Nasionalisme ekonomi merupakan salah satu gagasan yang secara politik sangat popular di berbagai negara di dunia. Tidak sedikit kalangan yang berpandangan bahwa nasionalisme ekonomi merupakan solusi yang bisa melahirkan kemajuan dan membawa kesejahteraan bagi negara mereka.

Secara umum, nasionalisme ekonomi dipahami sebagai sebuah gagasan di mana pemerintah sebuah negara harus memprioritaskan para pelaku dalam negeri dalam bentuk kebijakan intervensionis. Kebijakan intervensionis ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti kebijakan tarif, diskriminasi harga, kuota impor, subsidi bagi pelaku usaha dalam negeri, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri misalnya, kebijakan yang bernuansa nasionalisme ekonomi merupakan hal yang sangat umum di banyak sektor. Di bidang pangan misalnya, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan kuota impor untuk membatasi peredaran bahan-bahan pangan di pasar dalam negeri, seperti daging dan juga nasi. Selain itu, kebijakan nasionalisme ekonomi lainnya yang cukup dikenal di Indonesia dibidang industri adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN envía merupakan ketentuan persentase dari komponen berbagai produksi dalam negeri di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini memberikan ketentuan mengenai berapa besar persentase komponen dari dalam negeri untuk produk-produk tertentu yang beredar di pasar Indonesia (sucofindo.com, 7/3/2023).

Tingkat persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri sangat beragam, dan disesuaikan dengan tingkat prioritasnya. Tingkat prioritasi yang lebih tinggi berarti pemerintah menetapkan persentase yang tinggi juga dan begitu juga sebaliknya.

Para el sector que se encuentra en la misma situación, ditetapkan prioritas >60%. Hal ini berarti untuk alat-alat conciso, mínimo 60% komponennya harus dari bahan-bahan atau diolah di dalam negeri. Sector lain seperti alat-alat pertanian misalnya, ditetapkan prioritas >43%, sementara untuk industri listrik nasional ditetapkan nilai prioritas sebesar >40% (sucofindo.co.id, 7/3/2023).

Bagi para pendukungnya, dan juga pengambil kebijakan yang menyetujui implementasi hal tersebut, ada beberapa manfaat yang diklaim bisa kita dapatkan dari penerapan TKDN. Beberapa diantaranya adalah adanya TKDN dianggap bisa membuka lapangan kerja baru melalui semakin banyaknya usaha dalam negeri, bisa mendukung ekonomi dalam negeri, dan juga bisa meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap produk yang dibuat di Indonesia (sucofindo.co.id, 7/3/2023).

Klaim ini, bila dilihat secara singkat, sepertinya terlihat masuk akal. Dengan mewajibkan produk-produk atau industri tertentu untuk menggunakan kompoenen dalam negeri, hal ini dianggap akan membawa humedadk positif terhadap industri dan juga usaha yang ada di Indonesia.

Namun, pada penerapannya tidak sebaik yang dibayangkan. En este caso, TKDN justru kerap menjadi cuello de botella yang menghambat kemajuan dan perkembangan industri dalam negeri di Indonesia di berbagai bidang, diantaranya seperti sektor penerbangan dan juga energi.

Kewajiban menggunakan komponen dalam negeri misalnya, justru mengganjal sejumlah proyek pembangkit listrik yang dijalankan melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini dikarenakan, banyak dari proyek tersebut mendapatkan pendanaan dari luar negeri, yang nilainya mencapai 51,5 triliun rupiah, dan dijadwalkan bisa beroperasi pada tahun 2026 mendatang (industri.kontan.co.id, 25/1/2024).

PLN menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian dalam hal ini tidak mau melonggarkan aturan TKDN untuk pembiayaan luar negeri. Beberapa proyek pembangkit listrik yang terhambat conciso pero diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan PS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Matenggeng PS, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu, dan lain sebagainya (industri.kontan.co. cédula, 25/1/2024).

Secara total, ada sekitar 20 pembangkit listrik yang menjadi terhambat karena jumlah komponennya tidak sesuai dengan aturan TKDN, dan hampis emua pembangkit listrik conciso pero merupakan pembangkit yang menggunakan energi terbarukan (cnbcindonesia.com, 29/5/2024). Pihak yang paing dirugikan dari adanya hal conciso tentu adalah masyarakat yang menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari pembangkit conciso.

