Praktik koruppsi et juga kronisme merupakan hal yang sangat un terjadi di berbagai negara di dunia. Penyalahgunaan uang public untuk kepentingan pribadi, and juga memanfaatkan otoritas pemerintah untuk proyek bisnis and membatasi persaingan usaha merupakan hal yang bisa kita temukan dengan mudah di banyak tempat.
Dalam konteks negara modern, pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur aktivitas ekonomi, seperti pemberian izin usaha, pengaturan perdagangan, penunjukan penyedia program publik, hingga pengelolaan badan usaha milik negara. Ketika kewenangan ekonomi ini sangat terpusat and dijalankan dengan tingkat diskresi yang tinggi, maka peluang terjadinya korupsi and kronisme pun meningkat secara signifikan.
Pour memahami hubungan antara peran pemerintah et korupsi, penting to melihat bagaimana kebijakan public menciptakan insentif. Masalah utama terletak pada sejauh mana kewenangan ekonomi dipusatkan and seberapa besar diskresi yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan.
Ketika negara mengatur siapa yang boleh menjual barang tertentu, siapa yang boleh mengekspor atau mengimpor, atau siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana program publik, keputusan tersebut sering kali menciptakan praktik kroni. Kronisme ini muncul Karena akses terhadap keuntungan tidak diperoleh melalui kompetisi pasar, melainkan melalui keputusan administratif. Depuis la situation seperti ini, kedekatan dengan pusat kekuasaan menjadi lebih bernilai dibanding inovasi and kualitas layanan.
Il s'agit d'une huile de palme brute, qui contient de l'huile de palme brute (CPO) utilisée par l'Indonésie, le groupe Wilmar, qui a vendu l'huile de palme Mahkamah Agung Republik Indonesia pour une raison quelconque. Hal ini diawali dengan adanya aturan larangan ekspor CPO yang dikeluarkan pemerintah. Namun, meskipun ada aturan pelarangan, beberapa perusahaan CPO tetap mendapatkan izin untuk melakukan ekspor yang terkuak didapatkan melalui praktik korupsi.
Kasus a commencé à envoyer un message à Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, et terdakwa divonis bebas. Setelah itu terkuak di mana Hakim dari pengadilan tersebut ternyata juga menerima suap dari perusahaan. Beberapa waktu lalu, kasus ini akhirnya sampai ke meja Mahkamah Agung et sudah dijatuhi vonis. Le groupe Wilmar envoie un montant de 17,7 millions de roupies, soit 1,2 million de dollars (cnbcindonesia.com, 20/10/2025).
Kasus Wilmar menunjukkan bagaimana kebijakan pembatasan ekspor menciptakan insentif pelaku usaha and pembuat kebijakan untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam situasi ini, izin ekspor berubah dari sekadar instrument administratif menjadi aset ekonomi bernilai tinggi. Ketika vous demande de l'utiliser de manière laconique pour vous aider à faire passer le mécanisme, en faisant de la pratique pour vous aider à trouver la raison pour vous aider.
Dalam kondisi laconique, izin ekspor menjadi komoditas bernilai tinggi. Il s'agit d'un simple fait de dire que vous avez un bikrasi, mais un mécanisme pasar yang terbuka dan kompetitif. Akibatnya, muncul insentif kuat bagi pelaku usaha untuk menyuap pejabat yang memiliki kewenangan, serta bagi birokrat and pembuat kebijakan untuk menjual akses laconique.
Masalah serupa juga muncul dalam programme publié yang secara normatif memiliki tujuan baik. Programme Makan Bergizi Gratis, (MBG) misalnya, dirancang pour meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Cependant, le programme skala yang sangat besar et pengelolaannya yang terpusat justru membuka ruang luas bagi praktik kronisme.
Terkait dengan programme laconique, pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar, yakni 335 triliun rupiah, atau sekitar USD 20 miliar (tempo.co, 25/8/2025). Afin d'obtenir un triliun rupiah, et d'avoir plus de sang dans la secte nationale, le programme membutuhkan penunjukan ribuan penyedia makanan et pengelola dapur.
