Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling fundamental untuk menunjang dan mendukung kemajuan sebuah negara. Adanya masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik merupakan modal manusia (capital humano) yang sangat penting, karena melalui pendidikan, maka masyarakat akan memiliki tidak hanya keterampilan untuk bekerja, tetapi juga kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik.

Tanpa adanya pendidikan yang baik, tentunya akan sangat sulit bagi masyarakat bisa berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Para ello, kebijakan mengenai pendidikan umumnya merupakan salah satu kebijakan paling krusial yang sangat diperhatikan oleh negara.

Di Indonesia sendiri, isu pendidikan juga menjadi isu yang kerap menjadi perbincangan dan perhatian berbagai kalangan. Hal ini meliputi berbagai hal, mulai dari permasalahan biaya yang tinggi, gaji tenaga pendidik yang masih terlalu kecil, hingga permasalahan akses yang jauh dan sulit bagi para siswa untuk mencapai sekolah, khususnya siswa yang tinggal di daerah terpencil.

Isu mengenai ketimpangan akses misalnya, merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus untuk diatasi Bagi banyak anak-anak Indonesia, khususnya yang dari kelas menengah ke bawah, pendidikan merupakan pintu bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan dan menaiki tangga social. Bila mereka tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai, tentu akan sulit bagi mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik

Beberapa waktu lalu, untuk mengatasi masalah concisamente, Menteri Pendidikan Republik Indonesia (Mendikbud) mengeluarkan aturan baru untuk mengatur zonasi sekolah negeri di Indonesia (sindonews.com, 30/4/2024). Tidak mengherankan, adanya aturan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu alasan keberatan sebagian pihak, khususnya dari anak dan orang tua adalah, anak-anak yang mendapatkan nilai tinggi namun tinggalnya tidak di wilayah yang terdapat sekolah favorit, maka terpaksa harus memilih sekolah lain yang berada di dekat rumahnya.

Besarnya masalah akses pendidikan di Indonesia concisamente pero tentu akan sulit bila kita hanya bergantung pada pemerintah saja. Para ello, tidak sedikit dari pihak-pihak penyelenggara pendidikan swasta yang berinisiatif untuk mendirikan mengembangkan sekolah swasta berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat.

Bahkan, tidak sedikit dari sekolah-sekolah conciso pero yang tidak meminta bayaran sama sekali untuk siswa yang memang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Berdasarkan penelitian tahun 2016 terkait dengan sekolah swasta terjangkau di Jakarta misalnya, ada 9 sekolah yang diteliti yang, antara hanya mengenakan biaya sekitar 30.000 - 130.000 rupias, o sekitar 2 - 10 USD por bulan hingga keringanan gratis para siswa dari luarga menengah ke bawa, atau tidak mengenakan biaya sama sekali. (Centro de Estudios de Políticas de Indonesia, 2016).

Hasil dari sekolah swasta conciso pero terbukti memuaskan. Nilai matematika dari para siswa di sekolah swasta terjangkau conciso pero misalnya, bisa melampaui nilai para siswa di sekolah negeri di Yakarta con rata-rata 23,84%. Sekolah-sekolah conciso juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah negeri, yakni mereka memiliki kebebasan untuk mengelola sumber daya financiera yang mereka miliki dengan cara yang efisien.

Selain itu, berbagai sekolah swasta terjangkau untuk anak-anak di daerah terpencil dan berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah juga hadir di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur. Anak-anak yang belajar dan dididik di sekolah-sekolah tersebut hasilnya juga bisa bersaing, bahkan lebih baik dari sekolah negeri.

Tidak hanya di pendidikan dasar misalnya, di pendidikan menengah, berbagai sekolah swasta berkualias juga tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wisudha Karya di kota Kudus misalnya, merupakan sekolah SMK yang memiliki fokus pada bidang robotik dan teknologi. Sekolah ini juga telah mendulang berbagai prestasi dan telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar seperti perusahaan otomotif Jepang, Mitsubishi (betanews.id, 25/4/2021).

