Perlindungan hak kekayaan intelectual merupakan salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan inovasi dan juga industri kreatif. Melalui perlindungan hak kekayaan intelectual yang kuat, maka para inovator e pelaku industri creatif memiliki jaminan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya e inovasi yang dibuatnya.

Berinovasi e membuat karya orisinil yang diminati oleh konsumen dan bisa dijual kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah. Para isso, adanya insentif bagi para inovador e pekerja di industri kreatif bahwa mereka akan bisa mendapatkan manfaat economi dari hasil karya yang mereka buat merupakan sesuatu yang penting.

Tanpa adanya insentif bagi para inovador e pekerja kreatif para berinovasi, maka tentunya akan membawa humidak yang negatif terhadap perkembangan inovasi di negara tersebut. De acordo com o que está acontecendo, o setor está sendo usado para o berkembang, e a tendência é que a empresa esteja se preparando para fazer o mesmo.

Itulah mengapa, perlindungan hak kekayaan intelectual yang kuat merupakan sesuatu yang sangat penting. Tanpa adanya perlindungan hak kekayaan intelectual yang kuat, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa dengan mudah mencuri ide dan hasil karya orang lain. Com isso, o inovador dan mereka yang membuat karya tersebut tidak bisa mendapatkan manfaat dari karya yang telah dibuatnya.

Aspek penegakan hukum untuk menindak para kriminal yang mencuri hasil karya dan inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk dalam rangka kebijakan untuk melindungi hak kekayaan intelectual. Tetapi, penegakan hukum dalam bentuk penindakan tentu bukan sesuatu yang cukup untuk memberi insentif bagi para inovador untuk berkarya dan berinovasi.

Setelah hak kekayaan intelectual yang dimiliki oleh seorang inovador tersebut dilindungi, maka adanya ekosistem yang mendukung pemanfaatan kekayaan tersebut intelectual secara juga ótimo harus dihadirkan. Kita harus bisa memastikan, bahwa para inovator and pekerja kreatif bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dibuatnya secara great, untuk mendorong semakin banyak inovator dan pekerja kreatif untuk berkarya dan berinovasi (wipo.int, Maret 2021).

Salah satu hal yang paling jelas misalnya adalah, para pemilik kekayaan intelectual tarsebut harus bisa untuk menjual karya yang dimilikinya dalam berbagai bentuk barang atau jasa kepada konsumen, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dibuatnya. Kegiatan ekonomi jual dan beli ini juga harus dilakukan di dalam ekosistem yang bebas, seperti kompetisi yang adil dan terbuka, serta lain sebagainya.

Namun, ada cara pemanfataan yang lain lagi, yang juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pemanfaatan dalam bentuk jual beli. Salah satunya adalah, menjadikan kekayaan inetelektual yang dimiliki tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan credit dari lembaga keuangan.

Menjadikan aset sebagai jaminan credit merupakan skema yang sangat umum yang dilakukan oleh berbagai pemilik usaha, baik untuk membuka usahanya, ataupun untuk memperluas pangsa pasar yang dimiliki. Saat ini, khususnya di Indonesia, aset-aset yang umumnya kerap dijadikan sebagai jaminan antara lain adalah apa yang dikenal dengan ativo tangível atau aset nyata, seperti propertyi misalnya.

Adanya ecosistem yang memungkinkan para pemilik propertyi untuk menggunakan asetnya sebagai jaminan pinjaman tentu merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi para pemilik propertyi tersebut. Dengan demikian mereka bisa memiliki modal untuk berbagai hal, seperti membuka usaha baru, atau mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya.

Hal ini pula yang sangat penting untuk doorong, agar para pemilik hak kekayaan intelectual bsia menggunakan kekayaan intelectual yang dimilikinya sebagai jaminan untuk pengajuan credit. Bila hal ini bisa dilakukan, maka insentif seseorang untuk berkarya dan berinovasi juga akan semakin besar, karena kesempatan mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dibuatnya juga semakin luas.

Meskipun demikian, memang harus diakui bahwa, ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan hal tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, yang memiliki wewenang selaku lembaga regulador, mengatakan bahwa hak kekayaan intelectual memiliki fluktuasi nilai yang tinggi. Selain itu, industrial Usaha Mikro, Kecil, e Menengah (UMKM) yang berbasis hak kekayaan intelectual juga mengalami persaingan yang sangat kompetitif, sehingga berpotensi dapat mengalami kesulitan memasuki pasar (money.kompas.com, 01/09/2022).

Pemerintah sendiri belum lama ini sudah mengeluarkan aturan yang memperbolehkan lembaga keuangan seperti bank untuk menjadikan hak kekayaan intelectual sebagai jaminan untuk credit, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. pemilik kekayaan intelectual tersebut sudah memiliki sertifikat resmi dari pemerintah (money.kompas.com, 25/7/2022).

Hal ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positivo. DIharapkan, melalui adanya peraturan pemerintah tersebut, industri kreatif di Indonesia dapat semakin berkembanga, dan para inovator dan pekerja kreatif memiliki insentif yang lebih besar untuk berkarya dan berinovasi, yang nantinya tentunya akan membawa humidak yang positif terhadap perekonomian.

