L'Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dan mengalami pertumbuhan penduduk yang bergerak naik. Pada tahun 2013 lalu misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebesar 248 juta jiwa. 10 anni fa, nel 2023 lalu, jumlah tersebut meningkat menjadi 278 juta jiwa (dataindonesia.id, 9/11/2023).

Tuttavia, l'Indonesia juga merupakan negaar dengan ekonmoi yang terus tumbuh, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun dari sejak tahun 1998 (katadata.co.id, 21/5/2018). Adanya jumlah penduduk yang besar tersebut, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi e penduduk yang positif, tentu menyediakan pasar konsumen yang luar biasa, dan bisa menarik banyak pelaku usaha.

Namun di sisi lain, fenomena tersebut juga memunculkan tantangan baru. Tidak sedikit berbagai pelaku usaha e dan pedagang yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil keuntungan melalui kerugian yang dialami oleh konsumennya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia sendiri sudah memiliki kerangka hukum yang ditujukan per untuk melindungi hak-hak konsumen Indonesia dari berbagai praktik yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu kerangka hukum tersebut adalah Undang-Udang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Udang tersebut dijelaskan mengenai beberapa hak konsumen yang harus dilindungi. Beberapa diantaranya adalah hak katas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang aau jasa yang dijual, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan, e juga hak untuk mendapatkan advokasi e dan perlindungan apabila terjadi sengketa. Selain itu, diatur juga hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan anti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai (nasional.kompas.com, 29/4/2022).

Adanya Undang-Undang ini tentu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membersi kenyamanan dan keamanan bagi para konsumen dell'Indonesia. Sayangnya, non tidak sedikit para konsumen yang masih belum tahu mengenai hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-Undang.

Padahal, kesadaran mengenai hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dari pelaku usaha yang bisa sangat merugikan konsumen. Nel 2016, il sondaggio è stato pubblicato da Kementerian Perdagangan Indonesia, il 22,2% è stato pubblicato dall'Indonesia e dall'istituto Kenal per i consumatori, masih belum tahu mengenai fungsi e dan peranannya (money.kompas.com, 2 6/4/ 2016).

Melalui Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di posisi yang cukup rendah. IKK sendiri dipahami sebagai indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat keberdayaan konsumen, diantaranya adalah kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap haknya, seperti hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila menerima produk yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.

IKK Indonesia berada di angka 41,7%, dan menunjukkan konsumen di Indonesia cukup mampu per menggunakan haknya per menentukan pilihan barang terbaik, meskipun hal tersebut baru tercapai di kota besar. Posisi yang baik, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Badan Perlindungan Konsumen Nasional, harusnya IKK Indonesia bisa mencapai skor 80-100 (liputan6.com, 7/10/2020).

Disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Indonesia misalnya, ada beberapa sebab mengapa perlindungan hak konsumen di Indonesia belum maksimal, diantaranya adalah peraturan yang berbelit dan juga masih rendahnya kesadaran mengenai perlindungan hak konsumen di Indonesia. Dengan demikian, adanya reformasi aturan yang berbelit saja tidak cukup. Dibutuhkan pula sosialisasi e juga edukasi publik mengenai hak yang dimiliki konsumen dell'Indonesia (money.kompas.com, 21/4/2019).

Saat ini, sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk juga lembaga di tingkat daerah. Beberapa waktu lalu misalnya, Walikota Kediri memperkenalkan kepada warganya mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen di kota tersebut. Lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar, dan juga konsumen bisa melakukan pengaduan apabila terdapat keluhan yang dialami (kedirikota.go.id, 17/1/2022).

Adanya upaya edukasi ini tentu merupakan hal yang cukup penting. Adanya upaya untuk mensosialisasikan kepada konsumen mengenai hak mereka yang dijamin oleh undang-undang bukan hanya akan membuat konsumen menjadi lebih berdaya, tetapi juga berpotetensi dapat meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan juga penjual. Con il consumo di denaro, maka ia akan bisa semakin percaya diri untuk melakukan transaksi, dan juga memiliki kepercayaan kepada penyedia barang/jasa yang ia konsumsi karena para konsumu bisa melakukan berbagai langkah apabila produk yang ia dapatkan tidak sesuai.

Sebagai penutup, Indonesia memiliki potensi konsumen yang sangat besar. Mengingat besarnya potensi konsumen dell'Indonesia, tetapi pada saat yang sama kesadaran mengenai hak konsumen dell'Indonesia masih rendah. Melalui berbagai upaya dan sosialisasi tersebut, diharapkan kesadaran konsumen mengenai haknya dapat meningkat. Dengan demikian, semoga skor Indeks Keberdayaan Konsumen di Indonesia dapat semakin meningkat.

Originariamente pubblicato qui

La stagione estiva al botteghino è iniziata in modo difficile durante il fine settimana del Memorial Day, crollando ai minimi da quasi 30 anni in termini di vendita di biglietti per i film di grande nome in uscita nelle sale. “Furiosa: A Mad Max Saga” e “The Garfield Movie” furono dei flop.

“Garfield” ha guadagnato $31,1 milioni durante il fine settimana di quattro giorni, mentre “Furiosa” ha guadagnato un debole $32 milioni. Ciò rende “Furiosa” lo sfortunato film a stabilire il nuovo record per il blockbuster del Memorial Day con il minor incasso degli ultimi 30 anni, escluso il 2020, quando i cinema erano per lo più chiusi a causa della pandemia. Quell’estate COVID ha visto anche un flusso costante di sale che proiettavano film classici come “Star Wars”, “Goonies” e “Jurassic Park”.

