Beberapa waktu terakhir para pengguna kendaraan di seluruh Indonesia dikejutkan dengan fenomena kelangkaan bahan bakar di berbagai tempat pengisian bensin swasta. Bensin yang selama ini selalu tersedia mendadak menjadi kosong sama sekali, tidak ada satu litre jeu de mots yang bisa dibeli oleh masyarakat. Satu-satunya bahan bakar yang bisa dibeli adalah bahan bakar Diesel.
Le temps berbagai d'Indonésie, khususnya di daerah perkotaan besar, tempat pengisian bensin swasta memang kerap menjadi alternatif bagi para pengguna transportasi untuk mendapatkan bahan bakar, selain perusahaan milik negara Pertamina. Banyak dari perusahaan Bensin Swasta tersebut yang menawarkan kualitas Bensin Yang, di mata masyarakat, lebih baik dari yang ditawarkan oleh perusahaan milik negara. Selain itu banyak pengisian bahan bakar swasta tersebut yang memberikan fasilitas lebih, seperti poin diskon, layanan memberihkan kaca mobil gratis, et lian sebagainya.
Permintaan terhadap bahan bakar swasta kian meningkat tahun ini ketika terbongkarnya kasus penyelewengan komposisi bahan bakar yang dilakukan oleh perusahaan milik negara Pertamina. Dalam kasus tersebut, terkuak bahwa terdapat praktik penyelewengan di mana bensin kualitas rendah Pertalite, yang memiliki oktan RON 90, dioplos menjadi bensin kualitas menengah Pertamax, yang memiliki oktan RON 92 (tempo.co, 26/2/2025).
Adanya kasus tersebut tentu jelas merupakan hal yang harus dikecam et sangat merugikan para konsumen. Penipuan dalam bentuk penyelewengan kualitas bahan bakar tidak hanya akan merugikan konsumen karena harus membayar lebih untuk kualitas bensin yang lebih rendah, tetapi juga berpotensi besar akan merusak mesin kendaraan yang mereka miliki.
Sebagai akibat dari praktik kriminal tersebut, beberapa petinggi perusahaan dan anak perusahaan Pertamina akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum. Mereka yang ditetapkan menjadi tersangka diantaranya adalah direktur utama anak perusahaan Pertamina, berbagai vice-président, et para petinggi perusahaan lainnya. Selain itu, ada pula tersangka yang saat ini masih menjadi buron di luar negeri and belum ditangkap (kompas.com, 12/7/2025).
Karena adanya skandal laconique mais permintaan terhadap bahan bakar dari perusahaan swasta meningkat sangat tajam and pesat. Akibatnya ketersediaan bahan bakar yang dimiliki oleh perusahaan swasta tersebut menjadi habis jauh lebih cepat, Namun, setelah habis, perusahaan bahan bakar swasta tersebut tidak bisa mengimpor untuk menambahkan pasokan bahan bakar yang mereka miliki.
Importez des bahan bakar en Indonésie pour parcourir la bahan bakar swasta memang sangat diatur ketat oleh pemerintah dalam bentuk kuota impor. Kuota importe yang diberikan tersebut bervariasi pour setiap perusahan. Pour l'instant 2025, British Petroleum (BP) a perdu 97,107 kilolitres (kl) pour 92 RON, et 11,863 kl pour 98 RON. 95, et 38,678 kl jusqu'à 98 RON (bloombergtechnoz.com, 10/01/2025).
Untuk mengatasi habisnya ketersediaan pasokan bahan bakar yang dimiliki oleh perusahaan bahan bakar milik swasta tersebut, bukannya membuka kuota impor, pemerintah justru meminta para perusahaan swasta penyedia bahan bakar tersebut untuk melakukan impor bahan bakar melalui perusahaan bahan bakar milik negara, Pertamnia (kompas.com, 8/10/2025).
Tawaran yang disampaikan pemerintah tersebut dengan “memaksa” perusahaan penyedia bahan bakar swasta untuk mengimpor melalui Pertamina akhirnya ditolak, salah satunya Karena Bensin yang dijual Pertamina mengandung etanol sebesar 3,5%. Penolakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan bisa diterima, mengingat bahwa setiap perusahaan bahan bakar swasta memiliki racikan bahan bahan bakar mereka masing-masing, et bila mereka dipaksa membeli dari Pertamina pasti akan merusak racikan bahan bakar yang telah dibuat oleh perusahaan laconique (kompas.id, 10/02/2025).