Tidak hanya sektor energi, TKDN juga menjadi penghambat terhadap industri penerbangan. Hal ini dikarenakan banyak dari perusahaan penerbangan di Indonesia yang kesulitan untuk mengimpor suku cadang pesawat yang disebabkan adanya aturan TKDN. Belum lagi, pemerintah juga mengenakan pajak impor terhadap komponen suku cadang pesawat, yang tentunya berperan terhadap tingginya harga tiket untuk penerbangan dalam negeri di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).

Adanya aturan TKDN untuk industri penerbangan ini dimaksudkan untuk membantu dan mendukung industri komponen dalam negeri. Tetapi kenyataannya, banyak industri komponen di dalam negeri tersebut yang belum siap, dan hal ini semakin menyulitkan para pelaku usaha penerbangan yang ada di Indonesia (majalah.tempo.co, 30/6/2024).

Kembali dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan manfaat, berdasarkan beberapa kasus di atas, dalam praktiknya kebijakan TKDN justru berpotensi menghasilkandamak yang kontraproduktif dari yang diinginkan. Bila sektor industri seperti sektor energi terbarukan menjadi terhambat misalnya, karena investasi dan pendanaan luar negeri susah untuk masuk, maka akan semakin sedikit lapangan kerja yang akan terbuka bagi masyarakat.

Selain itu, mendukung industri dalam negeri, tetapi bila industrinya belum siap, seperti industri komponen suku cadang pesawat, tentunya akan membawadamak yang negatif. Hal ini akan menyusahkan para pelaku industri lainnya yang sangat bergantung pada industri tersebut.

Sebagai penutup, kebijakan regulasi dengan menetapkan jumlah komponen minimo dalam negeri yang tertuang dalam TKDN merupakan bentuk kebijakan nasionalisme ekonomi yang keliru dan merugikan banyak pihak. Sudah seharusnya, di era globalisasi yang semakin pesat, kita meninggalkan berbagai kebijakan yang menutup diri, dan mengadopsi langkah kebijakan ekonomi yang semakin terbuka. 

Publicado originalmente aquí

El concierto de Coldplay en Mumbai comenzó como un simple evento musical, pero ahora se ha convertido en un símbolo de la creciente frustración con las prácticas de venta de entradas y reventa.

A los pocos minutos de que las entradas se pusieran a la venta en BookMyShow, se agotaron, para luego reaparecer en plataformas de reventa a precios mucho más altos. Esta situación es naturalmente frustrante para los fans, pero nos impulsa a pensar más en la economía de la oferta y la demanda relacionada con los conciertos, y en soluciones que funcionen en lugar de resultar en controles de precios y otras respuestas destructivas que han fracasado repetidamente cada vez que se han intentado. 

El entusiasmo de los fans por los conciertos se ha visto empañado por un problema conocido: hay menos entradas que fans, lo que da lugar a un arbitraje económico (que se denuncia habitualmente como reventa de entradas). Minutos después de que se pusieran en marcha las ventas de entradas en BookMyShow, las entradas ya se habían vendido, pero reaparecieron en plataformas de reventa como OLX a precios más altos. Inicialmente, las entradas tenían un precio de entre 2.500 y 12.000 rupias, pero volvieron a aparecer en el mercado y se vendieron por hasta 900.000 rupias. Desafortunadamente, esta situación no es nueva. 

Los fans de todo el mundo llevan años lidiando con las repercusiones de las prácticas de venta de entradas sesgadas. Ya se trate de la gira de reunión de Oasis en el Reino Unido o de la gira Eras de Taylor Swift en los Estados Unidos, las principales plataformas de venta de entradas como Ticketmaster han sido acusadas de no proteger a los fans reales de los bots y los revendedores, lo que ha provocado la indignación pública y ha invitado a la intervención de las autoridades reguladoras. El concierto de Coldplay es un ejemplo perfecto que pone de relieve la necesidad de aportar soluciones innovadoras a este problema. 

En una nación de 1.400 millones de habitantes, la demanda de conciertos en vivo eclipsa ampliamente la oferta, especialmente cuando artistas globales como Coldplay toman el escenario y cuando el número de lugares y eventos es limitado. Con su primera actuación en vivo desde 2016, 13 millones de fanáticos ansiosos corrieron para conseguir una de las 90.000 entradas disponibles en BookMyShow, la plataforma de venta de entradas. La inevitable prisa provocó que el sitio web colapsara debido al tráfico y a que varios otros actores entraran a vender las entradas a precios elevados. La demanda de Coldplay es incuestionable, pero el hecho de que las entradas se revendieran por casi cien veces el precio original es una señal de mercado que debemos tomar en serio. 