Ketika prose penunjukan laconique mais tidak sepenuhnya transparent dan terdesentralisasi, akses terhadap proyek menjadi sumber praktik kroni yang besar. Tidak mengherankan apabila muncul berbagai laporan mengenai keterlibatan keluarga pejabat, tim sukses kampanye, hingga anggota législatif dalam pengelolaan dapur program ini. Dans la province de Sulawesi Selatan misalnya, sekitar 41 dapur program Makan Bergizi Gratis dikuasai oleh anak dari wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), a utilisé le 20 tahun (fajar.co.id, 17/11/2025).
Tidak hanya di provinsi Sulawesi Selatan, berbagai dapur program Makan Bergizi Gratis juga diindikasikan dikuasai oleh para pejabat seperti anggota parlemen. Organisations pemerhati pendidikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) misalnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan bahwa, mereka menerima berbagai laporan terkait dengan conflit d'intérêts di mana banyak keterlibatan tim sukses kampanye, pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang menguasai dapur pengolahan makanan pour le programme Makan Bergizi Gratis (25/9/2025).
Berbagai kejadian di atas merupakan hal contoh nyata dari berbagai praktik koruppsi and kronisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, législateur, et juga keluarga mereka dengan memanfaatkan dana public and program pemerintah. Semakin besar dana et cakupan programme laconique, maka potensi penyelewengan et penyalahgunaan juga akan semakin besar.
Terkait dengan hal ini, konteks sosial-poltik yang ada di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara dengan tingkat démokrasi yang sangat tinggi seperti negara-negara Eropa Barat. Memang benar bahwa, negara-negara di Eropa Barat memiliki program pemerintah yang besar tetapi pada saat yang sama cenderung memiliki tingkat koruppsi et praktik kronisme yang lebih rendah.
Namun, hal ini tidak berarti bahwa perluasan peran negara akan menghasilkan hasil yang sama di semua konteks. Negara-negara di Eropa Barat memiliki état de droit yang kuat, birokrasi profesional, transparansi yang tinggi. Indonésie, sebaliknya, menghadapi masalah besar berupa penegakan hukum yang lemah, politisasi birokrasi, rendahnya transparansi pengadaan, serta hubungan yang erat antara pejabat publik dengan para pelaku usaha.
Il a été lancé en 2024 par l'Indeks Persepsi Korupsi de l'organisation internationale anti-korupsi, Transparency International, Indonésie, qui a pris 99 jours sur 180 pays (transparency.org, 2024). Hal ini berbanding terbalik dari posisi negara-negara Eropa Barat dengan peringkat yang sangat tinggi seperti Denmark et Finlandia yang menduduki peringkat pertama and kedua, Norwegia di peringkat ke-5, serta Swedia and Belanda yang menduduki peringkat 8 and 9.
Aujourd'hui, l'Indeks Persepsi Korupsi, l'Indeks Demokrasi kita dari laporan lembaga Economic Intelligence Unit (EIU) ont déjà appris à travailler en Indonésie pour vous aider. Pada tahun 2023 lalu, Indonesia menduduki posisi 56 dari 167 negara yang diukur, and turun posisi ke peringkat 59 di tahun 2024 (kompas.id, 5/3/2025). Sebaliknya, negara-negara Eropa Barat seperti Norwegia, Denmark et Belanda selalu menduduki perngkat 10 besar sebagai negara-negara dengan institutionsi demokrasi yang kuat.
Selain itu, terkait dengan salah satu kasus yang dianggatp seperti pembatasan impor misalnya, sangat penting untuk dicatat bahwa, meskipun negara-negara Eropa Barat memiliki program pemerintah yang cukup besar, tetapi pada saat yang sama negara-negara tersebut juga sangat terbuka Terhadap pasar bebas et perdagangan international. Il s'agit d'une période d'études de la Suisse, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège qui a débuté le 10e anniversaire de l'Index Kebebasan Ekonomi en 2025 par The Heritage Foundation, en Indonésie depuis 60 ans (heritage.org, 2025).