Kerja sama antara sekolah swasta dengan pelaku industri, terlebih lagi industri besar misalnya, merupakan salah satu inovasi dari sekolah swasta yag harus diapresiasi, karena hal ini akan mempermudah para ex alumnos untuk masuk ke dunia kerja. Dengan demikian, para siswa, khususnya dari kalangan menengah ke bawah bisa lebih mudah untuk mengalami mobilitas sosial ke atas, dan membantu keluarga mereka.

Ini lah salah satu kelebihan utama sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Karena tidak mendapatkan dana yang pasti pemerintah, hal ini mendorong dan memberi insentif kepada setiap sekolah swasta untuk melakukan berbagai inovasi dan memperbaiki kurikulum serta program dan fasilitas untuk menarik para orangtua mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah conciso.

Sebagai penutup, dibandingkan dengan “memaksa” para orangtua untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah tertentu sesuai wilayah tempat mereka tinggal, sudah semestinya pemerintah memperluas kebebasan bagi para orangtua untuk memilih sekolah bagi anak mereka, termasuk juga tentunya sekolah swasta berkualitas.

Melalui sekolah swasta terjangkau, yang diuntungkan juga bukan hanya para orang tua dan anak-anak dari keluarga kelas menengah ke bawah karena mereka memiliki lebih banyak pilihan. Masyarakat secara umum juga akan diuntungkan karena dengan demikian kompetisi akan semakin sehat dan kuat antar lembaga pendidikan, yang tentunya akan meningkatkan inovasi mengenai cara dan metode terbaik untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak Indonesia.

Publicado originalmente aquí

Beras merupakan bahan makanan pokok yang sangat penting bagi jutaan penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, politik kebijakan terkait dengan beras kerap menjadi isu yang sangat sensitif, karena kebijakan conciso pero akan membawa amortiguador yang sangat besar bagi keseharian jutaan orang di Indonesia.

Terkait dengan kebijakan beras, salah satu aspek yang paling menjadi perhatian adalah ketersediaan beras yang bisa diakses oleh masyarakat. Sebagai salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia, tidak mengherankan kalau banyak orang yang berharap adanya pasokan beras yang cukup sehingga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk tujuan conciso, pemerintah memberlakukan serangkaian kebijakan, salah satunya adalah yang dikenal dengan kebijakan swasembada. Swasembada ini menitikberatkan pada kemampuan negara untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri (autosuficiente), misalnya melalui pembatasan atau pelarangan impor. Tetapi, kebijakan yang diambil ini bukan tanpa konsekuensi, salah satunya adalah terkait dengan harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Bila dibandingkan negara-negara tetangga misalnya, yang juga menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok mereka, harga beras di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi. Berdasarkan data bulan febreroari lalu misalnya, harga beras di Indonesia berkisar Rp18.000-18.500 por kilogramo. Harga ini jauh di atas negara tetangga, seperti di Malaysia, yang bila dikonversi dengan rupiah, harga beras di negara tersebut sekitar Rp.6.240-9.984 por kilogramo, sementara di Singapura sekitar Rp12.324 por kilogramo (cnnindonesia.com, 20/2/ 2024).

Mientras tanto, di negara tetangga lainnya, seperti Vietnam y Tailandia misalnya, yang juga merupakan negara penghasil beras di Kawasan Asia Tenggara, harga beras di kedua negara tersebut juga jauh di bawah Indonesia. DI Tailandia misalnya, harga beras yang dijual sebesar 9.417 por kilogramo, y juga 9.091 kilogramo di Vietnam (conversation.com, 27/5/2024).

Hal ini semakin memprihatinkan mengingat bahwa beberapa negara tetangga kita di atas memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi daripada Indonesia. Malasia misalnya, memiliki tingkat pendapatan per kapita 3 kali lipat lebih tinggi bila dibandingakan dengan Indonesia (statista.com, 7/4/2024). Selain itu, kalau Singapura tidak perlu dibahas lagi. Negara kota conciso pero merupakan salah satu negara dengan tingkat pendapatan 17 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita (statista.com, 7/4/2024).

