Pertumbuhan economia merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan suatu negara. Melalui pertumbuhan ekonomi, taraf hidup masyarakat di suatu negara akan meningkat, akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka, sarana kesehatan yang berdiri, dan institusi-institusi pendidikan yang dibangun di negara tersebut.
Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, niscaya kesejahteraan tidak akan dapat dicapai. Bila suatu negara tidak mendapatkan pertumbuhan ekonomi, atau bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, niscaya taraf hidup masyarakat yang tinggal di negara tersebut akan menurun. Lapangan pekerjaan akan semakin sedikit, yang tentunya akan meningkatkan angka pengangguran.
Belum lagi, tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, institusi-institusi pendidikan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat tentu akan semakin sulit beroperasi. Sarana-sarana kesehatan juga akan semakin sedikit dibangun, yang tentunya sangat krusial untuk membangun masyarakat yang sehat.
Ada beberapa fator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Beberapa diantaranya adalah adanya institusi politk yang stabil, adanya infrastruktur yang memadai, populasi yang semakin meningkat, dan juga adanya kerangka hukum yang melindungi aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan (Economista Inteligente, 2020).
Salah satu ciri adanya kerangka hukum yang melindungi aktivitas ekonomi tentu adalah harus adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan. Adanya perlindungan hak kepemilikan yang dimiliki oleh individu ou lembaga oleh negara adalah prakondisi dari adanya aktivitas ekonomi yang bebas.
Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan, tentu setiap pihak dapat dengan mudah mencuri e mengambil paksa propertyi atau barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Bila hal tersebut dapat mudah dilakukan, tentu tidak akan ada kegiatan jual-beli, dan para pelaku usaha juga tidak akan bersedia untuk berinovasi dan berinvestasi untuk membangun badan usaha di negara tersebut.
Perlindungan terhadap hak kepemilikan ini bukan saja hanya mencakup kepemilikan terhadap aset-aset tangível, seperti uang, alat transportasi, rumah, bangunan. Perlindungan ini juga harus mencakup hak kekayaan intelectual yang kita miliki dari hasil karya inovatif yang kita buat.
Tanpa adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelectual, maka setiap orang dapat mencuri hasil karya orang lain dengan mudah, dan orang yang membuat karya tersebut tidak bisa lagi menikmati manfaat financeira dari karya yang ia buat. Enquanto isso, sua intenção é insinuar-se para melakukan inovasi akan semakin berkurang, karena siapapun bisa mengambil dan mencuri karya yang ia buat tanpa izin dari pihak yang membuat karya tersebut.
Riset and penelitian terhadap hubungan antara perlindungan hak kekayaan intelectual and pertumbuhan economi merupakan topik yang dibahas from bebeapa literatur. David M. Gould e William C. Gruben, no livro jurídico “The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth” mencionam um significado significativo para a compreensão intelectual com a economia econômica de sua negação (Gould & Gruben, 1996).
Perlindungan hak kekayaan intelectual akan mendorong insentif bagi seseorang untuk semakin berinovasi, yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan. Isso significa que o significado de negara-negara é o sistema econômico de economia de energia (Gould & Gruben, 1996).
Hasil yang sama juga ditemukan por Sunil Kanwar e Robert Everson em jurnalnya yang berjudul “Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?” Kanwar e Everson em 32 negara di tahun 1981 - 1990 meningis bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelectual memiliki humidak yang significakan terhadap meningkatnya investasi dalam bidang pesquisa e desenvolvimento (P&D), yang tentunya akan memicu inovasi dan kemajuan teknologi di sebuah negara (Kanwar & Everson, 2003).
Hubungan antara perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) e pertumbuhan ekonomi juga merupakan hal yang diafirmasi oleh lembaga penelitian di Indonésia. Lembaga think tank yang berbasis di Jakarta, Centro de Estudos Políticos da Indonésia (CIPS), pada bulan April lalu, mennggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelectual yang harus dilindungi oleh negara, dapat mendoong pertumbuhan ekonomi ( Republika.co.id, 27/4/2020).
Hal ini dikarenakan pemilik hak cipta akan memiliki hak ekonomi yang dapat memungkinkan mereka mendapatkan manfaat financeiro dari karya yang mereka buat. Hal ini tentu akan semakin mendorong creativitas dan inovasi. Hal ini tentu akan semakin penting dengan semakin majunya industri digital, dan Indonésia sudah memasuki era ekonomi digital. (Republika.co.id, 27/4/2020).
Sebagai penutup, perlindungan terhadap hak kekayaan intelectual dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang sangat berhubungan. Adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelectual memungkinkan setiap orang untuk mampu mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat, dan mencegah karya tersebut dimanfaatkan atau digunakan tanpa seizin dari pembuatnya.
Com a ajuda de um demikian, insentif bagi seseorang untuk berinovasi dan membuat karya kreatif, yang akan semakin memajukan industri di suatu negara. Semakin majunya industri di suatu negara tentu juga akan semakin membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar, yang akan semakin mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat.
Publicado originalmente aqui.
