Munculnya wacana mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada pihak yang berpandanga bahwa adanya aturan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat semakin luasnya pengguna internet di Indonesia. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pihak-pihak yang menyatakan kalua RUU ini berpotensi melanggar kebebasan warga negara Indonesia di dunia maya.
Penggunaan internet yang semakin meluas digunakan oleh masyarakat untuk berbagai hal, salah satunya adalah mengonsumsi konten digital, seperti film, video vlog, podcast, and lain sebagainya. Hal ini membuat sebagian pihak merasa perlunya Indonésia memiliki kerangka hukum dengan tujuan para mnegatur conteúdo digital, para mencegah apa yang mereka anggap sebagai hal-hal negatif dari tayangan tersebut.
Terkait dengan regulasi konten misalnya, Indonésia pada dasarnya sudah memiliki undang-undang dan juga lembaga yang berwenang melalui Undang-Undang Penyiaran melalui lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (hukumonline.com, 24/4/2024). Namun, UU Penyiaran desde hal ini hanya mengatur and dan meregulasi tanyangan melalui siaran television and radio, and demikian pula wewenang yang dimiliki oleh KPI. não temos acesso a conteúdo e distribuição de conteúdo digital, mas sim a recursos digitais.
Para isso, belum lama ini, muncul isu terkait dengan revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran yang berlaku di Indonesia yang memperluas wewenang KPI hingga mencakup tanyangan digital. Meskipun secara sekilas adanya revisi ini seakan merupakan sesuatu yang penting, tetapi ada alguns pontos yang sangat serius dan mengkhwatirkan dari revisi undang-undang ini, yang bila lolos dapat mengancam kebebasan berekspresi dan juga mengebiri hak kebebasan konsumen untuk memilih contente hiburan.
Misalnya, Pasal 50B Ayat (2) menyatakan adanya pelarangan penayangan eksklusif jurisnalistik investigasi. Hal ini tentou merupakan ancaman yang serisu terhadap kebebasan pers yang sudah dijamin dalam undang-undang pers, yang menegaskan tidak ada lagi penyensoran dan pemberedelan hasil karya jurisnalistik (cnnindonesia.com, 29/5/2024).
Não há nada que você possa revisar e fazer isso, mas para o criador de conteúdo da Indonésia, você pode melaporkan dulu karya apenas manter o KPI para diversificar. Hal ini tentunya merupakan yang tidak masuk akal dan akan sangat memberatkan serta menghambat kreativitas para pembuat konten di Indonesia (primakara.ac.id, 20/5/2024).
Belum lagi, dari sisi lembaga regulador, tidak terbayangkan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan oleh KPI bila seluruh pembuat conteúdo digital da Indonésia harus terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap conteúdo yang dibuatnya. Hal ini tentou sesuatu yang mustahil para ser mais abrangente.
Selain itu, também é um excelente histórico de implementação de regulamentações que são difundidas por KPI como esta mídia de televisão e rádio. Sangat masuk akal tentunya hal tersebut bisa kita jadikan prediksi mengenai bagaimana nantinya KPI akan mengatur content digital yang ada di internet bila revisi undang-undang ini berhasil disahkan oleh parlemen.
Beberapa waktu lalu misalnya, KPI melayangkan teguran terhadap tayangan television “Brownis” e menjatuhkan sanksi administrativo. Teguran e sanksi tersebut dijatuhkan karena tayangan tersbeut menampilkan karakter laki-laki yang berpakaian sebagai perempuan, dan hal tersebut dianggap telah melanggar etika dan juga norma yang berlaku di masyarakat. KPI enviado menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan tayangan Brownis sudah tidak bisa ditolelir karena sudah sering mendapatkan peringatan (republika.co.id, 5/1/2024).
Hal ini tentou sesuatu yang mengkhawatirkan, mengingat conteúdo e tayangan digital yang ada di internet sangat beragam. Você pode escolher entre uma plataforma de streaming ou uma plataforma gratuita, como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney e HBO, Karena mengandung hal-hal yang dianggap oleh KPI tidak sesuai dengan norma dan etika masyarakat Indonésia.
Antes de mais nada, não há necessidade de obter benefícios, mas isso também pode ser feito e o consumo de energia para obter produtos digitais. Escolha o consumidor para obter melhores resultados, e não há muito o que fazer para o investidor e para o luar negeri, khususnya yang bergerak di bidang dunia hiburan, akan semakin enggan para investimentos na Indonésia.
Bila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut tentu akan menjadi sesuatu yang akan merugikan bagi negara kita. Berapa banyak misalnya, potencial lapangan kerja di bidang industri kreatif dan hiburan yang akan hilang bila para investidor dan juga pelaku usaha dari luar menjadi enggan para menanamkan modal mereka da Indonésia karena adanya aturan yang berbelit dan juga regulasi yang sangat ketat dan melanggar kebebasan para berkarya dan berekspresi.
Sebagai penutup, tidak bisa dipungkiri bahwa, semakin meluasnya penggunaan internet di Indonesia membutuhkan kerangka aturan yang harus sesuai. Tetapi, seharusnya adanya kerangka aturan dan regulasi berfokus pada keamanan konsumen dan pengguna internet, dan bukan justru malah membatasi dan melanggar kebebasan masyarakat untuk berbicara, berpendapat, dan memilih tayangan hiburan yang mereka inginkan.
Publicado originalmente aqui