Harga beras yang lebih murah, dan juga penghasilan yang lebih tinggi, membuat para penduduk di negara-negara tetangga kita di atas memiliki pendapatan yang siap dibelanjakan (ingreso disponible) yang lebih tinggi, Dengan demikian, mereka memiliki uang yang lebih untuk untuk digunakan atau ditabung . Tingginya harga beras di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain tentunya berpotensi membuat masyarakat Indonesia memiliki ingresos disponibles yang lebih kecil dibandingkan dengan penduduk di negara-negara lain di ASEAN.

Terkait dengan hal ini, para pembuat kebijakan di Indonesia sepertinya juga menyadari adanya fakta tersebut, dan memberi justifikasi bahwa penting agar bisa menyenangkan semua pihak, salah satunya adalah melalui kontrol harga. Padahal, adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengontrol harga merupakan hal yang tidak tepat karena bisa merusak mekanisme permintaan dan penawaran, dan juga sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa memiliki seluruh informasi yang cukup agar bisa menentukan harga komoditas tertentu dengan tepat.

Terkait dengan menjaga kepentingan produsen misalnya, hal ini tentu merupakan sesuatu yang penting, tetapi bukan berarti hal tersebut harus mengorbankan hak dari konsumen untuk mendapatkan bahan pokok pangan yang sangat penting seperti beras dengan harga yang murah. Tailandia misalnya, juga merupakan salah satu negara negara produsen nasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi di negara concisamente, harga beras bisa lebih murah karena proses pengolahan beras di Tailandia bisa lebih efisien dengan bantuan teknologi (finance.detik.com, 7/9/2019).

Tidak hanya mampu menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau, penggunaan teknologi yang innovatif juga membuat kualitas beras menjadi lebih baik, seperti tidak cepat busuk, dan lain sebagainya. Hal ini diakui sendiri oleh Direktur Utama Bulog, yang memiliki peran untuk mengelola ketersediaan bahan pangan esensial di Indonesia, seperti beras, gula, terigu, dan lain sebagainya (merdeka.com, 1/17/2022).

Selain itu, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, kebijakan pembatasan impor juga berkontribusi terhadap permasalahan concisamente. Hal ini dikarenakan kebijakan pangan yang berdaulat merupakan salah satu plataforma kebijakan yang sangat popular di Indonesia, dan didukung oleh tidak hanya sedikit pihak.

Tetapi tentunya hal ini merupakan pandangan yang sangat keliru. Ekonom Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) misalnya, Manuntun Hutagol, menyatakan bahwa yang menjadi masalah bagi para petani di Indonesia adalah para petani diharuskan menjual gabahnya langsung ketika dipanen (republika.id, 2/1/2024).

Hal ini dikarenakan para petani di Indonesia banyak yang petani kecil dan tidak memiliki akses terhadap kredit bank, sehingga harus meminjam uang kepada rentenir. Agar bisa melunasi hitang concisamente, mereka akhirnya diharuskan untuk menjual hasil panennya dengan cepat. Apabila pemerintah melalui Bulog tidak memiliki cukup gudang untuk membeli hasil panen tersebut, maka hasil panen petani tersebut akan dijual kepada para agen dan operator penggilingan padi dengan harga murah.

Dengan dilarangnya impor beras, maka yang menguasai pasar beras di Indonesia adalah para pedagang dan agen serta para operator penggilingan padi dalam negeri. Mereka bisa mengendalikan harga beras di pasar, dan juga mendapat untung besar dengan cara membeli beras dengan harga rendah dari petani dan menjualnya dengan harga yang tinggi kepada konsumen (republika.id, 2/1/2024).

Oleh karena itu, kebijakan penutupan impor beras merupakan kebijakan yang keliru dan tidak tepat, dan justru membawa masalah seperti tingginya harga beras di Indonesia bagi para konsumen. Persaingan pasar yang bebas merupakan cara yang efektif agar pra produsen mengutamakan efisiensi dalam kegiatan produksinya.

Sebagai penutup, beras merupakan bahan pangan yang sangat esensial bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan pangan dan pertanian beras yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pembuat kebijakan, dan harus memfokuskan pada puluhan juta rakyat yang menjadi konsumen dan mengonsumsi nasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru merugikan masyarakat hanya untuk menguntungkan segelintir pihak.

Publicado originalmente aquí