Beberapa waktu lalu, Indonesia dilanda oleh demostrasi besar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai protesta concisamente pero mendapat perhatian yang cukup siginifikan tidak hanya dari media-media domestik di Indonesia, tetapi juga berbagai media internacional karena skalanya yang masif.
Serangkaian demostrasi besar concisamente diawali dengan ksi massa pada tanggal 25 de agosto de 2025, yang dipicu dari ajakan melalui berbagai plataforma social social. Ada berbagai tuntutan yang dilayangkan oleh para demostrar dalam aksi concisamente, mulai dari tuntutan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif di Indonesia untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai kntrol pemerintah. Selain itu, dari kalangan lain, ada juga kelompok yang menyuarakan aspirasinya agar wakil presiden dimakzulkan, hingga pembubaran parlemen (tempo.co, 31/8/2025).
Tiga hari kemudian, pada tanggal 28 de agosto de 2025, terjadi kembali demonstrasi besar yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh hingga mahasiswa. Demostraciones de yang dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Yakarta, dan membawa berbagai isu, salah satunya adalah rencana untuk meningkatkan tunjangan anggota parlemen, yang dianggap tidak sensitif terhadap masih banyaknya kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia (tempo.co, 31/8/2025).
Namun dalam peristiwa demostrasi besar concisamente terjadi hal yang sangat mengenaskan. Salah seorang pengemudi ojek atrevido ditabrak kendaran taktis kepolisian, dan akhirnya meninggal dunia. Tragedi conciso pero direkam oleh banyak demuestra yang berada di lokasi, dan tersebar luas melalui berbagai platfrom media sosial, dan menimbulkan kemarahan besar di masyarakat (timesindonesia.co.id, 29/8/2025).
Adanya kejadian concisamente sontak membuat demostrasi menjadi semakin luas dan besar. Di hari selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus, terjadi demonstrasi yang juga diikuti oleh banyak pengemudi ojek atrevido yang marah atas terjadinya tragedia yang menimpa rekan mereka di hari sebelumnya. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum, dan agar anggota kepolisian yang melakukan tindak kriminal tersebut segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya dari pengemudi ojek atrevido, demostraciones concisas juga diikuti oleh banyak mahasiswa dari berbagai kampus, yang memprotes tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat (cnbcindonesia.com, 30/8/2024).
Tidak hanya di ibukota Yakarta, berbagai demostrasi concisamente juga terjadi di berbagai kota di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Makassar y Medan. Tidak jarang, para demostrar dalam berbagai demostrasi concisamente juga harus berhadapan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat (cnbcindonesia.com, 30/8/2024).
Respon pemerintah terhadap demostrasi conciso pero justru dengan semakin membatasi akses terhadap sarana komunikasi, terutama sarana komunikasi melalui internet seperti plataforma medios sociales. Tersiar kabar bahwa pada saat demostrasi terjadi, banyak pihak yang mengelihkanbahwa unggahan terkait dengan demo sulit untuk disposting. Menteri Komunikasi dan Digital sendiri memberi pernyataan terkait dengan hal tersebut dengan mengatakan bahwa ada yang memanfaatkan konten demonstrasi untuk menyisipkan konten judi sehingga konten-konten tersebut disensor (tvonenews.com, 31/8/2025).
Pembatasan dan sensor konten-konten yang sah secara hukum tentu merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berbicara dan berekspresi. Terlebih lagi, bila konten yang disensor conciso pero merupakan konten kritik terhadap pemerintah dan penyelenggara negara dalam bentuk aksi protes massa dan demonstrasi. Alasan banyak pihak yang menyalahgunakan konten conciso pero untuk menyisipkan judi misalnya tentu juga tidak bisa dibenarkan mengingat ada jutaan konten di berbagai platform dan website yang disusupi judi, dan kalau argument ini dipakai maka hampir tidak aka nada konten Indonesia yang diunggah di dunia maya.
Yang amat disayangkan, tindakan reprsif terkait dengan demonstrasi yang terjadi tidak hanya dalam bentuk sensor konten media sosial, tetapi juga penangkapan terhadap para aktivis dan warga yang dituduh menjadi provocator. Salah satu aktivis dari organisasi pegiat Hak Asasi Manusia Lokataru, Delpedro Marhaen misalnya, ditangkap oleh aparat dan dijadikan tersangka atas tuduhan provokasi (bbc.com, 9/3/2025).
Salain itu, kediaman aktivis Lokataru concisamente pero juga digeledah oleh pihak kepolisian secara paksa. Beberapa barang yang disita oleh polisi diantaranya ada tiga buah buku. Pihak kuasa hukum dari Delpedro sendiri menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, dan tanpa kehadiran dan pihak pengacara (tempo.co, 9/5/2025).
Tidak hanya Delpedro yang ditangkap, aparat juga menangkap beberapa aktivis lainnya, administrador separado Gejayan Memanggil Syahdan Husein, personal Lokataru Majaffar Salim, mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar, y pemilik akun TikTok berinisial FL. Mereka semua ditangkap atas tuduhan provokasi (tirto.id, 9/3/2025).
Adanya tindakan represif dari pemerintah seperti ini tentu merupakan hal yang amat disayangkan, mengingat Indonesia sejak tahun 1998 merupakan negara demokrasi. Selain itu, hal ini juga sudah pernah disampaikan oleh Prabowo sebelum ia menjadi presiden. Melalui akun resmi media sosial Twitter miliknya, pada tahun 2016 lalu ia pernah menagtakan bahwa demonstrasi meruapakn bagian dari demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara (x.com, 11/05/2016).
Tentunya jangan sampai kata-kata conciso pero hanya menjadi pernyataan belaka, dan harus diimplementasikan dan diterapkan ketika ia sudah mendapatkan kekuasaaan dan menjadi presiden. Jangan sampai, Indonesia jatuh kembali ke lubang hitam otoritarismo di masa lalu, di mana kebebasan sipil dan politik dibungkam untuk melanggengkan kekuasaan.
Publicado originalmente aquí
