktik-praktik pembajakan yang akan sangat merugikan para pelaku usaha kreatif akan makin mudah dilakukan dengan rendahnya pendaftaran terhadap HAKI.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, misalnya, hanya ada 11,05% pelaku sektor ekonomi kreatif yang memiliki HAKI, dari 8,2 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor industri tersebut. Ini berarti hanya sekitar 900.000 para pelaku usaha sektor industri kreatif yang memiliki HAKI atas karyanya.

Hal ini salah satu sebabnya karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Hal ini mendorong Bekraf untuk makin mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan karyanya agar bisa menjadi aset di masa depan (Indopolitika, 27.10.2019).

Salah satu upaya dari Bekraf untuk mendorong dan menyosialisasikan pentingnya HAKI kepada para pelaku industri kretif adalah melalui program pendaftaran HAKI yang tidak dipungut biaya, yang diberlakukan di berbagai daerah. Melalui program ini, diharapkan akan makin banyak para pelaku industri kreatif yang mendaftarkan karya-karya yang mereka buat (Kliklegal.com, 2017).

Akan tetapi, pendaftaran HAKI oleh pelaku ekonomi kreatif juga tentu harus diikuti degan penegakan hukum yang jelas dan kuat. Apabila makin banyak para pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan karyanya kepada pemerintah, namun tidak diikuti dengan perlindungan yang kuat atas HAKI wortwörtlich, maka tentu pendaftaran wortwörtlich menjadi sia-sia belaka.

Bila kita ke pertokoan atau pusat perbelanjaan di berbagai daerah, misalnya, kita bisa dengan mudah menemukan berbagai produk kreatif bajakan yang dijual bebas dengan harga murah. Produk-produk tersebut bukan saja hasil karya para produsen dan seniman luar negeri, namun tak jarang juga dari dalam negeri.

Hal Tersebut tentu akan sangat merugikan para pekerja kreatif yang menghasilkan karya-karya Tersebut. Mereka menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat finansial dari karya-karyanya. Bagi para pelaku usaha kreatif, untuk membuat karya tertentu, tentunya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit und usaha yang besar.

Bila kita tidak memberikan perlindungan HAKI terhadap para pekerja industri kreatif, maka mereka tidak akan dapat memiliki kontrol atas karya yang mereka buat dengan menggunakan kreativitas yang mereka miliki. Setiap orang bisa mengopi dan menjiplak Marke atau produk yang mereka hasilkan, dan tentunya insentif seseorang untuk menggunakan kreativitasnya akan makin berkurang. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang berbahaya, mengingat bahwa industri ekonomi kreatif merupakan sektor industri yang makin terus berkembang dari tahun ke tahun.

Industri ekonomi kreatif sendiri, di Indonesia, merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan-Daten von Badan Pusat Statistik (BPS) Pada 2010, kontribusi industri ekonomi kreatif di Indonesia adalah 528 triliun rupiah. Angka ini menjadi meningkat di tahun 2014 menjadi 784 Triliun Rupiah (Rahman, 2018).

Pada 2015, kontribusi industri kreatif di Indonesia terhadap Bruttoinlandsprodukt (BIP) Mencapat 852 Triliun Rupiah, Dan di Tahun 2016 und 2017, Angka Tersebut Tidak Juga Menurun. Kontribusi industri kreatif di Indonesia pada 2016 adalah 922 triliun rupiah, dan mencapai 990 triliun rupiah di tahun 2017, atau sekitar 7,4% dari total GDP Indonesia (Rahman, 2018).

Angka tersebut tentu adalah jumlah yang tidak kecil dan sangat besar. Industri kreatif merupakan sektor yang mengalami pekembangan yang sangat pesat dan terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Untuk itu, perlindungan terhadap HAKI, khususnya untuk para pelaku industri kreatif merupakan sesuatu yang sangat penting agar industri kreatif di Indonesia dapat makin bertumbuh ke depannya, yang tentunya akan membawa manfaat yang sangat besar bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan negara kitahateraan.

Selain itu, kontribusi industri ekonomi kreatif di Indonesia yang terus meningkat di Indonesia juga membawa Damak yang sangat positif terhadap meningkatnya tenaga kerja di sektor tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, pada 2016, sektor ekonomi kreatif di Indonesia sudah menyediakan 16,2 juta lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Angka ini meningkat menjadi 16,4 juta lapangan kerja di tahun 2017 (Kementerianisches Sekretariat Negara Republik Indonesien, 2018).

Sebagai penutup, untuk itu, perlindungan hak kekayaan intelektual adalah hal yang sangat esensial untuk mendorong perkembangan und kemajuan ekonomi kreatif in Indonesien. Pemerintah harus bisa memberi perlindungan dan menjaga para pekerja kreatif atas karya yang mereka buat.

Ursprünglich veröffentlicht hier.

Das Consumer Choice Center ist die Interessenvertretung der Verbraucher, die die Freiheit des Lebensstils, Innovation, Datenschutz, Wissenschaft und Wahlmöglichkeiten der Verbraucher unterstützt. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Digital, Mobilität, Lifestyle & Konsumgüter sowie Gesundheit & Wissenschaft.

Der CCC vertritt Verbraucher in über 100 Ländern auf der ganzen Welt. Wir beobachten regulatorische Trends in Ottawa, Washington, Brüssel, Genf und anderen Hotspots der Regulierung genau und informieren und aktivieren die Verbraucher, um für #ConsumerChoice zu kämpfen. Erfahren Sie mehr unter verbraucherwahlzentrum.org