Beberapa waktu lalu, viral des médias sociaux d'Indonésie beberbagai warga yang mengibarkan bendera bajak laut dari kartun Japan, One Piece. Bendera hitam dengan logo tengkorak tersebut dikibarkan di berbagai tempat, mulai dari rumah, kendaraan pribadi, et tempat-tempat lainnya.
One Piece envoie un manga japonais qui fait pâlir la population indonésienne. Le manga en série Karya Eiichiro Oda est un court terme qui mengenai sekelompok bajak laut yang tinggal di sebuah planète yang dikuasai oleh pemerintahan dunia, yang mengarungi samudera pour faire mencari harta karun bernama "One Piece" pour menjadi raja bajak laut. Serial ini kerap diinterpretasikan sebagai salah satu symbol perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter and melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Menarik untuk dilihat waktu dari viralnya kejadian tersebut, yang mendekati dengan momen hari kemerdekaan Indonesia ke 80, pada tanggal 17 Augustus 2025. Sontak saja, fenomena ini mendapatkan perhatian besar dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari gerakan sipil hingga para para pejabat tinggi di pemerintahan.
Satu sisi, ada yang memiliki pandangan bahwa fenomena banyaknya pengibaran Bendera One Piece ini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Kekecewaan concis mais disebabkan dari berbagai facteur, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, kebijakan keliru yang tidak tepat sasaran and dianggap memberatkan warga, and lain sebagainya.
Namun, ada juga sebagian pihak yang melihat fenomena tersebut dari sisi yang berbeda. Bagi sebagian pihak lain, fenomena banyak berkibarnya bendera One Piece ini merupakan sikap melawan negara hingga bentuk pernyataan makar. Maintenant, pensez à Hak Asasi Manusia (HAM) misalnya, menyatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang pour melarang pengibaran bendera One Piece karena dianggap melanggar hukum sekaligus bentuk makar (cnnindonesia.com, 3/8/2025).
Menteri HAM menyatakan bahwa pelarangan tersebut merupakan bentuk menjaga simbol-simbol nasional yang menjadi wujud penghormatan terhadap negara. Aujourd'hui, Menteri HAM a commencé à parler brièvement de la stabilité internationale et de l'intégrité nationale (cnnindonesia.com, 3/8/2025).
Hal yang serupa juga désampaikan oleh menteri coordinator bidang politik and hukum (Menko Polkam) yang menyatakan bahwa ekspresi masyarakat seharusnya tidak melanggar aturan negara. Terkait dengan hal ini, and a menegaskan bahwa akan ada ancaman pidana terhadap warga yang masih melakukan pengibaran Bendera One Piece, terlebih lagi jika ada agenda provokasi (edisi.co.id, 5/8/2025).
Pernyataan yang diucapkan oleh pejabat pemerintah laconique mais tentu memiliki Damak yang nyata di masyarakat. Pour penjual bendera misalnya, menyatakan bahwa mereka takut untuk menjual bendera manga Jepang tersebut, meskipun pembelinya meningkat pesat. Memenuhi permintaan Bendera One Piece de masyarakat dianggap sangat berisiko (kompas.com, 5/8/2025).
Meskipun demikian, pada kenyatannya, tidak ada aturan hukum di Indonesia yang melarang pengibaran Bendera One Piece, et au jeu de mots Bendera Lainnya, Selama Bukan Lambang Bendera Kelompok-kelompok yang Dilarang seperti pemberontak et lain-lain. Dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman misalnya, menyatakan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang warga mengibarkan bendera bajak laut One Piece. Selain itu, juga tidak pernah ada putusan pengadilan yang melarang pengibaran bendera tersebut (tempo.co, 4/8/2025).
C'est exactement ce que vous avez fait pour One Piece avant de vous lancer dans la création d'une nouvelle constitution. Dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, a déclaré avoir kebebasan berkumpul et menyatakan pendapat, et pengibaran bendera sebagai benguk kritis tentu merupakan ekspresi symbol yang dilindungi oleh konstitusi (tempo.co, 4/8/2025).
Tetapi meskipun demikian, disant masih banyak kejadian pelanggaran atas hak kebebasan laconique. Magetan, Jawa Timur, a récemment perdu un homme avec un appareil de Satpol PP qui se dirige vers le menu Runkan Bendera One Piece en cours de lecture (beritajatim.com, 08/06/2025).
Hal yang serupa juga terjadi di Tuban, Jawa Timur, a mana ada warga yang didatangi oleh berbagai aparat Karena memasang Bendera manga en série One Piece. Setelah a pris des photos de l'exercice de la routine dans les médias sociaux, et a enseigné l'appartement, mais aussi la politique, et s'est dirigé vers le menu de l'exercice (amnesty.id, 08/04/2025).
Adanya berbagai upaya untuk mengintimidasi masyarakat yang meluapkan ekspresi kekecewaan and protesnya secara symbol melalui pengibaran Bendera Serial Manga asal Jepang tersebut oleh aparat tentu merupakan wujud nyata dari pelanggaran kebebasan bereskpresi dan berpendapat, yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.
Setelah terjadinya beberapa peristiwa laconique, Président akhirnya menyampaikan pandangannya. Melalui juru bicara istana, désampaikan bahwa bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi tidak apa-apa, asalkan tidak dipertentangkan dengan Bendera Negara, Bendera Merah Putih (bisnis.com, 6/8/2025).
Sikap dan pernyataan yang ditunjukkan oleh President ini tentunya patut mendapatkan apresiasi, and an harus menjadi rujukan jangan sampai ada kejadian razia sepihak serta intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap warga yang mengutarakan ekspresi symboliknya. Sudah seharusnya, pemerintah menanggapi berbagai ekspresi protes dan kritis dari warga secara baik dan mengakomodir critik tersebut, and an bukan justru membungkam masyarakat yang menyampaikannya.
Sebagai Penutup, Indonésie a commencé en 1998 les dirigeants du pays du pays en démocratisation avec Hak Asasi Manusia (HAM) et Melindungi Kebebasan dasar warga negara, Setelah Selama 30 ans après avoir quitté le pays. Kita harus mampu menjaga nilai-nilai démokrasi and kebebasan warga tersebut, and an jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama seperti di masa lalu.
Publié à l'origine ici
