Munculnya wacana mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran d'Indonésie a été très présent pour le contrat. Satu sisi, ada pihak yang berpandanga bahwa adanya aturan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat semakin luasnya pengguna internet di Indonesia. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pihak-pihak yang menyatakan kalua RUU ini berpotensi melanggar kebebasan warga negara Indonesia di dunia maya.

Penggunaan Internet yang semakin meluas digunakan oleh masyarakat pour berbagai hal, salah satunya adalah mengonsumsi konten digital, seperti film, video vlog, podcast, et lain sebagainya. Hal ini membuat sebagian pihak merasa perlunya Indonesia memiliki kerangka hukum dengan tujuan untuk mnegatur konten digital, untuk mencegah apa yang mereka anggap sebagai hal-hal negatif dari tayangan tersebut.

Terkait dengan regulasi konten misalnya, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki undang-undang and juga lembaga yang berwenang melalui Undang-Undang Penyiaran melalui lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (hukumonline.com, 24/4/2024). Cependant, UU Penyiaran a déjà parlé de la façon dont Hanya a parlé de la télévision et de la radio, et a déjà divulgué les KPI. nous avons brièvement mis en place des informations sur la distribution et la distribution des données numériques de la maison Maya.

Pour cela, belum lama ini, muncul isu terkait dengan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran yang berlaku di Indonesia yang memperluas wewenang KPI Hingga mencakup tanyangan digital. Meskipun secara sekilas adanya revisi ini seakan merupakan sesuatu yang penting, tetapi ada beberapa poin yang sangat serius dan mengkhwatirkan dari revisi undang-undangang ini, yang bila lolos dapat mengancam kebebasan berekspresi et juga mengebiri hak kebebasan konsumen pour memilih konten hiburan.

Misalnya, Pasal 50B Ayat (2) menyatakan adanya pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Hal ini tentu merupakan ancaman yang serisu terhadap kebebasan pers yang sudah dijamin dalam undang-undang pers, yang menegaskan tidak ada lagi penyensoran et pemberedelan hasil karya jurnalistik (cnnindonesia.com, 29/5/2024).

Aujourd'hui, nous avons révisé undang-undang ini lolos, fait pour les créateurs de contenu d'Indonésie en utilisant Karya Mereka Kepada KPI pour la plongée. Il s'agit là d'une tentative de merupakan yang tidak masuk akal et akan sangat memberatkan serta menghambat kreativitas para pembuat konten di Indonesia (primakara.ac.id, 20/5/2024).

Belum lagi, dari sisi lembaga régulateur, tidak terbayangkan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan oleh KPI bila seluruh pembuat konten digital di Indonesia harus terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap konten yang dibuatnya. Hal ini tentu sesuatu yang mustahil to be bisa dilakukan secara komprehensif.

Selain itu, kita juga bisa melihat track record de la mise en œuvre de la réglementation siaran yang dilakukan oleh KPI selama ini melalui media televisi and radio. Sangat masuk akal tentunya hal tersebut bisa kita jadikan prediksi mengenai bagaimana nantinya KPI akan mengatur konten digital yang ada di Internet bila review undang-undang ini berhasil disahkan oleh parlemen.

Beberapa waktu lalu misalnya, KPI melayangkan teguran terhadap tayangan televisi « Brownis » et menjatuhkan sanksi administratif. Teguran et sanksi laconique dijatuhkan karena tayangan tersbeut menampilkan karakter laki-laki yang berpakaian sebagai perempuan, et hal tersebut dianggap telah melanggar etika dan juga norma yang berlaku di masyarakat. KPI envoie des informations sur la façon dont Brownis sudah tidak bisa ditolelir karena sudah sering mendapatkan peringatan (republika.co.id, 5/1/2024).

J'ai déjà essayé de vous aider à trouver des contenus et des liens numériques avec le sang Internet. Il s'agit d'un projet qui a déjà été utilisé pour « dikenakan sanksi » sur la plate-forme de référence, ici, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney, et HBO, karena partage hal-hal yang dianggap oleh KPI avec ses normes et normes en vigueur Indonésie.

Belum lagi, tidak hanya melanggar hak kebebasan berbicara, hal ini juga akan mengancam hak and kebebasan consumen pour tuk mengonsumi produit tayangan digital. Il s'agit d'un investissement semestriel, et j'ai déjà trouvé un investissement pour un investisseur et un investisseur en Indonésie, qui est un berger du bidang dunia hiburan, qui se prépare à investir en Indonésie.

Bila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut tentu akan menjadi sesuatu yang akan merugikan bagi negara kita. Berapa banyak misalnya, potensi lapangan kerja di bidang industri kreatif dan hiburan yang akan hilang bila para investisseurs et juga pelaku usaha dari luar menjadi enggan untuk menanamkan modal mereka di Indonesia karena adanya aturan yang berbelit et juga regulasi yang sangat ketat dan melanggar kebebasan untuk berkarya dan berekspresi.

Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa, semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia membutuhkan kerangka aturan yang harus sesuai. Tetapi, seharusnya adanya kerangka aturan and regulasi ini berfokus pada keamanan consomen and pengguna internet, and an bukan justru malah membatasi and melanggar kebebasan masyarakat to berbicara, berpendapat, and an memilih tayangan hiburan yang mereka inginkan.

Publié à l'origine ici