Sebagai penutup, perlindungan kekayaan inetelektual yang kuat merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan insentif bagi para inovator and pelaku industri kreatif untuk berkarya dan berinovasi. Namun, pelindungan yang kuat saja tidak cukup. Hal tersebut harus juga dibarengi dengan membangun ecosistem agar para pelaku industri kreatif bisa memanfaatkan kekayaan intelectual yang dimilikinya secara óptimo. Com isso, semoga inovasi dan industri kreatif di Indonesia dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun di masa yang akan datang.

Publicado originalmente aqui

As pessoas compartilharão este artigo nos canais de mídia social, o que direcionará o tráfego para o site da Newsmax. Mais tráfego em um site significa que mais usuários provavelmente clicarão e consumirão conteúdo nesse mesmo site, gerando receita com anúncios.

Nesse sentido, o Facebook ou o Twitter atuam como multiplicadores de exposição para as empresas de mídia. Mas não é assim que a senadora Amy Klobuchar vê.

Dela Lei de Competição e Preservação do Jornalismo of 2021 (JCPA) afirma proteger os meios de comunicação locais, permitindo que as emissoras se unam para negociar os termos da distribuição de conteúdo. Em essência, isso permitiria que as empresas de mídia fixassem preços em algo de que se beneficiam: empresas de mídia social que permitissem o compartilhamento de links.

O projeto de lei isenta as empresas de mídia das leis antitruste por quatro anos, embora as empresas de mídia social continuem a ser afetadas por essas leis. De acordo com Klobuchar, isso desviaria os lucros dos gigantes da mídia social para as empresas de mídia que têm lutado nas últimas décadas – principalmente por causa de sua incapacidade de se adaptar ao modelo online.

O projeto de lei de Klobuchar não vai tão longe quanto alguns legisladores da Europa estão dispostos a ir. Em 2018, a Comissão Europeia (o braço executivo da UE) apresentou uma nova legislação de direitos autorais que imporia um imposto sobre links. Isso exigiria que as plataformas de mídia social pagassem ao editor pelo uso de snippets (miniaturas e pequenos trechos de texto) ou não permitissem que o link fosse postado.

Essa proposta gerou protestos em larga escala em toda a Europa, argumentando que reduziria o acesso à informação, limitaria a liberdade de expressão e aumentaria as notícias falsas. No final, a UE enfraqueceu a proposta e, até esta data, muitos países membros da UE estão arrastando os pés na implementação de aspectos da reforma dos direitos autorais.

O JCPA é um argumento menos refinado do que a abordagem de direitos autorais da Europa. Para Amy Klobuchar e seus co-patrocinadores bipartidários, trata-se simplesmente de redistribuir meios financeiros de um ator econômico para outro, não por meio de impostos, mas por meio da criação de cartéis. Isso criaria uma infinidade de problemas.

Isentar um setor econômico das regras antitruste cria um precedente que outros setores farão lobby para acessar. Afinal, se as empresas de mídia podem se unir para combater o Meta e o Twitter, por que os conglomerados hoteleiros não podem conspirar para limitar a disponibilidade do Airbnb?

O governo que escolhe vencedores e perdedores nunca tem um bom final e expõe os legisladores a influências indevidas. Em última análise, a pergunta pode muito bem ser: Amy Klobuchar não busca se beneficiar da cobertura positiva da mídia por meio desse projeto de lei e seus efeitos?

Aqueles preocupados com a concentração de mercado na esfera da mídia devem ver este projeto de lei de forma muito crítica. Enquanto alguns podem se beneficiar de cartéis, cidadãos e consumidores nunca o fazem.

O projeto de lei de Klobuchar também dificilmente ajudaria efetivamente as empresas de mídia em dificuldades. Muitas plataformas geram a maior parte do tráfego do site e, portanto, sua receita por meio de cliques nas mídias sociais - portanto, um imposto de link precisaria ser proibitivamente alto para gerar resultados.

Isso pode levar as empresas de mídia social a simplesmente bloquear o compartilhamento de links para sites de notícias, o que aconteceu na Austrália quando implementou regras semelhantes. Quando a Espanha tentou taxar links, o Google News fechou seus serviços no país (e reaberto recentemente depois que a UE enfraqueceu a legislação local).

As premissas subjacentes ao projeto de lei de Klobuchar são duplas. Por um lado, ela assume que a situação difícil das empresas se deve a gigantes da mídia social como Meta ou Twitter. O fato de o Facebook ter encerrado o compartilhamento de links de notícias na Austrália no ano passado prova que a plataforma não precisa de conteúdo de notícias para sobreviver; os meios de comunicação precisam do Facebook muito mais do que o Facebook precisa deles.

A outra suposição é que a economia é estática. O Facebook e o Twitter, a menos que inovem, provavelmente não continuarão sendo os jogadores mais proeminentes no reino da mídia social. Eles sabem melhor do que ninguém até que ponto podem se tornar redundantes aos olhos de seus usuários: pense no MySpace.

Embora isso seja algo que aceitamos para empresas de mídia social, não aplicamos o mesmo pensamento ao espaço da mídia. Por que não se deve esperar que jornais e emissoras se adaptem ao espaço digital de forma financeiramente sustentável sem intervenção do governo?

Publicado originalmente aqui