Il precedente detentore del record della vergogna del Memorial Day era il film per famiglie “Casper”, che aprì con $22 milioni durante il fine settimana festivo del 1995. Ottimo film tra l'altro…..

Questa storia sul crollo dei botteghini e sul declino delle sale cinematografiche è una saga continua. Le storie si scrivono da sole ormai da oltre un decennio. Gli analisti dovrebbero stare attenti a non avventarsi e dichiarare morto il business del cinema. Sono tenuti molto in vita da un sistema interno istituito da Hollywood in cui la maggior parte dei film deve uscire nei cinema per essere presa in considerazione per riconoscimenti e premi stagionali.

Leggi il testo completo qui

Un numero di legislatori di Bruxelles esita ad adottare norme ambientali ambiziose a causa dell'opposizione degli agricoltori e dei cittadini.

L'Unione europea è rinomata per il suo approccio peu pressée all'elaborazione della politica. La strada di Bruxelles gira lentamente, le istituzioni marciano ogni volta in un processo fastidieux chiamato «trilogo».

Il est donc d'autant plus surprenant que le Parlement européen ait voté, la semaine dernière, en faveur d'une réforme de déréglementation de la politique agricole commune (PAC), le régime de subventions agricoles de l'UE, qui avait été élaborée par la Commission européenne en seulement huit semaines.

Il Parlamento europeo doit être réélu dans un mois et demi et, tradizionalmente, i parlamentari dei 27 Stati membri adottano raramente testi legislativi importanti si près de la fin de leur mandat. I delegati sono generalmente molto occupati a fare campagne per conservare il loro assedio, ma cette fois-ci, il voto fait partie intégrante dei loro messaggi di campagna.

Il PAC è stato rinnovato in tutti i quattro anni, oltre a un sistema di sostegno finanziario per gli agricoltori e le loro imprese, che integra una politica di pilotaggio o «condizionalità». Queste condizioni dettano le regole ambientali che gli agricoltori devono rispettare per avere diritto ai pagamenti diretti. Elle richiede notamment che gli agricoltori riducano il lavoro del suolo per prevenire l'erosione, che servano meno 4% delle loro terre agricole alla biodiversità o che coltivino vegetali coperti.

Il commissario europeo per l'agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha dichiarato ai media polacchi che Bruxelles sopprime i vincoli tra il Green Deal, il piano dell'UE per sviluppare il carbone neutro entro il 2050 e il PAC. La settimana successiva, i parlamentari europei riuniti a Strasburgo hanno approvato con una maggioranza schiacciante le modifiche apportate al PAC, che costituiscono senza dubbio un passo importante rispetto alla déréglementation – o alla «semplificazione», come la Commission européenne l'a diplomatiquement qualifiée.

Cette situazione est révélatrice d'une tendence préélectorale en Europe. Nel 2019, un selfie con Greta Thunberg è stato un materiale di campagna molto apprezzato, un nome di legislatori di Bruxelles restii ad adottare norme ambientali ambiziose a causa dell'opposizione degli agricoltori e dei cittadini.

Cette tendence s'est également répandue au sein de la Commission.

La presidente Ursula von der Leyen, che nel 2020 ha difeso i diritti del «Green Deal» europeo e ha promesso di riformare il sistema agricolo e di dare un colpo di grazia alla biodiversità, incontrando qui le grandi industrie per progettare l'avvento della politica industriale europea. La parola «durabilità» a été relégué au second plan, au profit de «Competitività» e d'«Autonomia industriale».

Le ministre finlandais de l'Agricoltura, Sari Essayah, déplore un « tsunami di nuove regolamentazioni » sul settore agricolo e forestale nel corso dei quattro ultimi anni, si allinea al Premier ministro belga Alexander De Croo, che stima che la legge europea sul ripristino della natura sia «mal rédigée». Il ministro australiano dell'Agricoltura, Norbert Totschnig, si appella anche a una sospensione immediata, dichiarando che gli obiettivi di lotta contro la deforestazione al livello mondiale aiutano «Regole burocratiche inutili» ai produttori europei.

I ministri e il Parlamento europeo hanno già respinto una legislazione che riduce l'utilizzo di pesticidi sintetici nell'agricoltura, dopo che è apparso che gli obiettivi non sono stati fissati sui prezzi, ma per ragioni politiche.

Quattro anni dopo il debutto della grande esperienza del Green Deal europeo – nominata dopo le ambizioni di un Green New Deal negli Stati Uniti – l'UE non applica le regole che è stata concepita per raggiungere gli obiettivi climatici ambiziosi . Certees sont même carrément abrogées.

Bruxelles brise les tabous, même dans le domaine de la biotechnologie. Dopo gli anni di applicazione del principio di precauzione a una tecnologia già utilizzata negli Stati Uniti, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno accolto i progetti volti a legalizzare le piante geneticamente modificate nell'Unione. Di più in più, l'accento non è sbagliato sulle prospettive durevoli della biotecnologia, ma si è lasciato andare alla façon che non ha migliorato le prestazioni e i ricavi degli agricoltori.

Nei canali di Bruxelles, le ambizioni politiche del movimento ecologico del 2019 si sono rivelate essere una forza inarrestabile quando si confrontano con l'oggetto inamovibile che è il potere d'acquisto dei consumatori e la soddisfazione dei produttori.

Originariamente pubblicato qui