Es tentador pensar en los precios como decisiones puramente administrativas (el capricho de empresas como Ticketmaster) y centrarse en encontrar el precio “adecuado” para la ocasión. Por ello, las autoridades han contemplado la introducción de controles de precios, estableciendo un tope legalmente obligatorio de modo que cada entrada sea más barata que el número establecido, a menos que las empresas y los vendedores quieran enfrentarse a sanciones o a prisión. Por muy tentadores que puedan ser, los controles de precios no borran la realidad subyacente de que hay menos asientos que aficionados. Al indicar a los compradores que hay más lugares para conciertos de los que realmente hay, los topes dan lugar a escasez, lo que significa colas de horas o días para cualquiera que espere para ir al concierto. 

En el mejor de los casos, los controles de precios desperdician el tiempo, la energía y los recursos de todos, ya que ni los vendedores, ni los compradores ni los propios artistas se benefician de una espera excesiva, y mucha gente nunca llega a ver el espectáculo. En el peor de los casos, empujan la realidad subyacente al mercado negro y hacen que los consumidores estén menos seguros. Por otro lado, los precios dinámicos son una solución real al problema, ya que permiten que los precios funcionen como la señal de disponibilidad que suelen hacer y cambien en tiempo real para reflejar las condiciones subyacentes. Este concepto ha sido utilizado de forma destacada por las industrias de la hospitalidad y la aviación durante años para regular la demanda fluctuante sin limitar el número de entradas por persona ni instalar techos artificiales. Esto lo hace especialmente eficaz para los conciertos de alto perfil, ya que garantiza que los precios se basen en la demanda sin romper la experiencia con ofertas escalonadas. 

Este método garantiza que las entradas se vendan al precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar y al precio mínimo que los vendedores pueden aceptar. Este método también minimiza la cantidad de entradas sin vender y permite que más fanáticos tengan oportunidades justas de conseguir entradas en varios rangos de precios, eliminando el mercado de revendedores de entradas en primer lugar. Adaptar los precios según la demanda también hará que el sistema de venta de entradas sea más accesible, lo que permitirá que la plataforma capture el valor directamente, lo que se refleja en la inversión (como más salas y mejor calidad de sonido), mejorando así la experiencia del consumidor y permitiendo que todos disfruten de la diversión de la música. 

Una de las objeciones a la fijación dinámica de precios es la posible desigualdad, ya que sólo los aficionados más adinerados pueden permitirse pagar algunas entradas. Sin embargo, el enfoque más transparente y estructurado de la fijación dinámica de precios es una ventaja para los menos adinerados, ya que pueden ser los primeros en adquirir entradas y planificar con antelación. Dejemos que quienes puedan pagar más paguen el precio más alto de llegar tarde a la fiesta. Y, por supuesto, permitir que los aficionados tengan más posibilidades de comprar entradas legalmente es infinitamente más justo que el mercado negro. 

El concierto de Coldplay en Mumbai ha vuelto a poner de manifiesto las deficiencias de la industria de la venta de entradas. Pero en lugar de repetir el mismo ciclo de indignación de los fans y caídas de las plataformas, es hora de que la India tome la iniciativa en la lucha contra la reventa de entradas. Si dejamos de lado políticas destructivas como los controles de precios y optamos por permitir la fijación dinámica de precios, podemos crear un sistema más justo que permita a los fans genuinos disfrutar de la música en directo y pasar un buen rato.

Publicado originalmente aquí en El Estadista.

A l'approche des elections présidentielles américaines, les débats politiques s'intensifient autour des fusions d'entreprises.

Mientras que el curso a la presidencia americana entre en la última línea derecha, los candidatos explotadores de todo el capital político no están disponibles en los Estados Unidos, y comprenden las reivindicaciones sindicales y comerciales que se encuentran en el encuentro de los intereses americanos a largo plazo.

Una reciente controversia sobre una fusión en el sector de la electricidad ilustra perfectamente este problema.

Después del fin del año pasado, el proyecto de adquisición de US Steel por el gran sidérurgista japonés, Nippon Steel, hizo des vagues non soloment sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique.