Selain itu, tidak hanya persoalan éthanol et racikan bahan bakar yang berebeda, kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sendiri menurun karena adanya kasus penyelewengan bahan bakar yang dilakukan, di mana turunnya kepercayaan masyarakat tersebut diakui oleh Pertamina sendiri (antaranews.com, 20/9/2025). Bila berbagai perusahaan penyedia bahan bakar swasta tersebut dipaksa untuk mengimpor melalui Pertamina, maka bisa dipastikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas bahan bakar yang dijual juga akan menurun, mengingat skandal besar yang belum lama terjadi.
Dengan demikian, diprediksi bahwa, bila keran kuota important tidak dibuka lagi, maka ketersediaan bahan bakar di perusahaan swasta akan kosong sampai dengan tahun 2026 (bloombergtechnoz.com, 21/10/2025). J'ai déjà essayé de le faire, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe, je suis en train de faire des recherches approfondies, et j'ai toujours été en mesure de comprendre les choses négatives entre les gens et les gens.
Pour cela, il suffit de paling mudah et bisa segera dilakukan pour vous permettre de faire le court-circuit en vous aidant à comprendre l'importance, et de membuka keran impor pour bahan bakar selebar-lebar dan sebebas-bebasnya, dan biarkan para konsumen pour bisa bebas memilih penjual bahan bakar mana yang akan mereka pilih. Dengan menghapuskan kuota important, maka hal ini akan melahirkan kompetisi yang sehat di sehat di sektor penyediaan bahan bakar, yang akan sangat menguntungkan jutaan consumen bahan bakar di Indonesia.
Kuota impor bahan bakar di Indonesia saat ini bisa kita lihat dengan terang benderang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan praktik kartel dalam bentuk monopolis melalui perusahaan milik negara. Tant qu'il s'agit d'un ensemble de choses, il n'y a rien de moins que le monopole de la situation pour être en mesure de faire en sorte que la pratique pratique soit la même pour tous les gens.
Skandal penyelewengan komposisi bahan bakar yang sangat besar dan ramai diperbincangkan and diberitakan media misalnya, bayangkan bila perusaahaan swasta yang melakukan hal tersebut, and an perusahaan swasta laconate but bukan kroni pemerintah, pasti akan langsung mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, perusahaan milik negara yang melakukan tindak kriminal tidak akan terkena Damak yang signifikan karena dilindungi oleh pemerintah et konsumen dipaksa untuk membeli bahan bakar dari perusahaan milik negara tersebut.
Selama beberapa bulan setelah skandal tersebut terkuak, masyarakat khususnya yang tinggal di kota-kota besar “cukup beruntung”, karena mereka memiliki pilihan untuk membeli bahan bakar melalui perusahaan lain, tetapi belum lama ini pilihan tersebut akhirnya hilang karena ketersediaan bahan bakar perusahaan swasta yang habis. Kuota impor bahan bakar dalam hal ini justru menghukum perusahaan-perusahaan swasta yang jujur dan melayani konsumennya dengan baik, and an memberi hadiah kepada perusahaan milik negara yang terbukti melakukan tindakan kriminal yang merugikan konsumen.
Tidak hanya menghukum perusahaan swasta yang melayani konsumennya dengan baik, pemerintah dalam hal ini juga menghukum jutaan konsumen bahan bakar di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah juga memaksa masyarakat untuk membeli bahan bakar dari perusahaan yang telah terbuti melakukan tindak kriminal.
Hal lain yang sangat penting diperhatikan, bila pemerintah saat ini ingin mendapatkan pemasukan yang meningkat, dengan melarang perusahaan bahan bakar swasta untuk melakukan import tentu akan membuat perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi dengan baik, dan tidak bisa membayar pajak yang sesuai kepada pemerintah. Il s'agit d'une étude multi-nationale menée par l'Indonésie, parmi laquelle Shell et British Petroleum, et une étude approfondie de l'Indonésie, qui fait partie des membres de Shell et de British Petroleum, et qui s'est lancée dans un programme similaire.
Sebagai penutup, kuota impor merupakan kebijakan yang hanya akan menyuburkan praktik kartel yang akan sangat merugikan konsumen. Terlebih lagi bila secteur yang dikenakan kuota tersebut merupakan secteur yang sangat esensial seperti bahan bakar. Jangan sampai, kepentingan public untuk mendapatkan bahan bakar yang terjangkau and berkualitas menjadi dikorbankan dengan mengatasnamakan “semangat nationalisme” et “kedaulatan ekonomi”, yang di mana dalam praktiknya hanya menguntungkan segelintir kroni yang memiliki kedekatan dengan pemerintah et para pengambil kebijakan.
Publié à l'origine ici