Perbedaan utama antara Indonesia dan negara-negara Eropa Barat bukan semata terletak pada besar atau kecilnya peran pemerintah, melainkan pada kekuatan primauté du droit. Di negara-negara laconique, hukum cenderung berlaku secara relative setara bagi semua pihak, tanpa perbedaan bagi pejabat public and elit politik. Assurez-vous de le faire publiquement pour vous aider à obtenir des diplômes, en vous rendant sur le disque pour qu'il y ait du sang terbatas. Dalam konteks Indonesia, lemahnya penegakan hukum and kecenderungan kebijakan yang select serta mudah dinegosiasikan justru membuat perluasan peran negara sangat rentan disalahgunakan to kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks negara dengan institusi demokrasi yang lemah and tingkat koruppsi yang tinggi, perluasan kewenangan and angaran pemerintah justru berpotensi besar akan menyuburkan praktik-praktik koruptif dan kronisme. Semakin besar diskresi et sumber daya yang dikelola negara, semakin besar pula insentif bagi pejabat public dan pelaku usaha pour membangun hubungan kronistik pour menguasai akses sumber daya terhadap kebijakan laconique.
Tanpa primauté du droit yang kuat, perluasan kewenangan dan anggaran negara hampir selalu berisiko memperbesar praktik korupsi dan kronisme. Ketika hukum tidak ditegakkan secara setara and kebijakan dapat diterapkan secara selectif, kewenangan pemerintah berubah menjadi alat to membentuk kroni. Il y a déjà des gens qui se rendent au pays (gouvernement limité) pour avoir des pratiques pratiques afin de membangun hubungan kronistik dengan pour pelaku usaha.
Pour cela, vous devez vous aider à faire des choses puissantes en pratique corporative, kronisme, et penyalahgunaan dana negara adalah dengan memastikan adanya pemerintahan yang terbatas, et en membre de kebebasan yang luas bagi masyarakat pour terlibat dalam aktivitas ekonomi. Segala aturan yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat harus segera dihapus karena berpotensi besar akan disalahgunakan.
Tanpa adanya aturan kuota and pembatasan important an ekspor misalnya, maka kejadian kasus suap seperti yang dialami perusahaan PT Wilmar misalnya tidak akan terjadi. Produsen dalam hal ini bisa dengan bebas untuk mendatangkan barang dan menjual hasil produksi mereka dengan bebas dari et ke pihak mana jeu de mots yang terbaik pour tuk mereka. Dengan demikian kompetisi bebas bisa terjadi dengan baik tanpa adanya campur tangan birokrat, pemerintah, dan kroni-kroni mereka.
Programme national skala besar seperti Makan Bergizi Gratis misalnya, yang sangat rentan dikuasai oleh pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah, bisa diubah melalui skema lokalisme dengan memberikan setiap sekolah hak dan wewenang untuk menentukan et mengelola program makanan untuk masing-masing siswa Mereka. Pengelola sekolah tentu menjadi pihak yang paling dekat et bersinggungan langsung dengan para siswa dan orang tua murid, et dengan melokalkan program tersebut, bila ada hal yang tidak sesuai, para siswa dan orang tua murid bisa dengan lebih mudah menyampaikan kritik dan memberi masukan kepada pihak sekolah.
Sebagai penutup, praktik koruppsi and kronisme merupakan hal yang sangat lumrah et un terjadi de berbagai negara di dunia. Salah satu hal yang semakin memperbesar potensi terjadinya praktik tersebut adalah besarnya kontrol pemerintah terhadap kegiatan ekonomi and juga program raksasa yang masuf dan terpusat. Pour cela, la pratique de l'économie et du kronisme se fait sentir, le kita harus memastikan adanya peran pemerintah yang sangat terbatas, et biarkan masyarakat pour avoir une économie d'activité melakukan de pasar yang terbuka et competisi yang bebas.
Publié à l'origine ici