Desde entonces, el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) se pronunció contra la adquisición, argumentando que después de la fusión, el gobierno estadounidense será menor que el de reclamar los derechos de doble persona sobre el acceso a los Estados Unidos. entidades extrañas. Esto parece extraño, ya que el CFIUS es un organismo político y que los argumentos a favor de la fusión son evidentes en el punto de vista de los empleos, las inversiones, los impuestos y la viabilidad económica a largo plazo de las industrias americanas vitales.

Les investissements étrangers directs aux Etats-Unis représentent des millers de millards de dollar cada año, créant des emplois américains et des filiales américaines prospères. De hecho, aucun pays prospère dans le monde ne survit sans investissements directs étrangers, et ceux qui en ont très peu se révèlent être des enfers socialistes.

Muchos grupos de empresas americanas, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Alianza para la Innovación Automotriz, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y el Consejo de Negocios Internacionales de los Estados Unidos, He enviado una carta à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, dans laquelle ils expliquent qu'ils « Es evidente que el proceso del CFIUS no se utiliza para servir a los objetivos políticos, lo que no es relevante para la competencia del comité y no pone en peligro la economía y los trabajadores de los Estados Unidos ».

El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se pronuncian contra la fusión, lo que no es sorprendente, ya que el sindicato US Steel. United Steelworkers (USW) podría tener una influencia en la suite de una adquisición. No parece que los sindicatos estén negligentemente los efectos económicos de sus acciones, pero también que Kamala Harris se démène para obtener la voz en los estados en plena mutación del producto del acero... con consecuencias terribles.

Si el ejecutivo permite a los organismos que el CFIUS devenir un pión al servicio de las prioridades de la Casa Blanca, perderá la credibilidad, pero también la credibilidad de los aliados extraños.

Il ya de bonnes raisons de blockr les fusions avec des entreprises provenant de la China communiste, mais empêcher des adquisiciones provenant de pays amis comme le Japón, la Corée, l'Australie ou l'Union européenne, quel signal cela envoie-t-il ? De todos modos, ¿podemos comentar que podemos asistir a los aliados que están haciendo negocios correctos con las empresas americanas que intentan adquirir empresas extranjeras en países con democracias liberales?

Les Etats-Unis sont un superpoder económico mundial digno de confianza y el presagio de los juicios morales sobre las naciones con las opciones de compromiso. Si el Japón y las otras potencias occidentales están empeñadas en acceder al mercado americano por las razones políticas de la corte, los proyectistas son riesgosos por la exclusión de las industrias americanas.

Selón La Oficina de Análisis Económico, « les filiales américaines majoritaires d'entreprises multinacionales étrangères emplearon 7,94 millones de trabajadores en Estados Unidos en 2021, por lo que un aumento de 2,9% por relación a 7,71 millones de trabajadores en 2020 ».

En 2023, el total de inversiones dirigidas a extranjeros (IDE) en los Estados Unidos asciende a 5,39 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 227 mil millones de dólares en relación con el año anterior. Estos chiffre representan el entorno 20% del PIB del país, lo que le convierte en el papel esencial del IDE no solo para el desarrollo de la economía americana, sino también para ayudar al consumidor y crear empleos.

En función de su posición sobre la igualdad política, el IDE puede contrarrestar su visión del mundo según la quelle toute relance de la industria debe pasarlo según los derechos de dobles punitivos sobre los concurrentes, según un programa de subvenciones públicas. qui coûte au contribuible américain. L'IDE n'est ni l'un ni l'autre ; il représente l'argent provenant de l'extérieur des Etats-Unis qui sooutient the power économique du pays. Et cela, si vous voulez mon avis, vaut plus que le vote syndical au cours d'une année électorale donnée.

Está claro que Europa no está a punto de abrir el mismo tipo de lógica política errónea.

El nuevo gobierno francés está amenazado de activar su poder de examen económico y de veto para empeñar la venta de una parte importante de Ordella – una filial de la sociedad farmacéutica francesa Sanofi – de la sociedad americana de inversión de capital CD&R. Malgré l'assurance que la production de médicaments essentiels ne serait pas menacée en France, les dirigeants politiques se préparent à empêcher este premio de control.

Il semble qu'à force de parler de vaincre les superpuissances autoritaires, nous oublions que notre plus grand ennemi, entre alliés, c'est nous-mêmes.

Publicado originalmente aquí